The Hok Bing Kuras Pensiunan

Share This

Selamatkan Kocek Pensiunan
Senin, 17 April 2006 | 03:30 WIB


KALAU duit pensiunan saja dengan teganya ditilap, sulit mengatakan pelakunya masih punya moral atau sedikit hati nurani. Tapi itulah yang terjadi selama lebih dari tiga tahun ketika sebuah perusahaan meng-isap duit PT Dana Pensiun Perkebunan, unit usaha yang menghimpun uang buruh kecil PT Perkebunan Nusantara se-Indonesia.


Awalnya adalah iming-iming yang menggiurkan. PT Dana Pensiun diajak menanam modal dalam proyek raksasa- pembangunan kembali bekas bandar udara Kemayoran. Yang mengajak adalah The Hok Bing, seorang pengusaha asal Jawa Timur.


Hok Bing bukan saudagar papan atas. Ia tak punya ba-nyak- uang tapi punya senjata pamungkas: kedekatan de-ngan Mohamad Rizki Pratama, putra sulung bekas presiden Megawati Soekarnoputri. Koneksi itulah yang ditengarai melempangkan jalannya mendapat konsesi mengelola lahan- Kemayoran. Harap maklum, hak mengelola lahan 17,6 hektare itu ada di tangan Sekretariat Negara yang kala itu di-pimpin Bambang Kesowo, orang kepercayaan Megawati.


Pengelola PT Dana Pensiun kesengsem. Duit digelontorkan hingga ratusan miliar meski proyek itu sendiri jalan di tempat. Tak hanya itu. Dengan trik bisnis yang berliku, pelbagai aset dan anak perusahaan Dana Pensiun diambil alih Hok Bing. Bahkan hingga akhirnya buhul bisnis antara keduanya dilepas, duit terus dikuras dari kantong Dana Pensiun.


Ada dua persoalan di sini. Pertama, setelah tiga tahun beroperasi Hok Bing tidak mampu memberi bukti bahwa- janjinya membangun Kota Baru Kemayoran bakal ter-wujud. Kedua, sepanjang kerja samanya dengan Dana Pensiun, nyata terlihat bahwa para pensiunan hanya jadi sapi perah.


Untuk yang pertama, baik Bing maupun birokrat pe-ngelola Kemayoran bisa berkilah. Bagaimanapun, lisensi dari Sekretariat Negara dipegang Bing hingga 2013. De-ngan- menjadikan ekonomi Indonesia yang jelek sebagai tameng—karenanya tak mudah menghimpun dana untuk mewujudkan kota impian itu—Bing bisa mengulur waktu hingga masa kerja sama berakhir. Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah menegur Bing atau merevisi- kesepakatan—dengan catatan perjanjian awal memberi peluang untuk melakukan itu.


Persoalan kedua jauh lebih simpel. The Hok Bing bisa dimintai pertanggungjawaban tentang sepak terjangnya terhadap Dana Pensiun. Aparat tak perlu menunggu lama untuk- bertindak. Apalagi Dana Pensiun sudah melapor-kan Bing ke polisi dengan tudingan melakukan penggelapan uang perusahaan.


Semua pihak harus diusut. Tak hanya Hok Bing dan orang dekatnya, tapi juga birokrat pemerintah, bahkan orang dalam Dana Perkebunan sendiri yang disebut-sebut memberi ”kemudahan” bagi The Hok Bing.


Rizki Pratama dan Bambang Kesowo juga tidak bisa lepas tangan. Betul bahwa Rizki sudah keluar dari per-usahaan patungan bersama Bing itu pada periode awal skandal terjadi. Kesowo juga bisa menjawab bahwa ia pejabat yang “terlalu tinggi” untuk mengetahui pernak-pernik kejadian di tingkat bawah. Tapi keduanya harus bisa menjelaskan mengapa The Hok Bing, yang rekam jejaknya tak menunjukkan bonafiditas saudagar kelas satu, bisa dipercaya mengelola proyek triliunan rupiah.


Tanpa pengusutan menyeluruh, pemerintah dan Dana Perkebunan jelas dirugikan. Komitmen penegak hukum kini sedang diuji. Bisakah mereka mengubur praktek lama yang pernah tumbuh subur di era Orde Baru: persekutuan uang, kekuasaan, dan akal bulus.
(Dari Tempointeraktif)