Go Tjong Ping 'Bakar' Tuban

Share This

80 Orang Jadi Tersangka
Wapres: Kerusuhan Tuban Cederai Demokrasi



Tuban, Kompas - Kepolisian Wilayah Bojonegoro menetapkan 80 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan dan perusakan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari jumlah itu, tiga di antaranya anggota DPRD Kabupaten Tuban.

Kepala Kepolisian Wilayah Bojonegoro Komisaris Besar Imam Wahyudi, Minggu (30/4), tidak bersedia menyebutkan nama ketiga tersangka tersebut.

Namun, dari pemeriksaan atas ketiga tersangka yang dilakukan Kepolisian Wilayah Bojonegoro, diketahui bahwa ketiganya adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Miyadi, anggota Fraksi PKB Yayuk Nurul Komarini, dan anggota Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) Edi Sutikno. Ketika dikonfirmasi, Edi Sutikno mengatakan, ia bersama dua anggota Dewan lainnya hanya dimintai keterangan dan belum ada pemberitahuan terhadap statusnya sebagai tersangka.

Adapun mengenai calon wakil bupati yang kalah, Go Tjong Ping, yang juga Wakil Ketua DPRD Tuban, belum bisa diperiksa karena polisi harus mempunyai surat izin pemeriksaan dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Imam Utomo.

"Go Tjong Ping sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka karena kami belum melakukan interogasi, sedangkan Noor Nahar akan segera kami interogasi," kata Imam Wahyudi.

Noor Nahar Husein dan Go Tjong Ping adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung PKB dan PDI-P. Mereka mendapatkan pengamanan khusus dari Kepolisian Resor (Polres) Tuban sejak Sabtu sore, seusai kerusuhan.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan Kamis lalu dimenangi pasangan calon Bupati Ny Haeny Relawati-Lilik Soeharjono yang dicalonkan Partai Golkar dan sejumlah partai lain. Pasangan yang kalah, Noor Nahar Husein-Go Tjong Ping, adalah gabungan dari PKB dan PDI-P.

Sementara itu, status jam malam tetap diberlakukan di Kabupaten Tuban. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Polisi akan menembak di tempat jika menemukan orang yang melakukan perusakan.

Berdasarkan pantauan Kompas, status jam malam pada hari kedua atau hari Minggu memang mengurangi aktivitas masyarakat, tetapi tidak drastis. Polisi terlihat melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik rawan, termasuk kelenteng megah Kwan Sing Bio, kediaman Noor Nahar, dan kediaman Go Tjong Ping.

Kendaraan tetap lalu-lalang meski agak sepi dari biasanya. Aktivitas ziarah ke Makam Sunan Bonang yang terletak di dekat Pendopo Kabupaten Tuban tidak surut, hampir sama seperti hari-hari biasanya.

Tim forensik dan tim penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Jatim melakukan olah data di tempat kejadian. Ketua tim penyidik kerusuhan Tuban yang juga Ketua Unit IV Pidana Umum Polda Jatim Komisaris Kartono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyisiran ke 11 tempat kejadian perkara sejak pukul 05.00. Tim mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa batu yang digunakan untuk aksi perusakan sejumlah bangunan dan fasilitas.

Noor Nahar dan Go Tjong Ping yang ditemui di Polres Tuban tidak banyak berkomentar. Mereka telah berada di Polres, tepatnya di ruang Wakil Kepala Polres Tuban Komisaris Marsudiyanto, sejak Sabtu sore hingga Minggu.

"Kami ada di sini karena diminta pihak kepolisian supaya aman. Ya, lebih enaklah di sini ke mana-mana aman. Hingga saat ini kami juga belum diinterogasi," kata Noor Nahar maupun Go Tjong Ping.

Bupati Tuban Haeny Relawati telah berada di pendopo sejak hari Sabtu malam bersama keluarganya, termasuk suaminya, Ali Hasan. Ia mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa Tuban, termasuk yang menghabiskan sebagian aset pribadi yang dimilikinya. Haeny Relawati meminta masyarakat Tuban tidak terprovokasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusuhan. Haeny meminta aparat segera mengusut tuntas kasus ini dan menemukan dalang kerusuhan.

Haeny mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi bermotif dendam pribadi karena tidak bisa menerima kekalahan dalam pilkada. Ia mengatakan, kekayaan pribadi yang diperolehnya selama ini telah dimiliki sebelum ia menjabat sebagai bupati. Karena itu, Haeny mempertanyakan mengapa masih ada masyarakat yang mempersoalkannya.

Jangan beri ampun

Sehubungan dengan kerusuhan di Tuban, Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, peristiwa itu mencederai kesepakatan demokrasi yang tengah dibangun bersama.

Jusuf Kalla menyatakan, pilkada merupakan salah satu proses membangun demokratisasi. Karena itu, hendaknya diikuti dengan langkah-langkah demokratis dan sesuai prinsip hukum jika terjadi sengketa terkait pilkada tersebut. "Bukan dengan cara bakar-membakar," ujar Wapres menjawab pertanyaan wartawan, sebelum memimpin rapat khusus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Minggu (30/4) pagi di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Sebelum memimpin rapat khusus, Kalla melepas peserta sepeda santai dalam rangka peringatan ulang tahun Angkatan Muda Partai Golkar di Silang Monas.

Wapres menginstruksikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, Gubernur Jawa Timur, dan Kepala Polda Jatim menindak tegas para pelaku kerusuhan di Tuban. Bahkan, Wapres meminta Polri tidak memberi ampun terhadap seorang pun pelaku jika terbukti sebagai pelaku kerusuhan.

"Kalau kerusuhan itu masuk ke pembakaran harta-harta pribadi, itu luar biasa kesalahannya. Jangan diberi ampun. Sekali diampuni, siapa pun bisa bertindak seperti itu lagi dan terus saja terjadi," kata Wapres.

Menurut Jusuf Kalla, kerusuhan massal yang terjadi di Tuban bukan semata-mata masalah Partai Golkar. "Ini masalah demokrasi dan keamanan, bukan masalah Partai Golkar semata. Karena yang mengusung pasangan calon bupati itu bukan cuma Partai Golkar. Itu dicalonkan 10 partai lainnya," lanjut Wapres.

Wapres menyatakan, jika ada ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pilkada, hendaknya diserahkan ke pengawas pilkada. "Tidak bisa yang kalah itu berbuat semaunya. Atau meminta pilkada diulang. Kapan habisnya kalau proses pilkada itu diulang-ulang?" tanya Wapres lagi.

Seusai rapat khusus DPP Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengeluarkan pernyataan sikap di depan pers yang mengecam dan mengutuk keras aksi kerusuhan massa itu. Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla hanya mendampingi Agung menyampaikan pernyataan sikap.(LIA/RIZ/WIN/HAR)