Al-Hasakah, Suriah — Situasi di wilayah Al-Hasakah, Suriah timur laut, kembali menjadi perhatian di tengah persoalan keamanan, dinamika politik, dan harapan warga untuk memulihkan kehidupan setelah bertahun-tahun dilanda konflik. Perkembangan di wilayah ini memperlihatkan dua realitas yang berjalan berdampingan, yakni keresahan masyarakat terhadap pengelolaan keamanan dan keinginan para pengungsi untuk kembali ke kampung halaman.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah penunjukan sejumlah mantan pemimpin Pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF), yang dikenal dengan singkatan Kurdi QSD atau Qasad, ke posisi keamanan yang dinilai sensitif. Isu tersebut dibahas dalam laporan Syria TV yang menyoroti pertanyaan mengenai kriteria pemilihan pejabat serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat di Al-Hasakah.
Perdebatan mengenai penunjukan pejabat keamanan menjadi penting karena wilayah Al-Hasakah memiliki komposisi masyarakat yang beragam, termasuk komunitas Arab, Kurdi, dan Suryani. Dalam situasi pascakonflik, kebijakan mengenai siapa yang mengendalikan lembaga keamanan dapat memengaruhi hubungan antarkelompok dan menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat.
Dalam laporan tersebut, sejumlah kritik disampaikan mengenai standar yang digunakan untuk menempatkan mantan tokoh SDF pada jabatan strategis. Persoalan utamanya bukan semata-mata latar belakang organisasi para pejabat, melainkan apakah penunjukan itu didasarkan pada kompetensi, integritas, pengalaman profesional, dan kemampuan menjaga keamanan seluruh warga.
Sebagian suara yang ditampilkan dalam pembahasan tersebut menggambarkan kekecewaan masyarakat yang menilai bahwa kepentingan politik dan pengaruh kelompok tertentu berpotensi lebih menentukan daripada kelayakan individu. Namun, penilaian tersebut perlu dipahami sebagai kritik yang disuarakan dalam laporan, bukan kesimpulan independen bahwa seluruh penunjukan dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan rekam jejak calon pejabat.
Kekhawatiran publik juga berkaitan dengan kebutuhan membangun lembaga keamanan yang dipercaya oleh seluruh komponen masyarakat. Di wilayah yang pernah mengalami pergantian kekuasaan, konflik bersenjata, dan persaingan antarkekuatan, transparansi dalam proses pengangkatan pejabat menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah munculnya ketegangan baru.
Situasi tersebut semakin sensitif ketika persoalan politik beririsan dengan insiden keamanan di lingkungan permukiman. Laporan Syria TV menyinggung keresahan warga, termasuk berkaitan dengan penangkapan atau dugaan penculikan serta aktivitas kelompok yang disebut sebagai Al-Shabiba al-Thawriyya atau Pemuda Revolusioner. Rincian setiap insiden tetap perlu diverifikasi melalui sumber independen agar kronologi, pelaku, dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dipastikan.
Ketegangan juga disebut terjadi di sejumlah lingkungan, termasuk Al-Aziziyah dan Al-Nashwa. Warga mengkhawatirkan aktivitas kelompok bersenjata yang dapat memperburuk situasi apabila tidak berada di bawah kendali hukum yang jelas. Meski demikian, informasi mengenai setiap kejadian di kawasan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut, mengingat kondisi keamanan yang dinamis dan kemungkinan adanya perbedaan keterangan antarpihak.
Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah agar aparat Keamanan Internal bertindak tegas terhadap kelompok bersenjata yang melakukan patroli menggunakan kendaraan sipil tanpa kewenangan yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kegiatan keamanan dilakukan oleh personel yang dapat diidentifikasi, memiliki mandat resmi, dan tunduk pada aturan hukum. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk mencegah intimidasi terhadap warga sipil.
Persoalan tersebut berlangsung di tengah perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Suriah timur laut. Pada Januari 2026, pasukan pemerintah Suriah dan SDF mencapai kesepakatan gencatan senjata serta integrasi kelembagaan. Kesepakatan itu mencakup pengalihan lembaga sipil Al-Hasakah ke dalam struktur negara, penataan pasukan keamanan, dan pengaturan integrasi personel SDF ke institusi pemerintah.
Pelaksanaan kesepakatan itu tidak berlangsung tanpa tantangan. Perbedaan pandangan mengenai struktur komando, kedudukan mantan personel SDF, dan masa depan pasukan keamanan lokal menjadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Pemerintah pusat menginginkan penyatuan kewenangan negara, sedangkan sebagian pihak Kurdi mengkhawatirkan hilangnya ruang pemerintahan mandiri serta jaminan hak-hak yang sebelumnya mereka nikmati.
Perkembangan hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa proses integrasi telah memasuki tahap lanjutan. Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan pada 28 Agustus bahwa Mazloum Abdi mengumumkan berakhirnya misi SDF sebagai kekuatan militer independen setelah proses integrasi ke dalam brigade tentara Suriah. Namun, pengumuman tersebut tidak serta-merta berarti seluruh persoalan keamanan, administrasi, dan hubungan antarkomunitas di Al-Hasakah telah terselesaikan.
Di tengah perubahan tersebut, persoalan pengungsi menjadi sisi lain yang tidak kalah penting. Sebuah video dari Al-Ikhbariya Al-Souriya memperlihatkan keberangkatan konvoi warga dari Kamp Al-Talaei di Al-Hasakah menuju daerah asal mereka, termasuk Desa Bab Al-Khair, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan video yang diberikan. Kepulangan itu membawa harapan bagi keluarga yang telah lama hidup dalam keterbatasan di tempat pengungsian.
Bagi para pengungsi, perjalanan pulang bukan sekadar perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Kembali ke kampung halaman berarti kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarga, memeriksa kondisi rumah, menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, dan membangun masa depan yang sempat terhenti akibat konflik. Rasa haru dan kebahagiaan yang terlihat dalam video menggambarkan besarnya arti kepulangan setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian.
Namun, kepulangan tidak selalu berarti kehidupan langsung kembali normal. Rumah yang rusak, kehilangan mata pencaharian, keterbatasan layanan kesehatan, dan ketidakpastian keamanan dapat menjadi hambatan bagi warga yang ingin menetap kembali. Karena itu, keberhasilan pemulangan perlu diukur bukan hanya dari jumlah orang yang meninggalkan kamp pengungsian, tetapi juga dari kemampuan mereka menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
Data Badan Suaka Uni Eropa (EUAA) yang diterbitkan pada Juli 2026 menunjukkan besarnya tantangan pengungsian di Provinsi Al-Hasakah. Pada April 2026, wilayah tersebut diperkirakan menampung sekitar 382.000 pengungsi internal dari total populasi sekitar 1,4 juta jiwa. Angka itu memperlihatkan bahwa persoalan perpindahan penduduk masih menjadi beban kemanusiaan yang besar, meskipun sebagian warga telah mulai kembali ke daerah asal.
Laporan yang sama menyebutkan bahwa konflik pada Januari 2026 menyebabkan 146.511 orang mengungsi di wilayah Al-Hasakah. Pada Maret, sekitar 47 persen dari kelompok yang terdampak konflik tersebut diperkirakan telah kembali ke daerah yang kondisi keamanannya relatif membaik. Meski demikian, puluhan ribu orang lainnya masih tercatat mengungsi pada periode tersebut. Data ini menunjukkan bahwa proses pemulangan berlangsung secara bertahap dan sangat bergantung pada keadaan di lapangan.
Kondisi keamanan tetap menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan kepulangan warga. EUAA mencatat 336 insiden keamanan di Provinsi Al-Hasakah selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Mei 2026 berdasarkan data ACLED. Sebanyak 172 insiden dikategorikan sebagai kekerasan terhadap warga sipil, 83 berupa ledakan atau kekerasan jarak jauh, dan 81 berupa pertempuran. Jumlah tertinggi terjadi pada Januari 2026, ketika perubahan penguasaan wilayah disertai bentrokan bersenjata.
Angka tersebut menggambarkan situasi dalam periode yang telah berlalu dan tidak dapat dianggap sebagai jumlah insiden saat ini. Meski demikian, catatan itu menegaskan bahwa stabilitas Al-Hasakah tidak cukup dibangun melalui kesepakatan politik semata. Perlindungan warga, pengawasan terhadap kelompok bersenjata, kepastian hukum, dan penyelesaian sengketa antarkelompok harus menjadi bagian dari proses pemulihan.
Di bidang pemerintahan, integrasi lembaga sipil dan keamanan juga perlu disertai pelayanan publik yang memadai. Administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan bakar, dan akses jalan merupakan kebutuhan sehari-hari yang langsung dirasakan masyarakat. Tanpa perbaikan layanan tersebut, perubahan struktur kekuasaan berisiko tidak menghasilkan perbaikan nyata bagi warga yang telah lama hidup dalam ketidakpastian.
Pada akhirnya, masa depan Al-Hasakah bergantung pada kemampuan berbagai pihak membangun kepercayaan masyarakat yang majemuk. Penempatan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan, aparat keamanan wajib bertindak berdasarkan hukum, dan setiap dugaan pelanggaran perlu diselidiki secara adil tanpa memandang latar belakang etnis maupun afiliasi politik. Pada saat yang sama, hak masyarakat Kurdi, Arab, Suryani, dan kelompok lainnya perlu dihormati agar proses integrasi tidak menimbulkan rasa tersisih.
Dua gambaran yang muncul dari laporan mengenai Al-Hasakah—keresahan terhadap penunjukan pejabat dan konvoi kepulangan pengungsi—memperlihatkan tantangan sekaligus harapan bagi Suriah timur laut. Warga membutuhkan keamanan yang dapat dipercaya, sementara keluarga pengungsi membutuhkan kesempatan untuk kembali hidup secara layak di tanah asal mereka. Keberhasilan pemulihan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai lembaga pemerintahan, tetapi oleh sejauh mana masyarakat dapat hidup tanpa rasa takut, memperoleh keadilan, dan membangun kembali kehidupan mereka.
0 Comments