Anggota Dewan Kepemimpinan Presidensial sekaligus Gubernur Hadramaut, Salim Ahmad Al-Khanbasi, menggelar pertemuan luas dengan partai-partai politik, komponen sosial, dan perwakilan masyarakat di Kota Mukalla, Jumat pagi. Pertemuan ini dipandang sebagai langkah penting dalam menyatukan sikap Hadramaut menjelang dialog selatan yang komprehensif.
Pertemuan tersebut dihadiri beragam elemen, mulai dari tokoh partai politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pemuda, hingga perempuan. Hadir pula Wakil Gubernur Pertama Hadramaut Sheikh Amr bin Habrish Al-Alili, Wakil Gubernur Hassan Salim Al-Jailani, serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Syura.
Dalam sambutannya, Al-Khanbasi menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari persiapan serius Hadramaut untuk berpartisipasi secara aktif dalam dialog selatan menyeluruh. Dialog tersebut digelar atas undangan Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial dengan dukungan Kerajaan Arab Saudi.
Ia menekankan pentingnya menyatukan visi Hadramaut, khususnya terkait hak-hak politik dan ekonomi daerah. Menurutnya, Hadramaut harus tampil dengan satu suara yang kuat dan representatif, mencerminkan bobot sejarah, geografi, ekonomi, dan politik provinsi terbesar di Yaman itu.
Al-Khanbasi juga menggarisbawahi bahwa representasi Hadramaut dalam setiap proses politik harus adil dan seimbang. Ia menilai, selama ini peran strategis Hadramaut sering kali belum sepenuhnya tercermin dalam berbagai kesepakatan nasional.
Dalam konteks itu, Gubernur Hadramaut mendorong pembentukan panitia persiapan yang bertugas menyusun dokumen komprehensif. Dokumen tersebut akan memuat visi bersama serta matriks tuntutan yang disepakati seluruh kekuatan dan komponen Hadramaut.
Ia mengulas sejumlah upaya sebelumnya yang telah dilakukan Hadramaut untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan yang sah. Upaya tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam merumuskan dokumen bersama yang lebih terpadu dan inklusif.
Wakil Gubernur Pertama Hadramaut, Sheikh Amr bin Habrish Al-Alili, dalam kesempatan yang sama menegaskan perlunya Hadramaut memperoleh hak yang adil atas kekayaan dan kekuatan. Ia menyatakan bahwa isu ini harus menjadi bagian utama dalam setiap penyelesaian politik mendatang.
Menurut Bin Habrish, persatuan barisan Hadramaut merupakan kunci untuk memastikan tuntutan daerah tidak diabaikan. Ia mengingatkan bahwa perpecahan internal hanya akan melemahkan posisi Hadramaut dalam perundingan politik yang krusial.
Ia juga menyerukan agar seluruh komponen mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Tahap politik yang sedang dilalui Yaman, katanya, menuntut kedewasaan dan tanggung jawab kolektif.
Pertemuan tersebut diwarnai berbagai pandangan dan masukan dari para peserta. Diskusi berfokus pada pentingnya melibatkan semua pihak dalam perumusan keputusan strategis dan visi masa depan Hadramaut.
Sejumlah peserta menekankan perlunya keterbukaan terhadap semua partai dan kekuatan politik tanpa pengecualian. Menurut mereka, inklusivitas akan memperkuat legitimasi setiap keputusan yang diambil atas nama Hadramaut.
Para perwakilan juga diminta menyampaikan pandangan masing-masing terkait masa depan Hadramaut. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam dokumen bersama yang akan dibawa ke dialog selatan.
Isu hak-hak sah Hadramaut menjadi salah satu topik utama diskusi. Peserta sepakat bahwa hak-hak tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di kemudian hari.
Selain itu, penguatan identitas Hadramaut juga menjadi perhatian penting. Identitas ini dipandang sebagai elemen pemersatu yang mampu mengatasi perbedaan politik dan kepentingan jangka pendek.
Opsi pemerintahan sendiri atau otonomi yang lebih luas turut dibahas secara serius. Sejumlah peserta menilai opsi ini perlu dikaji secara matang dan realistis sesuai dengan perkembangan politik nasional.
Diskusi juga menyinggung dinamika dan perubahan situasi politik yang cepat. Para peserta sepakat bahwa Hadramaut harus bersikap fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan daerah.
Dalam suasana yang digambarkan konstruktif, berbagai pandangan itu akhirnya mengerucut pada kebutuhan akan satu kerangka kerja bersama. Kerangka inilah yang diharapkan menjadi rujukan resmi Hadramaut dalam setiap forum dialog.
Di akhir pertemuan, para peserta menyatakan kepercayaan mereka kepada Salim Ahmad Al-Khanbasi. Mereka secara terbuka memberikan mandat kepadanya untuk membentuk panitia persiapan.
Panitia ini bertugas menyusun dokumen komprehensif dan matriks tuntutan yang disepakati semua pihak. Dokumen tersebut akan menjadi representasi resmi Hadramaut dalam dialog selatan menyeluruh.
Dengan langkah ini, Hadramaut berharap dapat mengamankan posisi yang layak dalam setiap penyelesaian politik mendatang. Pertemuan di Mukalla ini pun dinilai sebagai momentum penting dalam mengonsolidasikan suara dan kepentingan Hadramaut di panggung nasional.
0 Comments