Presiden Dewan Kepemimpinan Presidensial (PLC) Yaman, Rashad Al-Alimi, resmi mengeluarkan keputusan reshuffle penting pada Kamis terkait perubahan komposisi Dewan Kepemimpinan Presidensial. Keputusan ini menandai fase baru dinamika politik di pemerintahan Yaman yang tengah menghadapi krisis berkepanjangan.
Dalam keputusan bernomor 4 Tahun 2026, Presiden Al-Alimi menetapkan dua nama baru sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Presidensial. Mereka adalah Letnan Jenderal Mahmoud Ahmed Salem Al-Subaihi dan Dr. Salem Ahmed Saeed Al-Khanbashi.
Penetapan ini dilakukan untuk mengisi dua kursi yang dinyatakan kosong dalam struktur kepemimpinan tertinggi negara. Kekosongan tersebut sebelumnya disahkan melalui rapat resmi Dewan Kepemimpinan Presidensial.
Dalam konsiderannya, keputusan presiden merujuk pada Konstitusi Republik Yaman serta Inisiatif Teluk dan mekanisme pelaksanaannya. Dokumen tersebut juga menyinggung keputusan pemindahan kekuasaan tahun 2022 yang menjadi dasar pembentukan Dewan Kepemimpinan Presidensial.
Selain itu, keputusan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2025 yang mengatur tata kerja Dewan Kepemimpinan, Dewan Konsultasi dan Rekonsiliasi, serta tim hukum dan ekonomi.
Salah satu kursi yang dinyatakan kosong adalah milik Aidarous Al-Zubaidi. Dewan Kepemimpinan Presidensial menyatakan bahwa kursi tersebut kosong setelah Al-Zubaidi dirujuk ke Jaksa Agung atas tuduhan pengkhianatan besar berdasarkan keputusan internal dewan tahun 2026.
Sementara itu, kursi kedua dinyatakan kosong setelah Faraj Salemin Al-Bahsani dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Dewan menyimpulkan bahwa Al-Bahsani mengalami ketidakmampuan kesehatan permanen serta pelanggaran kewajiban konstitusional yang menggugurkan status keanggotaannya.
Setelah penetapan kekosongan tersebut, Dewan Kepemimpinan Presidensial menggelar rapat untuk memilih kandidat pengganti. Proses ini diklaim dilakukan sesuai prosedur hukum dan konstitusional yang berlaku.
Letnan Jenderal Mahmoud Ahmed Salem Al-Subaihi dikenal sebagai figur militer senior dengan pengalaman panjang di angkatan bersenjata Yaman. Penunjukannya dipandang sebagai langkah untuk memperkuat dimensi keamanan dan pertahanan dalam dewan.
Sementara Dr. Salem Ahmed Saeed Al-Khanbashi merupakan tokoh sipil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Hadramaut. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa ia tetap mempertahankan jabatannya sebagai gubernur.
Pengangkatan ganda jabatan ini dinilai mencerminkan pentingnya Hadramaut dalam peta politik dan ekonomi Yaman. Wilayah tersebut selama ini dianggap relatif stabil dibandingkan wilayah lain yang dilanda konflik.
Keputusan presiden menyebutkan bahwa pengangkatan kedua tokoh tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Aturan ini juga mewajibkan publikasi resmi keputusan melalui lembaran negara.
Langkah pergantian ini dinilai sebagai sinyal konsolidasi kekuasaan di tengah situasi politik yang kompleks. Pemerintah berupaya menunjukkan keberlangsungan institusi negara meski berada dalam tekanan konflik.
Sejumlah pengamat menilai pergantian anggota dewan ini akan berdampak pada keseimbangan politik internal. Perubahan figur di tingkat puncak dapat memengaruhi arah kebijakan militer dan administrasi negara.
Di sisi lain, keputusan ini juga menegaskan penggunaan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik elite. Tuduhan terhadap mantan anggota dewan ditempatkan dalam mekanisme institusional, bukan sekadar konflik politik terbuka.
Pemerintah Yaman menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjaga persatuan nasional, stabilitas politik, dan legitimasi konstitusional negara.
Bagi publik Yaman, perubahan ini menimbulkan harapan sekaligus kehati-hatian. Banyak warga menunggu apakah susunan baru dewan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif.
Kondisi ekonomi yang memburuk dan konflik bersenjata yang belum berakhir menjadi ujian besar bagi Dewan Kepemimpinan Presidensial dengan komposisi barunya.
Ke depan, peran anggota baru akan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait keamanan, rekonsiliasi politik, dan hubungan luar negeri.
Pengangkatan ini juga menjadi pesan politik kepada komunitas internasional bahwa pemerintah Yaman masih berfungsi dan berkomitmen pada kerangka hukum yang disepakati.
Dengan diterbitkannya keputusan ini, Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman memasuki babak baru, di tengah tantangan besar untuk memulihkan negara dari konflik panjang yang belum menunjukkan akhir.
0 Comments