Situasi keamanan dan politik di Yaman menunjukkan bahwa kekuatan senjata saja tidak lagi menjadi faktor penentu utama dalam konflik berkepanjangan negara itu. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian justru tertuju pada kebijakan pembayaran gaji militer yang dikendalikan oleh pihak eksternal, terutama Arab Saudi, sebagai alat untuk menata ulang struktur kekuatan bersenjata di bawah pemerintahan baru.
Pembentukan struktur militer baru yang berada di bawah otoritas Dewan Kepemimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council menjadi titik balik penting. Melalui mekanisme ini, Saudi berperan sebagai penjamin utama pembayaran gaji tentara yang secara resmi masuk ke dalam dewan dan komando militer terpadu yang baru dibentuk.
Kebijakan ini membawa pesan politik yang jelas. Pasukan yang mendaftar dan tunduk pada struktur militer resmi akan menerima gaji, logistik, dan pengakuan, sementara kelompok yang memilih berada di luar sistem akan kehilangan sumber pendanaan utama mereka.
Milisi Southern Transitional Council atau STC menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Unit-unit STC yang tidak bersedia bergabung ke dalam struktur militer resmi secara bertahap kehilangan akses gaji dan dukungan logistik, bukan melalui konfrontasi terbuka, tetapi melalui tekanan ekonomi yang sistematis.
Pendekatan ini tidak dilakukan secara kasar atau mendadak. Banyak unit STC diberi waktu untuk mendaftar ulang, menyesuaikan struktur komando, dan melebur secara administratif ke dalam institusi baru yang diakui oleh PLC dan para sponsor regional.
Di wilayah Hadramaut, kebijakan serupa diterapkan dengan cara yang lebih halus. Berbagai unit keamanan lokal dan milisi daerah ditawari integrasi ke dalam kerangka resmi dengan imbalan gaji dan perlindungan politik, selama mereka tidak membawa agenda separatis terbuka.
Saudi memilih Hadramaut sebagai wilayah uji pendekatan stabilisasi tanpa konfrontasi. Milisi yang menerima skema integrasi tetap beroperasi sebagai pasukan lokal, tetapi status mereka berubah menjadi bagian dari struktur keamanan resmi yang tercatat.
Sebaliknya, kelompok bersenjata di Hadramaut yang menolak integrasi tidak langsung dibubarkan, tetapi tidak diprioritaskan dalam pembayaran gaji. Akibatnya, kemampuan operasional mereka menurun secara perlahan karena keterbatasan logistik dan sumber daya.
Pendekatan berbasis gaji ini mencerminkan perubahan strategi Saudi dan sekutunya. Jika sebelumnya dukungan militer diberikan secara luas kepada berbagai faksi, kini pembiayaan difokuskan hanya pada unit yang dapat dikendalikan secara hierarkis dan politik.
Kondisi keuangan negara Yaman yang nyaris lumpuh membuat pemerintah pusat tidak mungkin membayar tentara dalam jumlah besar. Di sinilah peran sponsor eksternal menjadi krusial, sekaligus menentukan arah restrukturisasi militer nasional.
Skema ini juga menciptakan lapisan loyalitas baru di kalangan pasukan. Kesetiaan tidak lagi hanya didasarkan pada ideologi atau identitas daerah, tetapi juga pada kepastian gaji bulanan yang menopang kehidupan prajurit dan keluarganya.
Di wilayah lain seperti Shabwa dan Abyan, pola yang sama mulai terlihat. Pasukan yang menyatakan kesediaan masuk ke struktur resmi relatif stabil, sementara kelompok yang mempertahankan garis keras kehilangan daya tawar politiknya.
Model ini menunjukkan bahwa Saudi berupaya menghindari perang horizontal antar faksi anti-Houthi. Dengan menggunakan insentif finansial, tekanan dilakukan tanpa perlu pengerahan kekuatan militer secara terbuka.
Para analis menilai strategi ini sebagai bentuk “perang administrasi” yang bertujuan mengurangi jumlah aktor bersenjata secara bertahap. Senjata tidak disita, tetapi pemiliknya dibiarkan melemah karena tidak lagi didukung sistem pendanaan.
Pendekatan tersebut memiliki kemiripan dengan situasi di negara-negara konflik lain, seperti Somalia atau Libya, di mana gaji dan legitimasi menjadi alat utama integrasi pasukan, bukan kemenangan medan perang.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pembayaran. Jika gaji terlambat atau dihentikan, loyalitas pasukan dapat berubah dengan cepat dan membuka kembali ruang konflik.
Bagi STC, kehilangan jalur gaji resmi bukan berarti kekalahan mutlak. Banyak pengamat melihat kondisi ini sebagai fase melemah sementara, bukan akhir dari pengaruh politik mereka di selatan Yaman.
Di sisi lain, bagi PLC, pengendalian daftar gaji militer menjadi instrumen penting untuk menunjukkan otoritas negara yang selama ini rapuh. Struktur militer resmi kini tidak hanya simbol, tetapi juga jalur utama distribusi sumber daya.
Masyarakat sipil Yaman memandang dinamika ini dengan sikap campur aduk. Di satu sisi, berkurangnya milisi liar memberi harapan stabilitas, tetapi di sisi lain ketergantungan pada dana asing mempertegas lemahnya kedaulatan fiskal negara.
Pada akhirnya, konflik Yaman memasuki babak baru yang ditentukan bukan oleh siapa yang paling bersenjata, melainkan oleh siapa yang tercatat dalam sistem pembayaran. Dalam lanskap politik Yaman hari ini, gaji telah menjadi senjata yang paling efektif.
0 Comments