Serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga berdampak langsung ke konstelasi geopolitik di Asia Timur, khususnya di Taiwan dan Semenanjung Korea. Ketegangan yang selama ini terus membayangi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan kini kembali mengemuka di tengah fokus dunia yang bergeser ke konflik Timur Tengah.
Selama beberapa tahun terakhir, perhatian Washington terhadap Semenanjung Korea cukup intens, terutama terkait program nuklir Korea Utara. Namun dengan pecahnya konflik besar di Timur Tengah dan kemungkinan invasi besar-besaran ke Iran, AS terpaksa membagi fokus militernya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pyongyang untuk meningkatkan manuvernya di kawasan.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Oktober 2024 lalu kembali melontarkan ancaman tegas terhadap Korea Utara. Ia memperingatkan bahwa rezim Kim Jong Un akan berakhir bila berani menggunakan senjata nuklir. Peringatan ini disampaikan dalam sebuah acara militer di Seoul, di hadapan ribuan prajurit dan jajaran angkatan bersenjata Korsel.
Namun di saat bersamaan, perhatian komunitas internasional terhadap ketegangan di Semenanjung Korea mulai terpecah akibat eskalasi di Iran. AS dan sekutunya lebih banyak mengarahkan sumber daya militer dan diplomatik ke Timur Tengah, membuka celah bagi Korea Utara untuk bergerak lebih leluasa.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Pyongyang bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk meningkatkan uji coba rudal atau senjata nuklir. Sejak awal 2025, beberapa peluncuran rudal jarak menengah yang dilakukan Korea Utara mulai mengundang sorotan, meski respon global cenderung lebih lunak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di kalangan aktivis dan politisi Korea Selatan, wacana reunifikasi Korea kembali ramai diperbincangkan. Ada keyakinan bahwa ketegangan yang meningkat bisa menjadi momentum politik untuk mendesak pembicaraan serius tentang masa depan kedua Korea. Meski tidak mudah, narasi reunifikasi mulai kembali masuk ke wacana publik di Seoul.
Situasi ini mengingatkan pada tahun-tahun pasca Perang Korea, ketika kekosongan perhatian global dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan di kawasan untuk melakukan manuver politik dan militer. Sejarah di kawasan itu menunjukkan bahwa setiap kali perhatian dunia teralihkan, konflik di Semenanjung Korea biasanya mengalami eskalasi.
Amerika Serikat tentu tak bisa sepenuhnya menarik perhatian dari Semenanjung Korea. Namun, dengan beban perang di Timur Tengah yang diperkirakan akan berkepanjangan, prioritas strategi pertahanan AS kemungkinan akan lebih difokuskan ke Iran dan kawasan sekitarnya, ketimbang ke Asia Timur dalam waktu dekat.
Pengamat geopolitik menyebut bahwa ini adalah situasi yang berbahaya. Jika Korea Utara merasa memiliki ruang gerak lebih besar, maka ancaman terhadap keamanan Korea Selatan bisa meningkat drastis. Potensi provokasi militer seperti penyusupan, uji coba senjata, hingga insiden perbatasan kemungkinan kembali terjadi.
Di tengah ketegangan itu, negara-negara tetangga seperti Jepang dan China mulai memetakan ulang posisi mereka. Jepang yang selama ini mengandalkan payung pertahanan AS, mulai khawatir jika komitmen Washington di Asia Timur melemah. Di sisi lain, China berpotensi mengambil celah untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan.
Konflik di Iran tak pelak juga mempengaruhi pasar keamanan regional Asia Timur. Penjualan senjata, sistem pertahanan rudal, dan latihan militer gabungan antara AS, Jepang, dan Korea Selatan cenderung akan melambat jika konflik Timur Tengah terus menyedot sumber daya dan perhatian utama Pentagon.
Meski demikian, ancaman Korea Selatan terhadap Korea Utara tetap konsisten. Yoon Suk Yeol menegaskan bahwa Seoul tidak akan ragu melakukan respons militer luar biasa jika keamanan nasional terancam. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa meski fokus global terpecah, dinamika kawasan tetap bisa memanas sewaktu-waktu.
Para analis militer menilai bahwa invasi AS ke Iran akan menjadi momentum strategis bagi Korea Utara. Negara itu bisa menguji seberapa besar komitmen sekutu-sekutu AS di kawasan, sembari memanfaatkan ruang diplomatik yang lebih longgar di PBB, karena perhatian Dewan Keamanan lebih banyak tertuju ke Timur Tengah.
Isu reunifikasi yang kembali muncul tak lepas dari kekhawatiran warga Korea Selatan terhadap potensi ketidakstabilan di masa depan. Banyak kalangan menilai bahwa ketegangan yang terus berulang di Semenanjung Korea bisa berakhir hanya jika ada satu tatanan politik baru yang menyatukan kedua Korea.
Namun, upaya ke arah itu juga menghadapi jalan terjal. Selama rezim Kim Jong Un masih berkuasa dan kekuatan internasional saling bersaing di kawasan, peluang reunifikasi sejati masih jauh. Tapi momentum geopolitik global yang kini bergeser bisa menjadi kesempatan bagi Korea Selatan untuk menyusun langkah diplomatik baru.
Di sisi lain, Korea Utara diperkirakan akan terus memanfaatkan kekosongan fokus global ini untuk memperkuat posisinya. Selain rudal, program drone tempur dan senjata cyber juga menjadi perhatian utama di Pyongyang, seiring dengan melemahnya pengawasan intelijen internasional akibat pecahnya front konflik di Timur Tengah.
Beberapa diplomat Asia Timur mulai menyuarakan keprihatinan atas situasi ini. Mereka khawatir bahwa perang besar di Iran justru memicu efek domino di kawasan lain, termasuk di Semenanjung Korea. Sebab sejarah menunjukkan bahwa ketegangan global di satu kawasan sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengatur ulang keseimbangan regional.
Kini, dengan meningkatnya ketegangan di Iran dan potensi invasi bertahap AS dan sekutunya, masa depan Semenanjung Korea kembali berada dalam ketidakpastian. Entah sebagai ancaman konflik bersenjata baru, atau sebagai pintu menuju perundingan reunifikasi yang selama ini mandek. Geopolitik kawasan kembali berada di persimpangan.
0 Comments