Penguasaan kembali Deir Hafer oleh pemerintah Suriah Damaskus kembali dipresentasikan sebagai tonggak penting dalam perjalanan panjang konflik Suriah. Kota kecil di timur Aleppo itu disebut sebagai simbol pulihnya kedaulatan negara, sekaligus bukti kemampuan militer pemerintah mempertahankan dan merebut kembali wilayah strategis yang pernah lama lepas dari kendali pusat. Sebelumnya Presiden Ahmed Al Sharaa menandatangani UU perlindungan warga Kurdi di Suriah.
Secara geografis, Deir Hafer berada di jalur penghubung Aleppo dengan wilayah timur Suriah. Lokasi ini menjadikannya penting bukan karena nilai ekonominya, tetapi karena fungsinya sebagai penyangga keamanan Aleppo dari arah gurun dan sebagai simpul jalur logistik menuju Raqqa dan Deir ez-Zor.
Di Damaskus, keberhasilan ini dipromosikan sebagai kemenangan negara atas fragmentasi wilayah. Narasi yang dibangun menekankan bahwa setiap kilometer tanah yang kembali dikuasai adalah bukti negara masih berdiri dan berdaulat, di tengah konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Namun di lapangan, kemenangan semacam itu tidak pernah berdiri sendiri. Bagi sebagian pihak, termasuk lawan-lawan politik Damaskus, penguasaan Deir Hafer juga dibaca sebagai kemenangan simbolik bagi Damaskus.
Terlepas dari tafsir politik tersebut, satu pertanyaan besar tetap menggantung, yakni apa arti kemenangan teritorial ketika jutaan warga Suriah masih hidup sebagai pengungsi di dalam negeri mereka sendiri. Di utara Idlib dan Aleppo, ratusan ribu orang masih bertahan di tenda-tenda darurat, bertahun-tahun setelah mereka meninggalkan rumah.
Operasi militer untuk merebut dan mengamankan Deir Hafer jelas membutuhkan biaya besar. Mobilisasi pasukan, bahan bakar kendaraan tempur, amunisi, logistik, hingga dukungan udara menghabiskan dana puluhan juta dolar, bahkan dalam skenario yang relatif terbatas dan singkat.
Biaya tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan kebutuhan kemanusiaan para pengungsi. Dengan anggaran setara satu operasi militer skala menengah, puluhan ribu keluarga sebenarnya bisa dipindahkan ke hunian yang lebih layak, lengkap dengan akses air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan dasar.
Relokasi pengungsi memang bukan perkara sederhana. Selain biaya fisik, dibutuhkan keamanan, jaminan hukum, serta rekonstruksi infrastruktur dasar. Namun bagi banyak pengungsi, hidup bermartabat di rumah sederhana tetap lebih berarti dibanding menyaksikan perebutan wilayah yang jauh dari keseharian mereka.
Di sinilah terlihat perbedaan tajam antara logika kemanusiaan dan logika kekuasaan. Bagi pemerintah Suriah, kontrol wilayah dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi stabilitas negara. Tanpa menguasai tanah, negara dianggap tidak ada, meskipun rakyatnya tersebar di tenda-tenda pengungsian.
Damaskus juga dinilai tidak terburu-buru memulangkan para pengungsi dari wilayah utara. Faktor keamanan dan administrasi menjadi pertimbangan utama. Banyak pengungsi sudah terlalu lama di pengungsian sehingga surat-surat kepemilikan mereka sebagian sudah hilang.
Selain itu, pemulangan massal pengungsi memerlukan dana rekonstruksi yang sangat besar. Pemerintah Suriah, yang masih berada di bawah sanksi internasional, kesulitan mengakses pendanaan global tanpa syarat-syarat politik yang rumit.
Di sisi lain, para donor internasional enggan menyalurkan bantuan melalui Damaskus karena mengira Suriah sudah aman. Akibatnya, bantuan kemanusiaan tidak lagi sebesar dulunya.
Kondisi ini menciptakan kebuntuan berkepanjangan. Para pengungsi tidak bisa kembali karena keamanan dan ekonomi belum pulih, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya membangun kehidupan baru karena status mereka yang sementara.
Sementara itu, setiap pengumuman kemenangan militer kembali memunculkan pertanyaan moral. Kemenangan seperti apa yang sesungguhnya dirayakan ketika anak-anak masih tumbuh besar di tengah lumpur kamp pengungsian dan generasi muda kehilangan masa depan yang pasti.
Bagi banyak warga Suriah, kemenangan sejati bukanlah pengibaran bendera di Deir Hafer atau kota lain. Kemenangan sejati adalah ketika pintu rumah mereka bisa kembali dibuka, ketika ladang kembali digarap, dan ketika sekolah kembali dipenuhi suara anak-anak.
Penguasaan wilayah tanpa pemulihan kehidupan sipil hanya akan melanggengkan luka sosial yang dalam. Tanah memang bisa direbut dalam hitungan minggu, tetapi kepercayaan dan rasa aman membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan.
Dalam konteks ini, Deir Hafer menjadi cermin dilema besar Suriah pascaperang. Negara mungkin berhasil menegaskan eksistensinya secara militer, tetapi gagal menjawab kebutuhan paling dasar warganya yang tercerabut dari rumah.
Selama kemenangan didefinisikan semata-mata sebagai peta yang berubah warna, maka krisis pengungsi akan terus menjadi bayangan kelam konflik Suriah. Tanpa strategi serius untuk pemulangan dan reintegrasi warga, setiap kemenangan teritorial akan terasa hampa.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang menguasai kota demi kota, tetapi juga siapa yang mampu memulangkan rakyatnya dengan aman dan bermartabat. Di situlah ukuran kemenangan yang sesungguhnya bagi Suriah.
0 Comments