Ketegangan politik kembali memanas antara pemerintah federal Somalia di Mogadishu dan negara bagian Puntland di utara. Konflik ini dipicu oleh langkah kontroversial pemerintah federal yang menempatkan milisi oposisi Puntland ke kota Laascaanood. Milisi yang dikirim terdiri dari kelompok loyal kepada tokoh oposisi, termasuk dipimpin oleh Jenderal Jimcale dan PSF yang setia kepada Asad Diyaano. Langkah ini menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai intervensi langsung pemerintah federal terhadap urusan internal Puntland.
Sejak pemilu lokal Puntland pada 2023, oposisi terhadap Presiden Puntland Said Deni mendapatkan sambutan hangat dari Villa Somalia. Dukungan ini diberikan menjelang pemilihan Presiden Puntland pada 2024, memicu ketegangan baru antara Garowe dan Mogadishu. Meskipun pada 2022 Said Deni dan Presiden federal Hassan Sheikh pernah bersekutu, hubungan mereka memburuk setelah penunjukan PM Barre. Penunjukan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan politik terhadap Said Deni oleh Presiden federal.
Tokoh oposisi di Garowe dan Bosaso, termasuk Hassan Abgal dan Asad Diyaano, berupaya meraih kursi presiden negara bagian dengan dukungan Mogadishu. Upaya mereka untuk menggulingkan Deni pada pemilu 2024 akhirnya gagal, tetapi ketegangan politik tidak mereda. Kegagalan ini justru mendorong oposisi untuk memobilisasi milisi sebagai cara menekan pemerintah Puntland.
Bentrokan bersenjata pun tak terhindarkan. Pada Juni 2023, milisi yang loyal kepada oposisi dan dipimpin Jenderal Jimcale bertabrakan dengan pasukan keamanan yang menjaga parlemen Puntland. Bentrokan tersebut menewaskan setidaknya 26 orang dan meningkatkan ketegangan di wilayah itu. Pada 2024, PSF yang setia kepada Diyaano bertempur dengan pasukan keamanan Puntland, termasuk PMPF dan polisi lokal.
Pemerintah federal Somalia dituduh mendukung kedua insiden tersebut. Tindakan ini memicu kritik dari pemerintah Puntland dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap niat Mogadishu. Langkah pemerintah federal memanggil milisi Danab dan PSF ke Laascaanood dengan dalih merayakan persatuan Somalia menambah kontroversi. Namun, di lapangan, milisi menyatakan bahwa tidak ada presiden negara bagian di Puntland. Pernyataan ini membuat Garowe marah dan menimbulkan ketegangan tambahan.
Parlemen Puntland dan Kementerian Dalam Negeri memperingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap milisi yang mengganggu stabilitas wilayah. Situasi ini menunjukkan rapuhnya struktur politik Somalia yang sudah lama terfragmentasi akibat konflik berkepanjangan. Historisnya, hubungan federal dan Puntland sering mengalami pasang surut, dengan Mogadishu kadang mendukung oposisi internal untuk menekan presiden negara bagian.
Dukungan federal kepada faksi oposisi sering dianggap sebagai alat politik Mogadishu, bukan representasi aspirasi rakyat Puntland secara keseluruhan. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran akan konflik bersenjata lebih lanjut di utara Somalia. Mobilisasi milisi di Laascaanood juga memperlihatkan meningkatnya politisasi kekuatan bersenjata di tingkat lokal.
Para pengamat menilai langkah ini bisa memperburuk fragmentasi politik di Somalia. Ketegangan antara Garowe dan Mogadishu bisa menjadi preseden berbahaya bagi stabilitas nasional. Langkah pemerintah federal dianggap provokatif karena melibatkan milisi oposisi yang sebelumnya gagal memenangkan pemilu.
Dalam rapat parlemen Puntland, Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan mengambil tindakan hukum terhadap faksi-faksi yang mengganggu ketertiban. Situasi di Laascaanood menjadi perhatian utama karena bisa memicu konflik lokal yang lebih luas. Milisi yang loyal kepada oposisi mendapat dukungan federal meski pernyataan mereka menentang presiden negara bagian.
Pemerintah Puntland menekankan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah dan menegakkan hukum terhadap faksi yang tidak sah. Ketegangan politik ini muncul di tengah kondisi Somalia yang sudah terfragmentasi akibat perang sipil dan persaingan politik. Banyak pihak menilai langkah federal akan memperburuk hubungan antara negara bagian dan pemerintah pusat.
Langkah penempatan milisi di Laascaanood dianggap sebagian sebagai strategi federal untuk menekan Said Deni. Namun hal ini juga memicu kritik keras dari penduduk lokal dan politisi Puntland. Situasi menunjukkan bagaimana politik Somalia masih sarat dengan intervensi dan manipulasi faksi.
Bentrokan bersenjata sebelumnya di Garowe dan Bosaso telah meninggalkan trauma dan kerugian besar. Dengan adanya milisi yang dipanggil federal ke Laascaanood, risiko kekerasan semakin tinggi. Pemerintah Puntland menekankan pentingnya dialog dan solusi damai, meski ancaman konflik tetap nyata.
Ketegangan ini juga menjadi sorotan komunitas internasional, yang memantau stabilitas Somalia dan kemungkinan dampak terhadap keamanan regional. Para analis memperingatkan bahwa langkah federal yang menempatkan milisi oposisi bisa menghambat proses rekonsiliasi nasional.
Masyarakat Puntland menunjukkan ketidakpuasan terhadap campur tangan federal. Protes dan peringatan resmi dari parlemen Puntland menjadi sinyal keras terhadap Mogadishu. Di sisi lain, federal government tampak menekankan strategi politik untuk mempertahankan pengaruh di wilayah utara.
Sejarah konflik federal dan negara bagian menunjukkan pola intervensi politik melalui faksi oposisi. Hal ini sering berujung pada ketegangan bersenjata dan perpecahan politik lebih lanjut. Strategi ini menunjukkan kompleksitas hubungan pusat dan negara bagian di Somalia.
Pengamat menilai perlunya komunikasi dan mediasi untuk menghindari konflik yang lebih luas. Tanpa langkah diplomasi, Laascaanood bisa menjadi titik panas baru di Somalia utara. Stabilitas politik Puntland sangat bergantung pada kemampuan pemerintah federal menghormati kedaulatan negara bagian.
Langkah federal mengirim milisi juga memperlihatkan bagaimana politik Somalia sering menggunakan kekuatan bersenjata sebagai alat tekanan. Mobilisasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah Puntland dan masyarakat lokal.
Ketegangan ini menyoroti dilema Somalia antara politik federal dan otonomi negara bagian. Pemerintah pusat harus berhati-hati agar tidak memicu konflik horizontal. Fragmen politik saat ini membuat setiap langkah kontroversial berpotensi meningkatkan ketegangan lebih jauh.
Akhirnya, masa depan hubungan Puntland dan Mogadishu tetap tidak pasti. Keputusan federal untuk melibatkan milisi oposisi membuka risiko konflik lanjutan. Stabilitas nasional Somalia memerlukan dialog, negosiasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara bagian agar konflik politik tidak menjadi kekerasan bersenjata.
0 Comments