Tag Archives:
May 2006
"Ada lagi, kalo di kantor-kantor yang dikuasai cina seperti Panin Bank, BCA dan Lippo coba deh di lihat mana ada orang pribumi yang jadi boss atau punya wewenang sama dengan cina ? ngga ada khan ? Paling-paling jabatan tertentu saja lalu mentok. Gaji mereka dibedain. Kerja sama beratnya. Gajinya kecil, tapi kalo cina gaji besar padahal mereka itu ngga pinter-pinter amat. Dan itu diderita oleh orang-orang pribumi bukan hanya setahun dua tahun tapi puluhan tahun. Gaji tetap kecil."
Messages sorted by: [ date ][ thread ][ subject ][ author ]
Next message: Arif M.: "Re: Cina vs. Pribumi di Indonesia (Case Study: Malaysia)"
Next in thread: Arif M.: "Re: Cina vs. Pribumi di Indonesia (Case Study: Malaysia)"
Membicarakan mengenai keunggulan masyarakat keturunan Cina dibanding dengan masyarakat Pribumi di Indonesia sulit untuk mengakhirinya, terutama keunggulan mereka dibidang ekonomi. Bila kita mencoba menengok sejarah, kita akan mendapatkan beberapa fakta dimana keberhasilan perekonomian masyarakat Cina di Indonesia bukan hanya didukung oleh faktor budaya (internal explanation) tetapi juga disebabkan oleh faktor politik/kekuasaan/sistem (external explanation).
Lebih dari 18.5 juta orang Cina hidup dan menetap di luar negara Cina (PRC), dan 90% dari jumlah tersebut tinggal di Asia Tenggara (Chang, 1968). Indonesia sebagai negara yang mempunyai wilayah geografis terbesar di Asia Tenggara juga memiliki jumlah terbesar masyarakat Cina keturunan, atau sering disebut "overseas Chinese". Menurut keterangan dari Institute for Studies on Ethnic Chinese Assimilation yang dipimpin oleh H. Junus Jahya, populasi orang Cina di Indonesia berkisar antara 5-6% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Orang-orang Cina yang berada di Indonesia dahulu dibedakan antara Cina totok dan Cina peranakan. Tetapi kedua istilah tersebut sudah jarang lagi digunakan, karena mayoritas populasi Cina di Indonesia merupakan keturunan dari generasi ke-3 sampai ke-5, yang sudah lama menetap di bumi Indonesia.
Migrasi Cina (orang Cina) ke Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Migrasi langsung (volunteer migration) sebelum tahun 1840; dan migrasi tidak langsung invited migration) antara tahun 1840-1940.
Sebelum tahun 1840, kebanyakan orang Cina yang datang ke Indonesia tidak beserta keluarganya. Tujuan migrasi mereka bukanlah untuk menetap selamanya, melainkan hanya untuk berdagang (sojourn migration). Tetapi banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk menetap, dan menikah dengan orang Indonesia (nusantara). Hal ini juga dialami oleh para pedagang Arab yang datang ke Indonesia pada era yang sama. Malah pada abad ke-15 diketemukan koloni kecil orang-orang Cina di Palembang (Hidayat, 1976).
Antara tahun 1840-1940, merupakan puncak dari migrasi Cina ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ajakan pemerintah kolonial Belanda kepada para pedangan Cina untuk berdagang di bumi nusantara. Dalam beberapa tulisan, Pemerintah kolonial Belanda pun sengaja mendatangkan orang-orang Cina ke Indonesia untuk sebagai partner mereka dalam berbisnis. Mayoritas dari orang Cina yang datang ke Indonesia berasal dari 4 provinsi di Cina Selatan: Kwantung, Fukien, Hainan, dan Kwangsi. Orang-orang Cina ini tidak dikenal sebagai pedagang yang ulung. Kebanyakan dari mereka adalah tidak
berpendidikan (uneducated) dan tidak mempunyai keahlian berdagang (unskilled) (Skinner, 1957).
Setelah VOC (Verenigde Ost-Indische Compagnie) berdiri di kepulauan nusantara, pemerintah kolonial Belanda mulai melihat Cina di Indonesia sebagai saingan mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial akhirnya memutuskan kebijakan politik untuk membagi penduduk Indonesia berdasarkan suku bangsa; Eropa (Belanda), Timur Asing (Cina dan Arab), dan Inlander (pribumi) (Wertheirm, 1964). Dampak dari pembagian masyarakat Indonesia berdasarkan suku-bangsa ini menimbulkan hubungan antar suku-bangsa menjadi tidak harmonis, dan masih terlihat sampai sekarang.
Kebijaksanaan politik pemerintah kolonial terhadap orang Cina di Indonesia merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan ekonomi Cina di Indonesia sebelum kemerdekaan (1945). Orang Cina di Indonesia ditempatkan sebagai penghubung (intermediate) antara orang kulit putih dan pribumi, khususnya di bidang ekonomi (middleman). Keistimewan-keistimewaan yang didapatkan oleh orang Cina di Indonesia, bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi dalam bidang lainnya, seperti pendidikan, kebebasan berorganisasi, dlsb. Dengan cara seperti inilah, Belanda dapat menguasai
bumi nusantara selama 3,5 abad lamanya.
Dengan hengkangnya Belanda dari Indonesia, serta masuknya Jepang, ternyata kondisi yang berlaku tak jauh berbeda. Orang-orang Cina yang sudah lebih dahulu maju dalam perdagangan dan pendidikan juga akhirnya dipergunakan oleh kolonial Jepang sebagai partner mereka dalam berdagang. Meskipun organisasi-organisasi pemuda atau Islam spt Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dll, berusaha menyaingi pertumbuhan ekonomi orang Cina, tetapi usaha tersebut tidaklah berhasil, dikarenakan pengalaman serta networking pengusaha-pengusaha Cina sudah lama dan "well-established".
Pada era Soekarno, para kapitalis Cina mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah yang disupport oleh PKI. Hal ini bisa dibuktikan dengan peraturan pemerintah yang melarang orang-orang Cina berdangang didaerah kecamatan dan desa. Bisnis mereka hanya boleh berada pada tingkat kabupaten saja. Oleh sebab itu, banyak dari keturunan para pedagang Cina yang besar, memberikan bantuan dana serta moril kepada para pelajar Indonesia yang aktif berusaha menggulingkan Soekarno dan PKI. Sementara
itu, beberapa orang Cina yang belum berhasil dalam kehidupan ekonominya, dan masih lebih membanggakan sebagai orang Cina ketimbang orang Indonesia, memihak kepada PKI yang juga didukung oleh PRC. Pada masa ini, Cina di Indonesia terpecah menjadi 2; pro komunis dan anti komunis. Mereka yang pro dengan PKI, mengembangkan organisasi kebudayaan Cina keturunan bernama THHK (Tiong Hoa Hwe Koan) yang didirikan pada tahun 1902.
Jatuhnya PKI dan Soekarno di Indonesia memberikan dampak yang besar kepada orang Cina di Indonesia. Kejadian-kejadian yang berlangsung antara tahun 1965-1966 yang berakibat lansung kepada masyakarat Cina di Indonesia adalah (Suryadinata, 1982):
1. Pendirian BAPERKI (Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia), sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersatukan seluruh etnis Cina di Indonesia.
2. Kudeta 1965, yang mengakibatkan konflik besar antara pribumi dan Cina
3. Terputusnya hubungan diplomatik antara Cina dengan Indonesia
4. Sekola-sekolah, organisasi2 serta media2 massa Cina dibubarkan oleh pemerintah
5. Orang-orang Cina diwajibkan untuk lebih berasimilasi dengan Pribumi, melalui
pergantian nama mereka ke nama yang lebih Indonesia.
Dengan naiknya pemerintah Orde Baru ternyata nasib orang Cina di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan sebelumnya, terutama dalam bidang ekonomi. Pemerintah orde baru yang memiliki izin untuk berbisnis (business licence) menyadari akan kekurangan mereka dalam pengalaman berdagang, ketimbang para taipan yang sudah mempunyai pengalaman serta networking yang teratur.
Kembali pemerintah (terutama militer), mengajak orang-orang Cina sebagai partner mereka dalam berbisnis. Hal ini dahulu dikenal dengan istilah "Ali-Baba", atau Cukongisme.
Praktek Cukongisme ini pun masih terlihat sampai sekarang, dan menimbulkan dampak yang besar terhadap perkenomian pribumi yang selama ini masih jauh tertinggal dari orang-orang Cina. Populasi Cina di Indonesia yang berkisar 5-6% ternyata menguasai 70% dari perekonomian Indonesia (terutama perekonomian kota) (Hadiwulih, 1994; Tanzer, 1994).
Pemerintah, dalam 10 tahun belakangan ini mulai menyadari akan kekurang-sehatan perekonomian Indonesia, yang sangat dikuasai oleh sekelompok orang saja. Oleh karena itu pemerintah mulai melancarkan beberapa program, spt pertemuan Tapos, Jimbaran dll, dalam upaya membagikan kesejahteraan konglomerat2 Cina kepada rekan sewarganegaranya yang notabene adalah pribumi, melalui cara pemberian2 bantuan modal. Meskipun telah banyak perjanjian yang telah diucapkan, ataupun pertemuan2 untuk membahas masalah ini, tetapi dalam kenyataannya praktek tersebut masih belum
dirasakan sempurna.
Bila kita menengok negara jiran kita, Malaysia, ternyata pemerintahan yang dipimpin oleh Mahathir Mohammad telah berhasil membuktikan bahwa sesungguhnya warga Melayu Malaysia dapat bersaing dengan orang-orang Cina.
Penduduk Malaysia yang hanya 20 juta ini dan terbatasnya sumber kekayaan alam yang tersedia, sejak tahun 1980 menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, dan antara tahun 1991-1995, laju pertumbuhan tersebut naik menjadi 8.7% per tahun. Hasil tersebut merupakan kebijaksanaan PM Mahathir dan Menkeu Anwar Ibrahim yang berusaha mem-privatisasi segala bidang usaha yang tadinya dikuasai oleh pemerintah, sejak 1983; dan kebijakan penanaman modal asing bagi industri elektronik yang mengundang perusahaan2 eloktronik2 besar dunia untuk menanamkan modalnya di Malaysia.
GDP rata2 Malaysia yang berjumlah US.$ 4.800, jauh diatas Indonesia yang hanya US.$ 840, ternyata bukan hanya dinikmati oleh satu golongan etnis saja, melainkan etnis Melayu yang merupakan 60% dari total penduduk Malaysia. Hal ini merupakan upaya PM. Mahathir yang berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi bumiputra yang ditargetkan pada tahun 1990 memiliki saham perusahaan secara nasional sebesar 30%, dengan program pemerintah NEP (New Economic Policy). Melalui kebijakan NEP ini, pengusaha2 lemah dan menengah bumiputera akhirnya terbukti dan sanggup untuk menandingi pengusaha2 Cina Malaysia. Bukan hanya itu, dalam era globalisasi ini (bordeless economy) pengusaha-pengusaha Cina Singapura dan Indonesia pun sudah menganggap
mereka sebagai saingan yang perlu diperhitungkan. Banyak proyek kerjasama antara pengusaha2 Cina Indonesia dengan pengusaha2 bumiputera Malaysia, baik di Indonesia maupun di Malaysia sendiri.
Kebijakan spt NEP dalam sociology of Ethnic Relations dikenal dengan istilah Affirmative Action/Positive Discrimination/Reverse Discrimination. Affirmative Action adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu pemerintahan untuk membantu golongan minoritas yang mengalami diskriminasi dan tertinggal dalam pembangunan masyarakat. Minoritas disini bukan berarti jumlah semata, melainkan yang lebih penting adalah disadvantaged socially, economically, and politically.
Affirmative Action dikenal di Amerika Serita sejak tahun 1964, dengan berlakunya Civil Rights Act. Berhubungan dengan Affirmative Action ini, presiden Amerika kala itu, LB. Johnson mengatakan:
"You do not take a person who, for years, has been hobbled by chains and liberate him, bring him up to the starting line of a race and then say, 'you are free to compete with all the others,' and still justly believe that you have been completely fair."
Pada masyarakat yang multietnis (plural) seperti Amerika, Kanada dan Malaysia Affirmative Action telah banyak diupayakan. Di Amerika dan Kanada, golongan yang menikmati fasilitas ini adalah golongan masyarakat kulit hitam, dan minoritas lainnya, serta wanita. Di Amerika, kebijakan ini juga didukung oleh peraturan yang bernama Anti-Discrimination Act yang tujuannya untuk melindungi para pelamar sekolah serta kerja yang berasal dari golongan minoritas dari segala macam bentuk diskriminasi. Meskipun demikian masih dijumpai beberapa diskriminasi yang terjadi di kedua negara tersebut.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Meskipun di Indonesia sudah tdk lagi mengenal pembagian masyarakat berdasarkan etnis (pertanyaan akan etnis di sensus penduduk, terakhir tahun 1930), tetapi perbedaan dan persaingan antara satu etnis dengan etnis lainnya tak bisa dicegah. Dari mulai perbedaan yang terlihat jelas oleh mata, spt kulit, sampai dengan perbedaan kekuasaan/kemampuan.
Hubungan antar ras dan ethnis merupakan kontes kekuasaan. Golongan2 ras dan etnis, baik mereka sebagai grup yang dominan, yang terkuasai, ataupun setingkat, mengerahkan segala sumber yang dimilikinya untuk meraih dan mempertahankan kontrol terhadap struktur sosial yang berlaku disuatu masyakarat (Himes, 1973) Hubungan yang lebih jelas antara si pemegang kekuasaan (birokrat) dengan antar etnis dan ras, dapat dilihat melalui penjelasan Max Weber (1968): "a bureaucracy is unique within its system in that it provides a medium for the state to act exclusively from other
social institutions and to safegruard the mutual congruity of state actions
at the top of the rulling structure." Dalam konteks Weber, pemerintah mempunyai peranan yang penting (utama) dalam menciptakan kondisi yang harmonis diantara perbedaan ras dan etnis di masyarakat.
Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan berusaha merupakan basis dari embangunan ekonomi suatu golongan. Golongan etnis Cina di Indonesia telah lebih dahulu menikmati kemajuan pendidikan dan ekonomi ketimbang golongan pribumi. Dan kondisi ini tak akan jauh berbeda dimasa mendatang, bila pemerintah tidak berusaha memperbaikinya. Perbedaan2 inilah yang akhirnya dapat menyulut kekacauan2 sosial akibat ketimpangan yang dirasakan oleh golongan Pribumi atas golongan Cina, sehingga kita dapat menyaksikan sendiri beberapa usaha yang dimiliki oleh golongan Cina (sebagian pengusaha kecil/menengah) hancur, dibakar massa yang mengamuk dalam kejadian2 kerusuhan di tanah air belakangan ini.
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sejak dibukanya kesempatan bagi investor2 asing untuk menanamkan modalnya, banyak kita jumpai perusahaan2 multinasional mempunyai cabang di Indonesia. Perusahaan2 multinasional ini merupakan tujuan utama bagi para pekerja Indonesia yang berpendidikan, karena disamping pengalaman kerja yang sangat berguna, standar gaji pun berbeda (lebih tinggi) ketimbang perusahaan2 Indonesia. Selain perusahaan2 multinasional, perusahaan2 besar Indonesia (mayoritas dimiliki oleh
golongan Cina) juga merupakan sasaran utama pencari2 kerja berpendidikan.
Di perusahaan2 besar Indonesia yang dimiliki oleh golongan Cina, terdapat anggapan umum untuk lebih memprioritaskan mereka yang berasal dari golongan yang sama (Cina), ketimbang pribumi. Anggapan umum ini, meskipun tidak tertulis, tetapi pada kenyataannya terjadi di berbagai perusahaan. Bagi pekerja pribumi yang berhasil mendapatkan kerja di perusahaan2 tersebut mengalami diskriminasi struktural, atau lebih dikenal dengan istilah "glass ceiling" (terlihat tapi tak terjangkau). Kalau bukan mereka adalah seorang pejabat, atau anak pejabat, akan sulit bagi mereka untuk meraih posisi di top level management.
Di perusahaan2 multinasional di Indonesia, diskriminasi struktural ini bisa dikatakan tak terjadi, karena perusahaan2 ini lebih mementingkan kualitas si pekerja ketimbang ras/etnis. Tetapi pada kenyataannya, golongan Cina lah yang juga mampu mengisi posisi2 diperusahaan multinasional tersebut.
Ini dikarenakan oleh kualitas dari pelamar2 kerja keturunan Cina lebih tinggi daripada pelamar2 pribumi. Kenapa mereka lebih tinggi? Perusahaan2 multinasional ataupun nasional lebih ingin mendapatkan pekerja yang memiliki wawasan luas, nilai akademis yang tinggi, serta kemampuan berbahasa Inggris/asing yang bagus. Kriteria2 tersebut secara tidak langsung memberikan porsi yang lebih besar kepada mahasiswa2 lulusan luar negeri dalam mendapatkan pekerjaan, terutama dalam kemampuannya berbahasa Inggris/asing. Siapakah para mahasiswa Indonesia tamatan luar negri ini?
Berdasarkan data dari Departement Pendidikan Amerika Serikat, ditahun 1996 terdapat 12,000 Mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai state. Penilitan saya yang menggunakan national convenience sample ditahun 1996, sebagian besar (lebih dari 70%) mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat berasal dari golongan Cina. Dan selebihnya adalah pelajar2 dari golongan pribumi yang terbagi antara pelajar "ayah-bunda", biaya sendiri, dan pelajar kiriman negara "karya-siswa".
Pelajar Indonesia yang berada di Australia, menurut Menteri Pendidikan Australia, juga berkisar 12,000 pelajar. Dan anggapan saya, bahwa mayoritas dari jumlah tersebut adalah dari golongan Cina. Proporsi ini mungkin tidaklah jauh berbeda dengan pelajar2 Indonesia di Eropa.
Kebanyakan dari mereka (pelajar Indonesia di mancanegara) nantinya akan pulang, dan akan bersaing dengan pelajar2 Indonesia lulusan dalam negri untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Bila kita memakai indikator kerja di perusahaan2 besar multinasional dan nasional, maka diperkirakan bahwa mahasiswa2 lulusan LN, akan sedikit lebih beruntung ketimbang lulusan dalam negri. Favoritism lulusan luar negri masih terus terjadi di perusahaan2 di Indonesia, meskipun kualitas lulusan dalam negri juga dapat bersaing dengan lulusan luar negri. Dari mahasiswa lulusan LN ini, sudah pasti dapat ditebak, kebanyakan adalah mahasiswa golongan Cina. Dan sementara proporsi jumlah mahasiswa Indonesia di LN tidak berubah, maka perekonomian Indonesia
akan terus dikuasai oleh golongan Cina dimasa mendatang.
Banyaknya mahasiswa Indonesia golongan Cina di mancanegara disebabkan oleh banyak faktor, yang antara lain adalah: kurangnya kesempatan bagi mereka untuk masuk ke perguruan tinggi negri, harapan keberhasilan di masa depan dengan melihat faktor favoritsm lulusan LN, dll. Oleh karena disebabkan faktor2 ini, maka segala upaya diusahakan oleh orang2-tua golongan Cina untuk menyekolahkan anaknya di LN, dan hal ini tdk hanya terbatas bagi golongan Cina yang mampu saja. Lalu apakah pribumi akan terus kalah bersaing dengan golongan Cina dibidang ekonomi?
Jawabannya akan sangat tergantung kepada kondisi yang berlaku. Kembali ke topik Affirmative Action diatas, mungkin sudah selayaknya pemerintah Indonesia menerapkan kebijaksanaan serupa yang terbukti berhasil di Malaysia. Pemberian hak2 istimewa kepada suatu golongan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan negatif lainnya, spt "inferiority complex" yang bisa dimiliki oleh golongan pribumi untuk berhasil dalam bidang ekonomi dll.
Bermula dari infeority ini, akan timbul kecemburuan yang mana akhirnya dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan. Pemerintah Malaysia selain menerapkan kebijakan NEP, mereka aktif mengirimkan para pelajar golongan bumiputera ke mancanegara, dengan berbagai program beasiswa dan kredit lunak (soft loan). Berbeda dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia tidak mengharus si penerima
beasiswa/soft loan untuk bekerja di instansi2 pemerintah sekembalinya mereka ke tanah air. Perusahaan2 Malaysia yang aktif memberikan beasiswa dan soft loan, ini kita kenal spt MARA, Petronas, dll.
Selain daripada kebijakan Affirmative Action dan pemberian beasiswa/soft loan kepada golongan Pribumi, yang juga merupakan faktor penting adalah memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia, yang selama ini kurang bersahabat dengan pengusaha2 lemah/menengah. Bank2 besar selama ini lebih ramah terhadap para pengusaha2 dari golongan Cina ketimbang pengusaha2 Indonesia (khususnya pengusaha lemah dan menengah). Sudah barang tentu permainan korupsi dan kolusi memberikan peran yang besar terhadap terciptanya kondisi spt ini.
Perang terhadap korupsi dan kolusi sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah Malaysia, pimpinan Mahathir Mohammad. Beberapa mentri serta pejabat tinggi telah masuk dalam perangkap tim anti-korupsi yang dibentuk oleh pemerintah Malaysia, satu diantaranya adalah wakil ketua UMNO (yang tertangkap di Australia) pekan lalu. Tindakan2 Mahathir dan Anwar Ibrahim telah mengantarkan masyarakat Malaysia, terutama golongan bumiputera untuk menyongsong hari depan yang cerah. Haruskan kita belajar dari Malaysia??
Mohammad Najib
Messages sorted by: [ date ][ thread ][ subject ][ author ]
Next message: Arif M.: "Re: Cina vs. Pribumi di Indonesia (Case Study: Malaysia)"
Next in thread: Arif M.: "Re: Cina vs. Pribumi di Indonesia (Case Study: Malaysia)"
Membicarakan mengenai keunggulan masyarakat keturunan Cina dibanding dengan masyarakat Pribumi di Indonesia sulit untuk mengakhirinya, terutama keunggulan mereka dibidang ekonomi. Bila kita mencoba menengok sejarah, kita akan mendapatkan beberapa fakta dimana keberhasilan perekonomian masyarakat Cina di Indonesia bukan hanya didukung oleh faktor budaya (internal explanation) tetapi juga disebabkan oleh faktor politik/kekuasaan/sistem (external explanation).
Lebih dari 18.5 juta orang Cina hidup dan menetap di luar negara Cina (PRC), dan 90% dari jumlah tersebut tinggal di Asia Tenggara (Chang, 1968). Indonesia sebagai negara yang mempunyai wilayah geografis terbesar di Asia Tenggara juga memiliki jumlah terbesar masyarakat Cina keturunan, atau sering disebut "overseas Chinese". Menurut keterangan dari Institute for Studies on Ethnic Chinese Assimilation yang dipimpin oleh H. Junus Jahya, populasi orang Cina di Indonesia berkisar antara 5-6% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Orang-orang Cina yang berada di Indonesia dahulu dibedakan antara Cina totok dan Cina peranakan. Tetapi kedua istilah tersebut sudah jarang lagi digunakan, karena mayoritas populasi Cina di Indonesia merupakan keturunan dari generasi ke-3 sampai ke-5, yang sudah lama menetap di bumi Indonesia.
Migrasi Cina (orang Cina) ke Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Migrasi langsung (volunteer migration) sebelum tahun 1840; dan migrasi tidak langsung invited migration) antara tahun 1840-1940.
Sebelum tahun 1840, kebanyakan orang Cina yang datang ke Indonesia tidak beserta keluarganya. Tujuan migrasi mereka bukanlah untuk menetap selamanya, melainkan hanya untuk berdagang (sojourn migration). Tetapi banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk menetap, dan menikah dengan orang Indonesia (nusantara). Hal ini juga dialami oleh para pedagang Arab yang datang ke Indonesia pada era yang sama. Malah pada abad ke-15 diketemukan koloni kecil orang-orang Cina di Palembang (Hidayat, 1976).
Antara tahun 1840-1940, merupakan puncak dari migrasi Cina ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ajakan pemerintah kolonial Belanda kepada para pedangan Cina untuk berdagang di bumi nusantara. Dalam beberapa tulisan, Pemerintah kolonial Belanda pun sengaja mendatangkan orang-orang Cina ke Indonesia untuk sebagai partner mereka dalam berbisnis. Mayoritas dari orang Cina yang datang ke Indonesia berasal dari 4 provinsi di Cina Selatan: Kwantung, Fukien, Hainan, dan Kwangsi. Orang-orang Cina ini tidak dikenal sebagai pedagang yang ulung. Kebanyakan dari mereka adalah tidak
berpendidikan (uneducated) dan tidak mempunyai keahlian berdagang (unskilled) (Skinner, 1957).
Setelah VOC (Verenigde Ost-Indische Compagnie) berdiri di kepulauan nusantara, pemerintah kolonial Belanda mulai melihat Cina di Indonesia sebagai saingan mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial akhirnya memutuskan kebijakan politik untuk membagi penduduk Indonesia berdasarkan suku bangsa; Eropa (Belanda), Timur Asing (Cina dan Arab), dan Inlander (pribumi) (Wertheirm, 1964). Dampak dari pembagian masyarakat Indonesia berdasarkan suku-bangsa ini menimbulkan hubungan antar suku-bangsa menjadi tidak harmonis, dan masih terlihat sampai sekarang.
Kebijaksanaan politik pemerintah kolonial terhadap orang Cina di Indonesia merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan ekonomi Cina di Indonesia sebelum kemerdekaan (1945). Orang Cina di Indonesia ditempatkan sebagai penghubung (intermediate) antara orang kulit putih dan pribumi, khususnya di bidang ekonomi (middleman). Keistimewan-keistimewaan yang didapatkan oleh orang Cina di Indonesia, bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi dalam bidang lainnya, seperti pendidikan, kebebasan berorganisasi, dlsb. Dengan cara seperti inilah, Belanda dapat menguasai
bumi nusantara selama 3,5 abad lamanya.
Dengan hengkangnya Belanda dari Indonesia, serta masuknya Jepang, ternyata kondisi yang berlaku tak jauh berbeda. Orang-orang Cina yang sudah lebih dahulu maju dalam perdagangan dan pendidikan juga akhirnya dipergunakan oleh kolonial Jepang sebagai partner mereka dalam berdagang. Meskipun organisasi-organisasi pemuda atau Islam spt Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dll, berusaha menyaingi pertumbuhan ekonomi orang Cina, tetapi usaha tersebut tidaklah berhasil, dikarenakan pengalaman serta networking pengusaha-pengusaha Cina sudah lama dan "well-established".
Pada era Soekarno, para kapitalis Cina mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah yang disupport oleh PKI. Hal ini bisa dibuktikan dengan peraturan pemerintah yang melarang orang-orang Cina berdangang didaerah kecamatan dan desa. Bisnis mereka hanya boleh berada pada tingkat kabupaten saja. Oleh sebab itu, banyak dari keturunan para pedagang Cina yang besar, memberikan bantuan dana serta moril kepada para pelajar Indonesia yang aktif berusaha menggulingkan Soekarno dan PKI. Sementara
itu, beberapa orang Cina yang belum berhasil dalam kehidupan ekonominya, dan masih lebih membanggakan sebagai orang Cina ketimbang orang Indonesia, memihak kepada PKI yang juga didukung oleh PRC. Pada masa ini, Cina di Indonesia terpecah menjadi 2; pro komunis dan anti komunis. Mereka yang pro dengan PKI, mengembangkan organisasi kebudayaan Cina keturunan bernama THHK (Tiong Hoa Hwe Koan) yang didirikan pada tahun 1902.
Jatuhnya PKI dan Soekarno di Indonesia memberikan dampak yang besar kepada orang Cina di Indonesia. Kejadian-kejadian yang berlangsung antara tahun 1965-1966 yang berakibat lansung kepada masyakarat Cina di Indonesia adalah (Suryadinata, 1982):
1. Pendirian BAPERKI (Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia), sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mempersatukan seluruh etnis Cina di Indonesia.
2. Kudeta 1965, yang mengakibatkan konflik besar antara pribumi dan Cina
3. Terputusnya hubungan diplomatik antara Cina dengan Indonesia
4. Sekola-sekolah, organisasi2 serta media2 massa Cina dibubarkan oleh pemerintah
5. Orang-orang Cina diwajibkan untuk lebih berasimilasi dengan Pribumi, melalui
pergantian nama mereka ke nama yang lebih Indonesia.
Dengan naiknya pemerintah Orde Baru ternyata nasib orang Cina di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan sebelumnya, terutama dalam bidang ekonomi. Pemerintah orde baru yang memiliki izin untuk berbisnis (business licence) menyadari akan kekurangan mereka dalam pengalaman berdagang, ketimbang para taipan yang sudah mempunyai pengalaman serta networking yang teratur.
Kembali pemerintah (terutama militer), mengajak orang-orang Cina sebagai partner mereka dalam berbisnis. Hal ini dahulu dikenal dengan istilah "Ali-Baba", atau Cukongisme.
Praktek Cukongisme ini pun masih terlihat sampai sekarang, dan menimbulkan dampak yang besar terhadap perkenomian pribumi yang selama ini masih jauh tertinggal dari orang-orang Cina. Populasi Cina di Indonesia yang berkisar 5-6% ternyata menguasai 70% dari perekonomian Indonesia (terutama perekonomian kota) (Hadiwulih, 1994; Tanzer, 1994).
Pemerintah, dalam 10 tahun belakangan ini mulai menyadari akan kekurang-sehatan perekonomian Indonesia, yang sangat dikuasai oleh sekelompok orang saja. Oleh karena itu pemerintah mulai melancarkan beberapa program, spt pertemuan Tapos, Jimbaran dll, dalam upaya membagikan kesejahteraan konglomerat2 Cina kepada rekan sewarganegaranya yang notabene adalah pribumi, melalui cara pemberian2 bantuan modal. Meskipun telah banyak perjanjian yang telah diucapkan, ataupun pertemuan2 untuk membahas masalah ini, tetapi dalam kenyataannya praktek tersebut masih belum
dirasakan sempurna.
Bila kita menengok negara jiran kita, Malaysia, ternyata pemerintahan yang dipimpin oleh Mahathir Mohammad telah berhasil membuktikan bahwa sesungguhnya warga Melayu Malaysia dapat bersaing dengan orang-orang Cina.
Penduduk Malaysia yang hanya 20 juta ini dan terbatasnya sumber kekayaan alam yang tersedia, sejak tahun 1980 menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, dan antara tahun 1991-1995, laju pertumbuhan tersebut naik menjadi 8.7% per tahun. Hasil tersebut merupakan kebijaksanaan PM Mahathir dan Menkeu Anwar Ibrahim yang berusaha mem-privatisasi segala bidang usaha yang tadinya dikuasai oleh pemerintah, sejak 1983; dan kebijakan penanaman modal asing bagi industri elektronik yang mengundang perusahaan2 eloktronik2 besar dunia untuk menanamkan modalnya di Malaysia.
GDP rata2 Malaysia yang berjumlah US.$ 4.800, jauh diatas Indonesia yang hanya US.$ 840, ternyata bukan hanya dinikmati oleh satu golongan etnis saja, melainkan etnis Melayu yang merupakan 60% dari total penduduk Malaysia. Hal ini merupakan upaya PM. Mahathir yang berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi bumiputra yang ditargetkan pada tahun 1990 memiliki saham perusahaan secara nasional sebesar 30%, dengan program pemerintah NEP (New Economic Policy). Melalui kebijakan NEP ini, pengusaha2 lemah dan menengah bumiputera akhirnya terbukti dan sanggup untuk menandingi pengusaha2 Cina Malaysia. Bukan hanya itu, dalam era globalisasi ini (bordeless economy) pengusaha-pengusaha Cina Singapura dan Indonesia pun sudah menganggap
mereka sebagai saingan yang perlu diperhitungkan. Banyak proyek kerjasama antara pengusaha2 Cina Indonesia dengan pengusaha2 bumiputera Malaysia, baik di Indonesia maupun di Malaysia sendiri.
Kebijakan spt NEP dalam sociology of Ethnic Relations dikenal dengan istilah Affirmative Action/Positive Discrimination/Reverse Discrimination. Affirmative Action adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu pemerintahan untuk membantu golongan minoritas yang mengalami diskriminasi dan tertinggal dalam pembangunan masyarakat. Minoritas disini bukan berarti jumlah semata, melainkan yang lebih penting adalah disadvantaged socially, economically, and politically.
Affirmative Action dikenal di Amerika Serita sejak tahun 1964, dengan berlakunya Civil Rights Act. Berhubungan dengan Affirmative Action ini, presiden Amerika kala itu, LB. Johnson mengatakan:
"You do not take a person who, for years, has been hobbled by chains and liberate him, bring him up to the starting line of a race and then say, 'you are free to compete with all the others,' and still justly believe that you have been completely fair."
Pada masyarakat yang multietnis (plural) seperti Amerika, Kanada dan Malaysia Affirmative Action telah banyak diupayakan. Di Amerika dan Kanada, golongan yang menikmati fasilitas ini adalah golongan masyarakat kulit hitam, dan minoritas lainnya, serta wanita. Di Amerika, kebijakan ini juga didukung oleh peraturan yang bernama Anti-Discrimination Act yang tujuannya untuk melindungi para pelamar sekolah serta kerja yang berasal dari golongan minoritas dari segala macam bentuk diskriminasi. Meskipun demikian masih dijumpai beberapa diskriminasi yang terjadi di kedua negara tersebut.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Meskipun di Indonesia sudah tdk lagi mengenal pembagian masyarakat berdasarkan etnis (pertanyaan akan etnis di sensus penduduk, terakhir tahun 1930), tetapi perbedaan dan persaingan antara satu etnis dengan etnis lainnya tak bisa dicegah. Dari mulai perbedaan yang terlihat jelas oleh mata, spt kulit, sampai dengan perbedaan kekuasaan/kemampuan.
Hubungan antar ras dan ethnis merupakan kontes kekuasaan. Golongan2 ras dan etnis, baik mereka sebagai grup yang dominan, yang terkuasai, ataupun setingkat, mengerahkan segala sumber yang dimilikinya untuk meraih dan mempertahankan kontrol terhadap struktur sosial yang berlaku disuatu masyakarat (Himes, 1973) Hubungan yang lebih jelas antara si pemegang kekuasaan (birokrat) dengan antar etnis dan ras, dapat dilihat melalui penjelasan Max Weber (1968): "a bureaucracy is unique within its system in that it provides a medium for the state to act exclusively from other
social institutions and to safegruard the mutual congruity of state actions
at the top of the rulling structure." Dalam konteks Weber, pemerintah mempunyai peranan yang penting (utama) dalam menciptakan kondisi yang harmonis diantara perbedaan ras dan etnis di masyarakat.
Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan berusaha merupakan basis dari embangunan ekonomi suatu golongan. Golongan etnis Cina di Indonesia telah lebih dahulu menikmati kemajuan pendidikan dan ekonomi ketimbang golongan pribumi. Dan kondisi ini tak akan jauh berbeda dimasa mendatang, bila pemerintah tidak berusaha memperbaikinya. Perbedaan2 inilah yang akhirnya dapat menyulut kekacauan2 sosial akibat ketimpangan yang dirasakan oleh golongan Pribumi atas golongan Cina, sehingga kita dapat menyaksikan sendiri beberapa usaha yang dimiliki oleh golongan Cina (sebagian pengusaha kecil/menengah) hancur, dibakar massa yang mengamuk dalam kejadian2 kerusuhan di tanah air belakangan ini.
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sejak dibukanya kesempatan bagi investor2 asing untuk menanamkan modalnya, banyak kita jumpai perusahaan2 multinasional mempunyai cabang di Indonesia. Perusahaan2 multinasional ini merupakan tujuan utama bagi para pekerja Indonesia yang berpendidikan, karena disamping pengalaman kerja yang sangat berguna, standar gaji pun berbeda (lebih tinggi) ketimbang perusahaan2 Indonesia. Selain perusahaan2 multinasional, perusahaan2 besar Indonesia (mayoritas dimiliki oleh
golongan Cina) juga merupakan sasaran utama pencari2 kerja berpendidikan.
Di perusahaan2 besar Indonesia yang dimiliki oleh golongan Cina, terdapat anggapan umum untuk lebih memprioritaskan mereka yang berasal dari golongan yang sama (Cina), ketimbang pribumi. Anggapan umum ini, meskipun tidak tertulis, tetapi pada kenyataannya terjadi di berbagai perusahaan. Bagi pekerja pribumi yang berhasil mendapatkan kerja di perusahaan2 tersebut mengalami diskriminasi struktural, atau lebih dikenal dengan istilah "glass ceiling" (terlihat tapi tak terjangkau). Kalau bukan mereka adalah seorang pejabat, atau anak pejabat, akan sulit bagi mereka untuk meraih posisi di top level management.
Di perusahaan2 multinasional di Indonesia, diskriminasi struktural ini bisa dikatakan tak terjadi, karena perusahaan2 ini lebih mementingkan kualitas si pekerja ketimbang ras/etnis. Tetapi pada kenyataannya, golongan Cina lah yang juga mampu mengisi posisi2 diperusahaan multinasional tersebut.
Ini dikarenakan oleh kualitas dari pelamar2 kerja keturunan Cina lebih tinggi daripada pelamar2 pribumi. Kenapa mereka lebih tinggi? Perusahaan2 multinasional ataupun nasional lebih ingin mendapatkan pekerja yang memiliki wawasan luas, nilai akademis yang tinggi, serta kemampuan berbahasa Inggris/asing yang bagus. Kriteria2 tersebut secara tidak langsung memberikan porsi yang lebih besar kepada mahasiswa2 lulusan luar negeri dalam mendapatkan pekerjaan, terutama dalam kemampuannya berbahasa Inggris/asing. Siapakah para mahasiswa Indonesia tamatan luar negri ini?
Berdasarkan data dari Departement Pendidikan Amerika Serikat, ditahun 1996 terdapat 12,000 Mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai state. Penilitan saya yang menggunakan national convenience sample ditahun 1996, sebagian besar (lebih dari 70%) mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat berasal dari golongan Cina. Dan selebihnya adalah pelajar2 dari golongan pribumi yang terbagi antara pelajar "ayah-bunda", biaya sendiri, dan pelajar kiriman negara "karya-siswa".
Pelajar Indonesia yang berada di Australia, menurut Menteri Pendidikan Australia, juga berkisar 12,000 pelajar. Dan anggapan saya, bahwa mayoritas dari jumlah tersebut adalah dari golongan Cina. Proporsi ini mungkin tidaklah jauh berbeda dengan pelajar2 Indonesia di Eropa.
Kebanyakan dari mereka (pelajar Indonesia di mancanegara) nantinya akan pulang, dan akan bersaing dengan pelajar2 Indonesia lulusan dalam negri untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Bila kita memakai indikator kerja di perusahaan2 besar multinasional dan nasional, maka diperkirakan bahwa mahasiswa2 lulusan LN, akan sedikit lebih beruntung ketimbang lulusan dalam negri. Favoritism lulusan luar negri masih terus terjadi di perusahaan2 di Indonesia, meskipun kualitas lulusan dalam negri juga dapat bersaing dengan lulusan luar negri. Dari mahasiswa lulusan LN ini, sudah pasti dapat ditebak, kebanyakan adalah mahasiswa golongan Cina. Dan sementara proporsi jumlah mahasiswa Indonesia di LN tidak berubah, maka perekonomian Indonesia
akan terus dikuasai oleh golongan Cina dimasa mendatang.
Banyaknya mahasiswa Indonesia golongan Cina di mancanegara disebabkan oleh banyak faktor, yang antara lain adalah: kurangnya kesempatan bagi mereka untuk masuk ke perguruan tinggi negri, harapan keberhasilan di masa depan dengan melihat faktor favoritsm lulusan LN, dll. Oleh karena disebabkan faktor2 ini, maka segala upaya diusahakan oleh orang2-tua golongan Cina untuk menyekolahkan anaknya di LN, dan hal ini tdk hanya terbatas bagi golongan Cina yang mampu saja. Lalu apakah pribumi akan terus kalah bersaing dengan golongan Cina dibidang ekonomi?
Jawabannya akan sangat tergantung kepada kondisi yang berlaku. Kembali ke topik Affirmative Action diatas, mungkin sudah selayaknya pemerintah Indonesia menerapkan kebijaksanaan serupa yang terbukti berhasil di Malaysia. Pemberian hak2 istimewa kepada suatu golongan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan negatif lainnya, spt "inferiority complex" yang bisa dimiliki oleh golongan pribumi untuk berhasil dalam bidang ekonomi dll.
Bermula dari infeority ini, akan timbul kecemburuan yang mana akhirnya dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan. Pemerintah Malaysia selain menerapkan kebijakan NEP, mereka aktif mengirimkan para pelajar golongan bumiputera ke mancanegara, dengan berbagai program beasiswa dan kredit lunak (soft loan). Berbeda dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia tidak mengharus si penerima
beasiswa/soft loan untuk bekerja di instansi2 pemerintah sekembalinya mereka ke tanah air. Perusahaan2 Malaysia yang aktif memberikan beasiswa dan soft loan, ini kita kenal spt MARA, Petronas, dll.
Selain daripada kebijakan Affirmative Action dan pemberian beasiswa/soft loan kepada golongan Pribumi, yang juga merupakan faktor penting adalah memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia, yang selama ini kurang bersahabat dengan pengusaha2 lemah/menengah. Bank2 besar selama ini lebih ramah terhadap para pengusaha2 dari golongan Cina ketimbang pengusaha2 Indonesia (khususnya pengusaha lemah dan menengah). Sudah barang tentu permainan korupsi dan kolusi memberikan peran yang besar terhadap terciptanya kondisi spt ini.
Perang terhadap korupsi dan kolusi sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah Malaysia, pimpinan Mahathir Mohammad. Beberapa mentri serta pejabat tinggi telah masuk dalam perangkap tim anti-korupsi yang dibentuk oleh pemerintah Malaysia, satu diantaranya adalah wakil ketua UMNO (yang tertangkap di Australia) pekan lalu. Tindakan2 Mahathir dan Anwar Ibrahim telah mengantarkan masyarakat Malaysia, terutama golongan bumiputera untuk menyongsong hari depan yang cerah. Haruskan kita belajar dari Malaysia??
Mohammad Najib
Layaknya sebuah perusahaan, SCTV mengadakan RUPS setiap tahun. Tapi
tahun ini lebih istimewa, RUPS stasiun teve telenovela itu
diselenggarakan dua kali, dan jarak antara keduanya cuma dua bulan
(Februari-Maret). Seperti perusahan lain juga, bila pemegang saham rapat
sampai dua kali setahun tentu ada hal istimewa yang harus diputuskan.
Hasil rapat yang diumumkan bagian Humas SCTV ternyata memang penting.
Yaitu tentang perubahan jajaran komisaris dan direksi SCTV. Dirut
sekarang dipegang Agus Mulyanto yang sekaligus memimpin divisi teknik
dan produksi. Wakilnya Henry Pribadi (pemilik Grup Napan) dan Peter F.
Gontha (salah seorang pengelola RCTI).
Konon, susunan direksi dan komisaris ini adalah hasil pertarungan hebat
antara kubu Henry dan Gontha. Pasalnya, beberapa nama yang masuk direksi
di jajaran dikenal sebagai orang dekat Henry Pribadi. Dan Henry sendiri
pernah menduduki bangku wakil dirut sebelum T. Syaiful Anwar ditempatkan
Gontha di sini.
Sebaliknya, beberapa nama lain yang dekat dengan Gontha menghilang dari
jajaran direksi. Misalnya, Slamet Supoyo, dirut yang lama, pindah jadi
anggota komisaris; dan T. Syaiful Azwar (wakil dirut) kini menyibukkan
diri di empat stasiun radio dan Jamz. Berhentinya saya dari vice
president ini kan menyelamatkan banyak pihak, kata Syaiful Azwar kepada
Budi Arie Setiadi dari KONTAN.
Keputusan lain dari RUPS itu adalah menetapkan Hoessein Soeryopranoto
sebagai komisaris utama, wakil komisaris utama Sudwikatmono. Anggota
komisaris adalah: Aziz Mochdar, Yolla Zuraida Hasan, dan Doopy Irwan.
Alasan resmi SCTV merombak manajemen, seperti diungkapkan Agus Mulyanto,
adalah untuk konsolidasi menjelang era globalisasi.
Tampilnya Henry dan kawan-kawannya mengelola SCTV karena mendapat
dukungan dari sebagian besar pemegang saham, terutama Sudwikatmono.
Disebut-sebut, dalam RUPS 15 Maret itu, para pemegang saham menyetujui
Henry menyetor dana segar Rp 150 miliar untuk mengembangkan SCTV. Henry
cinta banget pada SCTV, kata kalangan manajer di SCTV.
Bersaing bisnis media di luar SCTV
Tampilnya duet Henry dan Gontha di manajemen adalah hal yang baru dan
menarik. Sebab keduanya, di luar SCTV, mempunyai bisnis media siaran
sendiri-sendiri. Kebetulan keduanya berkecimpung dalam televisi
berlangganan yang mulai muncul di Indonesia.
Peter Gontha Ð yang kini juga sebagai anggota komisaris RCTI -- telah
banyak dikenal sebagai pengelola PT Media Citra Indostar, penyelenggara
televisi berlangganan Indovision yang merupakan kongsinya dengan
Bimantara dan RCTI. Saat ini Indovision dilanggani oleh 20.000 sampai
30.000 orang, seperti diutarakan Benny Junito, pemasar Indovison. Tahun
ini Indovision merencanaan meluncurkan satelit Indostar dan mengubah
teknologi tayangannya menjadi digital. Di samping tayangan asing,
Indovision juga mengandalkan produksi lokal melalui Citra TV, hasil
kerja samanya dengan RCTI.
Sedangkan Henry Pribadi Ð bersama Sudwikatmono dan Prayogo Pangestu --
masih dalam persiapan membangun televisi berlangganan di bawah bendera
PT Indocitra Grahabawana. Televisi ini telah disiapkan sejak tahun 1995
dan telah mengajukan izin ke Departemen Penerangan, tapi belum
beroperasi karena menunggu pemerintah menerbitkan UU Penyiaran.
Selain televisi berlangganan, PT Indocitra juga memiliki sebagian saham
PT Menara Jakarta, bersama PT Telkom, PT Indosat, dan Yayasan TVRI.
Bangunan setinggi 558 meter (tertinggi di Indonesia) akan menjadi pusat
telekomunikasi, penyiaran dan multimedia di Indonesia. Menara yang
terletak di Kemayoran, Jakarta pusat, ini dibangun dengan biaya US$ 560
juta.
Bila semua proyek ini berjalan, dipastikan televisi berlangganan milik
Gontha dan milik Henry akan bersaing ketat mencari pelanggan. Jadi,
memang agak janggal jika mereka di SCTV bahu-membahu di kursi wakil
direktur utama.
Siapa pun yang mengelola SCTV, stasiun ini butuh suntikan baru untuk
menghadapi persaingan. Para pesaing, seperti Indosiar, pertumbuhan
pendapatan iklannya tergolong tinggi. Begitu juga AN-teve, melejit
setelah mendapat dua kali suntikan dana (Rp 60 miliar dan US$ 70 juta).
Stasiun TPI juga tengah berbenah dengan memasukkan mantan Direktur TVRI
Ishadi Sk dan Tito Sulistio.
Jadi suntikan dana Rp 150 miliar ke tubuh SCTV itu sesuatu yang masuk
akal. Apalagi kondisi program SCTV boleh dibilang kurang menggembirakan.
Dibandingkan dengan stasiun lain, program SCTV cuma sedikit yang jadi
unggulan secara nasional. Menurut data SRI (Survey Research Indonesia)
dalam dua pekan ini cuma Spontan yang digemari secara merata di beberapa
kota. Tapi kami memiliki beberapa paket yang segmented, kata Budi
Darmawan, Manajer Humas SCTV. Budi mencontohkan serial Melrose Place,
yang bercerita tentang eksekutif muda dan perselingkuhan.
Jadi? Inikah langkah Henry untuk untuk menyelamatkan SCTV.
tahun ini lebih istimewa, RUPS stasiun teve telenovela itu
diselenggarakan dua kali, dan jarak antara keduanya cuma dua bulan
(Februari-Maret). Seperti perusahan lain juga, bila pemegang saham rapat
sampai dua kali setahun tentu ada hal istimewa yang harus diputuskan.
Hasil rapat yang diumumkan bagian Humas SCTV ternyata memang penting.
Yaitu tentang perubahan jajaran komisaris dan direksi SCTV. Dirut
sekarang dipegang Agus Mulyanto yang sekaligus memimpin divisi teknik
dan produksi. Wakilnya Henry Pribadi (pemilik Grup Napan) dan Peter F.
Gontha (salah seorang pengelola RCTI).
Konon, susunan direksi dan komisaris ini adalah hasil pertarungan hebat
antara kubu Henry dan Gontha. Pasalnya, beberapa nama yang masuk direksi
di jajaran dikenal sebagai orang dekat Henry Pribadi. Dan Henry sendiri
pernah menduduki bangku wakil dirut sebelum T. Syaiful Anwar ditempatkan
Gontha di sini.
Sebaliknya, beberapa nama lain yang dekat dengan Gontha menghilang dari
jajaran direksi. Misalnya, Slamet Supoyo, dirut yang lama, pindah jadi
anggota komisaris; dan T. Syaiful Azwar (wakil dirut) kini menyibukkan
diri di empat stasiun radio dan Jamz. Berhentinya saya dari vice
president ini kan menyelamatkan banyak pihak, kata Syaiful Azwar kepada
Budi Arie Setiadi dari KONTAN.
Keputusan lain dari RUPS itu adalah menetapkan Hoessein Soeryopranoto
sebagai komisaris utama, wakil komisaris utama Sudwikatmono. Anggota
komisaris adalah: Aziz Mochdar, Yolla Zuraida Hasan, dan Doopy Irwan.
Alasan resmi SCTV merombak manajemen, seperti diungkapkan Agus Mulyanto,
adalah untuk konsolidasi menjelang era globalisasi.
Tampilnya Henry dan kawan-kawannya mengelola SCTV karena mendapat
dukungan dari sebagian besar pemegang saham, terutama Sudwikatmono.
Disebut-sebut, dalam RUPS 15 Maret itu, para pemegang saham menyetujui
Henry menyetor dana segar Rp 150 miliar untuk mengembangkan SCTV. Henry
cinta banget pada SCTV, kata kalangan manajer di SCTV.
Bersaing bisnis media di luar SCTV
Tampilnya duet Henry dan Gontha di manajemen adalah hal yang baru dan
menarik. Sebab keduanya, di luar SCTV, mempunyai bisnis media siaran
sendiri-sendiri. Kebetulan keduanya berkecimpung dalam televisi
berlangganan yang mulai muncul di Indonesia.
Peter Gontha Ð yang kini juga sebagai anggota komisaris RCTI -- telah
banyak dikenal sebagai pengelola PT Media Citra Indostar, penyelenggara
televisi berlangganan Indovision yang merupakan kongsinya dengan
Bimantara dan RCTI. Saat ini Indovision dilanggani oleh 20.000 sampai
30.000 orang, seperti diutarakan Benny Junito, pemasar Indovison. Tahun
ini Indovision merencanaan meluncurkan satelit Indostar dan mengubah
teknologi tayangannya menjadi digital. Di samping tayangan asing,
Indovision juga mengandalkan produksi lokal melalui Citra TV, hasil
kerja samanya dengan RCTI.
Sedangkan Henry Pribadi Ð bersama Sudwikatmono dan Prayogo Pangestu --
masih dalam persiapan membangun televisi berlangganan di bawah bendera
PT Indocitra Grahabawana. Televisi ini telah disiapkan sejak tahun 1995
dan telah mengajukan izin ke Departemen Penerangan, tapi belum
beroperasi karena menunggu pemerintah menerbitkan UU Penyiaran.
Selain televisi berlangganan, PT Indocitra juga memiliki sebagian saham
PT Menara Jakarta, bersama PT Telkom, PT Indosat, dan Yayasan TVRI.
Bangunan setinggi 558 meter (tertinggi di Indonesia) akan menjadi pusat
telekomunikasi, penyiaran dan multimedia di Indonesia. Menara yang
terletak di Kemayoran, Jakarta pusat, ini dibangun dengan biaya US$ 560
juta.
Bila semua proyek ini berjalan, dipastikan televisi berlangganan milik
Gontha dan milik Henry akan bersaing ketat mencari pelanggan. Jadi,
memang agak janggal jika mereka di SCTV bahu-membahu di kursi wakil
direktur utama.
Siapa pun yang mengelola SCTV, stasiun ini butuh suntikan baru untuk
menghadapi persaingan. Para pesaing, seperti Indosiar, pertumbuhan
pendapatan iklannya tergolong tinggi. Begitu juga AN-teve, melejit
setelah mendapat dua kali suntikan dana (Rp 60 miliar dan US$ 70 juta).
Stasiun TPI juga tengah berbenah dengan memasukkan mantan Direktur TVRI
Ishadi Sk dan Tito Sulistio.
Jadi suntikan dana Rp 150 miliar ke tubuh SCTV itu sesuatu yang masuk
akal. Apalagi kondisi program SCTV boleh dibilang kurang menggembirakan.
Dibandingkan dengan stasiun lain, program SCTV cuma sedikit yang jadi
unggulan secara nasional. Menurut data SRI (Survey Research Indonesia)
dalam dua pekan ini cuma Spontan yang digemari secara merata di beberapa
kota. Tapi kami memiliki beberapa paket yang segmented, kata Budi
Darmawan, Manajer Humas SCTV. Budi mencontohkan serial Melrose Place,
yang bercerita tentang eksekutif muda dan perselingkuhan.
Jadi? Inikah langkah Henry untuk untuk menyelamatkan SCTV.
Re: [t-net] Re: Diskriminasi Menimpa Pribumi
Jim Hubby
Thu, 19 May 2005 20:24:25 -0700
Diskriminasi itu ada dua macem.
Diskriminasi negara dan diskriminasi swasta. Diskriminasi negara itu nggak
boleh. Kan negara bukan punya siapa siapa.
Diskriminasi swasta tergantung. Sepintas lalu kelihatannya ya sah sah saja.
Saya sih tidak akan melakukan discriminasi. Wong tidak menguntungkan. Tapi
kalo yang punya toko bukan saya, ya itu hak dia buat mendiskriminasikan.
Kalo saya di Amrik,ada orang nggak mau mempekerjakan orang Cina, ya tulis
aja nggak mau. Saya cari kerja tempat lain, atau bisnis.
Akan tetapi saya setuju kalo diskriminasi swasta juga dilarang dalam kasus
tertentu. Yaitu kalo negara ikut campur dalam bidang ekonomy yang
mempersulit orang bisnis dan mempermudah orang kerja. Kalo pekerjaan itu
implisit welfare, nggak cengli dong kalo yang dapet bule doang, si item
nggak kebagian.
Kalo orang bisnis gampang, orang pribumi yang didiskriminasikan di
pekerjaan tinggal bisnis. Kalo bisnis sulit karena korupsi dan perijinan.
Udah gitu disekolah, orang nggak diajar bisnis. Diajarnya kerja. Ya orang
pribumi di diskrimnasikan di pekerjaan mau gimana? Nggak cengli dong?
Saya menganjurkan kita semua bisnis. Dalam bisnis hampir nggak ada tuh
diskriminasi. Saya bisnis ama orang india, bule, cina, amrik, pribumi,
banyak kok yang baik baik aja asal kita fair. Ada sih pebisnis yang menurut
saya rasist. Ya saya jauh jauh aja dari mereka. Gampang kan?
Saya juga menganjurkan kalau pemerintah menggunakan dana social secara
adil. Dari pada dipake buat bikin jalan atau sekolah, bagiin aja tiap orang
dapet $100 gitu tiap taon. Lalu suruh dagang. Ntar pasar ngatur sendiri.
Yang pinter bakal kaya. Yang geblek males miskin sendiri. Udah gitu seks
nggak usah diatur atur. Ntar coiwok kaya ceweknya banyak keturunannya
banyak. Yang geblek males punah sendiri.
Semua itu pasar udah ngatur sendiri coi...
Jim
>Tulisan tentang pribumi yang didiskrimasi di BCA dan LIPPO yang diposting
>bung Nana Sutrisna sangat menarik untuk direnungkan. Selama ini di t-net
>lebih banyak dibicarakan tentang Tionghoa yang didiskriminasi, tapi
>rupanya Tionghoa tidak hanya "didiskriminasi" tapi juga "mendiskriminasi".
>
>Pertanyaannya jadi "siapa mendiskriminasi siapa" ? Pertanyaan lebih
>lanjutnya lagi "diskriminasi ini sebenarnya binatang apa" ? Paradoks yang
>menarik.....
>
>Paradoks yang membingungkan sebenarnya membungkus fenomena diskrimasi
>Tionghoa di Indonesia ini. Diskriminasi berkaitan dengan hegemoni,
>ringkasnya yang kuat mendiskriminasi yang lemah. Lalu kalau yang lemah
>mendiskriminasi yang kuat apakah itu masih bisa digolongkan diskriminasi ?
>Apakah ini bukan semata-mata mekanisme mempertahankan diri supaya yang
>lemah ini tidak akhirnya terus tertekan dan akhirnya punah ?
>
>Kalau ditilik dari interaksi "minoritas vs mayoritas". Tionghoa jelas
>minoritas. Tapi kalau ditinjau dari sudut interaksi "lemah vs
>kuat"....apakah Tionghoa bisa disebut lemah ? Yang sedikit belum tentu lemah.
>
>Barangkali sebuah kejadian yang saya alami beberapa tahun yang lalu bisa
>menjadi ilustrasi. Waktu itu saya mendatangi teman saya seorang suku Batak
>yang sedang mengerjakan proyek interior sebuah kantor. Ketika meninjau
>proyeknya teman saya tiba-tiba menarik tangan saya ke sebuah sudut,
>katanya dia mau menunjukkan sesuatu. Yang ditunjukkannya membuat saya
>tertawa geli. Dia begitu tergopoh-gopoh menarik tangan saya hanya karena
>akan menunjukkan bahwa salah satu tukang cat yang bekerja di proyeknya itu
>adalah seorang Tionghoa......
>
>Ada presepsi di kepala teman saya yang Batak itu yang terbentuk dari
>pengalaman sehari-hari sepanjang hidupnya. Mayoritas kliennya, atau bisa
>disebut sebagai "orang yang memperkerjakan dia" adalah Tionghoa.
>Barangkali Tionghoa paling miskin yang pernah dijumpainya adalah saya,
>seorang yang posisi tawar sosialnya masih setara dengan dia. Maka ketika
>dia punya seorang tukang cat, yang dalam hirarki kerja jauh di bawah
>kedudukannya teman saya ini jadi begitu terpana. Teman saya ini
>menunjukkan tukang catnya itu kepada saya dengan pesan tersirat "ini nih,
>gue punya tukang cat yang cina, kayak loe. Nggak cuman loe yang bisa punya
>pegawai Batak, gue juga bisa punya pegawai cina".....Dan ini sesuatu yang
>istimewa buat dia, kenapa ? karena dari pengalaman kesehariannya terbentuk
>presepsi di kepalanya bahwa Tonghoa itu "kuat".
>
>Sebuah paradoks, siapa meng-hegemoni siapa ? Siapa mendiskriminasi siapa ?
>Enigma.....enigma....
>
>"Perlakuan berbeda" pada regulasi formal yang diterapkan pada Tionghoa
>memang harus diakui keberadaannya, tapi jika kita berpikir lebih dalam
>"perlakuan berbeda" ini apakah "diskriminasi" atau "mekanisme
>mempertahankan diri dari yang kuat" ?
>
>Taruhlah misalnya "perlakuan berbeda" ini dirasa merugikan Tionghoa,
>apakah bijaksana bila Tionghoa berteriak dengan naif agar regulasi
>"diskriminatif" itu dihapuskan, seperti yang selama ini banyak terdengar ?
>
>Saya teringat sebuah novel sejarah Jepang "TAIKO" bikinan Eiji Yoshikawa
>yang berkisah tentang para pimpinan militer Jepang (shogun) pada jaman Edo
>atau pada masa embrio Jepang modern. Novel ini saya baca sekitar 10 tahun
>yang lalu jadi saya hanya mengingat intinya saya yang menurut saya menarik.
>
>Novel itu bercerita tentang 3 pemimpin besar Jepang yaitu Nobunaga,
>Tokugawa dan Hideyoshi. Tiga orang ini punya karakter kepribadian yang
>berbeda. Ilustrasi untuk membedakan karakter tiga pribadi ini adalah
>sebagai berikut :
>
>Bila ada seekor burung yang tidak mau berkicau dan pada ketiga pemimpin
>ini ditanyakan bagaimana harus menanganinya maka jawabannya adalah :
>Nobunaga : Bunuh saja burung itu
>Tokugawa : Tunggu sampai burung itu mau berkicau
>Hideyoshi : Buat burung itu mau berkicau
>
>TAIKO memang lebih banyak berkisah tentang Hideyoshi yang memang punya
>karakter unik. Orangnya kecil, wajahnya buruk seperti monyet, dari latar
>belakang non-samurai yang miskin. Tapi dalam menyelesaikan masalah dia
>selalu taktis. Bahkan musuh bisa diubah jadi sekutu, tanpa pertempuran
>sama sekali. Sangat berbeda dengan Nobunaga, atasan Hideyoshi, yang mati
>bunuh diri justru karena salah satu anak buahnya memberontak dengan alasan
>konyol yaitu sakit hati, sebuah mis-manajemen yang berakhir tragis. Dan
>memang Hideyoshi lah yang paling berjaya diantara tiga shogun itu dan
>membangun dasar-dasar peradaban bagi Jepang modern.
>
>Tiga karakter tersebut bisa menjadi cermin bagaimana Tionghoa mau
>mmenyelesaikan persoalan "perlakuan berbeda" pada regulasi formal di
>Indonesia. Apakah mau dengan cara Nobunaga, Tokugawa atau Hideyoshi ?
>
>Apakah Tionghoa di Indonesia ini mau jadi komunitas yang dibenci,
>dikasihani atau dihormati ? Jawabnya terletak di tangan Tionghoa sendiri.
>
>
>
>
>Demikiyan
>Daniel Pramono Rahardjo
>
>
>From: nana sutrisna <[EMAIL PROTECTED]>
>Date: Sun May 15, 2005 8:03 pm
>Subject: Diskriminasi Menimpa Pribumi
>
>Karyawan BCA Se-Kedu Unjuk Rasa
>
>
>
>Karyawan BCA (Bank Central Asia) Magelang dan tujuh cabang pembantu se-eks
>Karesidenan Kedu, Kamis kemarin (9 Juli 1998) unjuk rasa memprotes perlakuan
>pimpinan perusahaan yang membedakan karyawan pribumi dan warga keturunan
>China.
>"Meski pangkat dan jabatan sama, gaji belum tentu sama. Gaji karyawan warga
>keturunan pasti lebih banyak, juga fasilitas yang diberikan," ujar seorang
>karyawan.
Jim Hubby
Thu, 19 May 2005 20:24:25 -0700
Diskriminasi itu ada dua macem.
Diskriminasi negara dan diskriminasi swasta. Diskriminasi negara itu nggak
boleh. Kan negara bukan punya siapa siapa.
Diskriminasi swasta tergantung. Sepintas lalu kelihatannya ya sah sah saja.
Saya sih tidak akan melakukan discriminasi. Wong tidak menguntungkan. Tapi
kalo yang punya toko bukan saya, ya itu hak dia buat mendiskriminasikan.
Kalo saya di Amrik,ada orang nggak mau mempekerjakan orang Cina, ya tulis
aja nggak mau. Saya cari kerja tempat lain, atau bisnis.
Akan tetapi saya setuju kalo diskriminasi swasta juga dilarang dalam kasus
tertentu. Yaitu kalo negara ikut campur dalam bidang ekonomy yang
mempersulit orang bisnis dan mempermudah orang kerja. Kalo pekerjaan itu
implisit welfare, nggak cengli dong kalo yang dapet bule doang, si item
nggak kebagian.
Kalo orang bisnis gampang, orang pribumi yang didiskriminasikan di
pekerjaan tinggal bisnis. Kalo bisnis sulit karena korupsi dan perijinan.
Udah gitu disekolah, orang nggak diajar bisnis. Diajarnya kerja. Ya orang
pribumi di diskrimnasikan di pekerjaan mau gimana? Nggak cengli dong?
Saya menganjurkan kita semua bisnis. Dalam bisnis hampir nggak ada tuh
diskriminasi. Saya bisnis ama orang india, bule, cina, amrik, pribumi,
banyak kok yang baik baik aja asal kita fair. Ada sih pebisnis yang menurut
saya rasist. Ya saya jauh jauh aja dari mereka. Gampang kan?
Saya juga menganjurkan kalau pemerintah menggunakan dana social secara
adil. Dari pada dipake buat bikin jalan atau sekolah, bagiin aja tiap orang
dapet $100 gitu tiap taon. Lalu suruh dagang. Ntar pasar ngatur sendiri.
Yang pinter bakal kaya. Yang geblek males miskin sendiri. Udah gitu seks
nggak usah diatur atur. Ntar coiwok kaya ceweknya banyak keturunannya
banyak. Yang geblek males punah sendiri.
Semua itu pasar udah ngatur sendiri coi...
Jim
>Tulisan tentang pribumi yang didiskrimasi di BCA dan LIPPO yang diposting
>bung Nana Sutrisna sangat menarik untuk direnungkan. Selama ini di t-net
>lebih banyak dibicarakan tentang Tionghoa yang didiskriminasi, tapi
>rupanya Tionghoa tidak hanya "didiskriminasi" tapi juga "mendiskriminasi".
>
>Pertanyaannya jadi "siapa mendiskriminasi siapa" ? Pertanyaan lebih
>lanjutnya lagi "diskriminasi ini sebenarnya binatang apa" ? Paradoks yang
>menarik.....
>
>Paradoks yang membingungkan sebenarnya membungkus fenomena diskrimasi
>Tionghoa di Indonesia ini. Diskriminasi berkaitan dengan hegemoni,
>ringkasnya yang kuat mendiskriminasi yang lemah. Lalu kalau yang lemah
>mendiskriminasi yang kuat apakah itu masih bisa digolongkan diskriminasi ?
>Apakah ini bukan semata-mata mekanisme mempertahankan diri supaya yang
>lemah ini tidak akhirnya terus tertekan dan akhirnya punah ?
>
>Kalau ditilik dari interaksi "minoritas vs mayoritas". Tionghoa jelas
>minoritas. Tapi kalau ditinjau dari sudut interaksi "lemah vs
>kuat"....apakah Tionghoa bisa disebut lemah ? Yang sedikit belum tentu lemah.
>
>Barangkali sebuah kejadian yang saya alami beberapa tahun yang lalu bisa
>menjadi ilustrasi. Waktu itu saya mendatangi teman saya seorang suku Batak
>yang sedang mengerjakan proyek interior sebuah kantor. Ketika meninjau
>proyeknya teman saya tiba-tiba menarik tangan saya ke sebuah sudut,
>katanya dia mau menunjukkan sesuatu. Yang ditunjukkannya membuat saya
>tertawa geli. Dia begitu tergopoh-gopoh menarik tangan saya hanya karena
>akan menunjukkan bahwa salah satu tukang cat yang bekerja di proyeknya itu
>adalah seorang Tionghoa......
>
>Ada presepsi di kepala teman saya yang Batak itu yang terbentuk dari
>pengalaman sehari-hari sepanjang hidupnya. Mayoritas kliennya, atau bisa
>disebut sebagai "orang yang memperkerjakan dia" adalah Tionghoa.
>Barangkali Tionghoa paling miskin yang pernah dijumpainya adalah saya,
>seorang yang posisi tawar sosialnya masih setara dengan dia. Maka ketika
>dia punya seorang tukang cat, yang dalam hirarki kerja jauh di bawah
>kedudukannya teman saya ini jadi begitu terpana. Teman saya ini
>menunjukkan tukang catnya itu kepada saya dengan pesan tersirat "ini nih,
>gue punya tukang cat yang cina, kayak loe. Nggak cuman loe yang bisa punya
>pegawai Batak, gue juga bisa punya pegawai cina".....Dan ini sesuatu yang
>istimewa buat dia, kenapa ? karena dari pengalaman kesehariannya terbentuk
>presepsi di kepalanya bahwa Tonghoa itu "kuat".
>
>Sebuah paradoks, siapa meng-hegemoni siapa ? Siapa mendiskriminasi siapa ?
>Enigma.....enigma....
>
>"Perlakuan berbeda" pada regulasi formal yang diterapkan pada Tionghoa
>memang harus diakui keberadaannya, tapi jika kita berpikir lebih dalam
>"perlakuan berbeda" ini apakah "diskriminasi" atau "mekanisme
>mempertahankan diri dari yang kuat" ?
>
>Taruhlah misalnya "perlakuan berbeda" ini dirasa merugikan Tionghoa,
>apakah bijaksana bila Tionghoa berteriak dengan naif agar regulasi
>"diskriminatif" itu dihapuskan, seperti yang selama ini banyak terdengar ?
>
>Saya teringat sebuah novel sejarah Jepang "TAIKO" bikinan Eiji Yoshikawa
>yang berkisah tentang para pimpinan militer Jepang (shogun) pada jaman Edo
>atau pada masa embrio Jepang modern. Novel ini saya baca sekitar 10 tahun
>yang lalu jadi saya hanya mengingat intinya saya yang menurut saya menarik.
>
>Novel itu bercerita tentang 3 pemimpin besar Jepang yaitu Nobunaga,
>Tokugawa dan Hideyoshi. Tiga orang ini punya karakter kepribadian yang
>berbeda. Ilustrasi untuk membedakan karakter tiga pribadi ini adalah
>sebagai berikut :
>
>Bila ada seekor burung yang tidak mau berkicau dan pada ketiga pemimpin
>ini ditanyakan bagaimana harus menanganinya maka jawabannya adalah :
>Nobunaga : Bunuh saja burung itu
>Tokugawa : Tunggu sampai burung itu mau berkicau
>Hideyoshi : Buat burung itu mau berkicau
>
>TAIKO memang lebih banyak berkisah tentang Hideyoshi yang memang punya
>karakter unik. Orangnya kecil, wajahnya buruk seperti monyet, dari latar
>belakang non-samurai yang miskin. Tapi dalam menyelesaikan masalah dia
>selalu taktis. Bahkan musuh bisa diubah jadi sekutu, tanpa pertempuran
>sama sekali. Sangat berbeda dengan Nobunaga, atasan Hideyoshi, yang mati
>bunuh diri justru karena salah satu anak buahnya memberontak dengan alasan
>konyol yaitu sakit hati, sebuah mis-manajemen yang berakhir tragis. Dan
>memang Hideyoshi lah yang paling berjaya diantara tiga shogun itu dan
>membangun dasar-dasar peradaban bagi Jepang modern.
>
>Tiga karakter tersebut bisa menjadi cermin bagaimana Tionghoa mau
>mmenyelesaikan persoalan "perlakuan berbeda" pada regulasi formal di
>Indonesia. Apakah mau dengan cara Nobunaga, Tokugawa atau Hideyoshi ?
>
>Apakah Tionghoa di Indonesia ini mau jadi komunitas yang dibenci,
>dikasihani atau dihormati ? Jawabnya terletak di tangan Tionghoa sendiri.
>
>
>
>
>Demikiyan
>Daniel Pramono Rahardjo
>
>
>From: nana sutrisna <[EMAIL PROTECTED]>
>Date: Sun May 15, 2005 8:03 pm
>Subject: Diskriminasi Menimpa Pribumi
>
>Karyawan BCA Se-Kedu Unjuk Rasa
>
>
>
>Karyawan BCA (Bank Central Asia) Magelang dan tujuh cabang pembantu se-eks
>Karesidenan Kedu, Kamis kemarin (9 Juli 1998) unjuk rasa memprotes perlakuan
>pimpinan perusahaan yang membedakan karyawan pribumi dan warga keturunan
>China.
>"Meski pangkat dan jabatan sama, gaji belum tentu sama. Gaji karyawan warga
>keturunan pasti lebih banyak, juga fasilitas yang diberikan," ujar seorang
>karyawan.
Date: Tue, 29 May 2001 18:28:17 -0400
From: Doddy Syafrudin
To: apakabar@radix.net, sabili@yahoogroups.com
Cc: Mail2news-20010530-soc.cilture.indonesia+alt.culture.indonesia@anon.lcs.mit.edu
Subject: Singapura Ibu Kota Republik Indonesia
Secara defacto Singapore memang merupakan Ibukota negara Republik Indonesia.
Buktinya, hampir semua barang yang masuk dan keluar dari Indonesia harus
melalui Singapore. Jika anda mencoba pesan langsung dari Eropa atau Jepang,
maka barang impor anda itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang
lebih mahal. Akan lebih cepat dan murah jika melalui Singapore, demikian juga
dengan export anda.
Sebagai negara yang paling banyak pulaunya seharusnya kapal Indonesia-lah yang
merajai lautnya sendiri. Kenyataannya, yang menguasai perairan Indonesia
adalah kapal berbendera asing, 70 % diantaranya milik Singapore, suatu negara
yang sebenarnya tidak butuh kapal! Beberapa kapal diantaranya bertugas
membawa batu-bara dari Kalimantan ke Jawa untuk pembangkit listrik Paiton dan
Suralaya. Pantas saja harga listrik kita mahal.
Untuk meresepkan obat kepada pasiennya, seorang dokter melihat pada buku
daftar obat yang beredar di indonesia yangdikeluarkan oleh perusahaan
Singapore (MIMS) demikian juga bagi rumahsakit yang ingin membeli alat medis
melihat padabuku MEDEX yang dikeluarkan perusahaan yang sama. Jadi jika anda
memproduksi obat, anda harus daftar dan bayar ke Singapore.
Untuk melancarkan bisnisnya di Asia, pabrik-pabrik komponen elektronika dan
industri membuka agennya di Hongkong, Bangkok, Malaysia, dan Philipina.
Sedangkan untuk Indonesia agennya ada di Singapore.
Dengan mengatur arus Barang, modal dan jasa, Singapore bisa menentukan harga
jual dan harga beli (seperti yang dilakukan Belanda dulu), bahkan nilai Rupiah
kita!
Setelah berhasil menggusur orang melayu dari negara pulau itu, kini Singapore
ingin menguasai perdagangan di Indonesia melalui tangan hoakiau yang
berwarganegara Indonesia. Para hoakiau warga negara Indonesia ini, pada
umumnya memiliki dua
nama: kalau berurusan dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat luas, dia
gunakan nama lokal seperti Joko atau Wijaya. Tetapi, dalam menghadapi sesama
hoakiau, mereka gunakan nama asli Dengan dua nama tadi, maka upaya menguasai
perekonomian pribumi menjadi mulus.
Sekarang saja, para hoakiau itu sudah menguasai semua industri dasar seperti
terigu (dan turunannya seperti mie, biskuit dan lain-lain), menguasai industri
dan distribusi minyak goreng (dan turunannya seperti mentega, sabun ,shampo
dan sebagainya), menguasai industri plastik, otomotif, cat dan sebagainya.
Dengan memantau arus barang dari dan ke Indonesia, maka Singapore bisa menekan
exportir dan importir kita yang bernama Joko agar menjadi Lim.
Jika toko anda berhasil menjual banyak cat, lalu anda mengajukan menjadi agen,
maka toko anda akan segera bangkrut karena akan berdiri agen cat milik cina di
dekat toko anda!
Dulu, ketika melayu masih banyak, Di Singapore juga diterapkan policy yang
menekankan bahwa anak ketiga bukanlah anak negara. Anak ketiga ini nantinya
sulit mendapat kesempatan bersekolah di sekolah negeri (sekolah milik
pemerintah) yang relatif murah dan bermutu. Sementara itu, orang melayu di
sana relatif lebih sulit mencari pekerjaan. Kalaupun ia seorang Insinyur, ia
harus bekerja di perusahaan/pabrik milik Cina, dengan gaji separoh dari orang
cina. Akibatnya yang berpeluang punya anak
banyak dan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta terbaik (dengan biaya
mahal) adalah komunitas mayoritas Cina.
Boleh jadi memang demikianlah adanya, bahwa Singapore adalah Ibukota RI,
mengingat beberapa kebijakan yang merugikan kaum melayu (pribumi) juga
diterapkan di Indonesia. Termasuk, kebijakan menghancurkan perekonomian kaum
pribumi.
Dengan kepandaian me-lobbi pejabat pemerintahan, keluarlah pinjaman yang
dinikmati oleh pengusaha cina, yang lebih parah lagi, dengan dana murah
tersebut mereka membangun pabrik-pabrik yang nantinya menghancurkan pabrik
sejenis milik pribumi
yang sudah ada.
Para pedagang singapura bebas bolak balik singapura jakarta sementara warga
negara indonesia tiap ke singapura harus membayar satu juta rupiah karena
peraturan fiskal RI, maka matilah pedagang pribumi!
Singapura menempatkan industri low-end-nya di Batam (prasarananya dibiayai
oleh RI) dan membuang sampah-nya ke Riau, Singapura juga memanfaatkan pulau
Tanjung-Balai-Karimun sebagai tempat hiburan sex mereka. Jika anda bertemu
orang
pribumi di Karimun ini, kemungkinan besar mereka adalah pelacur (wanita) atau
kuli/sopir (pria).
Kepada kalangan pribumi saya mengimbau agar mempunyai kesadaran sendiri,
jangan terlalu menaruh harapan kepada para pejabat, karena pada umumnya mereka
itu bisa dibeli.
Kita juga sudah seharusnya mendesak pemerintah agar setiap WNI (pri dan
nonpri) dilarang mempunyai/menggunakan dua nama. Bagi keturunan Cina, mereka
boleh memilih hanya satu nama saja, nama Cina saja atau nama lain yang bukan
Cina, jangan dua-duanya
From: Doddy Syafrudin
To: apakabar@radix.net, sabili@yahoogroups.com
Cc: Mail2news-20010530-soc.cilture.indonesia+alt.culture.indonesia@anon.lcs.mit.edu
Subject: Singapura Ibu Kota Republik Indonesia
Secara defacto Singapore memang merupakan Ibukota negara Republik Indonesia.
Buktinya, hampir semua barang yang masuk dan keluar dari Indonesia harus
melalui Singapore. Jika anda mencoba pesan langsung dari Eropa atau Jepang,
maka barang impor anda itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang
lebih mahal. Akan lebih cepat dan murah jika melalui Singapore, demikian juga
dengan export anda.
Sebagai negara yang paling banyak pulaunya seharusnya kapal Indonesia-lah yang
merajai lautnya sendiri. Kenyataannya, yang menguasai perairan Indonesia
adalah kapal berbendera asing, 70 % diantaranya milik Singapore, suatu negara
yang sebenarnya tidak butuh kapal! Beberapa kapal diantaranya bertugas
membawa batu-bara dari Kalimantan ke Jawa untuk pembangkit listrik Paiton dan
Suralaya. Pantas saja harga listrik kita mahal.
Untuk meresepkan obat kepada pasiennya, seorang dokter melihat pada buku
daftar obat yang beredar di indonesia yangdikeluarkan oleh perusahaan
Singapore (MIMS) demikian juga bagi rumahsakit yang ingin membeli alat medis
melihat padabuku MEDEX yang dikeluarkan perusahaan yang sama. Jadi jika anda
memproduksi obat, anda harus daftar dan bayar ke Singapore.
Untuk melancarkan bisnisnya di Asia, pabrik-pabrik komponen elektronika dan
industri membuka agennya di Hongkong, Bangkok, Malaysia, dan Philipina.
Sedangkan untuk Indonesia agennya ada di Singapore.
Dengan mengatur arus Barang, modal dan jasa, Singapore bisa menentukan harga
jual dan harga beli (seperti yang dilakukan Belanda dulu), bahkan nilai Rupiah
kita!
Setelah berhasil menggusur orang melayu dari negara pulau itu, kini Singapore
ingin menguasai perdagangan di Indonesia melalui tangan hoakiau yang
berwarganegara Indonesia. Para hoakiau warga negara Indonesia ini, pada
umumnya memiliki dua
nama: kalau berurusan dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat luas, dia
gunakan nama lokal seperti Joko atau Wijaya. Tetapi, dalam menghadapi sesama
hoakiau, mereka gunakan nama asli Dengan dua nama tadi, maka upaya menguasai
perekonomian pribumi menjadi mulus.
Sekarang saja, para hoakiau itu sudah menguasai semua industri dasar seperti
terigu (dan turunannya seperti mie, biskuit dan lain-lain), menguasai industri
dan distribusi minyak goreng (dan turunannya seperti mentega, sabun ,shampo
dan sebagainya), menguasai industri plastik, otomotif, cat dan sebagainya.
Dengan memantau arus barang dari dan ke Indonesia, maka Singapore bisa menekan
exportir dan importir kita yang bernama Joko agar menjadi Lim.
Jika toko anda berhasil menjual banyak cat, lalu anda mengajukan menjadi agen,
maka toko anda akan segera bangkrut karena akan berdiri agen cat milik cina di
dekat toko anda!
Dulu, ketika melayu masih banyak, Di Singapore juga diterapkan policy yang
menekankan bahwa anak ketiga bukanlah anak negara. Anak ketiga ini nantinya
sulit mendapat kesempatan bersekolah di sekolah negeri (sekolah milik
pemerintah) yang relatif murah dan bermutu. Sementara itu, orang melayu di
sana relatif lebih sulit mencari pekerjaan. Kalaupun ia seorang Insinyur, ia
harus bekerja di perusahaan/pabrik milik Cina, dengan gaji separoh dari orang
cina. Akibatnya yang berpeluang punya anak
banyak dan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta terbaik (dengan biaya
mahal) adalah komunitas mayoritas Cina.
Boleh jadi memang demikianlah adanya, bahwa Singapore adalah Ibukota RI,
mengingat beberapa kebijakan yang merugikan kaum melayu (pribumi) juga
diterapkan di Indonesia. Termasuk, kebijakan menghancurkan perekonomian kaum
pribumi.
Dengan kepandaian me-lobbi pejabat pemerintahan, keluarlah pinjaman yang
dinikmati oleh pengusaha cina, yang lebih parah lagi, dengan dana murah
tersebut mereka membangun pabrik-pabrik yang nantinya menghancurkan pabrik
sejenis milik pribumi
yang sudah ada.
Para pedagang singapura bebas bolak balik singapura jakarta sementara warga
negara indonesia tiap ke singapura harus membayar satu juta rupiah karena
peraturan fiskal RI, maka matilah pedagang pribumi!
Singapura menempatkan industri low-end-nya di Batam (prasarananya dibiayai
oleh RI) dan membuang sampah-nya ke Riau, Singapura juga memanfaatkan pulau
Tanjung-Balai-Karimun sebagai tempat hiburan sex mereka. Jika anda bertemu
orang
pribumi di Karimun ini, kemungkinan besar mereka adalah pelacur (wanita) atau
kuli/sopir (pria).
Kepada kalangan pribumi saya mengimbau agar mempunyai kesadaran sendiri,
jangan terlalu menaruh harapan kepada para pejabat, karena pada umumnya mereka
itu bisa dibeli.
Kita juga sudah seharusnya mendesak pemerintah agar setiap WNI (pri dan
nonpri) dilarang mempunyai/menggunakan dua nama. Bagi keturunan Cina, mereka
boleh memilih hanya satu nama saja, nama Cina saja atau nama lain yang bukan
Cina, jangan dua-duanya
Sangat IRONIS sekali dalam keadaan situasi sosial dan ekonomoi Indonesia yang sedang CARUT MARUT seorang yang menamakan dirinya sebuah PRESIDEN tidaklah pantas melakukan perjalanan keluar negeri apalagi untuk urusan pribadi untuk urusan berobat, cek up dan istilah lainnya.
Pada tahun 1999 an sewaktu Megawati masih menjadi Wakil Presiden, beliau terjepret oleh wartawan sedang belanja di salah satu toko perhiasan di Singapore (foto inzet).
Kita sangat mengerti bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan pribadi yang tidak boleh dicampuri, namun jangan lupa, gelar Wapres, Presiden, Menteri, dll adalah milik yang SAH bangsa Indonesia, sehingga wajib kita lindungi KEHORMATAN nya, walaupun pada kenyataannya mereka mereka yang menyandang gelar tersebut kadang melupakannya sebagaimana halnya yang dilakukan oleh ibu Megawati, karena bagaimana mungkin seorang Wapres jalan jalan ketoko perhiasan dinegara Singapore?
Sepulang lawatan dari Thailand, rencananya lagi lagi Megawati akan mampir ke Singapore dengan alasan yang sama yakni CHECK UP padahal di Indonesia banyak Rumah Sakit modern yang bisa menanganinya. Atau ada modus lainnya yang tidak POLULER kita ketahui?
Mengingat banyaknya para PELARIAN koruptor dan konglomerat hitam ke Singapore seperti Prayogo, Sjalmsul dll. Bisakah modus ini masuk kedalam Theori Konspirasi bahwa Singapore adalah ibukota RI?
Presiden Megawati Check Up Kesehatan di Singapura
Presiden Megawati Soekarnoputri akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau general check-up di rumah sakit Singapura, dan bermalam di negara tersebut dalam kepulangannya dari lawatan ke Chiang May, Thailand, Minggu (31/8).
Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri seusai mengikuti jumpa pers Presiden Megawati di Chiang May, Sabtu malam, memberitahukan, Presiden Megawati akan meninggalkan Chiang May pada Minggu (31/8) pada pukul 09:30 waktu setempat (sama dengan WIB). Tetapi tidak langsung ke Tanah Air sebagaimana dijadwalkan semula.
"Presiden akan general check-up dan bertemu dengan Lee Kuan Yeuw, menteri Senior Singapura, dan akan menginap semalam di negara itu, dan baru pada Senin (1/9) tiba di Tanah Air," katanya.
Sementara Rokhmin sendiri akan langsung pulang ke Indonesia pada Minggu (31/8), setelah singgah di Singapura.
Dalam jadwal lawatan Presiden Megawati ke Malaysia dan Thailand pada 28-31 Agustus 2003, Presiden tiba di Lanud Halim PK pada Minggu sore.
Sementara itu, suami Mega, Taufik Kiemas, telah kembali ke Tanah Air, pada Sabtu pagi, karena gangguan kesehatan. (ant)
Singapore Ibukota Republik Indonesia
Secara defacto Singapore memang merupakan Ibukota negara Republik Indonesia. Buktinya, hampir semua barang yang masuk dan keluar dari Indonesia harus melalui Singapore. Jika anda mencoba pesan langsung dari Eropa atau Jepang, maka barang impor anda itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang lebih mahal. Akan lebih cepat dan murah jika melalui Singapore, demikian juga dengan export anda.
Sebagai negara yang paling banyak pulaunya seharusnya kapal Indonesia-lah yang merajai lautnya sendiri. Kenyataannya, yang menguasai perairan Indonesia adalah kapal berbendera asing, 70 % diantaranya milik Singapore, suatu negara yang sebenarnya tidak butuh kapal! Beberapa kapal diantaranya bertugas membawa batu-bara dari Kalimantan ke Jawa untuk pembangkit listrik Paiton dan Suralaya . Pantas saja harga listrik kita mahal.
Untuk meresepkan obat kepada pasiennya, seorang dokter melihat pada buku daftar obat yang beredar di Indonesia yang dikeluarkan oleh perusahaan Singapore (MIMS) demikian juga bagi rumah-sakit yang ingin membeli alat medis melihat pada buku MEDEX yang dikeluarkan perusahaan yang sama. Jadi jika anda memproduksi obat, anda harus daftar dan bayar ke Singapore.
Untuk melancarkan bisnisnya di Asia, pabrik-pabrik komponen elektronika dan industri membuka agennya di Hongkong, Bangkok, Malaysia, dan Philipina. Sedangkan untuk Indonesia agennya ada di Singapore. Dengan mengatur arus Barang, modal dan jasa, Singapore bisa menentukan harga jual dan harga beli (seperti yang dilakukan Belanda dulu), bahkan nilai Rupiah kita!
Singapore telah menguasai pula sarana komunikasi dan Informasi di Indonesia melalui pembelian telekom dan Indosat, artinya semua sarana Informasi; seperti telepon, fax, internet dikuasai dan bisa disadap oleh Singapore.
Singapore juga membuat pelatihan militer bagi pemuda Indonesia yang direkrut untuk nantinya
menjadi tentara mereka dalam rangka menguasai Indonesia dan melindungi orang cina yang ada di Indonesia (lihat Harian BERITA BUANA edisi Jum'at, 13 Juni 2003).
Setelah berhasil menggusur orang melayu dari negara pulau itu, kini Singapore ingin menguasai perdagangan di Indonesia melalui tangan hoakiau yang berwarganegara Indonesia. Para hoakiau warga negara Indonesia ini, pada umumnya memiliki dua nama: kalau berurusan dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat luas, dia gunakan nama lokal seperti Salim atau Wijaya. Tetapi, dalam menghadapi sesama hoakiau, mereka gunakan nama asli (nama Cina).
Dengan dua nama tadi, maka upaya menguasai perekonomian pribumi menjadi mulus. Sekarang saja, para hoakiau itu sudah menguasai semua industri dasar seperti terigu (dan turunannya seperti mie, roti, biskuit dan lain-lain), menguasai industri dan distribusi minyak goreng (dan turunannya seperti mentega, sabun, shampoo dan sebagainya), menguasai industri kertas dari A sampai Z, menguasai industri plastik, otomotif dan sebagainya. Dengan memantau arus barang dari dan ke Indonesia, maka Singapore bisa menekan exportir dan importir kita yang bernama Joko agar menjadi Liem.
Jika toko anda berhasil menjual banyak cat, lalu anda mengajukan diri menjadi agen, maka toko anda akan segera bangkrut, karena akan berdiri agen cat milik cina di dekat toko anda!
Dahulu, di Singapore juga diterapkan policy yang menekankan bahwa anak ketiga bukanlah anak negara. Anak ketiga ini nantinya sulit mendapat kesempatan bersekolah di sekolah negeri (sekolah milik pemerintah) yang relatif murah dan bermutu. Sementara itu, orang melayu di sana relatif lebih sulit mencari pekerjaan. Kalaupun ia seorang Insinyur, ia harus bekerja di Perusahaan/pabrik milik Cina, dengan gaji separoh dari orang Cina. Akibatnya yang berpeluang punya anak banyak dan menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik (dengan biaya mahal) adalah komunitas Cina.
Policy serupa itu, bahwa anak ketiga tidak ditanggung pemerintah, juga diterapkan di Indonesia, setidaknya sepanjang Orde Baru. Policy itu terutama berlaku di lingkungan pegawai negeri, yang penghasilannya rendah. Dalam hal ini nampaknya Indonesia memang berkiblat kepada Singapore. Pegawai negeri yang berpenghasilan rendah, dan harus punya anak sedikit (dua), dengan alasan menekan laju pertambahan penduduk, sementara itu komunitas Cina yang kebanyakan pedagang atau pegawai swasta, bebas mempunyai anak banyak, dan penghasilannya jauh lebih baik dari pegawai negeri.
Boleh jadi memang demikianlah adanya, bahwa Singapore adalah Ibukota RI, mengingat beberapa kebijakan yang merugikan kaum melayu (pribumi) juga diterapkan di Indonesia . Termasuk, kebijakan menghancurkan perekonomian kaum pribumi. Dengan kepandaian me-lobby pejabat pemerintahan, keluarlah pinjaman yang dinikmati oleh pengusaha Cina, yang lebih parah lagi, dengan dana murah tersebut mereka membangun pabrik-pabrik yang nantinya menghancurkan pabrik sejenis milik pribumi yang sudah ada.
Para pedagang dari Singapore bebas bolak balik Singapore-Jakarta sementara warga negara Indonesia tiap ke Singapore harus membayar satu juta rupiah karena peraturan fiskal RI, maka
matilah pedagang pribumi!
Singapore menempatkan industri low-end-nya di Batam (sarana dan prasarananya dibiayai oleh RI) dan membuang sampah-nya ke Riau, Singapura juga memanfaatkan pulau Tanjung-Balai-Karimun sebagai tempat hiburan sex mereka. Jika anda bertemu orang pribumi di Karimun ini, kemungkinan besar mereka adalah pelacur (wanita) atau kuli/sopir (pria).
Kepada kalangan pribumi saya mengimbau agar mempunyai kesadaran sendiri, jangan terlalu menaruh harapan kepada para pejabat, karena pada umumnya mereka itu bisa dibeli. Kita juga sudah seharusnya mendesak pemerintah agar setiap WNI (pri dan nonpri) dilarang mempunyai/menggunakan dua nama. Bagi keturunan Cina, mereka boleh memilih hanya satu nama saja, nama Cina saja atau nama lain yang bukan Cina, jangan dua-duanya.
Jika pribumi yang menuntut keadilan dikatakan rasialis, maka seluruh pahlawan kita juga rasialis karena mengusir penjajah Belanda, padahal Belanda sempat membangun jalan raya,
pelabuhan, rel kereta sepanjang pulau Jawa, bendungan dan lain-lain
Selain itu, kita juga sudah saatnya menyadarkan dan bahkan menekan pemerintah, agar produksi bahan dasar yang saat ini hampir seluruhnya dikuasi pengusaha (konglomerat) Cina (berkat policy rezim Orde Baru yang diskriminatif), harus mengalami deregulasi sehingga minimal separuhnya bisa dikuasai oleh kalangan pribumi.
Sejalan dengan itu, agar bisnis dan perekonomian kita tidak terlalu banyak dicampuri Singapore, maka sudah saatnya kita mendesak pemerintah, untuk membuat peraturan yang memungkinkan import langsung ke Indonesia bisa lebih murah ketimbang lewat Singapore.
Pada tahun 1999 an sewaktu Megawati masih menjadi Wakil Presiden, beliau terjepret oleh wartawan sedang belanja di salah satu toko perhiasan di Singapore (foto inzet).
Kita sangat mengerti bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan pribadi yang tidak boleh dicampuri, namun jangan lupa, gelar Wapres, Presiden, Menteri, dll adalah milik yang SAH bangsa Indonesia, sehingga wajib kita lindungi KEHORMATAN nya, walaupun pada kenyataannya mereka mereka yang menyandang gelar tersebut kadang melupakannya sebagaimana halnya yang dilakukan oleh ibu Megawati, karena bagaimana mungkin seorang Wapres jalan jalan ketoko perhiasan dinegara Singapore?
Sepulang lawatan dari Thailand, rencananya lagi lagi Megawati akan mampir ke Singapore dengan alasan yang sama yakni CHECK UP padahal di Indonesia banyak Rumah Sakit modern yang bisa menanganinya. Atau ada modus lainnya yang tidak POLULER kita ketahui?
Mengingat banyaknya para PELARIAN koruptor dan konglomerat hitam ke Singapore seperti Prayogo, Sjalmsul dll. Bisakah modus ini masuk kedalam Theori Konspirasi bahwa Singapore adalah ibukota RI?
Presiden Megawati Check Up Kesehatan di Singapura
Presiden Megawati Soekarnoputri akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau general check-up di rumah sakit Singapura, dan bermalam di negara tersebut dalam kepulangannya dari lawatan ke Chiang May, Thailand, Minggu (31/8).
Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri seusai mengikuti jumpa pers Presiden Megawati di Chiang May, Sabtu malam, memberitahukan, Presiden Megawati akan meninggalkan Chiang May pada Minggu (31/8) pada pukul 09:30 waktu setempat (sama dengan WIB). Tetapi tidak langsung ke Tanah Air sebagaimana dijadwalkan semula.
"Presiden akan general check-up dan bertemu dengan Lee Kuan Yeuw, menteri Senior Singapura, dan akan menginap semalam di negara itu, dan baru pada Senin (1/9) tiba di Tanah Air," katanya.
Sementara Rokhmin sendiri akan langsung pulang ke Indonesia pada Minggu (31/8), setelah singgah di Singapura.
Dalam jadwal lawatan Presiden Megawati ke Malaysia dan Thailand pada 28-31 Agustus 2003, Presiden tiba di Lanud Halim PK pada Minggu sore.
Sementara itu, suami Mega, Taufik Kiemas, telah kembali ke Tanah Air, pada Sabtu pagi, karena gangguan kesehatan. (ant)
Singapore Ibukota Republik Indonesia
Secara defacto Singapore memang merupakan Ibukota negara Republik Indonesia. Buktinya, hampir semua barang yang masuk dan keluar dari Indonesia harus melalui Singapore. Jika anda mencoba pesan langsung dari Eropa atau Jepang, maka barang impor anda itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang lebih mahal. Akan lebih cepat dan murah jika melalui Singapore, demikian juga dengan export anda.
Sebagai negara yang paling banyak pulaunya seharusnya kapal Indonesia-lah yang merajai lautnya sendiri. Kenyataannya, yang menguasai perairan Indonesia adalah kapal berbendera asing, 70 % diantaranya milik Singapore, suatu negara yang sebenarnya tidak butuh kapal! Beberapa kapal diantaranya bertugas membawa batu-bara dari Kalimantan ke Jawa untuk pembangkit listrik Paiton dan Suralaya . Pantas saja harga listrik kita mahal.
Untuk meresepkan obat kepada pasiennya, seorang dokter melihat pada buku daftar obat yang beredar di Indonesia yang dikeluarkan oleh perusahaan Singapore (MIMS) demikian juga bagi rumah-sakit yang ingin membeli alat medis melihat pada buku MEDEX yang dikeluarkan perusahaan yang sama. Jadi jika anda memproduksi obat, anda harus daftar dan bayar ke Singapore.
Untuk melancarkan bisnisnya di Asia, pabrik-pabrik komponen elektronika dan industri membuka agennya di Hongkong, Bangkok, Malaysia, dan Philipina. Sedangkan untuk Indonesia agennya ada di Singapore. Dengan mengatur arus Barang, modal dan jasa, Singapore bisa menentukan harga jual dan harga beli (seperti yang dilakukan Belanda dulu), bahkan nilai Rupiah kita!
Singapore telah menguasai pula sarana komunikasi dan Informasi di Indonesia melalui pembelian telekom dan Indosat, artinya semua sarana Informasi; seperti telepon, fax, internet dikuasai dan bisa disadap oleh Singapore.
Singapore juga membuat pelatihan militer bagi pemuda Indonesia yang direkrut untuk nantinya
menjadi tentara mereka dalam rangka menguasai Indonesia dan melindungi orang cina yang ada di Indonesia (lihat Harian BERITA BUANA edisi Jum'at, 13 Juni 2003).
Setelah berhasil menggusur orang melayu dari negara pulau itu, kini Singapore ingin menguasai perdagangan di Indonesia melalui tangan hoakiau yang berwarganegara Indonesia. Para hoakiau warga negara Indonesia ini, pada umumnya memiliki dua nama: kalau berurusan dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat luas, dia gunakan nama lokal seperti Salim atau Wijaya. Tetapi, dalam menghadapi sesama hoakiau, mereka gunakan nama asli (nama Cina).
Dengan dua nama tadi, maka upaya menguasai perekonomian pribumi menjadi mulus. Sekarang saja, para hoakiau itu sudah menguasai semua industri dasar seperti terigu (dan turunannya seperti mie, roti, biskuit dan lain-lain), menguasai industri dan distribusi minyak goreng (dan turunannya seperti mentega, sabun, shampoo dan sebagainya), menguasai industri kertas dari A sampai Z, menguasai industri plastik, otomotif dan sebagainya. Dengan memantau arus barang dari dan ke Indonesia, maka Singapore bisa menekan exportir dan importir kita yang bernama Joko agar menjadi Liem.
Jika toko anda berhasil menjual banyak cat, lalu anda mengajukan diri menjadi agen, maka toko anda akan segera bangkrut, karena akan berdiri agen cat milik cina di dekat toko anda!
Dahulu, di Singapore juga diterapkan policy yang menekankan bahwa anak ketiga bukanlah anak negara. Anak ketiga ini nantinya sulit mendapat kesempatan bersekolah di sekolah negeri (sekolah milik pemerintah) yang relatif murah dan bermutu. Sementara itu, orang melayu di sana relatif lebih sulit mencari pekerjaan. Kalaupun ia seorang Insinyur, ia harus bekerja di Perusahaan/pabrik milik Cina, dengan gaji separoh dari orang Cina. Akibatnya yang berpeluang punya anak banyak dan menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik (dengan biaya mahal) adalah komunitas Cina.
Policy serupa itu, bahwa anak ketiga tidak ditanggung pemerintah, juga diterapkan di Indonesia, setidaknya sepanjang Orde Baru. Policy itu terutama berlaku di lingkungan pegawai negeri, yang penghasilannya rendah. Dalam hal ini nampaknya Indonesia memang berkiblat kepada Singapore. Pegawai negeri yang berpenghasilan rendah, dan harus punya anak sedikit (dua), dengan alasan menekan laju pertambahan penduduk, sementara itu komunitas Cina yang kebanyakan pedagang atau pegawai swasta, bebas mempunyai anak banyak, dan penghasilannya jauh lebih baik dari pegawai negeri.
Boleh jadi memang demikianlah adanya, bahwa Singapore adalah Ibukota RI, mengingat beberapa kebijakan yang merugikan kaum melayu (pribumi) juga diterapkan di Indonesia . Termasuk, kebijakan menghancurkan perekonomian kaum pribumi. Dengan kepandaian me-lobby pejabat pemerintahan, keluarlah pinjaman yang dinikmati oleh pengusaha Cina, yang lebih parah lagi, dengan dana murah tersebut mereka membangun pabrik-pabrik yang nantinya menghancurkan pabrik sejenis milik pribumi yang sudah ada.
Para pedagang dari Singapore bebas bolak balik Singapore-Jakarta sementara warga negara Indonesia tiap ke Singapore harus membayar satu juta rupiah karena peraturan fiskal RI, maka
matilah pedagang pribumi!
Singapore menempatkan industri low-end-nya di Batam (sarana dan prasarananya dibiayai oleh RI) dan membuang sampah-nya ke Riau, Singapura juga memanfaatkan pulau Tanjung-Balai-Karimun sebagai tempat hiburan sex mereka. Jika anda bertemu orang pribumi di Karimun ini, kemungkinan besar mereka adalah pelacur (wanita) atau kuli/sopir (pria).
Kepada kalangan pribumi saya mengimbau agar mempunyai kesadaran sendiri, jangan terlalu menaruh harapan kepada para pejabat, karena pada umumnya mereka itu bisa dibeli. Kita juga sudah seharusnya mendesak pemerintah agar setiap WNI (pri dan nonpri) dilarang mempunyai/menggunakan dua nama. Bagi keturunan Cina, mereka boleh memilih hanya satu nama saja, nama Cina saja atau nama lain yang bukan Cina, jangan dua-duanya.
Jika pribumi yang menuntut keadilan dikatakan rasialis, maka seluruh pahlawan kita juga rasialis karena mengusir penjajah Belanda, padahal Belanda sempat membangun jalan raya,
pelabuhan, rel kereta sepanjang pulau Jawa, bendungan dan lain-lain
Selain itu, kita juga sudah saatnya menyadarkan dan bahkan menekan pemerintah, agar produksi bahan dasar yang saat ini hampir seluruhnya dikuasi pengusaha (konglomerat) Cina (berkat policy rezim Orde Baru yang diskriminatif), harus mengalami deregulasi sehingga minimal separuhnya bisa dikuasai oleh kalangan pribumi.
Sejalan dengan itu, agar bisnis dan perekonomian kita tidak terlalu banyak dicampuri Singapore, maka sudah saatnya kita mendesak pemerintah, untuk membuat peraturan yang memungkinkan import langsung ke Indonesia bisa lebih murah ketimbang lewat Singapore.
Catatan George Aditjondro dari Filipina (1)
Keseriusan Melacak Penjarahan Marcos
BANYAK orang kini makin skeptis
terhadap usaha pemerintahan BJ Habibie
mengusut kekayaan rakyat Indonesia
yang dijarah keluarga Soeharto dan para
kroninya. Berulang-ulang saya
mendengar atau membaca kasus pengejaran harta
Marcos dikemukakan sebagai
pembanding.
Terakhir, misalnya, saya membaca di
sebuah harian terbitan Ibu Kota, 4
Januari lalu, Prof Dr Nurcholish Madjid
mencontohkan proses penyidikan
terhadap mantan presiden Filipina itu,
yang menurut pendapat dia, "masih
sebatas isu, padahal kejadiannya sudah
berlangsung belasan tahun''.
Dalam berbagai wawancara dengan media
Indonesia, saya juga kerap ditantang
membandingkan usaha Pemerintah
mengembalikan harta rakyat yang dijarah keluarga Soeharto
dan konco-konconya, dengan usaha serupa dari Pemerintah
Filipina, sejak zaman Cory Aquino sampai sekarang (Joseph Estrada).
Sebagai "anjing pelacak'' kekayaan Soeharto, sekaligus
dosen mata kuliah sosiologi korupsi di Universitas Newcastle,
Australia, perbandingan itu tentu sangat menarik hati saya.
Kesempatan untuk melakukan studi banding itu baru terbuka pertengahan
Desember lalu, ketika kawan-kawan di Manila mengundang saya
berkunjung ke sana.
Hampir 20 tahun saya tak berkunjung ke sana. Sebelumnya,
April 1998, saya mendapat undangan ke sana. Tapi karena paspor
saya saat itu dibekukan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Sydney,
atas perintah langsung dari Jakarta, undangan itu terpaksa
saya tolak.
Kebetulan, undangan kali ini berkaitan dengan dugaan
korupsi kedua mantan presiden itu. Salah seorang bekas kroni Marcos,
Eduardo "Danding'' Cojuangco, diduga pernah mengambil alih saham
mayoritas perusahaan telekom terbesar di Filipina,
Philippine Long Distance Telephone (PLDT), berkat intervensi Marcos,
hanya dua bulan sesudah dia menjadi presiden.
Intervensi tingkat tinggi untuk mengalihkan saham
maskapai Amerika, General Electric, ke Danding Cojuangco dilakukan
Marcos untuk mencegah saham PLDT jatuh ke lawan politiknya,
Benigno (Ninoy) Aquino, yang waktu itu bersekutu dengan sepupu
Danding, Ramon Cojuangco.
Salim Group
Pertengahan November lalu, sejumlah saham Danding
Cojuangco diambil alih First Pacific Group. Konglomerat yang
berbasis di Hong Kong itu adalah salah satu "kapal induk'' Salim Group di
luar negeri, di mana saudara sepupu Soeharto, Sudwikatmono, memiliki
saham 10%.
Dengan kata lain, kontrol terhadap perusahaan telkom
terbesar di Filipina itu telah beralih dari seorang bekas kroni
Marcos ke keluarga Soeharto serta kroni terkayanya, Liem Sioe Liong alias
Sudono Salim. Atau tepatnya, Anthony Salim, putra mahkota Salim
Group, yang dikenal di Manila sangat dekat dengan Dirut First
Pacific, Manuel Pangilinan. Keduanya masih bujangan dan sering
berjumpa di Hong Kong untuk urusan dinas atau pribadi.
Pembelian saham menentukan (controlling shares) PLDT itu
membuka mata berbagai kelompok progresif di Filipina, betapa
dalam penetrasi perusahaan milik keluarga Soeharto ke dalam
ekonomi nasional Filipina.
Dengan jatuhnya PLDT dalam kekuasaan kelompok First
Pacific, praktis keluarga Soeharto menguasai berbagai bisnis
pertelekomunikasian di negara itu, dari pengelolaan
telepon seluler (ponsel) sampai satelit komunikasi. Sebab anak perusahaan
First Pacific di Manila, yakni Metro Pacific, juga memiliki
perusahaan ponsel terbesar di negeri itu, Smart Communications.
Kemudian satelit komunikasi Filipina, Mabuhay I, yang
baru diluncurkan dari Cina pada Agustus 1998, 51% sahamnya
milik PLDT. Sedangkan sisa sahamnya dibagi rata oleh lima
perusahaan Filipina, satu BUMN Cina, dan PT Pasifik Satelit
Nusantara.
Perusahaan itu, sebagaimana kita ketahui, adalah usaha
patungan Bimantara dengan Perum Telkom dan raksasa telekomunikasi
AS, Hughes Space and Communications Inc. Jadi, baik Anthony
Salim, bos First Pacific, maupun Adi Rahman Adiwoso, bos PT
Pasifik Satelit Nusantara, dapat ikut menentukan jatuh-bangun
bisnis telekomunikasi di Filipina.
Dari sana PLDT juga telah memperlebar sayap ke kawasan
Asia Pasifik. Sebab PLDT dan Pasifik Satelit Nusantara juga
menjadi pemegang saham Asia Cellular Satelit (Aces), bersama
perusahaan telekomunikasi Thailand, Jasmine International Overseas
Company, serta raksasa telekomunikasi AS lain, Lockheed Martin.
Dengan berbasis di Pulau Batam, Aces punya rencana
meluncurkan dan mengelola satu satelit komunikasi yang lain,
Garuda-1, yang bakal melayani 600.000 sambungan telepon seluler tersebar
dari India sampai Pasifik. Sedangkan PLDT terlibat dalam komunikasi
kabel laut sepanjang 3.600 km dari Provinsi Batangas di Luzon
Selatan sampai ke Pulau Guam -jajahan AS di Samudera Pasifik-
terus ke Taiwan.
Jaringan Luas
Dengan luasnya jaringan telekomunikasi yang kini ikut
dikontrol oleh keluarga Cendana di Filipina, setiap kali orang
menekan tombol telepon di negeri itu, baik untuk sambungan lokal maupun
jarak jauh, mereka pun ikut meluncurkan sejumlah peso ke kas pribadi
keluarga Cendana.
Itu baru keterlibatan perusahaan keluarga Cendana di
bidang telekomunikasi. Sebab, First Pacific juga mewakili
ekspansi Salim Group ke berbagai bidang lain, dari bisnisnya yang juga
terpopuler di Indonesia, yakni mi siap hidang, hingga properti berupa
pengalihfungsian satu instalasi militer warisan Spanyol,
Fort Bonifacio.
Proyek properti seluas 214 ha di jantung Makati, kawasan
perdagangan Manila, yang akan mengubah bekas benteng
Spanyol itu menjadi global city senilai 10 miliar dollar AS, juga
sudah memperlebar sayap ke selatan.
Fort Bonifacio Development Corporation, yang dipimpin
seorang
manajer First Pacific, Ricardo S Pascua, juga terlibat
dalam
pembangunan kawasan pertokoan berlantai 16 di kota Davao,
Mindanao.
Itu hanya satu contoh kecil bagaimana bisnis keluarga
Cendana ikut
memetik hasil dari perdamaian antara Manila dan
gerilyawan
Bangsa Moro pimpinan Nur Misuari, bekas dosen ilmu
politik di
Universitas Filipina.
Sementara itu, Chempil Corporation, anak perusahaan First
Pacific,
juga sedang membangun pusat olefin raksasa di bekas
pangkalan
Angkatan Udara AS di Subic. Pabrik bahan baku plastik
bernilai 450
juta dolar itu merupakan usaha patungan dengan
Petrochemicals
Corporation (Filipina), BP Chemicals (Inggris), Fister
Wheeer (AS),
serta Itochu dan Sumitomo (Jepang), dijadwalkan mulai
berproduksi
sebelum tahun 2000, sebanyak 500.000 ton etilena per
tahun.
Lalu, Group Citra yang dipimpin Ny Siti Hardiyanti
Rukmana
(Tutut) menguasai 55% saham dalam Metro-Manila Skyway,
proyek
jalan layang sepanjang 27 km dari Manila ke utara, yang
bakal
menelan biaya 514 juta dollar AS.
Bertepatan dengan hari kedatangan saya, Presiden Joseph
Estrada
meresmikan tahap I jalan layang itu sepanjang 4,7 Km. Dia
menyetir
jeepney, kendaraan khas Filipina. Satu-satunya penumpang
adalah
mantan presiden Fidel Ramos, yang menandatangani
perjanjian
built, operate, and transfer (BOT) proyek jalan layang
itu bersama
Tutut, empat tahun sebelumnya.
Belum lagi keterlibatan Bambang Trihatmodjo di luar
bidang satelit
komunikasi. Lewat PT Elnusa, usaha patungan antara
Pertamina
dan PT Tridaya Esta (milik Bambang Trihatmodjo dan Indra
Bambang Utoyo), pengusaha muda dari Cendana itu juga
memiliki
kilang penyulingan minyak di Pulau Nonoc, selatan Manila.
Investasi bernilai 2,2 miliar dollar AS itu akan
menghasilkan 120.000
barel BBM sehari.
Dengan demikian, setiap pengendara mobil di Manila yang
bakal
lalu lalang di jalan layang Metro-Manila, untuk
menghindari
kemacetan lalu lintas kota raya itu, yang sudah melebihi
kemacetan
lalu lintas di Jakarta, seumur kontrak BOT itu akan
menambah
kekayaan Tutut dan Bambang.
Ulangi Dominasi
Di sisi lain, kilang BBM di Nonoc dengan mudah akan
berintegrasi
dengan pusat olefin First Pacific di Teluk Subic,
sehingga keluarga
Cendana dapat mengulangi sejarah dominasinya terhadap
industri
petrokimia dari hulu sampai hilir seperti di Indonesia.
Secara tak langsung, Bambang juga punya saham di Asia
Pacific
Infrastructure Ltd (APIL). Perusahaan multinasional yang
bermodal
di Singapura, Filipina, dan Australia itu sedang terlibat
dalam
pembangunan instalasi air minum raksasa di kota Cebu,
dengan
mengalirkan air tawar dari Pulau Bohol lewat pipa ke kota
terbesar
kedua di Filipina itu.
Bersama kroninya, Johannes Kotjo, Bambang punya saham
APIL
melalui perusahaan Van der Horst yang berbasis di
Singapura.
Maskapai multinasional itu terlibat pula dalam
pembangunan
pembangkit listrik untuk pabrik tekstil PT APAC, yang
diambil alih
duet Bambang Trihatmodjo-Johannes Kotjo dari Robby
Tjahjadi,
setelah pengusaha avonturir asal Sala itu tak dapat
melunasi utang ke
Pemerintah.
Karena dua tahun lalu saya sudah menulis laporan di media
cetak
Filipina soal invasi modal perusahaan keluarga Cendana ke
negeri
itu, kawan-kawan saya dari gerakan Demokrasi Kerakyatan
(Popular
Democracy) di Manila mengundang saya untuk membeberkan
kepentingan bisnis Cendana di sana.
Kedatangan saya, 10 Desember lalu, didahului dengan
wawancara di
halaman depan koran terbesar di sana, Philippine Daily
Inquirer,
Minggu dan Senin sebelumnya. Maka berbagai wawancara
dengan
media elektronik dan cetak sudah disiapkan. Begitu pula
pertemuan
dengan kelompok bisnis, anggota parlemen, kalangan
cendekiawan,
dan tentu saja mahasiswa Indonesia yang belajar di
Universitas
Filipina, Universitas Ateneo, dan Universitas Santo
Thomas.
Untunglah, saat itu menjelang Natal, manakala banyak
orang sibuk
berbelanja dan para pegawai sudah mulai berpesta di
kantor,
sehingga jumlah kencan yang harus saya ikuti agak
dibatasi.
Dengan demikian, kepentingan saya untuk meneliti usaha
orang
Filipina untuk mengusut dan mengembalikan kekayaan rakyat
mereka yang dijarah keluarga dan kroni Marcos masih dapat
saya
lakukan pula. Saya berhasil mengumpulkan sejumlah
literatur
tentang itu, serta mewawancarai Ketua I Komisi
Kepresidenan untuk
Pemerintahan Bersih (PCGG), yakni bekas senator Jovito
(Jovy)
Salonga.
Dari literatur dan wawancara itu, ada dua hal yang dapat
saya
simpulkan. Pertama, gambaran yang diberikan pers di
Indonesia
tentang apa yang dicapai dalam usaha perebutan kembali
harta
rakyat Filipina yang dijarah mendiang Marcos dan kliknya
terlalu
pesimistis. Sebentar lagi saya akan uraikan apa yang
telah direbut
kembali itu. Kedua, apa yang telah dicapai merupakan
sinergi antara
tekad pemerintahan Filipina pasca-Marcos dan rintisan
gerakan
oposisi di saat Marcos berkuasa. Kesimpulan kedua itu
sangat
membedakan kasus Filipina dari kasus Indonesia.
Hasil itu dicapai berkat kesigapan Presiden Cory Aquino
untuk
membentuk PCGG, sebagai keputusannya yang pertama pada 28
Februari 1986, atau dua hari setelah Marcos
digulingkan.
Keseriusan Melacak Penjarahan Marcos
BANYAK orang kini makin skeptis
terhadap usaha pemerintahan BJ Habibie
mengusut kekayaan rakyat Indonesia
yang dijarah keluarga Soeharto dan para
kroninya. Berulang-ulang saya
mendengar atau membaca kasus pengejaran harta
Marcos dikemukakan sebagai
pembanding.
Terakhir, misalnya, saya membaca di
sebuah harian terbitan Ibu Kota, 4
Januari lalu, Prof Dr Nurcholish Madjid
mencontohkan proses penyidikan
terhadap mantan presiden Filipina itu,
yang menurut pendapat dia, "masih
sebatas isu, padahal kejadiannya sudah
berlangsung belasan tahun''.
Dalam berbagai wawancara dengan media
Indonesia, saya juga kerap ditantang
membandingkan usaha Pemerintah
mengembalikan harta rakyat yang dijarah keluarga Soeharto
dan konco-konconya, dengan usaha serupa dari Pemerintah
Filipina, sejak zaman Cory Aquino sampai sekarang (Joseph Estrada).
Sebagai "anjing pelacak'' kekayaan Soeharto, sekaligus
dosen mata kuliah sosiologi korupsi di Universitas Newcastle,
Australia, perbandingan itu tentu sangat menarik hati saya.
Kesempatan untuk melakukan studi banding itu baru terbuka pertengahan
Desember lalu, ketika kawan-kawan di Manila mengundang saya
berkunjung ke sana.
Hampir 20 tahun saya tak berkunjung ke sana. Sebelumnya,
April 1998, saya mendapat undangan ke sana. Tapi karena paspor
saya saat itu dibekukan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Sydney,
atas perintah langsung dari Jakarta, undangan itu terpaksa
saya tolak.
Kebetulan, undangan kali ini berkaitan dengan dugaan
korupsi kedua mantan presiden itu. Salah seorang bekas kroni Marcos,
Eduardo "Danding'' Cojuangco, diduga pernah mengambil alih saham
mayoritas perusahaan telekom terbesar di Filipina,
Philippine Long Distance Telephone (PLDT), berkat intervensi Marcos,
hanya dua bulan sesudah dia menjadi presiden.
Intervensi tingkat tinggi untuk mengalihkan saham
maskapai Amerika, General Electric, ke Danding Cojuangco dilakukan
Marcos untuk mencegah saham PLDT jatuh ke lawan politiknya,
Benigno (Ninoy) Aquino, yang waktu itu bersekutu dengan sepupu
Danding, Ramon Cojuangco.
Salim Group
Pertengahan November lalu, sejumlah saham Danding
Cojuangco diambil alih First Pacific Group. Konglomerat yang
berbasis di Hong Kong itu adalah salah satu "kapal induk'' Salim Group di
luar negeri, di mana saudara sepupu Soeharto, Sudwikatmono, memiliki
saham 10%.
Dengan kata lain, kontrol terhadap perusahaan telkom
terbesar di Filipina itu telah beralih dari seorang bekas kroni
Marcos ke keluarga Soeharto serta kroni terkayanya, Liem Sioe Liong alias
Sudono Salim. Atau tepatnya, Anthony Salim, putra mahkota Salim
Group, yang dikenal di Manila sangat dekat dengan Dirut First
Pacific, Manuel Pangilinan. Keduanya masih bujangan dan sering
berjumpa di Hong Kong untuk urusan dinas atau pribadi.
Pembelian saham menentukan (controlling shares) PLDT itu
membuka mata berbagai kelompok progresif di Filipina, betapa
dalam penetrasi perusahaan milik keluarga Soeharto ke dalam
ekonomi nasional Filipina.
Dengan jatuhnya PLDT dalam kekuasaan kelompok First
Pacific, praktis keluarga Soeharto menguasai berbagai bisnis
pertelekomunikasian di negara itu, dari pengelolaan
telepon seluler (ponsel) sampai satelit komunikasi. Sebab anak perusahaan
First Pacific di Manila, yakni Metro Pacific, juga memiliki
perusahaan ponsel terbesar di negeri itu, Smart Communications.
Kemudian satelit komunikasi Filipina, Mabuhay I, yang
baru diluncurkan dari Cina pada Agustus 1998, 51% sahamnya
milik PLDT. Sedangkan sisa sahamnya dibagi rata oleh lima
perusahaan Filipina, satu BUMN Cina, dan PT Pasifik Satelit
Nusantara.
Perusahaan itu, sebagaimana kita ketahui, adalah usaha
patungan Bimantara dengan Perum Telkom dan raksasa telekomunikasi
AS, Hughes Space and Communications Inc. Jadi, baik Anthony
Salim, bos First Pacific, maupun Adi Rahman Adiwoso, bos PT
Pasifik Satelit Nusantara, dapat ikut menentukan jatuh-bangun
bisnis telekomunikasi di Filipina.
Dari sana PLDT juga telah memperlebar sayap ke kawasan
Asia Pasifik. Sebab PLDT dan Pasifik Satelit Nusantara juga
menjadi pemegang saham Asia Cellular Satelit (Aces), bersama
perusahaan telekomunikasi Thailand, Jasmine International Overseas
Company, serta raksasa telekomunikasi AS lain, Lockheed Martin.
Dengan berbasis di Pulau Batam, Aces punya rencana
meluncurkan dan mengelola satu satelit komunikasi yang lain,
Garuda-1, yang bakal melayani 600.000 sambungan telepon seluler tersebar
dari India sampai Pasifik. Sedangkan PLDT terlibat dalam komunikasi
kabel laut sepanjang 3.600 km dari Provinsi Batangas di Luzon
Selatan sampai ke Pulau Guam -jajahan AS di Samudera Pasifik-
terus ke Taiwan.
Jaringan Luas
Dengan luasnya jaringan telekomunikasi yang kini ikut
dikontrol oleh keluarga Cendana di Filipina, setiap kali orang
menekan tombol telepon di negeri itu, baik untuk sambungan lokal maupun
jarak jauh, mereka pun ikut meluncurkan sejumlah peso ke kas pribadi
keluarga Cendana.
Itu baru keterlibatan perusahaan keluarga Cendana di
bidang telekomunikasi. Sebab, First Pacific juga mewakili
ekspansi Salim Group ke berbagai bidang lain, dari bisnisnya yang juga
terpopuler di Indonesia, yakni mi siap hidang, hingga properti berupa
pengalihfungsian satu instalasi militer warisan Spanyol,
Fort Bonifacio.
Proyek properti seluas 214 ha di jantung Makati, kawasan
perdagangan Manila, yang akan mengubah bekas benteng
Spanyol itu menjadi global city senilai 10 miliar dollar AS, juga
sudah memperlebar sayap ke selatan.
Fort Bonifacio Development Corporation, yang dipimpin
seorang
manajer First Pacific, Ricardo S Pascua, juga terlibat
dalam
pembangunan kawasan pertokoan berlantai 16 di kota Davao,
Mindanao.
Itu hanya satu contoh kecil bagaimana bisnis keluarga
Cendana ikut
memetik hasil dari perdamaian antara Manila dan
gerilyawan
Bangsa Moro pimpinan Nur Misuari, bekas dosen ilmu
politik di
Universitas Filipina.
Sementara itu, Chempil Corporation, anak perusahaan First
Pacific,
juga sedang membangun pusat olefin raksasa di bekas
pangkalan
Angkatan Udara AS di Subic. Pabrik bahan baku plastik
bernilai 450
juta dolar itu merupakan usaha patungan dengan
Petrochemicals
Corporation (Filipina), BP Chemicals (Inggris), Fister
Wheeer (AS),
serta Itochu dan Sumitomo (Jepang), dijadwalkan mulai
berproduksi
sebelum tahun 2000, sebanyak 500.000 ton etilena per
tahun.
Lalu, Group Citra yang dipimpin Ny Siti Hardiyanti
Rukmana
(Tutut) menguasai 55% saham dalam Metro-Manila Skyway,
proyek
jalan layang sepanjang 27 km dari Manila ke utara, yang
bakal
menelan biaya 514 juta dollar AS.
Bertepatan dengan hari kedatangan saya, Presiden Joseph
Estrada
meresmikan tahap I jalan layang itu sepanjang 4,7 Km. Dia
menyetir
jeepney, kendaraan khas Filipina. Satu-satunya penumpang
adalah
mantan presiden Fidel Ramos, yang menandatangani
perjanjian
built, operate, and transfer (BOT) proyek jalan layang
itu bersama
Tutut, empat tahun sebelumnya.
Belum lagi keterlibatan Bambang Trihatmodjo di luar
bidang satelit
komunikasi. Lewat PT Elnusa, usaha patungan antara
Pertamina
dan PT Tridaya Esta (milik Bambang Trihatmodjo dan Indra
Bambang Utoyo), pengusaha muda dari Cendana itu juga
memiliki
kilang penyulingan minyak di Pulau Nonoc, selatan Manila.
Investasi bernilai 2,2 miliar dollar AS itu akan
menghasilkan 120.000
barel BBM sehari.
Dengan demikian, setiap pengendara mobil di Manila yang
bakal
lalu lalang di jalan layang Metro-Manila, untuk
menghindari
kemacetan lalu lintas kota raya itu, yang sudah melebihi
kemacetan
lalu lintas di Jakarta, seumur kontrak BOT itu akan
menambah
kekayaan Tutut dan Bambang.
Ulangi Dominasi
Di sisi lain, kilang BBM di Nonoc dengan mudah akan
berintegrasi
dengan pusat olefin First Pacific di Teluk Subic,
sehingga keluarga
Cendana dapat mengulangi sejarah dominasinya terhadap
industri
petrokimia dari hulu sampai hilir seperti di Indonesia.
Secara tak langsung, Bambang juga punya saham di Asia
Pacific
Infrastructure Ltd (APIL). Perusahaan multinasional yang
bermodal
di Singapura, Filipina, dan Australia itu sedang terlibat
dalam
pembangunan instalasi air minum raksasa di kota Cebu,
dengan
mengalirkan air tawar dari Pulau Bohol lewat pipa ke kota
terbesar
kedua di Filipina itu.
Bersama kroninya, Johannes Kotjo, Bambang punya saham
APIL
melalui perusahaan Van der Horst yang berbasis di
Singapura.
Maskapai multinasional itu terlibat pula dalam
pembangunan
pembangkit listrik untuk pabrik tekstil PT APAC, yang
diambil alih
duet Bambang Trihatmodjo-Johannes Kotjo dari Robby
Tjahjadi,
setelah pengusaha avonturir asal Sala itu tak dapat
melunasi utang ke
Pemerintah.
Karena dua tahun lalu saya sudah menulis laporan di media
cetak
Filipina soal invasi modal perusahaan keluarga Cendana ke
negeri
itu, kawan-kawan saya dari gerakan Demokrasi Kerakyatan
(Popular
Democracy) di Manila mengundang saya untuk membeberkan
kepentingan bisnis Cendana di sana.
Kedatangan saya, 10 Desember lalu, didahului dengan
wawancara di
halaman depan koran terbesar di sana, Philippine Daily
Inquirer,
Minggu dan Senin sebelumnya. Maka berbagai wawancara
dengan
media elektronik dan cetak sudah disiapkan. Begitu pula
pertemuan
dengan kelompok bisnis, anggota parlemen, kalangan
cendekiawan,
dan tentu saja mahasiswa Indonesia yang belajar di
Universitas
Filipina, Universitas Ateneo, dan Universitas Santo
Thomas.
Untunglah, saat itu menjelang Natal, manakala banyak
orang sibuk
berbelanja dan para pegawai sudah mulai berpesta di
kantor,
sehingga jumlah kencan yang harus saya ikuti agak
dibatasi.
Dengan demikian, kepentingan saya untuk meneliti usaha
orang
Filipina untuk mengusut dan mengembalikan kekayaan rakyat
mereka yang dijarah keluarga dan kroni Marcos masih dapat
saya
lakukan pula. Saya berhasil mengumpulkan sejumlah
literatur
tentang itu, serta mewawancarai Ketua I Komisi
Kepresidenan untuk
Pemerintahan Bersih (PCGG), yakni bekas senator Jovito
(Jovy)
Salonga.
Dari literatur dan wawancara itu, ada dua hal yang dapat
saya
simpulkan. Pertama, gambaran yang diberikan pers di
Indonesia
tentang apa yang dicapai dalam usaha perebutan kembali
harta
rakyat Filipina yang dijarah mendiang Marcos dan kliknya
terlalu
pesimistis. Sebentar lagi saya akan uraikan apa yang
telah direbut
kembali itu. Kedua, apa yang telah dicapai merupakan
sinergi antara
tekad pemerintahan Filipina pasca-Marcos dan rintisan
gerakan
oposisi di saat Marcos berkuasa. Kesimpulan kedua itu
sangat
membedakan kasus Filipina dari kasus Indonesia.
Hasil itu dicapai berkat kesigapan Presiden Cory Aquino
untuk
membentuk PCGG, sebagai keputusannya yang pertama pada 28
Februari 1986, atau dua hari setelah Marcos
digulingkan.
Date: Sun, 14 Nov 1999 21:47:53 -0500
From: Rachmat Basuki Soeropranoto
To: apakabar@radix.net
Cc: chinesenn@hotmail.com, tionghoa-net@egroups.com
Subject: RBS - Memahami Hoakiau (3/4)
Diperkirakan jumlah keturunan Cina di Indonesia mencapai 10 juta jiwa. Jumlah
ini tentu relatif kecil bila dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang
mencapai 200 juta jiwa lebih. Tetapi mengingat latar belakang kebudayaannya
yang agresif, ikatan darah yang amat kuat, tradisi mengorganisir diri secara
sentral, serta tradisi gerakan intelijen baik di bidang politik maupun
perdagangan dan ditambah lagi adanya kenyataan bahwa para Hoakiau itu telah
menguasai sebagian besar modal yang ada di Indonesia, maka jumlah yang relatif
kecil tadi menjadi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa
Indonesia.
Haruslah diingat, bahwa para Hoakiau itu mempunyai kekuatan power center
sendiri yang bersifat multinasional. Meskipun terdapat pergesekan kekuasaan di
Indonesia, posisi mereka tidak pernah goyah sejak zaman pemerintah kolonial
Belanda, Jepang, pendudukan NICA, zaman Demokrasi Parlementer, zaman Demokrasi
Terpimpin, apalagi pada zaman Orde Baru.
Peranan mereka tetap tidak tergoyahkan, bahkan secara kualitatif dan
kuantitatif makin merajalela. Pada zaman Orde Baru, hampir 80% aktivitas
perekonomian Indonesia dikuasai para Hoakiau. Lebih dari 80% dari fasilitas
kredit perbankan Indonesia jatuh ke tangan Hoakiau. Peranan Hoakiau ini makin
bertambah kuat mengingat lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme
penguasa-penguasa Indonesia yang karena tertarik pada kemewahan hidup akhirnya
bekerja sama dengan para Hoakiau turut menghisap dan menindas bangsanya
sendiri.
Barangkali merupakan suatu ilusi untuk mengharapkan para Hoakiau untuk
mencintai dan menganggap Indonesia sebagai tanah airnya sendiri. Dengan
beberapa perkecualian yang pasti ada, setiap Cina Hoakiau menganggap dirinya
orang Cina yang merantau, dimana motivasi hidupnya tak lain adalah untuk
mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara yang
dimungkinkan situasi dan kondisi.
Cina dan sogok, penyuapan dan Cina, adalah sua perkataan yang hampir tidak
bisa dipisahkan lagi. Penyuapan dengan uang, harta-benda dan bahkan wanita
kepada pejabat-pejabat kita, mulai dari pejabat tingkat rendah sampai tingkat
paling atas, adalah suatu kebudayaan yang telah diperkenankan para Hoakiau
itu, yang nyata-nyata telah berhasil merusak persatuan bangsa Indonesia.
Akibat arus penyuapan yang begitu hebat oleh para Hoakiau kepada
pejabat-pejabat kita adalah bahwa sedikit demi sedikit kita melupakan adanya
bahaya besar yang mengancam kelangsungan hidup kita sebagai bangsa. Kita
melupakan musuh bangsa yaitu expansi ekonomi para Hoakiau.
Expansi ekonomi ini merupakan serbuan besar-besaran yang melumpuhkan potensi
ekonomi bangsa Indonesia. Expansi yang agresif ini merupakan suatu ciri pokok
dari strategi perang Cina, baik di bidang militer maupun di bidang ekonomi.
Jenderal Sun Tzu ahli strategi Cina di abad ke 5 SM telah menetapkan pola
strategi dasar, yaitu: "The Best defence is attack!" Pertahanan terbaik
adalah menyerang!
Oleh karena itu mempertahankan kehidupannya di perantauan para Hoakiau secara
agresif meluaskan expansi ekonomi di segala bidang. Mereka tidak cukup
bertahan pada satu atau dua bidang ekonomi, tetapi telah menyerbu ke segala
sektor ekonomi. Mereka tidak peduli apakah dengan demikian potensi ekonomi
pribumi setempat menjad hancur berantakan.
Hanya dalam waktu singkat (1971-1973), para Hoakiau dengan bekerja sama
sebagai agen Multinasional Corporation telah berhasil menghancurkan
perusahaan-perusahaan ekonomi kecil milik pribumi sebanyak 225.259 perusahaan.
Potensi pertextilan yang dulu dikuasai perusahaan-perusahaan tenun pribumi,
sekarang ini telah bergeser kepada perusahaan multinasional yang bekerja sama
dengan para Hoakiau.
Membeli Pedang Musuh
--------------------
Untuk mensukseskan pola strategi yang agresif ini, sejak ribuan tahun Cina
telah mempergunakan pola penyuapan dan penyogokan. Untuk itu, ada pepatah Cina
yang paling dikenal, "with money you can buy the sword of your hungry enemy!"
Falsafah Cina itu benar!
Sebagian pedang-pedang kita yang seharusnya kita gunakan untuk melindungi
rakyat melarat, ternyata telah kita gadaikan kepada para Hoakiau yang agresif
itu. Banyak peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang seolah-olah "kebal"
terhadap mereka, karena pejabat yang memegang peraturan itu telah "dibeli"
martabatnya.
Pada kasus penyelundupan Robby Tjahjadi (Sie Cia Ie), yang sangat terkenal di
tahun 1970-an, ada petugas rendahan yang mengaku terpaksa menerima instruksi
dari kaki-tangan Robby, karena kalau tidak menurut, dia akan digeser dari
jabatannya. Begitu pula dengan kasus mega-skandal BAPINDO. Soedomo yang selama
ini pedangnya sangat tajam dan seringkali menyayat-nyayat para aktivis Islam,
sangat fasih menuduh dissident, tindakan subversif, merongrong Pancasila,
ternyata pedangnya tadi begitu tumpul di hadapan Eddy Tanzil. Itu karena
Soedomo sudah dibeli oleh Eddy Tanzil dengan komisi puluhan miliar dan aneka
wanita cantik.
Naluri Intelijen
----------------
Disamping watak yang agresif serta tanpa ragu-ragu mempergunakan penyuapan
sebagai alat untuk mencapai tujuannya, telah berabad-abad lamanya Cina
mempunyai naluri dan tradisi intelijen. Lebih jauh lagi, Jenderal Sun Tzu
mempunyai dalil yang dianut oleh para Hoakiau, "know the enemy and know
yoursel and you can fight a hundred battles with no danger of defeat!"
Para hoakiau itu tahu persis ada pejabat-pejabat yang suka uang, wanita
cantik, barang antik, dan sebagainya. Itu semua akan mereka atur agar jabatan
yang ada pada orang itu dapat dibeli atau sedikitnya tergadaikan. Segala
kelemahan para pejabat itu dan segala apa yang pernah diterima oleh para
pejabat itu, akan selalu tercatat pada memori mereka, untuk digunakan pada
kesempatan yang mendatang, baik untuk dirinya maupun untuk kepentingan sesama
Hoakiau.
Boleh jadi apabila pejabat itu kelak menyadari kekeliruannya, dan kemudian
haga dirinya bangkit, sindikat para Hoakiau akan membocorkan segala rahasia
yang ada pada mereka. Merupakan suatu ilusi bila kita menyangka bahwa para
Hoakiau itu dalam proyek besar bekerja secara perorangan. Naluri berorganisasi
dan naluri intelijen di kalangan para Hoakiau telah tertanam berabad-abad
lamanya.
Kita pernah mengenal organisasi Poh An Tui yang karena khawatir dengan
merdekanya rakyat Indonesia akan menyebabkan peranan ekonomi para Hoakiau
tergeser, segera menjadi mata-mata NICA dan menghantam para pemuda pejuang
kita pada zaman revolusi fisik dulu.
Pada zaman kemerdekaan para Hoakiau itu secara luwes menampakkan dirinya
melalui organisasi-organisasi BAPERKI yang segera menjadi alat negeri leluhur
RRC untuk memberikan bantuan besar-besaran kepada PKI guna mempersiapkan
pengkhianatan G30S/PKI yang membunuh para Jenderal patriot kita.
Kelakuan komplotan Hoakiau ini sebenarnya sudah diketahui sejak lama. Karena
itulah Seminar Angkatan darat 1966 menegaskan untuk mengganti sebutan Tionghoa
yang berbau "Cina uber alles" menjadi "Cina" saja yaitu sebutan internasional
bagi para Hoakiau.
From: Rachmat Basuki Soeropranoto
To: apakabar@radix.net
Cc: chinesenn@hotmail.com, tionghoa-net@egroups.com
Subject: RBS - Memahami Hoakiau (3/4)
Diperkirakan jumlah keturunan Cina di Indonesia mencapai 10 juta jiwa. Jumlah
ini tentu relatif kecil bila dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang
mencapai 200 juta jiwa lebih. Tetapi mengingat latar belakang kebudayaannya
yang agresif, ikatan darah yang amat kuat, tradisi mengorganisir diri secara
sentral, serta tradisi gerakan intelijen baik di bidang politik maupun
perdagangan dan ditambah lagi adanya kenyataan bahwa para Hoakiau itu telah
menguasai sebagian besar modal yang ada di Indonesia, maka jumlah yang relatif
kecil tadi menjadi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa
Indonesia.
Haruslah diingat, bahwa para Hoakiau itu mempunyai kekuatan power center
sendiri yang bersifat multinasional. Meskipun terdapat pergesekan kekuasaan di
Indonesia, posisi mereka tidak pernah goyah sejak zaman pemerintah kolonial
Belanda, Jepang, pendudukan NICA, zaman Demokrasi Parlementer, zaman Demokrasi
Terpimpin, apalagi pada zaman Orde Baru.
Peranan mereka tetap tidak tergoyahkan, bahkan secara kualitatif dan
kuantitatif makin merajalela. Pada zaman Orde Baru, hampir 80% aktivitas
perekonomian Indonesia dikuasai para Hoakiau. Lebih dari 80% dari fasilitas
kredit perbankan Indonesia jatuh ke tangan Hoakiau. Peranan Hoakiau ini makin
bertambah kuat mengingat lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme
penguasa-penguasa Indonesia yang karena tertarik pada kemewahan hidup akhirnya
bekerja sama dengan para Hoakiau turut menghisap dan menindas bangsanya
sendiri.
Barangkali merupakan suatu ilusi untuk mengharapkan para Hoakiau untuk
mencintai dan menganggap Indonesia sebagai tanah airnya sendiri. Dengan
beberapa perkecualian yang pasti ada, setiap Cina Hoakiau menganggap dirinya
orang Cina yang merantau, dimana motivasi hidupnya tak lain adalah untuk
mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara yang
dimungkinkan situasi dan kondisi.
Cina dan sogok, penyuapan dan Cina, adalah sua perkataan yang hampir tidak
bisa dipisahkan lagi. Penyuapan dengan uang, harta-benda dan bahkan wanita
kepada pejabat-pejabat kita, mulai dari pejabat tingkat rendah sampai tingkat
paling atas, adalah suatu kebudayaan yang telah diperkenankan para Hoakiau
itu, yang nyata-nyata telah berhasil merusak persatuan bangsa Indonesia.
Akibat arus penyuapan yang begitu hebat oleh para Hoakiau kepada
pejabat-pejabat kita adalah bahwa sedikit demi sedikit kita melupakan adanya
bahaya besar yang mengancam kelangsungan hidup kita sebagai bangsa. Kita
melupakan musuh bangsa yaitu expansi ekonomi para Hoakiau.
Expansi ekonomi ini merupakan serbuan besar-besaran yang melumpuhkan potensi
ekonomi bangsa Indonesia. Expansi yang agresif ini merupakan suatu ciri pokok
dari strategi perang Cina, baik di bidang militer maupun di bidang ekonomi.
Jenderal Sun Tzu ahli strategi Cina di abad ke 5 SM telah menetapkan pola
strategi dasar, yaitu: "The Best defence is attack!" Pertahanan terbaik
adalah menyerang!
Oleh karena itu mempertahankan kehidupannya di perantauan para Hoakiau secara
agresif meluaskan expansi ekonomi di segala bidang. Mereka tidak cukup
bertahan pada satu atau dua bidang ekonomi, tetapi telah menyerbu ke segala
sektor ekonomi. Mereka tidak peduli apakah dengan demikian potensi ekonomi
pribumi setempat menjad hancur berantakan.
Hanya dalam waktu singkat (1971-1973), para Hoakiau dengan bekerja sama
sebagai agen Multinasional Corporation telah berhasil menghancurkan
perusahaan-perusahaan ekonomi kecil milik pribumi sebanyak 225.259 perusahaan.
Potensi pertextilan yang dulu dikuasai perusahaan-perusahaan tenun pribumi,
sekarang ini telah bergeser kepada perusahaan multinasional yang bekerja sama
dengan para Hoakiau.
Membeli Pedang Musuh
--------------------
Untuk mensukseskan pola strategi yang agresif ini, sejak ribuan tahun Cina
telah mempergunakan pola penyuapan dan penyogokan. Untuk itu, ada pepatah Cina
yang paling dikenal, "with money you can buy the sword of your hungry enemy!"
Falsafah Cina itu benar!
Sebagian pedang-pedang kita yang seharusnya kita gunakan untuk melindungi
rakyat melarat, ternyata telah kita gadaikan kepada para Hoakiau yang agresif
itu. Banyak peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang seolah-olah "kebal"
terhadap mereka, karena pejabat yang memegang peraturan itu telah "dibeli"
martabatnya.
Pada kasus penyelundupan Robby Tjahjadi (Sie Cia Ie), yang sangat terkenal di
tahun 1970-an, ada petugas rendahan yang mengaku terpaksa menerima instruksi
dari kaki-tangan Robby, karena kalau tidak menurut, dia akan digeser dari
jabatannya. Begitu pula dengan kasus mega-skandal BAPINDO. Soedomo yang selama
ini pedangnya sangat tajam dan seringkali menyayat-nyayat para aktivis Islam,
sangat fasih menuduh dissident, tindakan subversif, merongrong Pancasila,
ternyata pedangnya tadi begitu tumpul di hadapan Eddy Tanzil. Itu karena
Soedomo sudah dibeli oleh Eddy Tanzil dengan komisi puluhan miliar dan aneka
wanita cantik.
Naluri Intelijen
----------------
Disamping watak yang agresif serta tanpa ragu-ragu mempergunakan penyuapan
sebagai alat untuk mencapai tujuannya, telah berabad-abad lamanya Cina
mempunyai naluri dan tradisi intelijen. Lebih jauh lagi, Jenderal Sun Tzu
mempunyai dalil yang dianut oleh para Hoakiau, "know the enemy and know
yoursel and you can fight a hundred battles with no danger of defeat!"
Para hoakiau itu tahu persis ada pejabat-pejabat yang suka uang, wanita
cantik, barang antik, dan sebagainya. Itu semua akan mereka atur agar jabatan
yang ada pada orang itu dapat dibeli atau sedikitnya tergadaikan. Segala
kelemahan para pejabat itu dan segala apa yang pernah diterima oleh para
pejabat itu, akan selalu tercatat pada memori mereka, untuk digunakan pada
kesempatan yang mendatang, baik untuk dirinya maupun untuk kepentingan sesama
Hoakiau.
Boleh jadi apabila pejabat itu kelak menyadari kekeliruannya, dan kemudian
haga dirinya bangkit, sindikat para Hoakiau akan membocorkan segala rahasia
yang ada pada mereka. Merupakan suatu ilusi bila kita menyangka bahwa para
Hoakiau itu dalam proyek besar bekerja secara perorangan. Naluri berorganisasi
dan naluri intelijen di kalangan para Hoakiau telah tertanam berabad-abad
lamanya.
Kita pernah mengenal organisasi Poh An Tui yang karena khawatir dengan
merdekanya rakyat Indonesia akan menyebabkan peranan ekonomi para Hoakiau
tergeser, segera menjadi mata-mata NICA dan menghantam para pemuda pejuang
kita pada zaman revolusi fisik dulu.
Pada zaman kemerdekaan para Hoakiau itu secara luwes menampakkan dirinya
melalui organisasi-organisasi BAPERKI yang segera menjadi alat negeri leluhur
RRC untuk memberikan bantuan besar-besaran kepada PKI guna mempersiapkan
pengkhianatan G30S/PKI yang membunuh para Jenderal patriot kita.
Kelakuan komplotan Hoakiau ini sebenarnya sudah diketahui sejak lama. Karena
itulah Seminar Angkatan darat 1966 menegaskan untuk mengganti sebutan Tionghoa
yang berbau "Cina uber alles" menjadi "Cina" saja yaitu sebutan internasional
bagi para Hoakiau.
Mungkin tidak banyak diantara anak-anak muda sekarang yang kenal nama Kartika
dan Thahir. Kedua nama itu sangat populer di tahun 1970-an. Kasus Kartika
Ratna alias Tan Kiem Giok, Cina Hoakiau kelahiran Nganjuk, telah membuktikan
betapa lihainya sindikat para Hoakiau membodohi pejabat-pejabat tinggi kita,
untuk menguras kekayaan rakyat Indonesia demi kepentingan mereka.
Kartika Ratna mula-mula diperkenalkan oleh Robin Loh kepada Thahir yang
merupakan orang kepercayaan Ibnu Sutowo. Robin Loh adalah seorang Hoakiau dari
Singapura yang dekat hubungannya dengan pejabat-pejabat Pertamina. Setelah
melalui periode samen-laven, janda cantik itu kemudian menjadi penterjemah
Thahir dalam perundingan-perundingan bisnis Pertamina. Ini berarti perempuan
Hoakiau itu tahu betul rencana-rencana Pertamina, dari A sampai Z. Dengan
sendirinya Robin Loh juga tahu persis setiap rencana Pertamina.
Mengingat pentingnya kedudukan Thahir, maka hubungan samen-laven diitngkatkan
menjadi hubungan suami-isteri. Dengan demikian hasil-hasil komisi yang
didapatkan Thahir dimasukkan ke dalam rekening bersama Thahir dan Kartika.
Permainan subversi sindikat Hoakiau ini telah membuat orang penting macam
Thahir hanya menjadi alat untuk keuntungan para Hoakiau semata-mata.
Kartika Ratna alias Tan Kiem Giok yang diorbitkan oleh sindikat Hoakiau ini
kemudian mempengaruhi Thahir dan pejabat Pertamina lainnya, untuk melakukan
mark up terhadap kontrak-kontrak Pertamina, antara 15% sampai 100% dengan
berbagai kontraktor asing. Ini berarti komisi yang diterima lebih banyak lagi.
Uang hasil komisi itu akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan permodalan
sindikat Hoakiau. Kartika dan Thahir dengan uang komisi itu kemudian bekerja
sama dengan Henry Kwee dan Liem Sioe Liong mendirikan perusahaan kontraktor
bernama First Realty International Corporation of Singapore. Perusahaan Real
Estate itu antara tahun 1973 dan 1975 kemudian menjadi pemborong proyek
perumahan Pertamina Village dan Pertamina Tower, yang tentunya meraup
keuntungan yang tidak sedikit.
Pada 23 Juli 1976 Thahir meninggal dunia. Kartika Ratna alias Tan Kiem Giok
yang ketika itu berada di Swiss, tidak berfikir untuk melayat suaminya di
Jakarta, tetapi langsung terbang ke Singapura. Rekening-rekening bersamanya
dengan Thahir di Chase Manhattan Bank dan The Hongkong & Shanghai Corporation
sebesar US$ 45 juta dikuras habis tanpa sisa.
Watak agresif dan serakah khas Hoakiau semakin nampak ketika Kartika Ratna
akan menguras hasil komisi di Bank Sumitomo sebesar DM 54 juta dan US$ 1,2
juta. Kartika menolak berbagi harta-waris dengan anak-anak Thahir. Karena
itulah skandal Kartika-Thahir terbongkar luas.
Kekuatan ekonomi para Hoakiau selama Orde Baru jauh lebih kuat dari masa
penjajahan dulu, jauh lebih kuat dari masa pendudukan Jepang, jauh lebih kuat
dari masa Orde Lama. Para Hoakiau itu selama Orde Baru melalui kerja-samanya
dengan para pejabat tinggi Indonesia, telah berhasil menduduki apa yang
disebut superior economic position yang tidak bisa digulingkan lagi.
Para Hoakiau dengan latar belakang kebudayaan yang agresif, ikatan darah yang
sangat kuat, tradisi mengorganisasi diri secara sentral, naluri intelijen yang
tajam, tradisi menyuap lawan, serta memiliki kesempatan-kesmepatan yang
diberikan Belanda, serta tidak adanya kesungguhan dari pemerintah RI untuk
mengangkat peranan ekonomi kaum pribumi, menyebabkan expansi ekonomi para
Hoakiau itu kian hari semakin maju ke arah jantung kehidupan ekonomi bangsa
Indonesia.
Sepanjang Orde Baru para Hoakiau telah meajai berbagai bidang, seperti
perbankan, perkayuan, sindikat beras dan gula, karet, semua bidang industri
(penggilingan terigu, pabrik semen, pabrik rokok, pabrik tekstil dan batik,
alat-alat rumah tangga, alat-alat kantor), perakitan mobil dan motor serta
perlengkapan elektronik lainnya, perdagangan umum, kontraktor, pemasok,
keagenan, pengangkutan barang dan jasa, ekspor-impor, real estate, bioskop,
perhotelan, sampai dengan kebutuhan rumah tangga seperti bumbu masak, dan
sebagainya.
Tokoh-tokohnya yang terkenal, antara lain Soedono Salim alias Liem Sioe Liong,
Yantje Harianto alias Yantje Liem, Suryadi alias Willy Liem Giok, Sutopo
Yananto alias Yap Swie Kie, Arif Husni alias Ong Seng Keng, Nyoo Han Siang,
Tong Djoe (Tunas Group), William Soeryadjaya alias Tjia Kian Liong, Tjia Kian
Tie, Benyamin Soeryadjaya alias Tjia Kian Yoe, Yan Darmadi alias Foek Yoo Yan,
Mas Agung Alias Tjio Wie Thay, Tjiputra, Agus Nursalim, Hendra Wijaya, Tjokro
Sumarto alias Kwee Som Tjok, Sofyan Wanandi alias Liem Bian Koen, Paul Handoko
alias Liem Po An, Robby Tjahjadi alias Sie Tjia Ie, dan banyak lagi.
Mengenai Robby Tjahjadi, yang telah diputus pengadilan bersalah dalam kasus
penyelundupan, dan harus mendekam di Cipinang, ternyata ia tidak pernah
merasakan "nikmatnya" berdomisili di Cipinang. Ketika itu hanya terlihat Abu
Kiswo, seorang pejabat Bea & Cukai yang diperalat Robby Tjahjadi. Dengan
kekuatan uangnya dan kedekatannya dengan petinggi, Robby tidak perlu
repot-repot menjalani hukuman di Cipinang, ia cukup membeli "pedang" aparat
penegak hukum.
Tentunya tidak semua Cina Hoakiau bersikap merugikan, banyak juga yang cinta
rakyat Indonesia dan membela tanah air serta meleburkan diri secara total.
Kepada mereka tidak layak disebut Hoakiau tetapi saudara sebangsa dan se tanah
air. Antara lain, mendiang Yap Thiam Hien, yang berani menegakkan keadilan
hukum di Indonesia. Ada pula Haji Abdul Karim Oey, tokoh pembauran, Bapak
Tjeng Hien (Direktur PT Bintang Tujuh), sesepuh PITI. Juga, Bapak HM Syafi'i
Antonio, M.Sc., pakar keuangan Islam, dan banyak lagi lainnya.
Kekuatan para Hoakiau yang sedemikian kuat dan besar, tidak saja menimbulkan
kecemburuan, namun pada akhirnya merugikan pemerintah itu sendiri. Orde Baru
yang sudah begitu banyak memberikan "surga" kepada mereka, kenyataannya harus
menerima kenyataan buruk, antara lain terjadinya pemberontakan ekonomi,
terjadinya capital flight dan capital drain yang menyebabkan krisis dan
kemelaratan secara nasional
Orde Gus Dur sudah seharusnya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Rakyat
sudah cukup menderita dimpimpin oleh dua diktator. Semoga tidak akan muncul
diktator ketiga dan seterusnya.
dan Thahir. Kedua nama itu sangat populer di tahun 1970-an. Kasus Kartika
Ratna alias Tan Kiem Giok, Cina Hoakiau kelahiran Nganjuk, telah membuktikan
betapa lihainya sindikat para Hoakiau membodohi pejabat-pejabat tinggi kita,
untuk menguras kekayaan rakyat Indonesia demi kepentingan mereka.
Kartika Ratna mula-mula diperkenalkan oleh Robin Loh kepada Thahir yang
merupakan orang kepercayaan Ibnu Sutowo. Robin Loh adalah seorang Hoakiau dari
Singapura yang dekat hubungannya dengan pejabat-pejabat Pertamina. Setelah
melalui periode samen-laven, janda cantik itu kemudian menjadi penterjemah
Thahir dalam perundingan-perundingan bisnis Pertamina. Ini berarti perempuan
Hoakiau itu tahu betul rencana-rencana Pertamina, dari A sampai Z. Dengan
sendirinya Robin Loh juga tahu persis setiap rencana Pertamina.
Mengingat pentingnya kedudukan Thahir, maka hubungan samen-laven diitngkatkan
menjadi hubungan suami-isteri. Dengan demikian hasil-hasil komisi yang
didapatkan Thahir dimasukkan ke dalam rekening bersama Thahir dan Kartika.
Permainan subversi sindikat Hoakiau ini telah membuat orang penting macam
Thahir hanya menjadi alat untuk keuntungan para Hoakiau semata-mata.
Kartika Ratna alias Tan Kiem Giok yang diorbitkan oleh sindikat Hoakiau ini
kemudian mempengaruhi Thahir dan pejabat Pertamina lainnya, untuk melakukan
mark up terhadap kontrak-kontrak Pertamina, antara 15% sampai 100% dengan
berbagai kontraktor asing. Ini berarti komisi yang diterima lebih banyak lagi.
Uang hasil komisi itu akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan permodalan
sindikat Hoakiau. Kartika dan Thahir dengan uang komisi itu kemudian bekerja
sama dengan Henry Kwee dan Liem Sioe Liong mendirikan perusahaan kontraktor
bernama First Realty International Corporation of Singapore. Perusahaan Real
Estate itu antara tahun 1973 dan 1975 kemudian menjadi pemborong proyek
perumahan Pertamina Village dan Pertamina Tower, yang tentunya meraup
keuntungan yang tidak sedikit.
Pada 23 Juli 1976 Thahir meninggal dunia. Kartika Ratna alias Tan Kiem Giok
yang ketika itu berada di Swiss, tidak berfikir untuk melayat suaminya di
Jakarta, tetapi langsung terbang ke Singapura. Rekening-rekening bersamanya
dengan Thahir di Chase Manhattan Bank dan The Hongkong & Shanghai Corporation
sebesar US$ 45 juta dikuras habis tanpa sisa.
Watak agresif dan serakah khas Hoakiau semakin nampak ketika Kartika Ratna
akan menguras hasil komisi di Bank Sumitomo sebesar DM 54 juta dan US$ 1,2
juta. Kartika menolak berbagi harta-waris dengan anak-anak Thahir. Karena
itulah skandal Kartika-Thahir terbongkar luas.
Kekuatan ekonomi para Hoakiau selama Orde Baru jauh lebih kuat dari masa
penjajahan dulu, jauh lebih kuat dari masa pendudukan Jepang, jauh lebih kuat
dari masa Orde Lama. Para Hoakiau itu selama Orde Baru melalui kerja-samanya
dengan para pejabat tinggi Indonesia, telah berhasil menduduki apa yang
disebut superior economic position yang tidak bisa digulingkan lagi.
Para Hoakiau dengan latar belakang kebudayaan yang agresif, ikatan darah yang
sangat kuat, tradisi mengorganisasi diri secara sentral, naluri intelijen yang
tajam, tradisi menyuap lawan, serta memiliki kesempatan-kesmepatan yang
diberikan Belanda, serta tidak adanya kesungguhan dari pemerintah RI untuk
mengangkat peranan ekonomi kaum pribumi, menyebabkan expansi ekonomi para
Hoakiau itu kian hari semakin maju ke arah jantung kehidupan ekonomi bangsa
Indonesia.
Sepanjang Orde Baru para Hoakiau telah meajai berbagai bidang, seperti
perbankan, perkayuan, sindikat beras dan gula, karet, semua bidang industri
(penggilingan terigu, pabrik semen, pabrik rokok, pabrik tekstil dan batik,
alat-alat rumah tangga, alat-alat kantor), perakitan mobil dan motor serta
perlengkapan elektronik lainnya, perdagangan umum, kontraktor, pemasok,
keagenan, pengangkutan barang dan jasa, ekspor-impor, real estate, bioskop,
perhotelan, sampai dengan kebutuhan rumah tangga seperti bumbu masak, dan
sebagainya.
Tokoh-tokohnya yang terkenal, antara lain Soedono Salim alias Liem Sioe Liong,
Yantje Harianto alias Yantje Liem, Suryadi alias Willy Liem Giok, Sutopo
Yananto alias Yap Swie Kie, Arif Husni alias Ong Seng Keng, Nyoo Han Siang,
Tong Djoe (Tunas Group), William Soeryadjaya alias Tjia Kian Liong, Tjia Kian
Tie, Benyamin Soeryadjaya alias Tjia Kian Yoe, Yan Darmadi alias Foek Yoo Yan,
Mas Agung Alias Tjio Wie Thay, Tjiputra, Agus Nursalim, Hendra Wijaya, Tjokro
Sumarto alias Kwee Som Tjok, Sofyan Wanandi alias Liem Bian Koen, Paul Handoko
alias Liem Po An, Robby Tjahjadi alias Sie Tjia Ie, dan banyak lagi.
Mengenai Robby Tjahjadi, yang telah diputus pengadilan bersalah dalam kasus
penyelundupan, dan harus mendekam di Cipinang, ternyata ia tidak pernah
merasakan "nikmatnya" berdomisili di Cipinang. Ketika itu hanya terlihat Abu
Kiswo, seorang pejabat Bea & Cukai yang diperalat Robby Tjahjadi. Dengan
kekuatan uangnya dan kedekatannya dengan petinggi, Robby tidak perlu
repot-repot menjalani hukuman di Cipinang, ia cukup membeli "pedang" aparat
penegak hukum.
Tentunya tidak semua Cina Hoakiau bersikap merugikan, banyak juga yang cinta
rakyat Indonesia dan membela tanah air serta meleburkan diri secara total.
Kepada mereka tidak layak disebut Hoakiau tetapi saudara sebangsa dan se tanah
air. Antara lain, mendiang Yap Thiam Hien, yang berani menegakkan keadilan
hukum di Indonesia. Ada pula Haji Abdul Karim Oey, tokoh pembauran, Bapak
Tjeng Hien (Direktur PT Bintang Tujuh), sesepuh PITI. Juga, Bapak HM Syafi'i
Antonio, M.Sc., pakar keuangan Islam, dan banyak lagi lainnya.
Kekuatan para Hoakiau yang sedemikian kuat dan besar, tidak saja menimbulkan
kecemburuan, namun pada akhirnya merugikan pemerintah itu sendiri. Orde Baru
yang sudah begitu banyak memberikan "surga" kepada mereka, kenyataannya harus
menerima kenyataan buruk, antara lain terjadinya pemberontakan ekonomi,
terjadinya capital flight dan capital drain yang menyebabkan krisis dan
kemelaratan secara nasional
Orde Gus Dur sudah seharusnya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Rakyat
sudah cukup menderita dimpimpin oleh dua diktator. Semoga tidak akan muncul
diktator ketiga dan seterusnya.
http://www.majalahtrust.com/indikator/advokasi/465.php
Politisi Busuk
Meski terbilang riskan dan rawan tuntutan hukum, niat ekonom Faisal Basri untuk memublikasikan daftar politisi busuk patutlah didukung. Sebab, bagaimanapun terpuruknya, bangsa kita memang tak lepas dari para ”wakil rakyat” yang telah mengkhianati semangat reformasi 1998.
Bagaimana para wakil rakyat, eh, wakil parpol itu tidak berkhianat? Dulu, tahun 1999 rakyat begitu antusias mendatangi bilik-bilik TPS alias tempat pemungutan suara. Kala itu mereka berharap para pendekar yang dipilihnya bakal memperjuangkan aspirasi mayoritas rakyat demi menggapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Keinginan yang sangat wajar, memang. Maklum selama 32 tahun kita berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang represif dan doyan merekayasa sesuatu. Tak kurang dari UU Pemilu dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR dibuat sedemikian rupa demi melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru. Teorinya, memang kedua perangkat hukum itu menjunjung tinggi netralitas. Namun pada kenyataannya semua sendi pemerintahan termasuk militer dipaksa mendukung partai berkuasa, Golkar.
Maka, pantas jika setelah Orde Baru tumbang, rakyat begitu bersemangat mengikuti pemilu. Tapi, harapan tinggal harapan. Para wakil parpol yang terhormat itu semakin hari kian jauh dari aspirasi rakyat. Lihat, mana ada sepak terjang mereka yang memenuhi aspirasi rakyat. Contoh paling anyar adalah proses pemilihan para personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski suara publik condong pada sebuah nama yang kondang akan keteguhan sikapnya terhadap perilaku korup, toh para anggota dewan memilih nama lain. Celakanya, calon yang dipercaya memimpin lembaga super itu berasal dari sebuah institusi yang boleh dibilang karena kelemahannya menangani perkara korupsilah KPK lalu dibentuk.
Itu hanya satu contoh dari seabrek produk anggota dewan yang melukai hati rakyat. Tak aneh jika di balik produk yang diciptakan anggota dewan acap muncul bisik-bisik bahwa politik uang atau politik dagang sapi telah berperan dalam proses pembentukan produk legislatif itu.
Memang tuduhan itu tak mudah dibuktikan. Namun indikasi-indikasi ke arah itu sangatlah nyata. Betul, gaji para anggota dewan terbilang tinggi untuk ukuran rata-rata penghasilan orang Indonesia. Toh, kita tetap akan terbelalak saat melihat data kekayaan seorang anggota DPR yang dalam tempo kurang dari satu tahun sejak duduk di lembaga maha terhormat itu telah menggelembung nyaris 10 kali lipat.
Begitulah, kursi dewan agaknya memang sangat menjanjikan. Mungkin Anda masih ingat cerita 10 tahun lalu menyangkut Kanindotex. Kala itu, para anggota DPR sibuk mengobok-obok industri tekstil milik pengusaha yang mantan penyelundup mobil mewah, Robby Tjahjadi. Mereka sewot lantaran Kanindotex, yang beroperasi dengan dana pinjaman dari sejumlah bank pemerintah, ditengarai menggunakan mesin bekas. Bak kor, mereka pun sepakat menyatakan Kanindotex layak ditutup.
Namun Robby Tjahjadi tak kalah tangkas. Lalu diundanglah para legislator meninjau pabriknya ke Bawen di Jawa Tengah. Hasilnya, sekembalinya ke Jakarta, sang Ketua Komisi DPR menyatakan Kanindotex adalah aset nasional yang layak dipertahankan. Kok bisa? Bisik-bisik menyebutkan mereka telah mendapat amplop berisi duit jutaan rupiah.
Sejatinya perilaku korup anggota dewan sudah berlangsung sepanjang sejarah berdirinya badan perwakilan rakyat di negeri ini. Pemilu pertama yang digelar tahun 1955 dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia ujung-ujungnya juga hanya menghasilkan politisi busuk.
Awalnya, sepak terjang para politisi yang dipilih langsung oleh rakyat itu memang cukup meyakinkan. Namun perlahan tapi pasti, mereka akhirnya menanggalkan ”jubah” wakil rakyat menjadi wakil parpol. Bahkan menurut sejumlah pengamat politik, mayoritas para politisi ketika itu sengaja menggunakan partai mereka sebagai tangga untuk menggapai kehidupan mewah atau sebagai sarana persiapan guna banting setir menjadi seorang pengusaha.
Sekarang, fenomena itu masih terus berlanjut. Seorang caleg wanita bahkan tega merusak atribut partainya karena kecewa namanya yang semula dijanjikan menempati posisi nomor satu ternyata bergeser menjadi nomor tiga. Amarahnya meledak lantaran posisi nomor satu yang dijanjikan itu diperolehnya setelah menyetor dana Rp 50 juta ke partainya. Bagaimana kita bisa berharap pada caleg yang belum apa-apa sudah bersedia main sogok. Logikanya, buat apa dia menyetor duit sebanyak itu jika tak mengharapkan akan memperoleh ganti berlipat ganda kalau kelak terpilih sebagai wakil rakyat, eh wakil parpol. Dasar busuk!
Politisi Busuk
Meski terbilang riskan dan rawan tuntutan hukum, niat ekonom Faisal Basri untuk memublikasikan daftar politisi busuk patutlah didukung. Sebab, bagaimanapun terpuruknya, bangsa kita memang tak lepas dari para ”wakil rakyat” yang telah mengkhianati semangat reformasi 1998.
Bagaimana para wakil rakyat, eh, wakil parpol itu tidak berkhianat? Dulu, tahun 1999 rakyat begitu antusias mendatangi bilik-bilik TPS alias tempat pemungutan suara. Kala itu mereka berharap para pendekar yang dipilihnya bakal memperjuangkan aspirasi mayoritas rakyat demi menggapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Keinginan yang sangat wajar, memang. Maklum selama 32 tahun kita berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang represif dan doyan merekayasa sesuatu. Tak kurang dari UU Pemilu dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR dibuat sedemikian rupa demi melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru. Teorinya, memang kedua perangkat hukum itu menjunjung tinggi netralitas. Namun pada kenyataannya semua sendi pemerintahan termasuk militer dipaksa mendukung partai berkuasa, Golkar.
Maka, pantas jika setelah Orde Baru tumbang, rakyat begitu bersemangat mengikuti pemilu. Tapi, harapan tinggal harapan. Para wakil parpol yang terhormat itu semakin hari kian jauh dari aspirasi rakyat. Lihat, mana ada sepak terjang mereka yang memenuhi aspirasi rakyat. Contoh paling anyar adalah proses pemilihan para personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski suara publik condong pada sebuah nama yang kondang akan keteguhan sikapnya terhadap perilaku korup, toh para anggota dewan memilih nama lain. Celakanya, calon yang dipercaya memimpin lembaga super itu berasal dari sebuah institusi yang boleh dibilang karena kelemahannya menangani perkara korupsilah KPK lalu dibentuk.
Itu hanya satu contoh dari seabrek produk anggota dewan yang melukai hati rakyat. Tak aneh jika di balik produk yang diciptakan anggota dewan acap muncul bisik-bisik bahwa politik uang atau politik dagang sapi telah berperan dalam proses pembentukan produk legislatif itu.
Memang tuduhan itu tak mudah dibuktikan. Namun indikasi-indikasi ke arah itu sangatlah nyata. Betul, gaji para anggota dewan terbilang tinggi untuk ukuran rata-rata penghasilan orang Indonesia. Toh, kita tetap akan terbelalak saat melihat data kekayaan seorang anggota DPR yang dalam tempo kurang dari satu tahun sejak duduk di lembaga maha terhormat itu telah menggelembung nyaris 10 kali lipat.
Begitulah, kursi dewan agaknya memang sangat menjanjikan. Mungkin Anda masih ingat cerita 10 tahun lalu menyangkut Kanindotex. Kala itu, para anggota DPR sibuk mengobok-obok industri tekstil milik pengusaha yang mantan penyelundup mobil mewah, Robby Tjahjadi. Mereka sewot lantaran Kanindotex, yang beroperasi dengan dana pinjaman dari sejumlah bank pemerintah, ditengarai menggunakan mesin bekas. Bak kor, mereka pun sepakat menyatakan Kanindotex layak ditutup.
Namun Robby Tjahjadi tak kalah tangkas. Lalu diundanglah para legislator meninjau pabriknya ke Bawen di Jawa Tengah. Hasilnya, sekembalinya ke Jakarta, sang Ketua Komisi DPR menyatakan Kanindotex adalah aset nasional yang layak dipertahankan. Kok bisa? Bisik-bisik menyebutkan mereka telah mendapat amplop berisi duit jutaan rupiah.
Sejatinya perilaku korup anggota dewan sudah berlangsung sepanjang sejarah berdirinya badan perwakilan rakyat di negeri ini. Pemilu pertama yang digelar tahun 1955 dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia ujung-ujungnya juga hanya menghasilkan politisi busuk.
Awalnya, sepak terjang para politisi yang dipilih langsung oleh rakyat itu memang cukup meyakinkan. Namun perlahan tapi pasti, mereka akhirnya menanggalkan ”jubah” wakil rakyat menjadi wakil parpol. Bahkan menurut sejumlah pengamat politik, mayoritas para politisi ketika itu sengaja menggunakan partai mereka sebagai tangga untuk menggapai kehidupan mewah atau sebagai sarana persiapan guna banting setir menjadi seorang pengusaha.
Sekarang, fenomena itu masih terus berlanjut. Seorang caleg wanita bahkan tega merusak atribut partainya karena kecewa namanya yang semula dijanjikan menempati posisi nomor satu ternyata bergeser menjadi nomor tiga. Amarahnya meledak lantaran posisi nomor satu yang dijanjikan itu diperolehnya setelah menyetor dana Rp 50 juta ke partainya. Bagaimana kita bisa berharap pada caleg yang belum apa-apa sudah bersedia main sogok. Logikanya, buat apa dia menyetor duit sebanyak itu jika tak mengharapkan akan memperoleh ganti berlipat ganda kalau kelak terpilih sebagai wakil rakyat, eh wakil parpol. Dasar busuk!
Adili Suharto! Tuntut pertanggungjawaban kekayaan 100-an yayasannya!
------------------------------------------------------------------
Oleh George J. Aditjondro
"Kalau kita tidak mendapatkan bantuan dari negara-negara lain, kita bisa menjual 160 BUMN yang masih kita punya, untuk membayar hutang-hutang luar negeri." Begitu kata Suharto, bekas Presiden Republik Indonesia, dalam acara "temu wicara" dengan rakyat di Desa Batu, sekitar 200 Km di selatan kota Jakarta, 21 April yang lalu.
Untuk membuktikan bahwa ini bukan ocehan orang pikun berusia 76 tahun, ia memerintahkan seorang pembantunya (yang kini masih dipertahankan Pjs. Presiden Habibie) untuk memulai persiapan penjualan BUMN-BUMN tertentu. Orang itu tidak lain dan tidak bukan Tanri Abeng, bekas manajer Rp 1 milyar, yang diangkat Suharto menjadi Menteri urusan Reformasi BUMN-BUMN. Kurang dari 24 jam setelah pidato di Desa Batu, Tanri Abeng mengumumkan rencana pemerintah menjual 12 BUMN, yang konon akan menghasilkan Rp 15 trilyun (sekitar US$ 1,8 milyar).
Termasuk dalam daftar perusahaan yang mau dijual itu, tujuh BUMN yang sudah dikenal sebagai "sapi perahan" bisnis keluarga Suharto, yakni PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga, PT Pelindo II dan III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Tambang Batubara Bukit Asam, dan PT Angkasa Pura II. Sementara lima lainnya memang sudah menjual sebagian sahamnya di bursa-bursa saham Jakarta dan New York, yakni PT Telkom, PT Indosat, PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, dan PT Semen Gresik.
Sedangkan BUMN yang tidak disebutkannya untuk jadi sasaran penjualan babak pertama, tergolong dalam 70% BUMN yang secara finansial tidak sehat. Termasuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan PLN, yang menderita kerugian besar akibat dipaksa membuat perjanjian-perjanjian dagang yang tidak menguntungkan dengan perusahaan keluarga Suharto (Harsono, 1998).
Tidak dijelaskan Suharto kepada rakyat desa itu bahwa krisis moneter yang kita saat ini terutama adalah ulah konglomerat para kerabat dan antek-anteknya, yang berhutang US$ 80 milyar ke bank-bank asing.
Yang juga tidak dijelaskan Suharto kepada bangsanya, adalah bahwa hutang kita kepada Badan Moneter Internasional (IMF), sebesar US$ 43 milyar, yang ditandatangani Suharto tanpa minta persetujuan parlemen (jadi: tidak konstitusional, karena melanggar Pasal 23 UUD 1945), bukanlah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, melainkan untuk menyelamatkan kepentingan bank-bank asing. Terutama bank-bank Jerman, Jepang, dan AS.
Akhirnya, yang paling terang-terangan tidak dijelaskan Suharto kepada bangsa Indonesia, adalah bahwa dia, keluarganya, konco-konconya, serta sejumlah tokoh ABRI, memiliki atau ikut menguasai lebih dari 100 yayasan yang ikut memupuk kekayaan keluarga besarnya. Atau paling tidak, ikut membantu memobilisasi dukungan rakyat agar tidak menentang pemupukan kekayaannya.
Kekayaan sebesar US$ 16 milyar, menurut majalah Forbes , yang tidak pernah dituntut atau dibantah oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat dianggap sebagai pengakuan implisit dari orang yang menganggap dirinya jurubicara Dunia Ketiga, jurubicara Negara-Negara Islam, dan Bapak Pembangunan.
Dilatarbelakangi penipuan-penipuan itulah, sebagai orang yang beruntung menikmati pendidikan tinggi, yang berhasil lolos dari jerat hukum fasis dan kolonial yang secara konsisten dipakai Suharto untuk membungkam semua orang yang berani menentangnya secara damai, saya berkewajiban moral untuk meneliti jumlah kekayaan Suharto dan bagaimana kekayaan itu dipupuk selama 32 tahun kekuasaannya, serta membeberkan hasil penelitian itu kepada bangsaku, rakyat Indonesia.
Sedikit catatan penutup bagian pembukaan ini. Pertanyaan berapa sebenarnya kekayaan keluarga Suharto dari yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai keluarga besar dan antek-anteknya, sulit dijawab oleh "orang luar". Kesulitan itu diperparah oleh tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Suharto dengan kekayaan sejumlah keluarga lain, misalnya keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, keluarga Prajogo Pangestu, keluarga Bob Hasan, keluarga Bakrie Bersaudara dan keluarga Habibie.
Karena itu, setelah mundur dari tahtanya, Suharto bersama keluarga dan antek-anteknya harus dituntut mempertanggungjawabkan keuangan 100 yayasan lebih berikut ini. Lalu, sesuai dengan fungsi yayasan sosial yang tidak boleh mencari keuntungan, keuntungan yayasan-yayasan itu harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia yang sedang menderita kekurangan sandang, pangan, dan tanpa pekerjaan, melalui kepemimpinan kolektif gerakan reformasi yang berujung tombak gerakan mahasiswa di Indonesia.
Delapan kelompok: --------------------------- Untuk mempermudah usaha melacak kekayaan yayasan-yayasan Suharto, saya bagi yayasan-yayasan itu dalam delapan kelompok. Pertama, yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri. Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya.
Ketiga, yayasan-yayasan yang dipimpin atau ikut dikelola oleh saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, serta adik tiri Suharto, Probosutedjo. Seperti kita ketahui, Sudwikatmono adalah sepupu Suharto yang paling dipercayai mewakili kepentingan keluarga besarnya lewat kelompok Salim, sebelum anak-anak Suharto sendiri mulai terjun ke lapangan bisnis.
Kemudian, kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai anak, menantu, dan cucu Suharto. Kelompok kelima adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai para besan Suharto beserta keluarga mereka. Kelompok keenam adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai sanak saudara Suharto dan isterinya dari kampung halaman mereka di Yogya dan Solo.
Kelompok ketujuh adalah yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui beberapa orang tangan kanannya, yakni Habibie, Bob Hasan, Sudomo, dan Joop Ave. Akhirnya, kelompok kedelapan adalah beberapa yayasan ABRI yang sangat terlibat dalam bisnis keluarga Suharto.
Dalam kelompok pertama dapat dihimpun nama sebelas yayasan, yakni (1) Yayasan Supersemar, (2) Yayasan Dharma Bhakti Sosial, disingkat Yayasan Dharmais, (3) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, disingkat Yayasan Dakab, (4) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, (5) Yayasan Serangan Umum 1 Maret, (6) Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora, (7) Yayasan Dwikora, (8) Yayasan Seroja, (9) Yayasan Nusantara Indah, (10) Yayasan Dharma Kusuma, (11) Yayasan TVRI, (12) Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, dan (13) Yayasan Ibu Tien Soeharto (Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995: 60-61, 70; Sinar Harapan, 16 Juni 1985; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-29; Prospek , 29 Okt. 1994: 21; Gatra, 27 Jan. 1996; Kompas & Bali Post , 18 Juli 1996).
Dalam kelompok kedua termasuk (14) Yayasan Harapan Kita, (15) Yayasan Kartika Chandra, (16) Yayasan Kartika Djaja, (17) Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), (18) Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, (19) Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, (20) Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, dan (21) Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (Gitosardjono, 1974; Robison, 1990: 343-345; brosur Yayasan Kemajuan dan Kebudayaan Asmat, Jakarta, tanpa tanggal;Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27; Swasembada [Swa ], Mei 1991: 41-42; Forum Keadilan, 23 Juni 1994: 36).
Walaupun Taman Mini Indonesia Indah adalah proyek awal Yayasan Harapan Kita, dalam perkembangan selanjutnya, setelah proyek mercusuar itu menghasilkan cukup banyak duit, sebagian keuntungan itu dialihkan ke yayasan baru yang dinamai Yayasan TMII. Tahun 1990, yayasan ini berpatungan dengan PT Humpuss Madya Pratama (HMP) PT milik Tommy Suharto. Di PT Radio Taman Mini ini, PT HMP memiliki 65% saham, sedangkan Yayasan TMII 35% saham perusahaan.
Dengan investasi sebesar Rp 600 juta, perusahaan kongsi ini mengganti secara total peralatan radio FM yang kini mengudara pada gelombang FM 105,8 meter dari Gedung Sakti Plaza di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Setahun setelah perkawinan antara perusahaan Tommy dan yayasan milik ibunya itu, radio swasta niaga ini telah menempati peringkat ketiga setelah Radio Prambors dan Radio Sonora. "Billing dari siaran iklan yang kami peroleh mencapai Rp 55 juta sebulan," begitu kata Gatot Ariffianto, direktur utama PT Humpuss Madya Pratama dengan bangga kepada majalah Swa , bulan Mei 1991(hal. 42).
Di masa hidupnya, Nyonya Tien Suharto menjadi pelindung Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, yang diketuai oleh Jenderal (Purn.) M. Kharis Suhud, dengan salah seorang wakil ketuanya, Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, alias Tutut. Yayasan ini didirikan tahun 1985 tapi baru resmi menjadi badan hukum di akhir 1987, dengan setoran modal Rp 5 juta oleh para pendirinya, di mana termasuk tokoh-tokoh perusahaan keluarga Kartasasmita, Ibnu Sutowo, Bakri, dan Bukaka, serta Menteri Sosial waktu itu, Nyonya Nani Sudarsono.
Selain mendirikan sebuah gedung Pusat Asmat di daerah Asmat, yang bergerak dalam penampungan ukiran Asmat sambil juga menjual bahan pokok yang langka di sana, seperti garam, serta pelayanan kesehatan, yayasan ini juga aktif bergerak di luar daerah basisnya. Misalnya, menerbangkan sejumlah pengukir dari Asmat untuk dipamerkan keahlian dan karyanya di Jakarta (Agustus 1988), Jerman dan Perancis (September 1988).
Sebelumnya para pengukir Asmat itu juga sudah diterbangkan oleh yayasan ini ke Washington, DC dan New York, dalam rangka pameran KIAS (Kebudayaan Indonesia di Ameria Serikat) yang dikoordinasi bekas MenLu Mochtar Kusumaatmadja. Pameran di AS itu, mendapat sambutan positif dari bekas Menlu AS, Henry Kissinger, salah seorang komisaris maskapai pertambangan raksasa, Freeport McMoRan (Salam, 1993: 174; Jakarta Post , 16 Sept. 1991, dikutip di Down to Earth , Nov. 1991: 6).
Boleh dikata, misi yayasan yang dilindungi Nyonya Tien dan melibatkan puteri sulungnya ini adalah menetralisir advokasi gerakan lingkungan sedunia, termasuk organisasi-organisasi lingkungan di Indonesia, tentang perusakan hutan di kawasan Asmat, Papua Barat. Tidak kebetulan, perusak hutan yang terbesar di Papua Barat, khususnya di daerah Asmat, adalah konglomerat perkayuan dan perikanan Djajanti Djaja. Preskom kelompok ini adalah Sudwikatmono, saudara sepupu Suharto yang juga memiliki 10% saham kelompok ini (Swa , Mei 1994: 56).
Ironisnya, ketua umum yayasan ini, M. Kharis Suhud, sewaktu menjadi Ketua MPR tahun 1992, berulangkali mengungkapkan kritik secara terbuka terhadap tiga monopoli keluarga Suharto, yakni monopoli pemungutan pajak TVRI dan monopoli jeruk di Kal-Bar oleh Bambang Trihatmodjo, serta monopoli cengkeh di tangan Tommy Suharto (Borsuk, 1992). Toh sampai tahun 1992 (mungkin juga sesudahnya), Kharis Suhud masih menjadi ketua umum yayasan itu, yang bekerjasama dengan Gelar Nusantara Anak Indonesia (Gelantara 96) pimpinan Halimah Bambang Trihatmodjo, mendatangkan 22 orang akrobat cilik dari Cina untuk beraksi di Bali (Bali Post , 31 Juli 1996).
Lebih ironis lagi adalah bahwa dua orang pakar pendidikan dan antropologi -- Profesor Dr. Haryati Subadio dan Profesor Dr. Budi Santoso -- ikut melegitimasi misi propaganda yayasan ini dengan duduk sebagai penasehat dan ketua seksi yayasan ini. Tidak jelas apakah Nyonya Haryati Subadio, isteri tokoh pembangkang Subadio Sastrosatomo, kini masih bersedia menjadi penasehat yayasan itu.
Keterangan lebih lanjut tentang yayasan ini dapat diminta ke sekretariat mereka di Jalan Latuharhary No. 12, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 375 934 dan nomor fax (021) 310 6728.
Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi sehari-hari diketuai Nyonya Ida Feisal Tanjung, dan mencari dana antara lain melalui penyelenggaraan turnamen golf, seperti yang dilakukan di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur, tanggal 15-16 Oktober 1994, yang diikuti oleh 474 pegolf pria dan perempuan. Seperti yang sudah diketahui secara umum, lapangan golf swasta 18-lubang seluas 35 hektar ini merupakan lapangan golf kesayangan Suharto dan Bob Hasan. Keduanya merupakan anggota top, bersama Sudwikatmono, Aburizal Bakrie, dan sejumlah menteri, dengan membayar biaya keanggotaan seumur hidup sebesar Rp 5 juta. Itu tarif tahun 1992, lho! (Prospek , 22 Febr. 1992: 76; Progolf , Nov. 1994: 90-91).
Anak dan menantu Suharto sudah diikutsertakan dalam mengurusi yayasan yang diketuai orangtua mereka, untuk "belajar dalam rangka kegiatan sosial," kata Suharto dalam biografinya, seperti dikutipWarta Ekonomi, 29 Oktober 1990 (hal. 29). Sigit Harjojudanto dan Indra Rukmana duduk dalam pengurus Yayasan Dharmais, sementara Tommy dan Bambang Trihatmodjo di Yayasan Dakab. Tutut jadi bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, sementara Bambang jadi Bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 29; Info-Bisnis , Juni 1994: 9, 15; Suara Independen , Jan.-Febr. 1996; D & R , 14 Juni 1997).
Dalam kelompok ketiga di mana kedua saudara dekat Suharto -- Sudwikat-mono dan Probosutedjo -- ikut aktif, terdapat lima yayasan yang melibatkan Sudwikatmono, yakni (22) Yayasan Prasetya Mulya, (23) Yayasan Bangun Citra Nusantara, (24) Yayasan Tujuh Dua, (25) Yayasan Indocement, (26) Yayasan Kyai Lemah Duwur, dan (27) Yayasan Islamic Centre, lalu dua yayasan yang diketuai Probosutedjo, yakni (28) Yayasan (Universitas) Mercu Buana, dan (29) Yayasan Wangsa Manggala yang diketuai Probosutedjo, serta (30) Yayasan Ki Hajar Dewantara di mana keduanya ikut terlibat.
Di samping itu, Sudwikatmono dan Probosutedjo juga aktif menangani beberapa yayasan yang diketuai Suharto atau isterinya, yakni Yayasan Dakab, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
Seperti kita ketahui, Yayasan Prasetya Mulya lebih dikenal melalui wajah Sofyan Wanandi, jurubicara yayasan itu. Namun ketua Dewan Penyantun yayasan yang beranggotakan 50 orang pengusaha raksasa itu sesungguhnya adalah Liem Sioe Liong. Di samping bertujuan menyalurkan dana dari konglomerat-konglomerat ke dunia pendidikan dan organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop), yayasan ini dikenal sebagai penyalur aspirasi para konglomerat, melalui jurubicaranya tadi (Soetriyono, 1988: 26, 98; Forum Keadilan, 1 Sept. 1994: 33).
Yayasan Tujuh Dua adalah pemegang saham PT Media Bintang Indonesia, yang merupakan kerjasama antara Sudwikatmono dan partner dekatnya, Benny Suherman, dengan kelompok Ciputra (melalui Ir. Piek Mulyadi). Mereka dengan lihai memanfaatkan pembreidelan tabloid Monitor dengan membajak 23 orang bekas staf tabloid itu untuk menciptakan kelompok media hiburan Sudwikatmono sendiri, yakni kelompok Subentra Citra Media. Kelompok ini mencakup tabloid Bintang , majalah Sinar , tabloid hiburan anak-anak Fantasi, serta tabloid mingguan Dangdut .
Begitu Arswendo Atmowiloto selesai menjalankan masa hukumannya, ia ditarik oleh Sudwikatmono untuk bergabung dengan kelompok bisnis medianya itu, dengan diberi 5% saham dalam perusahaan penerbit tabloid Bintang . Tak ketinggalan Noor Slamet Asmoprawiro (alm.), juga diberi 10 % saham dalam perusahaan itu. Maklumlah, ia adik MenPen waktu itu, Harmoko (TBN RI No. 147/1991, No. 2772/1993; Jakarta-Jakarta , 25 Sept.- 1 Okt. 1993: 81; Editor , 18 Nov. 1993: 58; Warta Ekonomi, 5 Juni 1995: 65; Swa , 28 Maret-9 April 1997: 92).
Sedangkan Yayasan Bangun Citra Nusantara bergerak di bidang perfilman (Swasembada [Swa ], 9-29 Mei 1996: 40). Seperti yang kita ketahui, PT Suptan Film milik Sudwikatmono dan Benny Suherman praktis menguasai semua jenis film impor. Pada mulanya perusahaan itu hanya mengimpor film Mandarin, namun kemudian mereka berhasil memaksa tiga asosiasi film asing masuk ke bawah satu atap, yakni Asosiasi Importir Film (AIF) yang mereka kuasa (Prospek , 31 Agustus 1991: 90).
Yayasan Indocement yang juga dipimpin oleh 'dwitunggal' Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono, tidak cuma membiayai dan mengelola sejumlah SD, SMP dan SMA di sekitar pabrik-pabrik semen PT Indocement di daerah Citeureup (Bogor) dan Palimanan (Cirebon), tapi juga menyumbang buku dan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa di tujuh provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) serta kedua koloni kita, Timor Leste dan Papua Barat (Gatra , 5 Agustus 1995, Pariwara, hal. 7).
Sedangkan Yayasan Kiyai Lemah Duwur dibentuk oleh kelompok Salim untuk mengambil hati rakyat Madura, dengan mendirikan Universitas Bangkalan di sana. Seperti kita ketahui, Salim tadinya berniat membangun pabrik semen di Madura. Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono duduk di Dewan Penyantun yayasan itu, sementara Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, duduk di Badan Pelaksana (Soetriyono, 1988: 119-120).
Belakangan ini, yayasan maupun universitas itu sudah tidak ada khabar-beritanya, setelah rencana pabrik semen itu dibatalkan. Selain itu, para kiyai yang dulu pro-Liem, yang di Madura dijuluki "kiyai kanan", sudah berbalik. Ini tidak mematahkan semangat juragan konglomerat nomor wahid di Indonesia itu untuk melobi sejumlah kiyai yang dia anggap masih bisa disogok duit. Seperti kata sumber saya di Jawa Timur, "politiknya seperti yang diterapkan oleh Belanda, yaitu mengadu-domba antar kiyai".
Yayasan Islamic Centre, beranggotakan Sudwikatmono, Prajogo Pangestu, Jusuf Kalla, Jenderal (Purn.) M. Jusuf, dan dua orang Menteri di badan pengurusnya. Tanggal 8 Mei 1994, upacara pemancanganan menara mesjid dan aula gedung Islamic Centre yang bernaung di bawah yayasan itu berlangsung di bekas kampus Universitas Hasanudin di Ujungpandang. Turut meresmikan, Menteri Negara/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita dan Menteri Dalam Negeri waktu itu, Yogie SM. Menurut Ginanjar, lembaga agama itu, yang kegiatannya bakal berlingkup internasional, dibentuk untuk menciptakan manusia Indonesia masa depan (Muis, 1994).
Tidak kalah dengan usaha Sudwikatmono merangkul kaum intelektual melalui Yayasan Indocement dan Kiyai Lemah Duwur, Probosutedjo mengetuai dua yayasan pemilik dua universitas swasta, yakni Universitas Mercu Buana di Jakarta (di bawah Yayasan Mercu Buana) dan Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta (di bawah Yayasan Wangsa Manggala (Bali Post , 14 Okt. 1996).
Kedua saudara Suharto itu juga terlibat dalam badan pengurus Yayasan Ki Hajar Dewantara (YKHD), yang didirikan berdasarkan keputusan Kongres ke-17 Taman Siswa, Juni 1996. Pengumuman pendirian yayasan itu dilakukan di Jakarta, hari Jumat, 23 Agustus 1996. Ketua Umum Badan Pengurusnya adalah almarhum Jenderal Soesilo Sudarman, waktu itu Menko Polkam, anggota badan pengurus Jenderal Edi Sudradjat, waktu itu Menko Hankam, dengan penasehat Wardiman Djojonegoro yang waktu itu Menteri P & K. Moerdiono yang waktu itu Menteri Negara Sekretaris Negara menjadi anggota badan pendiri, ditambah Kabakin waktu itu, Letjen TNI Moetojib, sedangkan Jaksa Agung waktu itu, Singgih, menjadi anggota Badan Pengurus (Bali Post , 24 Agustus 1996).
Kelompok keempat, saking banyaknya, perlu dibagi dalam enam sub-kelompok. Sub-kelompok pertama adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau sempat dikuasai oleh Tutut, yakni (31) Yayasan Tiara Indonesia, (32) Yayasan Dharma Setia, (33) Yayasan Kebudayaan Portugal-Timor, (34) Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, (35) sebuah yayasan pendidikan tinggi di Dili, (36) Yayasan Tri Guna Bhakti, (37) Yayasan Bermis, dan (38) Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) (InfoBisnis, Juni 1994: 13; Kompas , 28 Juni 1994; Jawa Pos , 3 Juni 1995;Republika, 20 April 1995; Matebean, 12 Jan. 1998).
Juga, seperti yang sudah disinggung di depan, Tutut adalah Bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan wakil ketua Yayasan Kemajuan dan Pembangunan Asmat.
Lalu, sub-kelompok kedua adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Bambang Trihatmodjo dan isterinya, Halimah, yakni (39) Yayasan Bhakti Nusantara Indah, alias Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama Halimah, (40) Yayasan Bimantara, (41) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, dan (42) Yayasan Intinusa Olah Prima yang diketuai Bambang, (43) Yayasan Ibadah dan Amalyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Rosano Barack (Cano), salah seorang pemegang saham utama Bimantara, serta (44) Yayasan Kesra Karyawan Bimantara (Indonesia Business Weekly, 25 Nov. 1994).
Yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut, Bambang, dan Halimah: ---------------------------------------------------------------------------- Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut serta adik dan iparnya yang satu ini. Berkat proteksi ayah mereka sebagai Ketua Yayasan TVRI, Tutut dan Bambang menjadikan yayasan itu sebagai salah satu sapi perahan mereka, baik di bawah MenPen Harmoko maupun Hartono. Itulah sebabnya, rencana merubah status badan pengelola TVRI dari yayasan menjadi BUMN (Prospek, 29 Okt. 1994: 21), belum terwujud.
Tutut menguasai Yayasan TVRI lewat TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang bisa berhutang Rp 6 milyar biaya iklan pada (Yayasan) TVRI, serta lebih dari Rp 100 milyar ke rumah-rumah produksi yang sudah atau terancam bangkrut (Prospek, 6 Maret 1993: 18; Sinar, 4 Febr. 1995: 37; Forum Keadilan, 17 Juli 1995: 109; Gatra, 3 Febr. 1996: 106; Swa, 9-22 Okt. 1997: 90-92).
Yayasan TVRI merupakan salah satu pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, yang menaungi stasiun televisi swasta itu. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang juga diketuai Suharto ikut sebagai pemegang saham, di samping Tutut, perusahaan induk konglomeratnya, serta beberapa orang partner bisnisnya, Abdullah Fahmi Alatas dan Niken Wijayanti (CISI, 1997: 257-258)
--------------------------------------------------------------------------------
Bambang menguasai Yayasan TVRI lewat PT Mekatama Raya, yang sejak Februari 1992 diberi hak mengutip iuran TVRI dari pemilik televisi a/n Yayasan TVRI melalui suatu kontrak selama 15 tahun (Prospek, 7 Maret 1992: 68). Tak jelas bagaimana pertanggungjawaban uang hasil kontrak itu, suatu bentuk monopoli keluarga Suharto yang pernah diprotes Ketua DPR/MPR waktu itu, Jenderal (Purn.) Kharis Suhud (Borsuk, 1992). Makanya dia tidak dipilih kembali menjadi anggota DPR.
Di bawah Menteri Penerangan Hartono, Yayasan TVRI tetap berfungsi sebagai pencetak uang bagi keluarga Suharto. Sebelum SU MPR lalu, Hartono bahkan menawarkan bantuan tenaga militer untuk mengutip uang iuran TVRI. Muladi, ketika masih menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro dan anggota Komnas HAM, menolak rencana Hartono itu (Strait Times, 21 Agustus 1997). Entah bagaimana pendapatnya sekarang, setelah ia dioperkan dari kabinet Suharto terakhir ke kabinet Habibie yang pertama, dalam jabatan Menteri Kehakiman.
Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan Jenderal Hartono, dengan ketua Abd. Wahid Zaini, pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Makanya Hartono pelindung dan Tutut pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).
Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.
Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.
Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama dengan investor Malaysia.
Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo memperoleh hak mengelola pipa minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa Barat, bermodal dana pensiun karyawan Pertamina. Ini mengesalkan orang-orang Pertamina, yang terpaksa harus menyewa pipa minyak perusahaannya sendiri.
Kerjasama antara Ustraindo dan Pertamina tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo berhutang Rp 3,5 milyar plus US$ 600 ribu dalam valuta asing pada Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini menyakitkan hati investor Malaysia kongsi Ustraindo, yang merasa investasinya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis yang berkantor di Gedung Bermis di Jl. Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta. Walhasil, Pertamina menolak memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT Ustraindo Petrogas, dan menuntut pelunasan hutang-hutang Ustraindo (CISI, 1991: 769-771; Asiaweek , 14 Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995).
Sementara itu, Ustraindo juga berpatungan dengan Bambang Trihatmodjo di Hotel Intercontinental di Jimbaran, Bali, yang punya 451 kamar dengan tarif 99 - 132 dollar AS semalam (Aditjondro, 1995: 18).
Selanjutnya adalah Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys Football Association (MBFA). Klub ini diambilalih oleh Johannes Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno, 27 Mei 1997. Maksudnya untuk melakukan pembibitan pemain baru lewat pelatihan anak-anak gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo membantu Klub Ballestier Central di Singapura, dengan dana US$ 225.000 dari perusahaan Van der Horst yang dikuasainya (Tiras , 9 Juni 1997: 65-66).
Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan Jenderal Hartono. Ketuanya adalah Abd. Wahid Zaini, pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Makanya Hartono menjadi pelindung dan Tutut menjadi pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).
Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini sekaligus berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Sebab di tahun 1994, ketika baru 1600 MW dari 4000 MW yang direncanakan sudah mulai dioperasikan, para petani di Kecamatan Paiton sudah mengeluh bahwa kualitas tembakau mereka menurun akibat debu PLTU yang ada (Forum Keadilan , 15 Sept. 1994: 69).
Yang jelas, ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.
Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.
Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama dengan investor Malaysia.
Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo memperoleh hak mengelola pipa minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa Barat, bermodal dana pensiun karyawan Pertamina. Ini mengesalkan orang-orang Pertamina, yang terpaksa harus menyewa pipa minyak perusahaannya sendiri.
Kerjasama antara Ustraindo dan Pertamina tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo berhutang Rp 3,5 milyar plus US$ 600 ribu dalam valuta asing pada Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini menyakitkan hati investor Malaysia kongsi Ustraindo, yang merasa investasinya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis yang berkantor di Gedung Bermis di Jl. Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta. Walhasil, Pertamina menolak memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT Ustraindo Petrogas, dan menuntut pelunasan hutang-hutang Ustraindo (CISI, 1991: 769-771; Asiaweek , 14 Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995).
Sementara itu, Ustraindo juga berpatungan dengan Bambang Trihatmodjo di Hotel Intercontinental di Jimbaran, Bali, yang punya 451 kamar dengan tarif US$ 99 - 132 semalam (Aditjondro, 1995: 18).
Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys Football Association (MBFA), yang diambilalih oleh Johannes Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno, 27 Mei 1997. Maksudnya untuk melakukan pembibitan pemain baru lewat pelatihan anak-anak gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo membantu Klub Ballestier Central di Singapura, dengan dana US$ 225.000 dari perusahaan Van der Horst yang dikuasainya (Tiras , 9 Juni 1997: 65-66).
Akhirnya, Yayasan Ibadah dan Amaliyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Cano, adalah wahana Bambang Trihatmodjo dkk untuk mengambil hati umat Islam, lewat pembangunan perumahan rakyat yang dapat dianggap Islami. Salah satu proyeknya adalah "Villa Islami" di Karawaci, Tangerang, yang terdiri dari 1200 rumah di atas lahan seluas 104 hektar. Turut meresmikan kompleks perumahan rakyat itu adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir Akbar Tanjung, serta Ketua Umum DPP REI (Real Estate Indonesia), Edwin Kawilarang (Ummat , 9 Des. 1996: 78).
Kebetulan, Edwin Kawilarang sendiri adalah kepala divisi Real Estate Bimantara yang menangani pembangunan apartemen-apartemen mahal (Warta Ekonomi, 22 Juni 1992: 22; Sinar , 20 Jan. 1996: 45-47; Swa, Jan. 1994: 101-109). Sementara Akbar Tanjung pun bukan "orang luar" dari sudut bisnis keluarga Cendana. Perusahaan keluarga Tanjung, PT Marison Nusantara Agencies, berkongsi dengan kelompok Salim dalam pabrik susu PT Indomilk serta industri kimia PT Henkel Indonesia dan PT Zeta Aneka Kimia (Soetriyono, 1988: 39-40; CISI, 1997: 480-481, 542-543, 1456-1457).
Yayasan penjual mimpi rakyat miskin: -------------------------------------------------------- Sedikit catatan penyegar ingatan tentang Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Pengelola SDSB ini dulu dikuasai Sigit Harjojudanto, putera Suharto yang tertua. Selama 2 1/2 bulan, yayasan ini dikuasai Tutut sebagai Menteri Sosial dalam kabinet Suharto terakhir.
Kita belum lupa bahwa hasil pemasukan keluarga Suharto dari berbagai lotere nasional belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat banyak. Berbagai lotere nasional itu dikelola oleh YDBKS, yang resminya berada di bawah Menteri Sosial, tapi secara de facto dikuasai Sigit Harjojudanto bersama sejumlah pengusaha swasta tangan kanannya.
Tahun 1985, Sigit ikut mengelola Porkas, yang ditentang keras oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dan DPRD Jawa Barat berdasarkan pertimbangan keagamaan. Namun kecaman-kecaman ke alamat Porkas itu dibungkam oleh pemerintah pusat dengan dalih bahwa Porkas bukan judi.
Maka Sigit pun bebas meraih keuntungannya. Dua orang pengusaha muda yang ikut terlibat dalam pengelolaan dana Porkas, Robby Tjahjadi (yang baru bebas dari penjara karena menyelundupkan puluhan mobil mewah) dan kawan sekolahnya di Solo, Robby Sumampouw, juga semakin semarak bisnis mereka sesudah Porkas dihapus. Robby Tjahjadi membangun kerajaan tekstil Kanindo-nya, sementara Robby Sumampouw, dengan backing Benny Murdani, memonopoli bisnis kopi di Timor Leste.
Bukan cuma itu. Jusuf Gading, Dirjen Bantuan Sosial Departemen Sosial (1972-1979), pencetus Undian Harapan pendahulu Porkas, mendapat "promosi" tak langsung dari keluarga Suharto. Seorang anaknya, Irvan Gading, menjadi salah satu partner bisnis Tommy Suharto, yang kebetulan juga bekas teman sekolahnya. PT Gading Mandala Utama (GMU), dengan Tommy sebagai presiden komisaris dan Irvan sebagai presiden direktur, menjadi agen tunggal alat-alat berat bagi Departemen PU, bekerjasama dengan kelompok Arthayasa milik Rafiq Radinal Muchtar, anak Menteri PU waktu itu. Belum lagi bisnis GMU yang lain sebagai sub-kelompok Humpuss (Shin, 1989: 248; Wibisono, 1994; Aditjondro, 1994: 57-62; Prospek , 6 Maret 1993: 18-21, 19 Febr. 1994: 56-57;Indonesia Business Weekly , 11 Maret 1994: 10;Warta Ekonomi , 20 April 1992: 23).
Setelah Porkas dibubarkan, Sigit terlibat lagi dalam pengelolaan lotere SDSB, bersama Robby Sumampouw, Henry Pribadi, dan Sudwikatmono. Walaupun SDSB kemudian dibubarkan juga, akibat kencangnya demonstrasi umat Islam dan aktivis mahasiswa, dana SDSB yang terkumpul juga belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Malah sebaliknya, Sigit dengan tenang menggunakan bagiannya untuk membangun hotel berbintang lima Bali Cliff Resort seharga US$ 50 juta di Bali. Sementara itu, bisnis para co-manager dana SDSB, juga berkembang dengan pesat. Robby Sumampouw, partner Sigit dalam pengelolaan Porkas maupun SDSB, yang juga pernah membantu Tommy mengelola BPPC, menanam keuntungannya dalam kasino raksasa di Pulau Christmas, Australia. Kawan baiknya, Tommy Suharto, pun sering berjudi di kasino senilai hampir 40 juta dollar AS itu, di mana perusahaannya, Sempati Airlines, menikmati monopoli penerbangan dari/ke Jakarta.
Henry Pribadi, yang juga partner Bambang Trihatmodjo dalam proyek petro-kimia Chandra Asri, perusahaan pemungut iuran televisi PT Mekatama Raya, stasiun televisi swasta SCTV, serta Bank Alfa bin Bank Andromeda, merupakan pengunjung setia kasino Crown di Melbourne, di mana ia pernah memasang taruhan satu juta dollar Australia dalam semalam (Borsuk, 1993; Aditjondro, 1994: 88-89, 1995: 1-2, 1996; Loveard, 1996: 38; Robinson, Hewitt dan Munro, 1997;Tempo , 28 Des. 1991; Gatra , 12 Okt. & 26 Okt. 1996).
Semuanya ini seolah-olah mendidik rakyat bahwa lotere itu halal, mencari untung berlimpah dari lotere juga halal, lalu berjudi dengan laba berlimpah hasil lotere itu pun halal. Ironisnya, seorang Sekjen PB NU terpaksa meletakkan jabatannya gara-gara menerima dana SDSB untuk kegiatan organisasinya. Pengurus Besar NU sendiri nyaris retak karena masalah itu.
Sementara itu, dana YDBKS terus beranak-pinak, dan mencari-cari tempat di mana dana itu dapat ditanamkan. Tahun 1994, lewat perantaraan Menpora Hayono Isman, Bendahara YDBKS, Wisnu Saputra, dipertemukan dengan Bendahara Yayasan Dharmais, Mayjen (Purn.) Hediyanto, untuk menyelamatkan Bank Arta Prima yang tadinya dikuasai Kosgoro. Itulah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai skandal kredit Bank Arta Prima, yang menyebabkan seorang putera Mas Agung, Oka Mas Agung, dan Kim Johannes Mulia ditahan, dan nyaris menyeret Yayasan Dharmais dalam kemelut itu juga (Tiras , 2 Juni 1997: 92-95, 9 Juni 1997: 83-87; Suara Independen , Juli 1997).
Namun terlepas dari skandal BAP itu sendiri, anecdotal evidence ini menunjukkan bahwa yayasan pengelola SDSB itu sungguh-sungguh belum kosong kasnya. Nah, selama 2 1/2 bulan menjabat sebagai Menkes baru yang membawahi YDBKS, Tutut barangkali telah melenyapkan pembukuan lotere-lotere yang sudah dibubarkan tanpa banyak kesulitan.
Yayasan-yayasan yang dikuasai Tommy: -------------------------------------------------------- Selanjutnya, sub-kelompok ketiga adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Tommy, yakni (45) Yayasan Tirasa, (46) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, (47) Yayasan Otomotif, dan (48) Yayasan Bulog.
Yayasan Bhakti Putra Bangsa dan Yayasan Otomotif Indonesia lebih berhubungan dengan hobi-hobi Tommy yang menghasilkan uang -- golf dan balap mobil. Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Tommy menyelenggarakan pertandingan golf di Palm Hill Country Club Sentul, dekat Bogor, Jawa Barat, bulan Maret 1995 (iklan Bisnis Maritim, 30 Jan-5 Feb 1995). Dan kita sudah sama-sama tahu, bahwa golf di Indonesia lebih merupakan sarana negosiasi bisnis ketimbang olahraga yang serius.
Yayasan Tirasa, yang diketuai Tommy Suharto, dengan anggota badan pengurusnya Tungky Ariwibowo, Moerdiono, dan Tinton Suprapto, adalah pemegang saham PT Sarana Sirkuitindo Utama, yang pada gilirannya adalah pemilik sirkuit balap mobil Sentul. Jadi Sentul bukan milik Tommy Suharto. Begitu keterangan presdir PT SSU, Tinton Suprapto pada pers, 6 tahun lalu (Surya, 26 Juni 1993). Memang secara Sentul resmi bukan milik Tommy pribadi, tapi de facto, ya. Dasar Sentul-oyo.
Yayasan Otomotif Indonesia merupakan instrumen untuk memperluas hobi merangkap bisnis balap mobilnya dari Sentul ke Lampung. Tarif ganti rugi tanah rakyat seluas 157 hektar di Lampung ditentukan langsung oleh Tommy selaku investor merangkap pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia (Bola, Minggu I Des 1992; Kompas, 15 & 27 Juli 1996). Namun di luar urusan balap mobil, Yayasan Otomotif juga pernah digunakan oleh Tommy Suharto untuk meminta proyek dari PT Telkom (Siar, 3 Feb 1998).
Yayasan Bulog resminya diketuai Ketua Bulog, Beddu Amang. Namun sejak zaman Achmad Tirtosudiro, zaman Bustanil Arifin, lalu sekarang, Suharto selalu menempatkan orang kepercayaannya di posisi Ketua Bulog itu, yang sekaligus ditugaskan untuk mengurus PT PP Berdikari, perusahaan yang didirikannya dari harta antek-antek Sukarno yang disitanya. Walaupun perusahaan itu resminya berstatus perusahaan negara, dalam perjalanan waktu PT Berdikari, yang sudah berkembang menjadi konglomerat sendiri, dikuasai oleh tiga yayasan yang diketuai Suharto, Dharmais, Dakab, dan Supersemar, yang juga menguasai saham-saham Bank Duta, bank kelompok ini. Saya akan berbicara lagi tentang hal ini dalam bagian tentang bank-bank kelompok Nusamba yang dikepalai oleh Bob Hasan.
Ketika Bulog dipegang oleh Bustanil Arifin, yang isterinya masih kerabat Nyonya Tien Soeharto, keluarga Arifin membentuk konglomeratnya sendiri, yakni Danitama Group. Konglomerat ini banyak bekerjasama dengan kelompok Salim dan kelompok Bimantara. Sementara anak-anak Bustanil Arifin, juga duduk dalam PT Prima Comexindo, perusahaan counter-trading (barter) Hashim Djojohadikusumo, yang akan saya ulas kegiatannya dalam bagian tentang yayasan-yayasan para besan dan keluarganya.
Beddu Amang, ketua Bulog yang sekarang, juga duduk sebagai komisaris salah satu anak perusahaan Danitama, yakni PT Bormindo Nusantara, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran minyak. Makanya, pucuk pimpinan Bulog selalu tumpang-tindih kepentingan bisnisnya dengan bisnis keluarga besar Suharto, baik secara langsung maupun melalui keluarga Arifin (Anon., 1991; CISI, 1991: 58-60; Jakarta Post , 13 Febr. 1994; Warta Ekonomi , 24 Okt. 1994: 16).
Kini, dengan Yayasan Bulog menjadi pemegang 10% saham pusat perbelanjaan PT Goro Yudistira Utama (Warta Ekonomi , 4 April 1994: 29-30; Swa , 28 Maret - 9 April 1997: 58-60; Siar , 4 Febr. 1998), fasilitas dan harta yayasan ini dapat dimanfaatkan pula oleh Tommy Suharto. Sama halnya sebagaimana Tutut dan Bambang memanfaatkan Yayasan TVRI, atau sebagaimana Sigit dan kini Tutut memanfaatkan YDBKS, pencetak untung dari lotere SDSB.
Seperti diketahui, Bulog adalah salah satu sumber korupsi utama menurut hasil penyelidikan Komisi Empat yang dibentuk Suharto, menanggapi aksi-aksi mahasiswa di awal 1970-an. Namun Achmad Tirtosudiro, Ketua Bulog di masa itu yang bekas pejabat Kostrad dan teman dekat Suharto, tak pernah diajukan ke pengadilan, sebagaimana juga halnya Ibnu Sutowo, walaupun Pertamina juga sudah terbukti merupakan sarang korupsi di tahun 1970-an.
Baru-baru ini, bertentangan dengan semangat reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Badan Moneter Sedunia (IMF), perusahaan patungan Tommy dan Bulog itu malah mendapat hak monopoli distribusi beberapa bahan pokok, seperti sabun dan tapal gigi. Untuk tidak terkesan serakah, Induk-Induk Koperasi sudah diikutsertakan juga sebagai pemegang saham pusat perkulakan itu. Dengan demikian Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya juga sah-sah saja membantu PT Goro Batara Sakti, sedangkan jalur pemasarannya ke seluruh Indonesia dan Timor Leste tinggal memanfaatkan gudang-gudang Dolog di mana-mana. Asyik, bukan? (Dow Jones , 6 April 1998;Siar, 11-18 April 1998).
Yayasan-yayasan yang dikuasai Mamiek dan suaminya: ---------------------------------------------------------------------------- Sub-kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Suharto, yang terdiri dari (49) yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB) seluas 260 Ha di sepanjang koridor Cibubur-Cianjur, (50) Yayasan Bunga Nusantara, yang didukung oleh Nyonya Christine Arifin, isteri bekas Ketua Bulog yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, pengelola Taman Bunga Nusantara (TBN) seluas 35 hektar di Kabupaten Cianjur, serta (51) Yayasan Rally Indonesia (Shin, 1989: 268; Tiras, 23 Nov. 1995: 15-16; Swa, 13-27 Maret 1997: 99; info dari pembaca e-mail, 16 April 1998).
Yayasan Rally Indonesia, beranggotakan suami Mamiek, Pratikto Singgih, serta tiga orang cucu Suharto, yakni Dandy Nugroho Hendro Maryanto dan Danny Bimo Hendro Utomo (anak Tutut dan Indra Rukmana), serta Ari Haryo Wibowo (anak Sigit Harjojudanto). Kegiatan rutin tahunan yayasan ini adalah menyelenggarakan seri kejuaraan reli dunia di kawasan Medan sejak sepuluh tahun terakhir.
Pratikto Singgih bukannya tak berperan dalam memupuk kekayaan keluarga Suharto. Lulusan FE-UI ini adalah presiden komisaris Bank Utama, salah satu bank keluarga Suharto yang sampai saat ini (21 April 1998), lolos dari langkah-langkah penutupan bank-bank swasta bermasalah.
Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek & Prabowo: ---------------------------------------------------------------------------- Sub-kelompok kelima ini terdiri dari (52) Yayasan Badan Intelijen ABRI (BIA), yang dikuasai Prabowo melalui teman dekatnya, Mayor Jenderal Jacky Anwar Makarim, yang ikut mengelola sistem perparkiran di Jakarta, (53) Yayasan Kobame (Korps Baret Merah), pemegang saham PT Kobame, serta (54) Yayasan Dharma Putera Kostrad, yang sempat dipegang hampir 3 bulan oleh Prabowo sebagai Pangkostrad baru (Gatra, 4 Feb 1995).
--------------------------------------------------------------------------------
Kemudian, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek Prabowo adalah (55) Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur, (56) Yayasan Hati, yang dibentuk oleh sejumlah "partisan" (orang Timor Leste dan Timor Barat yang membantu Kopassus merebut Timor Leste di tahun 1975-1976), (57) Yayasan Kerajinan Indonesia, (58) Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, dan (59) yayasan pencari dana KONI (Asiaweek, 12 April 1996: 39; The Australian, 10 Oct. 1996).
Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Titiek dan suaminya, mulai dari Yayasan Kobame. Sebelum Prabowo menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, yayasan itu telah berdiri. Tahun 1995, berpatungan dengan kelompok Arseto, konglomerat milik Sigit Harjojudanto, Yayasan Kobame mulai membangun dua pabrik briket arang di Kartosuro, Sukoharjo, dan Serang, Jawa Barat, dengan investasi sebesar Rp 7 milyar. Pabrik briket arang hasil patungan dengan PT Ariyo Seto Wijoyo, anggota kelompok Arseto, diberi nama PT Prawara Sanggatama dan direncanakan mulai beroperasi bulan Januari 1996.
Menurut Danjen Kopassus waktu itu, Brigjen TNI Soebagyo HS, pabrik itu diharapkan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Selain bermanfaat bagi petani di sekitar pabrik, juga mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit Kopassus. "Tentu saja, tujuan memberi kesejahteraan dan keuntungan tidak bisa diabaikan," begitu kata Soebagyo HS (Jawa Pos , 29 Agustus 1995).
Ketika Prabowo jadi Danjen Kopassus, PT Kobame mendapat kredit sindikat Rp 45 milyar dari BRI dan Bank Pelita (milik kel. Djojohadikusumo) untuk membangun proyek-proyek properti di daerah Cinjantung. Selain itu, PT Kobame juga berusaha mengambilalih 50% saham Hotel Horison (EBRI, 18 Juni 1997; Siar, 10 Des. 1997). Tidak jelas siapa ketua yayasan itu, setelah menantu Suharto naik pangkat (jadi letjen) dan jabatan (jadi Pangkostrad). Namun jelas, sebagai bekas pimpinan Kopassus, dia pasti ikut menikmati bisnis yayasan ini.
Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur dibentuk oleh Gubernur "boneka" Timor Leste, Jose Abilio Osorio-Soares, sekitar bulan September 1994. Yayasan inipun telah dimanfaatkan untuk promosi bisnis keluarga Suharto di Timor Leste. Hanya dalam tempo 10 menit, Titiek Prabowo berhasil mengumpulkan sumbangan Rp 210 juta bagi yayasan itu, dalam Lokakarya dan Temu Usaha se-Nusa Tenggara dan Timor Leste, September 1994, di Dili. Sumbangan para pengusaha itu menanggapi himbauan Titiek dalam jamuan makan malam di rumah gubernur, konon untuk menghargai perjuangan para keluarga veteran pejuang "integrasi".
Penyumbangnya: Titiek Prabowo sendiri (Rp 50 juta); wakil perusahaan kayu & ikan Djajanti Group, di mana Sudwikatmono menjadi presiden komisaris (Rp 50 juta); serta wakil-wakil Sucofindo, Texmaco, Modern Group, dan lima perusahaan lain (Jawa Pos, 14 Sept, 1994).
Ternyata, dari semua penyumbang di malam dana itu hanya Titiek dengan kelompok Maharaninya dan Marimutu Sinivasan dengan kelompok Texmaconya yang sudah menanam modal di bumi Loro Sae. Keduanya berkongsi dengan Yayasan Hati membangun pabrik tenunan Timor, PT Dilitex, bernilai US$ 575 juta.
Yayasan Hati, walaupun secara resmi dipimpin Gil Alves, menantu sang gubernur boneka, sesungguhnya merupakan alat bisnis Titiek Prabowo juga. Selain di pabrik tekstil PT Dilitex, puteri kedua Presiden Suharto itu juga partner pabrik garam Yayasan Hati di Manatuto. Kedua pabrik baru itu diresmikan Titiek di Dili, bulan Mei tahun lalu (Aditjondro, 1997a; Lema, 1997; EBRI, 5 Feb 1997: 34).
Setelah seorang komisaris kelompok Texmaco, Theo Sambuaga, diangkat Suharto menjadi Menteri Tenaga Kerja selama 2 1/2 bulan, Titiek Prabowo jadi punya akses ke Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI). Yayasan ini didirikan di zaman Menteri Tenaga Kerja Awaluddin Djamin, untuk memonopoli atau setidak-tidaknya memonitor bantuan luar negeri bagi pengembangan serikat-serikat buruh di Indonesia. Sehingga ironisnya, Yayasan Friedriech Ebert di Jerman terkenal radikal, dipaksa bermitra dengan satu serikat buruh boneka. Semua bantuan FES untuk SPSI bin FBSI, harus disalurkan melalui YTKI.
Yayasan pencari dana KONI, sudah dapat dipastikan tidak cuma akan mencari dana bagi KONI, melainkan juga bagi keluarga Suharto. Baik melalui Titiek Prabowo maupun melalui pamannya, Jenderal Wismoyo Arismunandar. Segera sesudah terpilih sebagai Ketua KONI, akhir Januari 1995, ia memanggil 65 boss konglomerat, termasuk Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Ciputra, dan James Riady, untuk "urunan" bagi penyelenggaraan SEA Games. Maklumlah, berkat menjadi ajudan Presiden, Wismoyo berhasil mengawini Datiet Siti Hardjanti, adik almarhumah Nyonya Tien Suharto (Sinar , 4 Febr. 1995: 8-9, 25 Nov. 1995: 76; Forum Keadilan, 4 Des 1995: 39-40).
Wismoyo sekarang menjadi presiden komisaris perusahaan penerbangan Mandala Airlines, yang dikuasai oleh Nusamba, Sigit Harjojudanto, dan Yayasan Darma Putera Kostrad (Iklan Info-Bisnis, Nov 1994; Indo-commercial, 26 Jan 1995: 2). Karuan saja Bambang "dipercayai" untuk mengetuai konsortium bersama kelompok Mulia dan Titiek Prabowo untuk membangun hotel, apartemen dan mall di bekas lapangan tembak Senayan guna memanfaatkan pesta olahraga SEA Games ke-19 di Jakarta, 11-19 Oktober lalu.
Sementara itu, Tutut "dipercayai" untuk mengelola armada taksi SEA Games dengan 15000 mobil Proton Saga yang diimpornya di Malaysia, sedangkan Bambang, juga dengan dalih untuk keperluan SEA Games ke-19, diizinkan mengimpor 615 mobil mewah, tanpa membayar bea masuk.
Lalu, berbulan-bulan sesudah SEA Games selesai pun, konsorsium yang dipimpin Bambang Trihatmodjo dan Bambang masih diizinkan "memajak" uang rakyat lewat stiker SEA Games, tanpa pertanggungjawaban terbuka (Swa, 24 April-7 Mei 1997: 94-96; Kontan , 23 Juni 1997; D & R , 8 Nov. 1997: 98-99; Siar, 7 & 10 Okt 1997). Itulah enaknya punya paman jadi Ketua KONI.
Yayasan Dharma Putera Kostrad: --------------------------------------------- Sedikit catatan juga perlu diberikan tentang Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putera Kostrad (YDP Kostrad), yang selama 2 1/2 bulan terakhir dikuasai Letjen Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad. Yayasan inilah 'kapal keruk duit' pertama bagi Suharto di awal Orde Baru, di masa transisinya dari Pangkostrad menjadi Presiden penuh (Aditjondro, 1998).
Ketua harian YDP Kostrad mula-mula adalah Brigjen Sofyar, Kepala Staf Kostrad waktu itu, yang juga "terpilih" sebagai Ketua KADIN Indonesia. Sesudah Sofyar meninggal tahun 1973, jabatan itu dialihkan Suharto kepada Jenderal Suryo Wiryohadipuro, salah seorang Aspri Presiden waktu itu.
Walaupun resminya Suryo menjabat sebagai ketua harian YDP Kostrad, pengelolaan bisnis kelompok perusahaan itu berangsur-angsur dipercayakan Suharto pada Sofyan Wanandi. Sofyan adalah tangan kanan Jenderal Sudjono Humardani, yang juga Aspri Presiden Suharto. Maka masuklah Sudjono Humardani, dua orang puteranya, Djoko dan Salim, dan seorang menantunya, Saso Sugiarso, ke dalam perusahaan-perusahaan kelompok itu, yang pada awalnya bekerjasama erat dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, pemilik kelompok perusahaan Tri Usaha Bhakti (Truba).
Juga isteri dan anak Jenderal Ali Murtopo, Aspri Presiden yang lain, masuk menjadi komisaris sebagian perusahaan Pakarti Yogya. Maklumlah, tangan kanan Ali Murtopo adalah Jusuf Wanandi, abang si Sofyan. Mereka berdua adalah agen Operasi Khusus (Opsus), operasi klandestin yang dikomandoi Ali Murtopo untuk merebut Irian Barat, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kemudian memenangkan pengangkatan Suharto menjadi Presiden penuh dalam SU MPR 1967. Terakhir dipakai untuk memantapkan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 serta melumpuhkan semua partai lain.
Sementara itu, pembagian rezeki bagi keluarga Jenderal Suryo, tidak dilupakan. Seorang menantunya, Adiwarsito Adinegoro, juga turut dalam delapan perusahaan milik Kostrad. Sedangkan seorang anak Jenderal Suryo sendiri, Tony Suryo, dilibatkan dalam kelompok bisnis Astra, dan menjadi tangan kanan Edward Surjadjaja dalam kelompok Summa. Dengan kata lain, pada awalnya Sofyan Wanandi dan banyak pengusaha keturunan Cina lain pendukung Suharto, sengaja melibatkan para jenderal dan keluarga mereka dalam inner circle bisnis keluarga Suharto, untuk memantapkan dukungan rezim ini pada kepentingan ekonomi mereka.
Di tangan Sofyan Wanandi itulah bisnis kelompok Kostrad -- yang lebih dikenal dengan nama kelompok Pakarti Yogya -- berkembang dengan pesat, dengan dukungan dari kelompok Salim dan konglomerat-konglomerat lain, seperti kelompok Mantrust, Bank Panin, BUN, dan lain-lain.
Misalnya, Bank Windu Kencana, prakteknya adalah usaha patungan antara Kostrad dan Liem Sioe Liong, walaupun menurut akte notarisnya adalah milik YDP Kostrad, Yayasan Trikora, dan Yayasan Jayakarta. Pabrik perakitan Volkswagen, yang dirampas Kostrad dari Piola Panggabean, dan berganti nama menjadi PT Garuda Mataram, adalah kongsi antara Kostrad dan kelompok Mantrust. Bahkan dalam PT Toyota Astra Motors, agen tunggal mobil Toyota di Indonesia, YDP Kostrad memiliki 7,5% saham. Juga dalam agen sepeda motor Honda, PT Federal Motors yang anak perusahaan Astra juga, YDP Kostrad punya saham (TBN RI tgl. 18 Juni 1968 No. 49; Shin, 1989: 258-261, 266, 335, 411; Robison, 1990: 262-263, 282, 288; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27).
Lama-lama, Sofyan mulai mengembangkan kelompok perusahaan yang didominasi keluarga Wanandi, yang lebih dikenal dengan nama kelompok Gemala, yang di tahun 1993 terdiri dari 32 perusahaan dengan omset lebih dari Rp 1,2 trilyun setahun (Prospek , 13 Agustus 1994: 20). Perusahaan-perusahaan Kostrad sendiri semakin terlantar, apalagi setelah VW semakin disaingi mobil-mobil Eropa, AS, Jepang, dan Korea yang diageni kelompok Salim serta bisnis keluarga Suharto yang lain (Chalmers, 1988).
Dalam dasawarsa terakhir, kelompok Nusamba dan bisnis keluarga besar Suharto lainnya mulai masuk menguasai berbagai perusahaan yang dulu didominasi Kostrad. Di tahun 1970, akte notaris PT Bogasari menentukan bahwa 26% keuntungan pabrik penggilingan terigu itu harus harus dibagi rata antara YDP Kostrad dan Yayasan Harapan Kita. Tujuh tahun kemudian, akte notaris Bogasari direvisi. Nyonya Bustanil Arifin, yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, masuk menjadi pemegang 21% saham Bogasari. Dialah yang berhak menentukan pembagian keuntungan pabrik terigu raksasa itu untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi, lenyaplah "jatah" otomatis YDP Kostrad sebesar 13% itu (Shin, 1989: 268, 354).
Kemudian, seperti yang sudah disinggung di atas, maskapai penerbangan PT Mandala Airlines, kini dikuasai Nusamba (45%) dan Sigit Harjojudanto (15%), sehingga saham PT Dharma Putera Kencana (a/n YDP Kostrad) tinggal 40%. Mandala juga telah mengangkat Jenderal Wismoyo Arismunandar, adik ipar Nyonya Tien Suharto, sebagai Presiden Komisaris. Masuknya pemegang saham baru juga memperkuat otot operasi Mandala, dengan membeli dua pesawat Boeing 737 bekas milik maskapai penerbangan Jerman, Lufthansa (Indocommercial , 26 Jan. 1995: 1-2).
Kendati demikian, YDP Kostrad masih tetap bertahan sebagai pemegang saham sejumlah perusahaan lain yang tergolong basah, misalnya pabrik karung plastik Pertamina, PT Karuna, bersama dua yayasan TNI/AD yang lain (Prospek , 16 Febr. 1991: 9).
Yayasan para besan dan kerabat: --------------------------------------------- Dalam kelompok yayasan para besan dan kerabat, tercatat tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Kowara, yakni (60) Yayasan Pembangunan Jawa Barat, (61) Yayasan 17 Agustus 1945, dan (62) Yayasan Pendidikan Triguna yang ketiga-tiganya berafiliasi ke mendiang Eddi Kowara Adiwinata, ayah mertua Tutut, serta Nyonya Eddi Kowara (iklan dukacita Suara Merdeka, 23 Jan 1995 & Jawa Pos, 7 Maret 1996).
Lalu, ada tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Djojohadikusumo, yakni (63) Yayasan Pralaya Loka, yang diketuai Nyonya Dora Sigar-Djojohadikusumo, yang berniat mendirikan krematorium canggih di Cikarang, Jawa Barat, (64) Yayasan Dana Mitra Lingkungan, serta (65) Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dibentuk untuk menggalakkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara bekas Uni Soviet (Kontan, 23 Juni 1997; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 31).
Yayasan Dana Mitra Lingkungan yang dirintis Profesor Sumitro Djojohadi-kusumo, sangat dikenal di lingkungan organisasi non-pemerintah (ornop) lingkungan seperti WALHI, karena banyak membantu kegiatan pendidikan lingkungan, tanpa melakukan oposisi terbuka terhadap rezim Suharto. Sumber dananya kebanyakan dari maskapai multinasional Barat yang beroperasi di Indonesia, seperti BAT (British American Tobacco), Chevron, Texaco, dan lain-lain.
Kemudian, dalam kelompok yayasan para kerabat Suharto dan isterinya di Solo dan Yogya termasuk (66) Yayasan Mangadeg, (67) Yayasan Pendidikan Grafika, dan (68) Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, yang ketiganya diketuai Sukamdani Gitosarjono, saudara sepupu Nyonya Tien Suharto, (69) Yayasan HIPMI Jaya, (70) Yayasan Suryasumirat, (71) Yayasan Aji Kinasih Kencana, (72) Yayasan Puteri, (73) Yayasan Ngadi Saliro-Ngadi Busono, (74) Yayasan Kinasih, serta (75) Yayasan Kemusuk Somenggalan yang dikelola kerabat Suharto di Dukuh Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Soal Yayasan Mangadeg dan Yayasan Kemusuk Somenggalan akan dijelaskan di bagian tersendiri, jadi marilah kita tinjau yayasan-yayasan kerabat Suharto yang lain. Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, dibentuk dan diketuai Sukamdani Gitosarjono untuk mengelola Universitas Sahid dan Akademi Perhotelan Sahid, serta membantu beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia (InfoBisnis , Juli 1994: 13).
Selanjutnya, Yayasan HIPMI Jaya melibatkan putera keempat Sukamdani Gitosardjono, Haryadi Budisantoso Sukamdani, 43, alias "Aik". Yayasan ini dibentuk oleh para pengurus dan bekas pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Jakarta Raya, termasuk "Aik". Yayasan ini termasuk salah satu pemegang saham PT Info Jaya Abadi, penerbit majalah Info Bisnis .
Sebelum punya SIUPP, majalah bisnis yang waktu itu langsung diterbitkan oleh HIPMI Jaya sudah beredar bebas di toko buku dan agen koran & majalah di kota-kota besar di Indonesia, walaupun Info Bisnis merupakan majalah intern HIMPI Jaya. Peredaran secara komersial ini bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang penerbitan khusus yang hanya punya STT (Surat Tanda Terdaftar), dan banyak majalah mahasiswa dan ornop yang telah ditegur dan dicabut STT-nya karena dianggap melanggar peraturan ini.
Bulan April 1995, setelah PT Info Jaya Abadi terbentuk, majalah itu memperoleh Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Kontan penerbit majalah Info Bisnis itu menjual sahamnya kepada keluarga besar HIPMI, tanpa mencatatkan sahamnya di Badan Pengawas Pasar Modal (Kompas , 10 April 1995; Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83). Hal ini juga bertentangan dengan peraturan pemerintah. Namun presedennya sudah ada, yakni penjualan saham penerbit harian Republika kepada semua orang (Muslim) yang berminat. Termasuk Suharto. Selain itu, pejabat mana yang berani, atau mau menegur penerbit majalah Info Bisnis itu, yang hampir semuanya termasuk pengusaha anak pejabat?
Yayasan Suryasumirat yang didirikan dengan Keppres No. 7/1991, mendapat rezeki nomplok berupa sebagian kekayaan dana milik Puro Mangkunegaran. Berdasarkan Keppres itu, yayasan ini ditugaskan mengelola aset Mangkunegaran. Termasuk dana Rp 3 milyar yang dihibahkan pemerintah kepada kaum kerabat keraton dari mana Nyonya Tien Suharto berasal. Dana itu disimpan dalam bentuk deposito atas nama yayasan itu di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam Keppres itu juga ditegaskan bahwa yayasan itulah yang berhak mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil deposito tersebut.
Menurut Agus Sudono, bekas ketua FBSI, yang menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Suryasumirat, dana hibah dari pemerintah itu disimpan di BDN Manggala Wanabakti, Jakarta. Yayasan ini memanfaatkan bunga simpanan sebagian besar (65%) untuk membiayai Puro Mangkunegaran, 5% untuk keperluan Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryasumirat (HKMNS), 12% untuk biaya operasional Yayasan Suryasumirat, dan 18% untuk cadangan keperluan mendadak. Pengeluaran terbesar, menurut Agus Sudono, adalah untuk membiayai pengelolaan Puro Mangkunegaran, yakni rata-rata Rp 17,5 juta per bulan. Itu hanya untuk menggaji para karyawan, dan belum termasuk honor Sudjiwo, sebagai pengageng puro (Sinar , 19 Sept. 1994: 27).
Lewat isterinya, Tommy Suharto, kini juga berhak ikut mengelola Puro Mangkunegaran maupun Yayasan Suryosumirat. Soalnya, Ardhia Pramesti Regita Cahyani Suryobandoro alias Tata, yang baru dinikahinya Mei tahun lalu, termasuk kerabat Mangkunegaran.
Menurut pengamat Indonesia, Michael Vatikiotis, sesungguhnya sudah ada rencana terlebih dahulu untuk mengawinkan salah satu anak Suharto dengan kerabat Mangkunegaran. Di akhir 1980s, menurut kabar-kabar angin yang diterima koresponden Far Eastern Economic Review itu, ada usaha menjodohkan putera mahkota Mangkunegaran, Pangeran Jiwo, dengan anak perempuan Suharto yang termuda, Mamiek. Namun karena usaha ini tidak berhasil, dan Pangeran Jiwo sudah punya seorang putera dari perkawinannya dengan Sukmawati Sukarnoputri, Suharto kabarnya memerintahkan supaya Jiwo tidak memakai gelar Mangkunegoro X, setelah dia dinobatkan di bulan Januari 1989.
Campur tangan keluarga Suharto, khususnya Nyonya Tien, yang hanya seorang bangsawan pinggiran di keraton Mangkunegaran, yang berusaha menaikkan statusnya dengan membangun kompleks kuburan mewah Mangadeg, dekat kompleks kuburan raja-raja Mataram (Solo dan Yogya) di Imogiri, kabarnya sangat menjengkelkan kalangan bangsawan Jawa Tengah. Ironisnya, Suharto sendiri selalu sibuk menggarisbawahi asal-usulnya dari kalangan rakyat bawah (Vatikiotis 1994: 10-11).
Yayasan para kerabat berikutnya adalah Yayasan Aji Kinasih Kencana, yang didirikan dan dipimpin oleh Djoko Ramiadji. Putera Nyonya Mooryati Soedibyo, pakar jamu dan kosmetika tradisional asal Solo itu, pernah menjadi direktur teknik dan operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan jalan-jalan tol Tutut. Kini Djoko Ramiadji telah membentuk konglomerat keluarganya sendiri, yakni kelompok Drassindo. Dengan dana awal sekitar Rp 400 juta, yang disisihkan dari keuntungan perusahaan (kelompok) dan kantor pribadi sang direktur, yayasan itu antara lain menyantuni penderita sakit yang keluarganya tidak mampu.
Walaupun sudah berpisah dari kelompok CMNP, bisnis kelompok Drassindo ini masih erat kaitannya dengan bisnis keluarga Suharto, yakni pembangunan dan pengoperasian jalan-jalan tol. Selain itu, kelompok Drassindo menjadi partner Hotel Sheraton berbintang lima yang dibangun dekat bandara Adi Sutjipto, Yogya.
Mustika Princes Hotel berlantai tujuh, dari mana orang dapat memandang ke lereng Gunung Merapi, bakal diuntungkan oleh berbagai mega-proyek keluarga Suharto. Mulai dari pembangunan bandara Adi Sumarno, Solo (bekerjasama dengan bandara Schiphol, Belanda) serta pembangunan jalan tol Solo-Yogya sepanjang 38 Km oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada-nya Tutut, sampai dengan pembangunan Merapi Golf and Mountain Resort milik Sudwikatmono, Probosutedjo, Sukamdani, dan Azwar Anas (Wisnu, 1998; Forum Keadilan, 1 Sept. 1994: 38, 1 Juli 1996: 74-75;Bernas, 7 Okt. 1994; Tiras , 14 Sept. 1995; Kontan , 7 Okt. 1996: 24, 31 Maret 1997: 30; Warta Ekonomi, 2 Des. 1996: 12-13; Swa, 5-18 Juni 1997: 47, 25 Sept.-8 Okt. 1997: 98-99).
Yayasan Aji Kinasih Kencana hanyalah salah satu di antara berbagai yayasan keluarga Mooryati Soedibyo yang erat hubungannya dengan keluarga besar Suharto. Dua yayasan lain, yakni Yayasan Puteri dan Yayasan Ngadi Saliro dan Ngadi Busono, diketuai sendiri oleh sang direktur perusahaan jamu tradisional Jawa, PT Mustika Ratu. Berkat kedekatannya dengan Nyonya Tien Suharto (alm.), Yayasan Puteri praktis memegang monopoli penyelenggaraan kontes ratu di Indonesia, sekaligus menjadi counterpart Miss Universe.
Dalam posisi sebagai ketua yayasan-yayasan itu, Nyonya Mooryati Soedibyo juga berhasil bertemu Nyonya Hillary Clinton di Istana Negara, tanggal 14 November 1994. Juga audiensi dengan Ibu Negara Filipina dan Korea Selatan di tahun itu juga merupakan kesempatan promosi jamu kecantikan puteri-puteri keraton Solo buatan PT Mustika Ratu (iklanFemina , 25-31 Mei 1994).
Nyonya Tien Suharto sangat senang mempromosikan perusahaan jamu kencantikan dari Solo itu. Maklumlah, almarhumah adalah sahabat lama juragan jamu itu sejak masa kecil mereka di Solo, sehingga menganggapnya seperti keluarga sendiri. Ketika KRMH Ir. Soedibyo Purbo Hadiningrat, suami milyarder jamu itu meninggal dunia, tanggal 6 Januari yang lalu, almarhum juga dikuburkan di pemakaman keluarganya di Tapos, dekat kompleks peternakan keluarga Suharto (Forum Keadilan , 26 Jan. 1998: 80).
--------------------------------------------------------------------------------
Makanya tak mengherankan kalau bisnis anak-anak kedua keluarga itu pun tumpang tindih, atau sedikitnya bersinerji satu sama lain. Paling tidak, jalan-jalan tol kelompok Drassindo ikut menikmati kenaikan tarif jalan tol yang berulang kali digolkan oleh kelompok Tutut, walaupun ditentang oleh sejumlah anggota DPR-RI dari fraksi Pembangunan maupun fraksi lain.
Persahabatan Djoko Ramiadji dan Tutut juga mempererat hubungan keluarga Suharto dengan kerabat keraton Pakubuwono, sebab Nyonya Mooryati Soedibyo Poerbohadiningrat adalah putri Pakubuwono X (Sinar , 3 Des. 1994: 31-32). Ini menambah kuatnya tancapan kuku keluarga Suharto di daerah Solo, atau di Jawa Tengah pada umumnya, di mana semangat feodal masih kuat berakar di kalangan rakyat kecil maupun birokrat.
Selanjutnya, Yayasan Kinasih, yang patut dicatat sebagai instrumen Suharto untuk memelihara simpati umat Nasrani. Yayasan ini milik Radius Prawiro, yang masih saudara sepupu Nyonya Tien Suharto. Yayasan yang sehari-hari dikelola Nyonya Radius Prawiro ini memiliki perkebunan anggrek di Ciawi, Bogor, peternakan ayam di Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Widuri, dan Wisma Kinasih di Jawa Barat (Warta Ekonomi , 29 Okt. 1990: 27; sumber-sumber lain).
Karena kedekatannya dengan para pengurus Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), Wisma Kinasih sering menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan DGI, yang kemudian berganti nama menjadi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Wisma Kinasih juga cukup dikenal civitas academica berbagai universitas Kristen di Indonesia, di mana Radius duduk sebagai anggota atau pimpinan dewan penyantunnya.
Radius-lah yang berjasa "menyelamatkan" Sinar Harapan dari tangan Harmoko, Sudwikatmono, Titiek Prabowo, dan Bambang Rachmadi (menantu Sudharmono), ketika burung-burung kondor itu memperebutkan bangkai harian Kristen itu yang dibreidel Harmoko, tanggal 9 Oktober 1986 (Byrnes, 1986; sumber-sumber lain).
Toh Radius, yang bulan-bulan lalu dipakai oleh Suharto dalam ofensif diplomatik terhadap negara-negara Barat, hanya dapat bergerak sejauh direstui suami saudara sepupunya. Misalnya, dalam kemelut pemecatan Arief Budiman di Universitas Kristen Satya Wacana, anggota kehormatan Badan Pengurus YPTKSW itu tak mampu memaksa pengurus Satya Wacana mencabut pemecatan perintis Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW itu.
Soalnya, Radius tak mau menyulitkan bisnis anak-anaknya. Padahal, Arief Budiman waktu itu dikenal sebagai pengecam konglomerat paling top di UKSW, sementara Mochtar Riady, boss Lippo Group duduk di badan pengurus yayasan perguruan tinggi swasta itu. Apalagi Lippo telah menyumbang pembangunan kapel, sebagai imbalan bagi hak membuka kantor cabang bank swasta satu-satunya di lingkungan kampus itu.
Maklumlah, konglomerat Kariza Group milik ketiga anaknya, Baktinendra, Tri Putra Yusni, dan Pingkan Riani Putri, yang punya aset sebesar Rp 100 milyar di tahun 1993, juga berbisnis dengan anak-anak Suharto. Misalnya, perkebunan tebu PT Naga Mas seluas 25 ribu Ha di Kabupaten Gorontolo, Sul-Ut, dikelola oleh Bakti Prawiro, berkongsi dengan Prajogo Pangestu, kawan bisnis Tutut dan Bambang.
Selain itu, Ria Prawiro adalah komisaris PT Perdana Inti Investama, di bawah PresKom Johannes Kotjo, bekas CEO kelompok Salim yang kini memutar sebagian bisnis Bambang Trihatmodjo. Aset total pialang bursa saham itu tahun 1996 sudah bernilai Rp 0,6 trilyun. Ria juga direktur PT Kariza Indalguna, pemegang hak waralaba perusahaan pengelola konferensi, Carrol Partners International, yang memudahkan lobi bisnisnya dengan pengusaha top dan kepala negara Asia-Pasifik. Omset kelompok Tri Megah yang dipimpinnya tahun 1996 mencapai Rp 157 milyar, No. 204 di antara 220 konglomerat terbesar di Indonesia.
Melalui PT Rempah Jaya Lestari, kedua saudara Ria, Bakti dan Yusni pun ikut dalam BPPC, oligopoli cengkeh Tommy Suharto, berkongsi dengan Oei Kurnia Wijaya, pengusaha gula dan perkapalan asal Gorontalo (IEFR, 1997: 444-445; Prospek , 6 Maret 1993: 20; Indonesia Business Weekly , 18 Juni 1993;Suara Independen , Juli 1995: 22; Media Indonesia Minggu , 27 Agustus 1995; Down to Earth , Agustus 1997: 15; Warta Ekonomi , 24 Nov. 1997: 36-37).
Yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui antek-anteknya, Habibie, Bob Hasan, Sudomo, dan Joop Ave: ---------------------------------------------------------------------------- - Dalam kelompok ketujuh termasuk yayasan-yayasan yang kini dikuasai secara tidak langsung oleh Suharto melalui "presiden boneka", B.J. Habibie, lewat lima jalur: teknologi, ICMI, para alumni Jerman, Sulawesi, dan Batam.
Pertama-tama, sejak 1984 Habibie menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina (76) Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia. Yayasan ini selalu disebut-sebut dalam berbagai biografi Habibie (Salam, 1987; Makka, 1986), tanpa uraian apa sesungguhnya yang sudah dilakukan yayasan itu. Makanya sekaranglah saatnya meminta pertanggungjawaban yayasan, yang mungkin sudah mendapatkan sejumlah uang rakyat dari BPPT atau badan lain yang dikuasai Habibie. Apalagi mengingat bahwa dana reboisasi pun dapat dimanfaatkan Habibie untuk pabrik pesawat terbangnya, dengan restu bekas Presiden Suharto.
Kedua, sebagai bekas Ketua Umum ICMI, jabatan yang secara resmi belum diganti lewat sebuah kongres, Habibie masih dapat menggunakan berbagai organ ICMI untuk memobilisasi dukungan bagi Suharto. Makanya, lewat ICMI, yang kini dipimpin bekas koruptor Bulog, Achmad Tirtosudiro, orang kepercayaan Suharto sejak zaman Kolognas yang sama korupnya (Crouch, 1988: 278-281), Suharto menguasai (77) Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika dan majalah Ummat, di mana Suharto menjadi pelindung, (78) Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang diketuai dr. Nyonya Hasri Ainun Habibie, dan (79) Yayasan Dompet Dhuafa Republika (Prospek , 19 Des. 1992: 34).
Peranan dan kekayaan kedua yayasan terakhir ini tak dapat diremehkan, dan sangat terkait dengan yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto secara langsung. Di kalangan wartawan Muslim di Jakarta, Yayasan Orbit cukup dikenal, karena yayasan itu dapat memberi rekomendasi potongan harga tiket pesawat dan berbagai kemudahan lain.
Di awal 1996, Yayasan Orbit telah berhasil mengisi koceknya sejumlah dua milyar rupiah dengan merogoh kas semua bank pemerintah (Bapindo, BRI, Bank Exim, BDN, BBD, BTN, dan BNI 46), serta sejumlah bank swasta, yakni Bank Anrico (yang baru saja dibubarkan), Bank Bukopin, Bank Intan, Bank Muamallat, Bank Nasional, Bank Nusa, dan Bank Papan Sejahtera. Di awal 1996 itu, kerjasama sedang dijajaki dengan sepuluh bank swasta lain, seperti Bank Angkasa, Bank Duta, Bank Danamon, Bank Dwipa, BCA, BII, Bank Lippo, Bank Universal, Bank Victoria, dan Bank Umum Nasional (Jawa Pos , 24 April 1996; Forum Keadilan , 1 Jan. 1996: 107).
Seperti yang kita ketahui, BCA, Bank Danamon, Bukopin, Bank Duta, BUN, Bank Papan Sejahtera, dan Bank Universal, dikuasai oleh klik Suharto melalui keluarga Liem Sioe Liong, tiga anak Suharto (Tutut, Sigit, dan Titiek), Bob Hasan, dan keluarga Djojohadikusumo. Makanya, semakin banyak tumpah tindih kekayaan yayasan Suharto yang satu dengan yang lain, melalui kegiatan pencarian dana Yayasan Orbit ini.
Yayasan Dompet Dhuafa Republika, lebih kaya lagi, karena di tahun 1996 yayasan ini telah berhasil meraup fulus sebesar Rp 4 milyar dari sejumlah donor yang tak diidentifikasi (Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
Kekuasaan Habibie -- sebagai tangan kanan Suharto -- di yayasan-yayasan ICMI sangat besar. Dialah yang mencoret Parni Hadi dari jabatan Direktur Produksi PT Abdi Bangsa, dan menggolkan Beddu Amang yang juga Bendahara ICMI dan Ketua Presidium KAHMI (Keluarga Alumni HMI), menjadi komisaris perusahaan penerbit harian Republika itu, sekaligus Ketua Yayasan Abdi Bangsa. Dengan demikian, klik pendukung Suharto di lingkungan ICMI juga semakin solid. Sebab Beddu Amang juga komisaris perusahaan keluarga Bustanil Arifin, PT Bormindo Nusantara, bersama A.R. Ramly yang juga salah seorang komisaris PT Astra International (Jakarta Post, 18 Febr. 1994;Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
Kemudian, lewat Habibie sebagai patron para sarjana lulusan Jerman, Suharto akan semakin kuat mempengaruhi (80) Yayasan Bina Bhakti (YBB). Yayasan ini didirikan di bulan Oktober 1977 oleh para alumni Jerman, yang pada awalnya bertujuan membantu realisasi program re-integrasi. "Untuk mempermudah mahasiswa kita yang studi di Jerman mengabdikan dirinya untuk negara, sekembalinya ke tanah air," begitu ujar Lilik D. Susbiantoro, Ketua Dewan YBB pada majalah Prospek , 6 Oktober 1990.
Dalam upaya membantu proses reintegrasi itu, YBB menyajikan sejumlah tawaran bagi para alumni Jerman, a.l. menghubungkan mereka dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga dan keahlian mereka. Lantas, Business Circle YBB, menurut ketuanya, Faisal Djalal, merupakan wadah para alumni Jerman yang terjun ke dunia wiraswasta (Prospek , 9 Okt. 1990: 33).
Lalu, lewat Habibie sebagai putera Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, Suharto dapat meraih simpati masyarakat propinsi itu lewat (81) Yayasan Pengembangan Wallacea. Yayasan ini, selain didukung Habibie, juga didukung Ibnu Sutowo, ketua umum yayasan itu. Salah satu "proyek" yayasan ini adalah pendirian sebuah universitas di ibukota kabupaten Bolaang-Mongondow, sebagai pusat riset kawasan fauna dan flora Wallacea yang terwakili di Taman Nasional Nani Bogane Wartabone seluas 325 ribu Ha (Teknologi, Des. 1994: 74; sumber-sumber lain).
Akhirnya, lewat kekuasaan keluarga Habibie di Pulau Batam, keluarga Suharto juga dapat 'kecipratan' monopoli pengelolaan rumah sakit dan sekolah-sekolah di pulau itu. Monopoli tidak resmi ini dipegang oleh (82) Yayasan Keluarga Batam, yang diketuai Nyonya Sri Rejeki Habibie, adik B.J. Habibie yang menikah dengan Mayor Jenderal (Purn.) Sudarsono Dharmo-suwito. Bekas kepala BIDA (Batam Industrial Development Authority) (1978 -1988) yang bernaung di bawah Otorita Batam, yang masih menjabat sebagai Ketua KADIN Batam yang kekuasaannya secara politis melebihi Camat.
Ketua Otorita Batam sendiri, sejak B.J. (Rudy) Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden, dilimpahkan kepada adiknya, J.E. (Fanny) Habibie. Bekas Dubes RI di London itu sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut di masa tragedi Tampomas II tahun 1981, yang menenggelamkan sekurang-kurangnya 800 orang (Tempo, 21 Febr, 1981: 13;Kompas , 27 Maret 1998).
Yayasan lain yang beroperasi di Pulau Batam, yang saya duga punya kaitan dengan keluarga Habibie adalah (83) Yayasan Merah-Putih. Bulan Oktober 1995, yayasan itu menyelenggarakan turnamen golf piala Nyonya Tien Suharto di pulau itu. Alasannya adalah untuk mempererat kerjasama antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Akhirnya, jangan kita lupa (84) yayasan pengelola Poliklinik Baruna yang diasuh bekas aktivis mahasiswa 1974, dokter Hariman Siregar. Pelindung poliklinik itu adalah Fanny Habibie, kakak kandung Rudy Habibie. Berkat kedekatannya dengan pusat kekuasaan ini, Hariman seringkali dimanfaatkan oleh para aktivis 1966, untuk membuat "deal" dengan kalangan militer. Ketika polisi juga diperalat tentara dan Suharto untuk menyeret saya ke pengadilan, beberapa tahun lalu, Ketua YLBHI waktu itu, Adnan Buyung Nasution menawarkan saya untuk membuat "deal" dengan tentara, melalui Hariman Siregar, supaya tuduhan "menghina aparat pemerintah" yang bakal dikenakan Kejaksaan Tinggi DIY pada saya dapat didrop. Namun saya menolak tawaran itu, dan berusaha lolos dari jaringan aparat pelacuran hukum di Indonesia, dengan bantuan kawan-kawan akademisi di Australia.
Kembali ke yayasan-yayasan Habibie, yayasan-yayasan ini penting dibeberkan laporan keuangannya secara terbuka, untuk membantu pemantauan kekayaan keluarga Suharto. Soalnya, kekayaan kedua keluarga itu begitu bertumpang-tindih. Baik di Batam dan pulau-pulau sekitarnya, misalnya di Pulau Bulan, tempat operasi peternakan babi dan buaya serta perkebunan sayur dan anggrek milik PT Sinar Culindo Perkasa yang mengekspor 10% kebutuhan babi hidup kota Singapura. Pemegang saham perusahaan itu adalah Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, bersama Tommy Suharto, Timmy Habibie, dan Harry Murdani, abang bekas panglima ABRI dan pembantai rakyat Timor Leste, Jenderal (Purn.) Benny Murdani.
Di luar Batam, kelompok Timsco pimpinan Timmy Habibie, adik laki-laki Rudy Habibie yang termuda, berkongsi dengan Tutut dalam bisnis telekomunikasi lewat PT Citra Telekomunikasi Indonesia, PT Lucent Technologies, di bidang pemetaan udara lewat PT Aerogeohydro Infosystem, dan dalam proyek raksasa Manggarai (yang batal karena krisis moneter saat ini) lewat Konsorsium Manggarai Permuka, di mana Timmy Habibie diikutsertakan lewat perusahaannya, PT Suhamthabie Utama.
Timsco juga berkongsi dengan kelompok Bimantara, Salim, Sinar Mas, Barito Pacific, dan Aneka Guna Kimia dalam sejumlah industri kimia dan agro-bisnis, punya omset Rp 640 milyar di tahun 1995. Isteri Fanny Habibie juga pemegang saham utama PT Timsco, sementara anak-anak dan beberapa orang saudara kandung Rudy Habibie menguasai saham sejumlah anak perusahaan Timsco. Kelompok itu kini terdiri dari sekitar 70 perusahaan.
Barangkali akibat kedekatan antara keluarga Suharto dan Habibie, Bob Hasan termasuk pemegang saham paling awal di pulau itu, berpatungan dengan maskapai AS McDermott International. Tidak cuma itu. Setelah kasino Copacabana di Ancol ditutup, bulan April 1981, lantaran oposisi umat Islam, seorang adik Nyonya Tien Suharto, Mayor Jenderal (Purn.) Ibnu Hartomo, bekas Dirjen Bantuan Sosial Depsos, pernah mencoba membuka kasino baru di pulau itu. Tapi karena oposisi dari Singapura, kasino itupun ditutup.
Kekuasaan keluarga Habibie atas peluang-peluang bisnis di Pulau Batam dan IPTN kini sudah 'menurun' ke generasi kedua. Thariq Kemal Habibie, putera bungsu Rudy Habibie, sudah menjadi presdir konglomerat keluarga Habibie yang baru, Repindo Panca Group, yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang di Braunschweig, Jerman. Untuk menarik dukungan ABRI, Ketua Fraksi ABRI di DPR-RI waktu itu, Marsekal Udara Abu Hartono, diangkat menjadi Presiden Komisaris Repindo Panca. Sang preskom itu sekarang bertugas sebagai Dubes RI di Manila, dan aktif memantau satu seminar internasional tentang korupsi yang dihadiri oleh sejumlah aktivis pers alternatif dari Indonesia.
Entah atas nama perusahaan yang mana, Thareq telah membangun Hotel Melia Panorama di Pulau Batam, bersama saudara sepupunya, Harry Sudarsono. Sementara isteri Timmy Habibie, memegang monopoli perusahaan taksi di Pulau Batam. Batam memang merupakan "sorga" bagi keluarga besar Habibie, di mana mereka telah membangun satu rumah peristirahatan yang mewah di atas bukit Nongsa, lengkap dengan helipad segala, dari mana pemandangan ke kota Singapura terlihat cantik.
Di luar Batam, Thareq Kemal Habibie juga telah mendapat kepercayaan IPTN dan sejumlah konglomerat swasta untuk memimpin PT Prodin, yang punya spesialisasi menyelenggarakan pameran-pameran dagang produk Indonesia, khususnya pesawat terbang. PT Prodin ini merupakan konsorsium antara berbagai konglomerat di Indonesia, seperti Salim, Sinar Mas, dan Bakrie Bersaudara.
Ada lagi satu hubungan bisnis dan kekeluargaan baru yang telah terjalin antara bisnis keluarga Suharto dan keluarga Habibie. Aziz Mochdar, adalah salah seorang pemegang saham inti kelompok Bimantara, yang menguasai 30% saham PT Aqualindo Mitra Industri, 30% saham PT Duta Nusabina Lestari, 25% saham PT Montrose Pestindo Nusantara, 10% saham PT Kapsulindo Nusantara, 20% saham PT Citra Servicatama, 20% saham PT Surya Citra Televisi (SCTV), 10% saham PT Panji Rama Otomotif, serta 5% saham PY Bimagraha Telekomindo, yang pada gilirannya merupakan pemegang saham PT Satelindo.
Sementara itu, Muchsin Mochdar, adik Aziz Mochdar yang baru menikah dengan Siti Rahayu Fatimah, adik bungsu Rudy Habibie, sudah jadi konglomerat sendiri dengan menguasai 14 perusahaan. Mereka mempunyai sebuah bengkel mobil mewah dan perkebunan jeruk seluas 200 Ha di Australia, serta rumah-rumah di Muenchen, Jerman, di mana mereka tinggal jika salah seorang di antara anggota keluarga besar Mochdar-Habibie itu akan melahirkan anak. Beberapa bulan yang lalu, mereka berlibur di Swiss setelah melakukan umroh , dengan menyewa beberapa chalet (rumah peristirahatan) sambil tetap melakukan puasa.
Aziz Mochdar dan adik iparnya, Yayuk Habibie, sama-sama pemegang saham perusahaan perjalanan kelompok Bimantara, yakni PT Nusa Tours & Travel.
Muchsin Mochdar adalah seorang duda yang berkenalan dengan Yayuk, pada saat mengerjakan Jakarta Fair di Monas pada tahun 1980-an. Perusahaan pertama yang ia dirikan adalah PT Citra Harapan Abadi yang bergerak di bidang general contracting . Melalui perusahaan ini ia bersama Rocky Sukendar (putera Suwoto Sukendar) dan Tommy Suharto membawa masuk kontraktor Korea, Hyundai Engineering, untuk mengerjakan landas pacu bandara-bandara di Indonesia. Bisnis mereka yang lain adalah ground handling bandara. Menurut sumber saya di kalangan dalam, keuntungan yang mereka pungut selalu dinaikkan lima kali lipat untuk kemudian dinegosiasi jadi empat kali lipat. Kalau tidak percaya, silakan cek sendiri di kantor konsorsium mereka di Jalan Irian di kawasan Menteng, di mana suami baru Yayuk Habibie berkantor di gedung Mochdar Sendana Co., atau di kantor Yayuk Habibie di gedung baru Group Perindo di Jalan Warung Buncit Raya, setelah ia pindah dari kantor lamanya di Wisma Metropolitan I, dari mana ia beroperasi sebagai perwakilan maskapai raksasa Jerman, Ferrostahl, yang banyak memupuk korupsi di Pertamina dan Krakatau Steel.
Semua itu tadi, belumlah perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh para keponakan Habibie dari kakak perempuannya yang menikah dengan Jenderal Subono Mantofani. Adrie, Syulie, dan Askar Subono serta Eddy Wirija masih memegang sejumlah perusahaan lain, di luar Timsco dan Repindo Panca.
Untuk nepotisme Habibie dalam mengelola BPPT serta proyek-proyek yang diawasi BPPT, silakan baca tulisan terbaru Prof. Jeffrey Winters dari Northwestern University di Chicago, AS, yang baru ditulis di Jakarta, 1 Maret yang lalu:
"According to officials I interviewed at BPPT working on the team overseeing the rich oil and gas deposits in the Natuna Sea (Mobil and Exxon are the main partners with Indonesia in the venture), notifications went out late in 1996 for bids by contractors and engineering firms for work on the Natuna project. By early 1997, all the tenders had been assessed and the winning companies had already been selected and notified. The only remaining step was that the companies had to complete their environmental impact studies, as required by Indonesian environmental law.
The work of the Natuna team at BPPT was thrown into disarray when a letter came down directly from B.J. Habibie instructing the team to involve Thareq's company, PT Repindo [Panca], in the Natuna project. The problem was, PT Repindo had not even participated in the tender, and the other companies that had already been awarded the contracts were well aware of this.
Trulyanti Sutrasno is the daughter of BJ Habibie's older sister. Known as the "iron lady" of BPPT and, according to my sources inside the government unit, "disliked by 99.99 percent of BPPT employees," Trulyanti was handed the post of Deputy for Administration of BPPT. She is infamous for producing inflated budgets for all BPPT operations she handles. Her office, as well as several bureaus directly under her supervision - especially the Biro Perencanaan (Bureau for Planning) - are collectively referred to by BPPT employees as "The Mafia" for their activities, which, my sources report, "consume most of BPPT's budget and technical activities."
Trulyanti's husband, Sutrasno, was awarded contracts running into the tens of millions of dollars to furnish BPPT's new building, which was recently completed. Sutrasno also owns the company awarded the contract to renovate the old BPPT building. This was also worth many millions of dollars.
Leaving nothing to outsiders, Trulyanti and her husband also are major shareholders in two catering companies, PT Amelia and PT Pasar Minggu, that have exclusive contracts to cater all BPPT functions - from meetings, to workshops, to seminars, to the employee's canteen."
Barangkali, yang belum dipantau Jeff Winters adalah makalah saya tentang rencana PLTN Indonesia, yang saya tulis untuk konferensi Greenpeace International dan INFID di Sydney, di hari ulangtahun bencana Chernobyl, dua tahun lalu. Di situ saya menulis (Aditjondro, 1996), bahwa:
"Members of the Habibie 'clan' have also began to penetrate the Australian market. For instance, BPPT's deputy chief for administration, Trulyanti ("Truly") Sutrasno, who also heads the agency's prestigious joint venture with Australian major research institutions, COSTAI (Collaboration in Science and Technology between Australia and Indonesia) (Teknologi , Jan. 195: 44-45), is also a niece of Rudy Habibie. This reflects the important trust which the Minister has put in his niece, a psychologist, as well as her husband. After his marriage Truly, Mohammad Ridwan, a young geology engineer, obtained commissioner and director positions in some member companies of the Timsco Group which is headed by the Minister's youngest brother, Suyatim ("Timmy") Abdulrachman Habibie, and the wife of another brother, Junus Effendi ("Fanny") Habibie (Wibisono, 1995: 32)."
------------------------------------------------------------------
Oleh George J. Aditjondro
"Kalau kita tidak mendapatkan bantuan dari negara-negara lain, kita bisa menjual 160 BUMN yang masih kita punya, untuk membayar hutang-hutang luar negeri." Begitu kata Suharto, bekas Presiden Republik Indonesia, dalam acara "temu wicara" dengan rakyat di Desa Batu, sekitar 200 Km di selatan kota Jakarta, 21 April yang lalu.
Untuk membuktikan bahwa ini bukan ocehan orang pikun berusia 76 tahun, ia memerintahkan seorang pembantunya (yang kini masih dipertahankan Pjs. Presiden Habibie) untuk memulai persiapan penjualan BUMN-BUMN tertentu. Orang itu tidak lain dan tidak bukan Tanri Abeng, bekas manajer Rp 1 milyar, yang diangkat Suharto menjadi Menteri urusan Reformasi BUMN-BUMN. Kurang dari 24 jam setelah pidato di Desa Batu, Tanri Abeng mengumumkan rencana pemerintah menjual 12 BUMN, yang konon akan menghasilkan Rp 15 trilyun (sekitar US$ 1,8 milyar).
Termasuk dalam daftar perusahaan yang mau dijual itu, tujuh BUMN yang sudah dikenal sebagai "sapi perahan" bisnis keluarga Suharto, yakni PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga, PT Pelindo II dan III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Tambang Batubara Bukit Asam, dan PT Angkasa Pura II. Sementara lima lainnya memang sudah menjual sebagian sahamnya di bursa-bursa saham Jakarta dan New York, yakni PT Telkom, PT Indosat, PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, dan PT Semen Gresik.
Sedangkan BUMN yang tidak disebutkannya untuk jadi sasaran penjualan babak pertama, tergolong dalam 70% BUMN yang secara finansial tidak sehat. Termasuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan PLN, yang menderita kerugian besar akibat dipaksa membuat perjanjian-perjanjian dagang yang tidak menguntungkan dengan perusahaan keluarga Suharto (Harsono, 1998).
Tidak dijelaskan Suharto kepada rakyat desa itu bahwa krisis moneter yang kita saat ini terutama adalah ulah konglomerat para kerabat dan antek-anteknya, yang berhutang US$ 80 milyar ke bank-bank asing.
Yang juga tidak dijelaskan Suharto kepada bangsanya, adalah bahwa hutang kita kepada Badan Moneter Internasional (IMF), sebesar US$ 43 milyar, yang ditandatangani Suharto tanpa minta persetujuan parlemen (jadi: tidak konstitusional, karena melanggar Pasal 23 UUD 1945), bukanlah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, melainkan untuk menyelamatkan kepentingan bank-bank asing. Terutama bank-bank Jerman, Jepang, dan AS.
Akhirnya, yang paling terang-terangan tidak dijelaskan Suharto kepada bangsa Indonesia, adalah bahwa dia, keluarganya, konco-konconya, serta sejumlah tokoh ABRI, memiliki atau ikut menguasai lebih dari 100 yayasan yang ikut memupuk kekayaan keluarga besarnya. Atau paling tidak, ikut membantu memobilisasi dukungan rakyat agar tidak menentang pemupukan kekayaannya.
Kekayaan sebesar US$ 16 milyar, menurut majalah Forbes , yang tidak pernah dituntut atau dibantah oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat dianggap sebagai pengakuan implisit dari orang yang menganggap dirinya jurubicara Dunia Ketiga, jurubicara Negara-Negara Islam, dan Bapak Pembangunan.
Dilatarbelakangi penipuan-penipuan itulah, sebagai orang yang beruntung menikmati pendidikan tinggi, yang berhasil lolos dari jerat hukum fasis dan kolonial yang secara konsisten dipakai Suharto untuk membungkam semua orang yang berani menentangnya secara damai, saya berkewajiban moral untuk meneliti jumlah kekayaan Suharto dan bagaimana kekayaan itu dipupuk selama 32 tahun kekuasaannya, serta membeberkan hasil penelitian itu kepada bangsaku, rakyat Indonesia.
Sedikit catatan penutup bagian pembukaan ini. Pertanyaan berapa sebenarnya kekayaan keluarga Suharto dari yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai keluarga besar dan antek-anteknya, sulit dijawab oleh "orang luar". Kesulitan itu diperparah oleh tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Suharto dengan kekayaan sejumlah keluarga lain, misalnya keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, keluarga Prajogo Pangestu, keluarga Bob Hasan, keluarga Bakrie Bersaudara dan keluarga Habibie.
Karena itu, setelah mundur dari tahtanya, Suharto bersama keluarga dan antek-anteknya harus dituntut mempertanggungjawabkan keuangan 100 yayasan lebih berikut ini. Lalu, sesuai dengan fungsi yayasan sosial yang tidak boleh mencari keuntungan, keuntungan yayasan-yayasan itu harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia yang sedang menderita kekurangan sandang, pangan, dan tanpa pekerjaan, melalui kepemimpinan kolektif gerakan reformasi yang berujung tombak gerakan mahasiswa di Indonesia.
Delapan kelompok: --------------------------- Untuk mempermudah usaha melacak kekayaan yayasan-yayasan Suharto, saya bagi yayasan-yayasan itu dalam delapan kelompok. Pertama, yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri. Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya.
Ketiga, yayasan-yayasan yang dipimpin atau ikut dikelola oleh saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, serta adik tiri Suharto, Probosutedjo. Seperti kita ketahui, Sudwikatmono adalah sepupu Suharto yang paling dipercayai mewakili kepentingan keluarga besarnya lewat kelompok Salim, sebelum anak-anak Suharto sendiri mulai terjun ke lapangan bisnis.
Kemudian, kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai anak, menantu, dan cucu Suharto. Kelompok kelima adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai para besan Suharto beserta keluarga mereka. Kelompok keenam adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai sanak saudara Suharto dan isterinya dari kampung halaman mereka di Yogya dan Solo.
Kelompok ketujuh adalah yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui beberapa orang tangan kanannya, yakni Habibie, Bob Hasan, Sudomo, dan Joop Ave. Akhirnya, kelompok kedelapan adalah beberapa yayasan ABRI yang sangat terlibat dalam bisnis keluarga Suharto.
Dalam kelompok pertama dapat dihimpun nama sebelas yayasan, yakni (1) Yayasan Supersemar, (2) Yayasan Dharma Bhakti Sosial, disingkat Yayasan Dharmais, (3) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, disingkat Yayasan Dakab, (4) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, (5) Yayasan Serangan Umum 1 Maret, (6) Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora, (7) Yayasan Dwikora, (8) Yayasan Seroja, (9) Yayasan Nusantara Indah, (10) Yayasan Dharma Kusuma, (11) Yayasan TVRI, (12) Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, dan (13) Yayasan Ibu Tien Soeharto (Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995: 60-61, 70; Sinar Harapan, 16 Juni 1985; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-29; Prospek , 29 Okt. 1994: 21; Gatra, 27 Jan. 1996; Kompas & Bali Post , 18 Juli 1996).
Dalam kelompok kedua termasuk (14) Yayasan Harapan Kita, (15) Yayasan Kartika Chandra, (16) Yayasan Kartika Djaja, (17) Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), (18) Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, (19) Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, (20) Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, dan (21) Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (Gitosardjono, 1974; Robison, 1990: 343-345; brosur Yayasan Kemajuan dan Kebudayaan Asmat, Jakarta, tanpa tanggal;Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27; Swasembada [Swa ], Mei 1991: 41-42; Forum Keadilan, 23 Juni 1994: 36).
Walaupun Taman Mini Indonesia Indah adalah proyek awal Yayasan Harapan Kita, dalam perkembangan selanjutnya, setelah proyek mercusuar itu menghasilkan cukup banyak duit, sebagian keuntungan itu dialihkan ke yayasan baru yang dinamai Yayasan TMII. Tahun 1990, yayasan ini berpatungan dengan PT Humpuss Madya Pratama (HMP) PT milik Tommy Suharto. Di PT Radio Taman Mini ini, PT HMP memiliki 65% saham, sedangkan Yayasan TMII 35% saham perusahaan.
Dengan investasi sebesar Rp 600 juta, perusahaan kongsi ini mengganti secara total peralatan radio FM yang kini mengudara pada gelombang FM 105,8 meter dari Gedung Sakti Plaza di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Setahun setelah perkawinan antara perusahaan Tommy dan yayasan milik ibunya itu, radio swasta niaga ini telah menempati peringkat ketiga setelah Radio Prambors dan Radio Sonora. "Billing dari siaran iklan yang kami peroleh mencapai Rp 55 juta sebulan," begitu kata Gatot Ariffianto, direktur utama PT Humpuss Madya Pratama dengan bangga kepada majalah Swa , bulan Mei 1991(hal. 42).
Di masa hidupnya, Nyonya Tien Suharto menjadi pelindung Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, yang diketuai oleh Jenderal (Purn.) M. Kharis Suhud, dengan salah seorang wakil ketuanya, Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, alias Tutut. Yayasan ini didirikan tahun 1985 tapi baru resmi menjadi badan hukum di akhir 1987, dengan setoran modal Rp 5 juta oleh para pendirinya, di mana termasuk tokoh-tokoh perusahaan keluarga Kartasasmita, Ibnu Sutowo, Bakri, dan Bukaka, serta Menteri Sosial waktu itu, Nyonya Nani Sudarsono.
Selain mendirikan sebuah gedung Pusat Asmat di daerah Asmat, yang bergerak dalam penampungan ukiran Asmat sambil juga menjual bahan pokok yang langka di sana, seperti garam, serta pelayanan kesehatan, yayasan ini juga aktif bergerak di luar daerah basisnya. Misalnya, menerbangkan sejumlah pengukir dari Asmat untuk dipamerkan keahlian dan karyanya di Jakarta (Agustus 1988), Jerman dan Perancis (September 1988).
Sebelumnya para pengukir Asmat itu juga sudah diterbangkan oleh yayasan ini ke Washington, DC dan New York, dalam rangka pameran KIAS (Kebudayaan Indonesia di Ameria Serikat) yang dikoordinasi bekas MenLu Mochtar Kusumaatmadja. Pameran di AS itu, mendapat sambutan positif dari bekas Menlu AS, Henry Kissinger, salah seorang komisaris maskapai pertambangan raksasa, Freeport McMoRan (Salam, 1993: 174; Jakarta Post , 16 Sept. 1991, dikutip di Down to Earth , Nov. 1991: 6).
Boleh dikata, misi yayasan yang dilindungi Nyonya Tien dan melibatkan puteri sulungnya ini adalah menetralisir advokasi gerakan lingkungan sedunia, termasuk organisasi-organisasi lingkungan di Indonesia, tentang perusakan hutan di kawasan Asmat, Papua Barat. Tidak kebetulan, perusak hutan yang terbesar di Papua Barat, khususnya di daerah Asmat, adalah konglomerat perkayuan dan perikanan Djajanti Djaja. Preskom kelompok ini adalah Sudwikatmono, saudara sepupu Suharto yang juga memiliki 10% saham kelompok ini (Swa , Mei 1994: 56).
Ironisnya, ketua umum yayasan ini, M. Kharis Suhud, sewaktu menjadi Ketua MPR tahun 1992, berulangkali mengungkapkan kritik secara terbuka terhadap tiga monopoli keluarga Suharto, yakni monopoli pemungutan pajak TVRI dan monopoli jeruk di Kal-Bar oleh Bambang Trihatmodjo, serta monopoli cengkeh di tangan Tommy Suharto (Borsuk, 1992). Toh sampai tahun 1992 (mungkin juga sesudahnya), Kharis Suhud masih menjadi ketua umum yayasan itu, yang bekerjasama dengan Gelar Nusantara Anak Indonesia (Gelantara 96) pimpinan Halimah Bambang Trihatmodjo, mendatangkan 22 orang akrobat cilik dari Cina untuk beraksi di Bali (Bali Post , 31 Juli 1996).
Lebih ironis lagi adalah bahwa dua orang pakar pendidikan dan antropologi -- Profesor Dr. Haryati Subadio dan Profesor Dr. Budi Santoso -- ikut melegitimasi misi propaganda yayasan ini dengan duduk sebagai penasehat dan ketua seksi yayasan ini. Tidak jelas apakah Nyonya Haryati Subadio, isteri tokoh pembangkang Subadio Sastrosatomo, kini masih bersedia menjadi penasehat yayasan itu.
Keterangan lebih lanjut tentang yayasan ini dapat diminta ke sekretariat mereka di Jalan Latuharhary No. 12, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 375 934 dan nomor fax (021) 310 6728.
Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi sehari-hari diketuai Nyonya Ida Feisal Tanjung, dan mencari dana antara lain melalui penyelenggaraan turnamen golf, seperti yang dilakukan di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur, tanggal 15-16 Oktober 1994, yang diikuti oleh 474 pegolf pria dan perempuan. Seperti yang sudah diketahui secara umum, lapangan golf swasta 18-lubang seluas 35 hektar ini merupakan lapangan golf kesayangan Suharto dan Bob Hasan. Keduanya merupakan anggota top, bersama Sudwikatmono, Aburizal Bakrie, dan sejumlah menteri, dengan membayar biaya keanggotaan seumur hidup sebesar Rp 5 juta. Itu tarif tahun 1992, lho! (Prospek , 22 Febr. 1992: 76; Progolf , Nov. 1994: 90-91).
Anak dan menantu Suharto sudah diikutsertakan dalam mengurusi yayasan yang diketuai orangtua mereka, untuk "belajar dalam rangka kegiatan sosial," kata Suharto dalam biografinya, seperti dikutipWarta Ekonomi, 29 Oktober 1990 (hal. 29). Sigit Harjojudanto dan Indra Rukmana duduk dalam pengurus Yayasan Dharmais, sementara Tommy dan Bambang Trihatmodjo di Yayasan Dakab. Tutut jadi bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, sementara Bambang jadi Bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 29; Info-Bisnis , Juni 1994: 9, 15; Suara Independen , Jan.-Febr. 1996; D & R , 14 Juni 1997).
Dalam kelompok ketiga di mana kedua saudara dekat Suharto -- Sudwikat-mono dan Probosutedjo -- ikut aktif, terdapat lima yayasan yang melibatkan Sudwikatmono, yakni (22) Yayasan Prasetya Mulya, (23) Yayasan Bangun Citra Nusantara, (24) Yayasan Tujuh Dua, (25) Yayasan Indocement, (26) Yayasan Kyai Lemah Duwur, dan (27) Yayasan Islamic Centre, lalu dua yayasan yang diketuai Probosutedjo, yakni (28) Yayasan (Universitas) Mercu Buana, dan (29) Yayasan Wangsa Manggala yang diketuai Probosutedjo, serta (30) Yayasan Ki Hajar Dewantara di mana keduanya ikut terlibat.
Di samping itu, Sudwikatmono dan Probosutedjo juga aktif menangani beberapa yayasan yang diketuai Suharto atau isterinya, yakni Yayasan Dakab, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
Seperti kita ketahui, Yayasan Prasetya Mulya lebih dikenal melalui wajah Sofyan Wanandi, jurubicara yayasan itu. Namun ketua Dewan Penyantun yayasan yang beranggotakan 50 orang pengusaha raksasa itu sesungguhnya adalah Liem Sioe Liong. Di samping bertujuan menyalurkan dana dari konglomerat-konglomerat ke dunia pendidikan dan organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop), yayasan ini dikenal sebagai penyalur aspirasi para konglomerat, melalui jurubicaranya tadi (Soetriyono, 1988: 26, 98; Forum Keadilan, 1 Sept. 1994: 33).
Yayasan Tujuh Dua adalah pemegang saham PT Media Bintang Indonesia, yang merupakan kerjasama antara Sudwikatmono dan partner dekatnya, Benny Suherman, dengan kelompok Ciputra (melalui Ir. Piek Mulyadi). Mereka dengan lihai memanfaatkan pembreidelan tabloid Monitor dengan membajak 23 orang bekas staf tabloid itu untuk menciptakan kelompok media hiburan Sudwikatmono sendiri, yakni kelompok Subentra Citra Media. Kelompok ini mencakup tabloid Bintang , majalah Sinar , tabloid hiburan anak-anak Fantasi, serta tabloid mingguan Dangdut .
Begitu Arswendo Atmowiloto selesai menjalankan masa hukumannya, ia ditarik oleh Sudwikatmono untuk bergabung dengan kelompok bisnis medianya itu, dengan diberi 5% saham dalam perusahaan penerbit tabloid Bintang . Tak ketinggalan Noor Slamet Asmoprawiro (alm.), juga diberi 10 % saham dalam perusahaan itu. Maklumlah, ia adik MenPen waktu itu, Harmoko (TBN RI No. 147/1991, No. 2772/1993; Jakarta-Jakarta , 25 Sept.- 1 Okt. 1993: 81; Editor , 18 Nov. 1993: 58; Warta Ekonomi, 5 Juni 1995: 65; Swa , 28 Maret-9 April 1997: 92).
Sedangkan Yayasan Bangun Citra Nusantara bergerak di bidang perfilman (Swasembada [Swa ], 9-29 Mei 1996: 40). Seperti yang kita ketahui, PT Suptan Film milik Sudwikatmono dan Benny Suherman praktis menguasai semua jenis film impor. Pada mulanya perusahaan itu hanya mengimpor film Mandarin, namun kemudian mereka berhasil memaksa tiga asosiasi film asing masuk ke bawah satu atap, yakni Asosiasi Importir Film (AIF) yang mereka kuasa (Prospek , 31 Agustus 1991: 90).
Yayasan Indocement yang juga dipimpin oleh 'dwitunggal' Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono, tidak cuma membiayai dan mengelola sejumlah SD, SMP dan SMA di sekitar pabrik-pabrik semen PT Indocement di daerah Citeureup (Bogor) dan Palimanan (Cirebon), tapi juga menyumbang buku dan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa di tujuh provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) serta kedua koloni kita, Timor Leste dan Papua Barat (Gatra , 5 Agustus 1995, Pariwara, hal. 7).
Sedangkan Yayasan Kiyai Lemah Duwur dibentuk oleh kelompok Salim untuk mengambil hati rakyat Madura, dengan mendirikan Universitas Bangkalan di sana. Seperti kita ketahui, Salim tadinya berniat membangun pabrik semen di Madura. Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono duduk di Dewan Penyantun yayasan itu, sementara Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, duduk di Badan Pelaksana (Soetriyono, 1988: 119-120).
Belakangan ini, yayasan maupun universitas itu sudah tidak ada khabar-beritanya, setelah rencana pabrik semen itu dibatalkan. Selain itu, para kiyai yang dulu pro-Liem, yang di Madura dijuluki "kiyai kanan", sudah berbalik. Ini tidak mematahkan semangat juragan konglomerat nomor wahid di Indonesia itu untuk melobi sejumlah kiyai yang dia anggap masih bisa disogok duit. Seperti kata sumber saya di Jawa Timur, "politiknya seperti yang diterapkan oleh Belanda, yaitu mengadu-domba antar kiyai".
Yayasan Islamic Centre, beranggotakan Sudwikatmono, Prajogo Pangestu, Jusuf Kalla, Jenderal (Purn.) M. Jusuf, dan dua orang Menteri di badan pengurusnya. Tanggal 8 Mei 1994, upacara pemancanganan menara mesjid dan aula gedung Islamic Centre yang bernaung di bawah yayasan itu berlangsung di bekas kampus Universitas Hasanudin di Ujungpandang. Turut meresmikan, Menteri Negara/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita dan Menteri Dalam Negeri waktu itu, Yogie SM. Menurut Ginanjar, lembaga agama itu, yang kegiatannya bakal berlingkup internasional, dibentuk untuk menciptakan manusia Indonesia masa depan (Muis, 1994).
Tidak kalah dengan usaha Sudwikatmono merangkul kaum intelektual melalui Yayasan Indocement dan Kiyai Lemah Duwur, Probosutedjo mengetuai dua yayasan pemilik dua universitas swasta, yakni Universitas Mercu Buana di Jakarta (di bawah Yayasan Mercu Buana) dan Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta (di bawah Yayasan Wangsa Manggala (Bali Post , 14 Okt. 1996).
Kedua saudara Suharto itu juga terlibat dalam badan pengurus Yayasan Ki Hajar Dewantara (YKHD), yang didirikan berdasarkan keputusan Kongres ke-17 Taman Siswa, Juni 1996. Pengumuman pendirian yayasan itu dilakukan di Jakarta, hari Jumat, 23 Agustus 1996. Ketua Umum Badan Pengurusnya adalah almarhum Jenderal Soesilo Sudarman, waktu itu Menko Polkam, anggota badan pengurus Jenderal Edi Sudradjat, waktu itu Menko Hankam, dengan penasehat Wardiman Djojonegoro yang waktu itu Menteri P & K. Moerdiono yang waktu itu Menteri Negara Sekretaris Negara menjadi anggota badan pendiri, ditambah Kabakin waktu itu, Letjen TNI Moetojib, sedangkan Jaksa Agung waktu itu, Singgih, menjadi anggota Badan Pengurus (Bali Post , 24 Agustus 1996).
Kelompok keempat, saking banyaknya, perlu dibagi dalam enam sub-kelompok. Sub-kelompok pertama adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau sempat dikuasai oleh Tutut, yakni (31) Yayasan Tiara Indonesia, (32) Yayasan Dharma Setia, (33) Yayasan Kebudayaan Portugal-Timor, (34) Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, (35) sebuah yayasan pendidikan tinggi di Dili, (36) Yayasan Tri Guna Bhakti, (37) Yayasan Bermis, dan (38) Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) (InfoBisnis, Juni 1994: 13; Kompas , 28 Juni 1994; Jawa Pos , 3 Juni 1995;Republika, 20 April 1995; Matebean, 12 Jan. 1998).
Juga, seperti yang sudah disinggung di depan, Tutut adalah Bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan wakil ketua Yayasan Kemajuan dan Pembangunan Asmat.
Lalu, sub-kelompok kedua adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Bambang Trihatmodjo dan isterinya, Halimah, yakni (39) Yayasan Bhakti Nusantara Indah, alias Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama Halimah, (40) Yayasan Bimantara, (41) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, dan (42) Yayasan Intinusa Olah Prima yang diketuai Bambang, (43) Yayasan Ibadah dan Amalyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Rosano Barack (Cano), salah seorang pemegang saham utama Bimantara, serta (44) Yayasan Kesra Karyawan Bimantara (Indonesia Business Weekly, 25 Nov. 1994).
Yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut, Bambang, dan Halimah: ---------------------------------------------------------------------------- Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut serta adik dan iparnya yang satu ini. Berkat proteksi ayah mereka sebagai Ketua Yayasan TVRI, Tutut dan Bambang menjadikan yayasan itu sebagai salah satu sapi perahan mereka, baik di bawah MenPen Harmoko maupun Hartono. Itulah sebabnya, rencana merubah status badan pengelola TVRI dari yayasan menjadi BUMN (Prospek, 29 Okt. 1994: 21), belum terwujud.
Tutut menguasai Yayasan TVRI lewat TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang bisa berhutang Rp 6 milyar biaya iklan pada (Yayasan) TVRI, serta lebih dari Rp 100 milyar ke rumah-rumah produksi yang sudah atau terancam bangkrut (Prospek, 6 Maret 1993: 18; Sinar, 4 Febr. 1995: 37; Forum Keadilan, 17 Juli 1995: 109; Gatra, 3 Febr. 1996: 106; Swa, 9-22 Okt. 1997: 90-92).
Yayasan TVRI merupakan salah satu pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, yang menaungi stasiun televisi swasta itu. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang juga diketuai Suharto ikut sebagai pemegang saham, di samping Tutut, perusahaan induk konglomeratnya, serta beberapa orang partner bisnisnya, Abdullah Fahmi Alatas dan Niken Wijayanti (CISI, 1997: 257-258)
--------------------------------------------------------------------------------
Bambang menguasai Yayasan TVRI lewat PT Mekatama Raya, yang sejak Februari 1992 diberi hak mengutip iuran TVRI dari pemilik televisi a/n Yayasan TVRI melalui suatu kontrak selama 15 tahun (Prospek, 7 Maret 1992: 68). Tak jelas bagaimana pertanggungjawaban uang hasil kontrak itu, suatu bentuk monopoli keluarga Suharto yang pernah diprotes Ketua DPR/MPR waktu itu, Jenderal (Purn.) Kharis Suhud (Borsuk, 1992). Makanya dia tidak dipilih kembali menjadi anggota DPR.
Di bawah Menteri Penerangan Hartono, Yayasan TVRI tetap berfungsi sebagai pencetak uang bagi keluarga Suharto. Sebelum SU MPR lalu, Hartono bahkan menawarkan bantuan tenaga militer untuk mengutip uang iuran TVRI. Muladi, ketika masih menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro dan anggota Komnas HAM, menolak rencana Hartono itu (Strait Times, 21 Agustus 1997). Entah bagaimana pendapatnya sekarang, setelah ia dioperkan dari kabinet Suharto terakhir ke kabinet Habibie yang pertama, dalam jabatan Menteri Kehakiman.
Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan Jenderal Hartono, dengan ketua Abd. Wahid Zaini, pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Makanya Hartono pelindung dan Tutut pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).
Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.
Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.
Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama dengan investor Malaysia.
Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo memperoleh hak mengelola pipa minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa Barat, bermodal dana pensiun karyawan Pertamina. Ini mengesalkan orang-orang Pertamina, yang terpaksa harus menyewa pipa minyak perusahaannya sendiri.
Kerjasama antara Ustraindo dan Pertamina tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo berhutang Rp 3,5 milyar plus US$ 600 ribu dalam valuta asing pada Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini menyakitkan hati investor Malaysia kongsi Ustraindo, yang merasa investasinya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis yang berkantor di Gedung Bermis di Jl. Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta. Walhasil, Pertamina menolak memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT Ustraindo Petrogas, dan menuntut pelunasan hutang-hutang Ustraindo (CISI, 1991: 769-771; Asiaweek , 14 Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995).
Sementara itu, Ustraindo juga berpatungan dengan Bambang Trihatmodjo di Hotel Intercontinental di Jimbaran, Bali, yang punya 451 kamar dengan tarif 99 - 132 dollar AS semalam (Aditjondro, 1995: 18).
Selanjutnya adalah Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys Football Association (MBFA). Klub ini diambilalih oleh Johannes Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno, 27 Mei 1997. Maksudnya untuk melakukan pembibitan pemain baru lewat pelatihan anak-anak gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo membantu Klub Ballestier Central di Singapura, dengan dana US$ 225.000 dari perusahaan Van der Horst yang dikuasainya (Tiras , 9 Juni 1997: 65-66).
Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh Tutut dan Jenderal Hartono. Ketuanya adalah Abd. Wahid Zaini, pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga jauh Hartono. Makanya Hartono menjadi pelindung dan Tutut menjadi pembina yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).
Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini sekaligus berfungsi untuk menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton. Sebab di tahun 1994, ketika baru 1600 MW dari 4000 MW yang direncanakan sudah mulai dioperasikan, para petani di Kecamatan Paiton sudah mengeluh bahwa kualitas tembakau mereka menurun akibat debu PLTU yang ada (Forum Keadilan , 15 Sept. 1994: 69).
Yang jelas, ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.
Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.
Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama dengan investor Malaysia.
Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo memperoleh hak mengelola pipa minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa Barat, bermodal dana pensiun karyawan Pertamina. Ini mengesalkan orang-orang Pertamina, yang terpaksa harus menyewa pipa minyak perusahaannya sendiri.
Kerjasama antara Ustraindo dan Pertamina tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo berhutang Rp 3,5 milyar plus US$ 600 ribu dalam valuta asing pada Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini menyakitkan hati investor Malaysia kongsi Ustraindo, yang merasa investasinya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis yang berkantor di Gedung Bermis di Jl. Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta. Walhasil, Pertamina menolak memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT Ustraindo Petrogas, dan menuntut pelunasan hutang-hutang Ustraindo (CISI, 1991: 769-771; Asiaweek , 14 Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995).
Sementara itu, Ustraindo juga berpatungan dengan Bambang Trihatmodjo di Hotel Intercontinental di Jimbaran, Bali, yang punya 451 kamar dengan tarif US$ 99 - 132 semalam (Aditjondro, 1995: 18).
Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys Football Association (MBFA), yang diambilalih oleh Johannes Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno, 27 Mei 1997. Maksudnya untuk melakukan pembibitan pemain baru lewat pelatihan anak-anak gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo membantu Klub Ballestier Central di Singapura, dengan dana US$ 225.000 dari perusahaan Van der Horst yang dikuasainya (Tiras , 9 Juni 1997: 65-66).
Akhirnya, Yayasan Ibadah dan Amaliyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Cano, adalah wahana Bambang Trihatmodjo dkk untuk mengambil hati umat Islam, lewat pembangunan perumahan rakyat yang dapat dianggap Islami. Salah satu proyeknya adalah "Villa Islami" di Karawaci, Tangerang, yang terdiri dari 1200 rumah di atas lahan seluas 104 hektar. Turut meresmikan kompleks perumahan rakyat itu adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir Akbar Tanjung, serta Ketua Umum DPP REI (Real Estate Indonesia), Edwin Kawilarang (Ummat , 9 Des. 1996: 78).
Kebetulan, Edwin Kawilarang sendiri adalah kepala divisi Real Estate Bimantara yang menangani pembangunan apartemen-apartemen mahal (Warta Ekonomi, 22 Juni 1992: 22; Sinar , 20 Jan. 1996: 45-47; Swa, Jan. 1994: 101-109). Sementara Akbar Tanjung pun bukan "orang luar" dari sudut bisnis keluarga Cendana. Perusahaan keluarga Tanjung, PT Marison Nusantara Agencies, berkongsi dengan kelompok Salim dalam pabrik susu PT Indomilk serta industri kimia PT Henkel Indonesia dan PT Zeta Aneka Kimia (Soetriyono, 1988: 39-40; CISI, 1997: 480-481, 542-543, 1456-1457).
Yayasan penjual mimpi rakyat miskin: -------------------------------------------------------- Sedikit catatan penyegar ingatan tentang Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Pengelola SDSB ini dulu dikuasai Sigit Harjojudanto, putera Suharto yang tertua. Selama 2 1/2 bulan, yayasan ini dikuasai Tutut sebagai Menteri Sosial dalam kabinet Suharto terakhir.
Kita belum lupa bahwa hasil pemasukan keluarga Suharto dari berbagai lotere nasional belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat banyak. Berbagai lotere nasional itu dikelola oleh YDBKS, yang resminya berada di bawah Menteri Sosial, tapi secara de facto dikuasai Sigit Harjojudanto bersama sejumlah pengusaha swasta tangan kanannya.
Tahun 1985, Sigit ikut mengelola Porkas, yang ditentang keras oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dan DPRD Jawa Barat berdasarkan pertimbangan keagamaan. Namun kecaman-kecaman ke alamat Porkas itu dibungkam oleh pemerintah pusat dengan dalih bahwa Porkas bukan judi.
Maka Sigit pun bebas meraih keuntungannya. Dua orang pengusaha muda yang ikut terlibat dalam pengelolaan dana Porkas, Robby Tjahjadi (yang baru bebas dari penjara karena menyelundupkan puluhan mobil mewah) dan kawan sekolahnya di Solo, Robby Sumampouw, juga semakin semarak bisnis mereka sesudah Porkas dihapus. Robby Tjahjadi membangun kerajaan tekstil Kanindo-nya, sementara Robby Sumampouw, dengan backing Benny Murdani, memonopoli bisnis kopi di Timor Leste.
Bukan cuma itu. Jusuf Gading, Dirjen Bantuan Sosial Departemen Sosial (1972-1979), pencetus Undian Harapan pendahulu Porkas, mendapat "promosi" tak langsung dari keluarga Suharto. Seorang anaknya, Irvan Gading, menjadi salah satu partner bisnis Tommy Suharto, yang kebetulan juga bekas teman sekolahnya. PT Gading Mandala Utama (GMU), dengan Tommy sebagai presiden komisaris dan Irvan sebagai presiden direktur, menjadi agen tunggal alat-alat berat bagi Departemen PU, bekerjasama dengan kelompok Arthayasa milik Rafiq Radinal Muchtar, anak Menteri PU waktu itu. Belum lagi bisnis GMU yang lain sebagai sub-kelompok Humpuss (Shin, 1989: 248; Wibisono, 1994; Aditjondro, 1994: 57-62; Prospek , 6 Maret 1993: 18-21, 19 Febr. 1994: 56-57;Indonesia Business Weekly , 11 Maret 1994: 10;Warta Ekonomi , 20 April 1992: 23).
Setelah Porkas dibubarkan, Sigit terlibat lagi dalam pengelolaan lotere SDSB, bersama Robby Sumampouw, Henry Pribadi, dan Sudwikatmono. Walaupun SDSB kemudian dibubarkan juga, akibat kencangnya demonstrasi umat Islam dan aktivis mahasiswa, dana SDSB yang terkumpul juga belum pernah dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Malah sebaliknya, Sigit dengan tenang menggunakan bagiannya untuk membangun hotel berbintang lima Bali Cliff Resort seharga US$ 50 juta di Bali. Sementara itu, bisnis para co-manager dana SDSB, juga berkembang dengan pesat. Robby Sumampouw, partner Sigit dalam pengelolaan Porkas maupun SDSB, yang juga pernah membantu Tommy mengelola BPPC, menanam keuntungannya dalam kasino raksasa di Pulau Christmas, Australia. Kawan baiknya, Tommy Suharto, pun sering berjudi di kasino senilai hampir 40 juta dollar AS itu, di mana perusahaannya, Sempati Airlines, menikmati monopoli penerbangan dari/ke Jakarta.
Henry Pribadi, yang juga partner Bambang Trihatmodjo dalam proyek petro-kimia Chandra Asri, perusahaan pemungut iuran televisi PT Mekatama Raya, stasiun televisi swasta SCTV, serta Bank Alfa bin Bank Andromeda, merupakan pengunjung setia kasino Crown di Melbourne, di mana ia pernah memasang taruhan satu juta dollar Australia dalam semalam (Borsuk, 1993; Aditjondro, 1994: 88-89, 1995: 1-2, 1996; Loveard, 1996: 38; Robinson, Hewitt dan Munro, 1997;Tempo , 28 Des. 1991; Gatra , 12 Okt. & 26 Okt. 1996).
Semuanya ini seolah-olah mendidik rakyat bahwa lotere itu halal, mencari untung berlimpah dari lotere juga halal, lalu berjudi dengan laba berlimpah hasil lotere itu pun halal. Ironisnya, seorang Sekjen PB NU terpaksa meletakkan jabatannya gara-gara menerima dana SDSB untuk kegiatan organisasinya. Pengurus Besar NU sendiri nyaris retak karena masalah itu.
Sementara itu, dana YDBKS terus beranak-pinak, dan mencari-cari tempat di mana dana itu dapat ditanamkan. Tahun 1994, lewat perantaraan Menpora Hayono Isman, Bendahara YDBKS, Wisnu Saputra, dipertemukan dengan Bendahara Yayasan Dharmais, Mayjen (Purn.) Hediyanto, untuk menyelamatkan Bank Arta Prima yang tadinya dikuasai Kosgoro. Itulah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai skandal kredit Bank Arta Prima, yang menyebabkan seorang putera Mas Agung, Oka Mas Agung, dan Kim Johannes Mulia ditahan, dan nyaris menyeret Yayasan Dharmais dalam kemelut itu juga (Tiras , 2 Juni 1997: 92-95, 9 Juni 1997: 83-87; Suara Independen , Juli 1997).
Namun terlepas dari skandal BAP itu sendiri, anecdotal evidence ini menunjukkan bahwa yayasan pengelola SDSB itu sungguh-sungguh belum kosong kasnya. Nah, selama 2 1/2 bulan menjabat sebagai Menkes baru yang membawahi YDBKS, Tutut barangkali telah melenyapkan pembukuan lotere-lotere yang sudah dibubarkan tanpa banyak kesulitan.
Yayasan-yayasan yang dikuasai Tommy: -------------------------------------------------------- Selanjutnya, sub-kelompok ketiga adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Tommy, yakni (45) Yayasan Tirasa, (46) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, (47) Yayasan Otomotif, dan (48) Yayasan Bulog.
Yayasan Bhakti Putra Bangsa dan Yayasan Otomotif Indonesia lebih berhubungan dengan hobi-hobi Tommy yang menghasilkan uang -- golf dan balap mobil. Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Tommy menyelenggarakan pertandingan golf di Palm Hill Country Club Sentul, dekat Bogor, Jawa Barat, bulan Maret 1995 (iklan Bisnis Maritim, 30 Jan-5 Feb 1995). Dan kita sudah sama-sama tahu, bahwa golf di Indonesia lebih merupakan sarana negosiasi bisnis ketimbang olahraga yang serius.
Yayasan Tirasa, yang diketuai Tommy Suharto, dengan anggota badan pengurusnya Tungky Ariwibowo, Moerdiono, dan Tinton Suprapto, adalah pemegang saham PT Sarana Sirkuitindo Utama, yang pada gilirannya adalah pemilik sirkuit balap mobil Sentul. Jadi Sentul bukan milik Tommy Suharto. Begitu keterangan presdir PT SSU, Tinton Suprapto pada pers, 6 tahun lalu (Surya, 26 Juni 1993). Memang secara Sentul resmi bukan milik Tommy pribadi, tapi de facto, ya. Dasar Sentul-oyo.
Yayasan Otomotif Indonesia merupakan instrumen untuk memperluas hobi merangkap bisnis balap mobilnya dari Sentul ke Lampung. Tarif ganti rugi tanah rakyat seluas 157 hektar di Lampung ditentukan langsung oleh Tommy selaku investor merangkap pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia (Bola, Minggu I Des 1992; Kompas, 15 & 27 Juli 1996). Namun di luar urusan balap mobil, Yayasan Otomotif juga pernah digunakan oleh Tommy Suharto untuk meminta proyek dari PT Telkom (Siar, 3 Feb 1998).
Yayasan Bulog resminya diketuai Ketua Bulog, Beddu Amang. Namun sejak zaman Achmad Tirtosudiro, zaman Bustanil Arifin, lalu sekarang, Suharto selalu menempatkan orang kepercayaannya di posisi Ketua Bulog itu, yang sekaligus ditugaskan untuk mengurus PT PP Berdikari, perusahaan yang didirikannya dari harta antek-antek Sukarno yang disitanya. Walaupun perusahaan itu resminya berstatus perusahaan negara, dalam perjalanan waktu PT Berdikari, yang sudah berkembang menjadi konglomerat sendiri, dikuasai oleh tiga yayasan yang diketuai Suharto, Dharmais, Dakab, dan Supersemar, yang juga menguasai saham-saham Bank Duta, bank kelompok ini. Saya akan berbicara lagi tentang hal ini dalam bagian tentang bank-bank kelompok Nusamba yang dikepalai oleh Bob Hasan.
Ketika Bulog dipegang oleh Bustanil Arifin, yang isterinya masih kerabat Nyonya Tien Soeharto, keluarga Arifin membentuk konglomeratnya sendiri, yakni Danitama Group. Konglomerat ini banyak bekerjasama dengan kelompok Salim dan kelompok Bimantara. Sementara anak-anak Bustanil Arifin, juga duduk dalam PT Prima Comexindo, perusahaan counter-trading (barter) Hashim Djojohadikusumo, yang akan saya ulas kegiatannya dalam bagian tentang yayasan-yayasan para besan dan keluarganya.
Beddu Amang, ketua Bulog yang sekarang, juga duduk sebagai komisaris salah satu anak perusahaan Danitama, yakni PT Bormindo Nusantara, sebuah perusahaan kontraktor pengeboran minyak. Makanya, pucuk pimpinan Bulog selalu tumpang-tindih kepentingan bisnisnya dengan bisnis keluarga besar Suharto, baik secara langsung maupun melalui keluarga Arifin (Anon., 1991; CISI, 1991: 58-60; Jakarta Post , 13 Febr. 1994; Warta Ekonomi , 24 Okt. 1994: 16).
Kini, dengan Yayasan Bulog menjadi pemegang 10% saham pusat perbelanjaan PT Goro Yudistira Utama (Warta Ekonomi , 4 April 1994: 29-30; Swa , 28 Maret - 9 April 1997: 58-60; Siar , 4 Febr. 1998), fasilitas dan harta yayasan ini dapat dimanfaatkan pula oleh Tommy Suharto. Sama halnya sebagaimana Tutut dan Bambang memanfaatkan Yayasan TVRI, atau sebagaimana Sigit dan kini Tutut memanfaatkan YDBKS, pencetak untung dari lotere SDSB.
Seperti diketahui, Bulog adalah salah satu sumber korupsi utama menurut hasil penyelidikan Komisi Empat yang dibentuk Suharto, menanggapi aksi-aksi mahasiswa di awal 1970-an. Namun Achmad Tirtosudiro, Ketua Bulog di masa itu yang bekas pejabat Kostrad dan teman dekat Suharto, tak pernah diajukan ke pengadilan, sebagaimana juga halnya Ibnu Sutowo, walaupun Pertamina juga sudah terbukti merupakan sarang korupsi di tahun 1970-an.
Baru-baru ini, bertentangan dengan semangat reformasi ekonomi yang dipaksakan oleh Badan Moneter Sedunia (IMF), perusahaan patungan Tommy dan Bulog itu malah mendapat hak monopoli distribusi beberapa bahan pokok, seperti sabun dan tapal gigi. Untuk tidak terkesan serakah, Induk-Induk Koperasi sudah diikutsertakan juga sebagai pemegang saham pusat perkulakan itu. Dengan demikian Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya juga sah-sah saja membantu PT Goro Batara Sakti, sedangkan jalur pemasarannya ke seluruh Indonesia dan Timor Leste tinggal memanfaatkan gudang-gudang Dolog di mana-mana. Asyik, bukan? (Dow Jones , 6 April 1998;Siar, 11-18 April 1998).
Yayasan-yayasan yang dikuasai Mamiek dan suaminya: ---------------------------------------------------------------------------- Sub-kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Suharto, yang terdiri dari (49) yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB) seluas 260 Ha di sepanjang koridor Cibubur-Cianjur, (50) Yayasan Bunga Nusantara, yang didukung oleh Nyonya Christine Arifin, isteri bekas Ketua Bulog yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, pengelola Taman Bunga Nusantara (TBN) seluas 35 hektar di Kabupaten Cianjur, serta (51) Yayasan Rally Indonesia (Shin, 1989: 268; Tiras, 23 Nov. 1995: 15-16; Swa, 13-27 Maret 1997: 99; info dari pembaca e-mail, 16 April 1998).
Yayasan Rally Indonesia, beranggotakan suami Mamiek, Pratikto Singgih, serta tiga orang cucu Suharto, yakni Dandy Nugroho Hendro Maryanto dan Danny Bimo Hendro Utomo (anak Tutut dan Indra Rukmana), serta Ari Haryo Wibowo (anak Sigit Harjojudanto). Kegiatan rutin tahunan yayasan ini adalah menyelenggarakan seri kejuaraan reli dunia di kawasan Medan sejak sepuluh tahun terakhir.
Pratikto Singgih bukannya tak berperan dalam memupuk kekayaan keluarga Suharto. Lulusan FE-UI ini adalah presiden komisaris Bank Utama, salah satu bank keluarga Suharto yang sampai saat ini (21 April 1998), lolos dari langkah-langkah penutupan bank-bank swasta bermasalah.
Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek & Prabowo: ---------------------------------------------------------------------------- Sub-kelompok kelima ini terdiri dari (52) Yayasan Badan Intelijen ABRI (BIA), yang dikuasai Prabowo melalui teman dekatnya, Mayor Jenderal Jacky Anwar Makarim, yang ikut mengelola sistem perparkiran di Jakarta, (53) Yayasan Kobame (Korps Baret Merah), pemegang saham PT Kobame, serta (54) Yayasan Dharma Putera Kostrad, yang sempat dipegang hampir 3 bulan oleh Prabowo sebagai Pangkostrad baru (Gatra, 4 Feb 1995).
--------------------------------------------------------------------------------
Kemudian, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek Prabowo adalah (55) Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur, (56) Yayasan Hati, yang dibentuk oleh sejumlah "partisan" (orang Timor Leste dan Timor Barat yang membantu Kopassus merebut Timor Leste di tahun 1975-1976), (57) Yayasan Kerajinan Indonesia, (58) Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, dan (59) yayasan pencari dana KONI (Asiaweek, 12 April 1996: 39; The Australian, 10 Oct. 1996).
Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Titiek dan suaminya, mulai dari Yayasan Kobame. Sebelum Prabowo menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, yayasan itu telah berdiri. Tahun 1995, berpatungan dengan kelompok Arseto, konglomerat milik Sigit Harjojudanto, Yayasan Kobame mulai membangun dua pabrik briket arang di Kartosuro, Sukoharjo, dan Serang, Jawa Barat, dengan investasi sebesar Rp 7 milyar. Pabrik briket arang hasil patungan dengan PT Ariyo Seto Wijoyo, anggota kelompok Arseto, diberi nama PT Prawara Sanggatama dan direncanakan mulai beroperasi bulan Januari 1996.
Menurut Danjen Kopassus waktu itu, Brigjen TNI Soebagyo HS, pabrik itu diharapkan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Selain bermanfaat bagi petani di sekitar pabrik, juga mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit Kopassus. "Tentu saja, tujuan memberi kesejahteraan dan keuntungan tidak bisa diabaikan," begitu kata Soebagyo HS (Jawa Pos , 29 Agustus 1995).
Ketika Prabowo jadi Danjen Kopassus, PT Kobame mendapat kredit sindikat Rp 45 milyar dari BRI dan Bank Pelita (milik kel. Djojohadikusumo) untuk membangun proyek-proyek properti di daerah Cinjantung. Selain itu, PT Kobame juga berusaha mengambilalih 50% saham Hotel Horison (EBRI, 18 Juni 1997; Siar, 10 Des. 1997). Tidak jelas siapa ketua yayasan itu, setelah menantu Suharto naik pangkat (jadi letjen) dan jabatan (jadi Pangkostrad). Namun jelas, sebagai bekas pimpinan Kopassus, dia pasti ikut menikmati bisnis yayasan ini.
Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur dibentuk oleh Gubernur "boneka" Timor Leste, Jose Abilio Osorio-Soares, sekitar bulan September 1994. Yayasan inipun telah dimanfaatkan untuk promosi bisnis keluarga Suharto di Timor Leste. Hanya dalam tempo 10 menit, Titiek Prabowo berhasil mengumpulkan sumbangan Rp 210 juta bagi yayasan itu, dalam Lokakarya dan Temu Usaha se-Nusa Tenggara dan Timor Leste, September 1994, di Dili. Sumbangan para pengusaha itu menanggapi himbauan Titiek dalam jamuan makan malam di rumah gubernur, konon untuk menghargai perjuangan para keluarga veteran pejuang "integrasi".
Penyumbangnya: Titiek Prabowo sendiri (Rp 50 juta); wakil perusahaan kayu & ikan Djajanti Group, di mana Sudwikatmono menjadi presiden komisaris (Rp 50 juta); serta wakil-wakil Sucofindo, Texmaco, Modern Group, dan lima perusahaan lain (Jawa Pos, 14 Sept, 1994).
Ternyata, dari semua penyumbang di malam dana itu hanya Titiek dengan kelompok Maharaninya dan Marimutu Sinivasan dengan kelompok Texmaconya yang sudah menanam modal di bumi Loro Sae. Keduanya berkongsi dengan Yayasan Hati membangun pabrik tenunan Timor, PT Dilitex, bernilai US$ 575 juta.
Yayasan Hati, walaupun secara resmi dipimpin Gil Alves, menantu sang gubernur boneka, sesungguhnya merupakan alat bisnis Titiek Prabowo juga. Selain di pabrik tekstil PT Dilitex, puteri kedua Presiden Suharto itu juga partner pabrik garam Yayasan Hati di Manatuto. Kedua pabrik baru itu diresmikan Titiek di Dili, bulan Mei tahun lalu (Aditjondro, 1997a; Lema, 1997; EBRI, 5 Feb 1997: 34).
Setelah seorang komisaris kelompok Texmaco, Theo Sambuaga, diangkat Suharto menjadi Menteri Tenaga Kerja selama 2 1/2 bulan, Titiek Prabowo jadi punya akses ke Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI). Yayasan ini didirikan di zaman Menteri Tenaga Kerja Awaluddin Djamin, untuk memonopoli atau setidak-tidaknya memonitor bantuan luar negeri bagi pengembangan serikat-serikat buruh di Indonesia. Sehingga ironisnya, Yayasan Friedriech Ebert di Jerman terkenal radikal, dipaksa bermitra dengan satu serikat buruh boneka. Semua bantuan FES untuk SPSI bin FBSI, harus disalurkan melalui YTKI.
Yayasan pencari dana KONI, sudah dapat dipastikan tidak cuma akan mencari dana bagi KONI, melainkan juga bagi keluarga Suharto. Baik melalui Titiek Prabowo maupun melalui pamannya, Jenderal Wismoyo Arismunandar. Segera sesudah terpilih sebagai Ketua KONI, akhir Januari 1995, ia memanggil 65 boss konglomerat, termasuk Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Ciputra, dan James Riady, untuk "urunan" bagi penyelenggaraan SEA Games. Maklumlah, berkat menjadi ajudan Presiden, Wismoyo berhasil mengawini Datiet Siti Hardjanti, adik almarhumah Nyonya Tien Suharto (Sinar , 4 Febr. 1995: 8-9, 25 Nov. 1995: 76; Forum Keadilan, 4 Des 1995: 39-40).
Wismoyo sekarang menjadi presiden komisaris perusahaan penerbangan Mandala Airlines, yang dikuasai oleh Nusamba, Sigit Harjojudanto, dan Yayasan Darma Putera Kostrad (Iklan Info-Bisnis, Nov 1994; Indo-commercial, 26 Jan 1995: 2). Karuan saja Bambang "dipercayai" untuk mengetuai konsortium bersama kelompok Mulia dan Titiek Prabowo untuk membangun hotel, apartemen dan mall di bekas lapangan tembak Senayan guna memanfaatkan pesta olahraga SEA Games ke-19 di Jakarta, 11-19 Oktober lalu.
Sementara itu, Tutut "dipercayai" untuk mengelola armada taksi SEA Games dengan 15000 mobil Proton Saga yang diimpornya di Malaysia, sedangkan Bambang, juga dengan dalih untuk keperluan SEA Games ke-19, diizinkan mengimpor 615 mobil mewah, tanpa membayar bea masuk.
Lalu, berbulan-bulan sesudah SEA Games selesai pun, konsorsium yang dipimpin Bambang Trihatmodjo dan Bambang masih diizinkan "memajak" uang rakyat lewat stiker SEA Games, tanpa pertanggungjawaban terbuka (Swa, 24 April-7 Mei 1997: 94-96; Kontan , 23 Juni 1997; D & R , 8 Nov. 1997: 98-99; Siar, 7 & 10 Okt 1997). Itulah enaknya punya paman jadi Ketua KONI.
Yayasan Dharma Putera Kostrad: --------------------------------------------- Sedikit catatan juga perlu diberikan tentang Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putera Kostrad (YDP Kostrad), yang selama 2 1/2 bulan terakhir dikuasai Letjen Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad. Yayasan inilah 'kapal keruk duit' pertama bagi Suharto di awal Orde Baru, di masa transisinya dari Pangkostrad menjadi Presiden penuh (Aditjondro, 1998).
Ketua harian YDP Kostrad mula-mula adalah Brigjen Sofyar, Kepala Staf Kostrad waktu itu, yang juga "terpilih" sebagai Ketua KADIN Indonesia. Sesudah Sofyar meninggal tahun 1973, jabatan itu dialihkan Suharto kepada Jenderal Suryo Wiryohadipuro, salah seorang Aspri Presiden waktu itu.
Walaupun resminya Suryo menjabat sebagai ketua harian YDP Kostrad, pengelolaan bisnis kelompok perusahaan itu berangsur-angsur dipercayakan Suharto pada Sofyan Wanandi. Sofyan adalah tangan kanan Jenderal Sudjono Humardani, yang juga Aspri Presiden Suharto. Maka masuklah Sudjono Humardani, dua orang puteranya, Djoko dan Salim, dan seorang menantunya, Saso Sugiarso, ke dalam perusahaan-perusahaan kelompok itu, yang pada awalnya bekerjasama erat dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, pemilik kelompok perusahaan Tri Usaha Bhakti (Truba).
Juga isteri dan anak Jenderal Ali Murtopo, Aspri Presiden yang lain, masuk menjadi komisaris sebagian perusahaan Pakarti Yogya. Maklumlah, tangan kanan Ali Murtopo adalah Jusuf Wanandi, abang si Sofyan. Mereka berdua adalah agen Operasi Khusus (Opsus), operasi klandestin yang dikomandoi Ali Murtopo untuk merebut Irian Barat, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kemudian memenangkan pengangkatan Suharto menjadi Presiden penuh dalam SU MPR 1967. Terakhir dipakai untuk memantapkan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 serta melumpuhkan semua partai lain.
Sementara itu, pembagian rezeki bagi keluarga Jenderal Suryo, tidak dilupakan. Seorang menantunya, Adiwarsito Adinegoro, juga turut dalam delapan perusahaan milik Kostrad. Sedangkan seorang anak Jenderal Suryo sendiri, Tony Suryo, dilibatkan dalam kelompok bisnis Astra, dan menjadi tangan kanan Edward Surjadjaja dalam kelompok Summa. Dengan kata lain, pada awalnya Sofyan Wanandi dan banyak pengusaha keturunan Cina lain pendukung Suharto, sengaja melibatkan para jenderal dan keluarga mereka dalam inner circle bisnis keluarga Suharto, untuk memantapkan dukungan rezim ini pada kepentingan ekonomi mereka.
Di tangan Sofyan Wanandi itulah bisnis kelompok Kostrad -- yang lebih dikenal dengan nama kelompok Pakarti Yogya -- berkembang dengan pesat, dengan dukungan dari kelompok Salim dan konglomerat-konglomerat lain, seperti kelompok Mantrust, Bank Panin, BUN, dan lain-lain.
Misalnya, Bank Windu Kencana, prakteknya adalah usaha patungan antara Kostrad dan Liem Sioe Liong, walaupun menurut akte notarisnya adalah milik YDP Kostrad, Yayasan Trikora, dan Yayasan Jayakarta. Pabrik perakitan Volkswagen, yang dirampas Kostrad dari Piola Panggabean, dan berganti nama menjadi PT Garuda Mataram, adalah kongsi antara Kostrad dan kelompok Mantrust. Bahkan dalam PT Toyota Astra Motors, agen tunggal mobil Toyota di Indonesia, YDP Kostrad memiliki 7,5% saham. Juga dalam agen sepeda motor Honda, PT Federal Motors yang anak perusahaan Astra juga, YDP Kostrad punya saham (TBN RI tgl. 18 Juni 1968 No. 49; Shin, 1989: 258-261, 266, 335, 411; Robison, 1990: 262-263, 282, 288; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27).
Lama-lama, Sofyan mulai mengembangkan kelompok perusahaan yang didominasi keluarga Wanandi, yang lebih dikenal dengan nama kelompok Gemala, yang di tahun 1993 terdiri dari 32 perusahaan dengan omset lebih dari Rp 1,2 trilyun setahun (Prospek , 13 Agustus 1994: 20). Perusahaan-perusahaan Kostrad sendiri semakin terlantar, apalagi setelah VW semakin disaingi mobil-mobil Eropa, AS, Jepang, dan Korea yang diageni kelompok Salim serta bisnis keluarga Suharto yang lain (Chalmers, 1988).
Dalam dasawarsa terakhir, kelompok Nusamba dan bisnis keluarga besar Suharto lainnya mulai masuk menguasai berbagai perusahaan yang dulu didominasi Kostrad. Di tahun 1970, akte notaris PT Bogasari menentukan bahwa 26% keuntungan pabrik penggilingan terigu itu harus harus dibagi rata antara YDP Kostrad dan Yayasan Harapan Kita. Tujuh tahun kemudian, akte notaris Bogasari direvisi. Nyonya Bustanil Arifin, yang masih kerabat Nyonya Tien Suharto, masuk menjadi pemegang 21% saham Bogasari. Dialah yang berhak menentukan pembagian keuntungan pabrik terigu raksasa itu untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi, lenyaplah "jatah" otomatis YDP Kostrad sebesar 13% itu (Shin, 1989: 268, 354).
Kemudian, seperti yang sudah disinggung di atas, maskapai penerbangan PT Mandala Airlines, kini dikuasai Nusamba (45%) dan Sigit Harjojudanto (15%), sehingga saham PT Dharma Putera Kencana (a/n YDP Kostrad) tinggal 40%. Mandala juga telah mengangkat Jenderal Wismoyo Arismunandar, adik ipar Nyonya Tien Suharto, sebagai Presiden Komisaris. Masuknya pemegang saham baru juga memperkuat otot operasi Mandala, dengan membeli dua pesawat Boeing 737 bekas milik maskapai penerbangan Jerman, Lufthansa (Indocommercial , 26 Jan. 1995: 1-2).
Kendati demikian, YDP Kostrad masih tetap bertahan sebagai pemegang saham sejumlah perusahaan lain yang tergolong basah, misalnya pabrik karung plastik Pertamina, PT Karuna, bersama dua yayasan TNI/AD yang lain (Prospek , 16 Febr. 1991: 9).
Yayasan para besan dan kerabat: --------------------------------------------- Dalam kelompok yayasan para besan dan kerabat, tercatat tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Kowara, yakni (60) Yayasan Pembangunan Jawa Barat, (61) Yayasan 17 Agustus 1945, dan (62) Yayasan Pendidikan Triguna yang ketiga-tiganya berafiliasi ke mendiang Eddi Kowara Adiwinata, ayah mertua Tutut, serta Nyonya Eddi Kowara (iklan dukacita Suara Merdeka, 23 Jan 1995 & Jawa Pos, 7 Maret 1996).
Lalu, ada tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Djojohadikusumo, yakni (63) Yayasan Pralaya Loka, yang diketuai Nyonya Dora Sigar-Djojohadikusumo, yang berniat mendirikan krematorium canggih di Cikarang, Jawa Barat, (64) Yayasan Dana Mitra Lingkungan, serta (65) Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dibentuk untuk menggalakkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara bekas Uni Soviet (Kontan, 23 Juni 1997; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 31).
Yayasan Dana Mitra Lingkungan yang dirintis Profesor Sumitro Djojohadi-kusumo, sangat dikenal di lingkungan organisasi non-pemerintah (ornop) lingkungan seperti WALHI, karena banyak membantu kegiatan pendidikan lingkungan, tanpa melakukan oposisi terbuka terhadap rezim Suharto. Sumber dananya kebanyakan dari maskapai multinasional Barat yang beroperasi di Indonesia, seperti BAT (British American Tobacco), Chevron, Texaco, dan lain-lain.
Kemudian, dalam kelompok yayasan para kerabat Suharto dan isterinya di Solo dan Yogya termasuk (66) Yayasan Mangadeg, (67) Yayasan Pendidikan Grafika, dan (68) Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, yang ketiganya diketuai Sukamdani Gitosarjono, saudara sepupu Nyonya Tien Suharto, (69) Yayasan HIPMI Jaya, (70) Yayasan Suryasumirat, (71) Yayasan Aji Kinasih Kencana, (72) Yayasan Puteri, (73) Yayasan Ngadi Saliro-Ngadi Busono, (74) Yayasan Kinasih, serta (75) Yayasan Kemusuk Somenggalan yang dikelola kerabat Suharto di Dukuh Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Soal Yayasan Mangadeg dan Yayasan Kemusuk Somenggalan akan dijelaskan di bagian tersendiri, jadi marilah kita tinjau yayasan-yayasan kerabat Suharto yang lain. Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, dibentuk dan diketuai Sukamdani Gitosarjono untuk mengelola Universitas Sahid dan Akademi Perhotelan Sahid, serta membantu beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia (InfoBisnis , Juli 1994: 13).
Selanjutnya, Yayasan HIPMI Jaya melibatkan putera keempat Sukamdani Gitosardjono, Haryadi Budisantoso Sukamdani, 43, alias "Aik". Yayasan ini dibentuk oleh para pengurus dan bekas pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Jakarta Raya, termasuk "Aik". Yayasan ini termasuk salah satu pemegang saham PT Info Jaya Abadi, penerbit majalah Info Bisnis .
Sebelum punya SIUPP, majalah bisnis yang waktu itu langsung diterbitkan oleh HIPMI Jaya sudah beredar bebas di toko buku dan agen koran & majalah di kota-kota besar di Indonesia, walaupun Info Bisnis merupakan majalah intern HIMPI Jaya. Peredaran secara komersial ini bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang penerbitan khusus yang hanya punya STT (Surat Tanda Terdaftar), dan banyak majalah mahasiswa dan ornop yang telah ditegur dan dicabut STT-nya karena dianggap melanggar peraturan ini.
Bulan April 1995, setelah PT Info Jaya Abadi terbentuk, majalah itu memperoleh Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Kontan penerbit majalah Info Bisnis itu menjual sahamnya kepada keluarga besar HIPMI, tanpa mencatatkan sahamnya di Badan Pengawas Pasar Modal (Kompas , 10 April 1995; Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83). Hal ini juga bertentangan dengan peraturan pemerintah. Namun presedennya sudah ada, yakni penjualan saham penerbit harian Republika kepada semua orang (Muslim) yang berminat. Termasuk Suharto. Selain itu, pejabat mana yang berani, atau mau menegur penerbit majalah Info Bisnis itu, yang hampir semuanya termasuk pengusaha anak pejabat?
Yayasan Suryasumirat yang didirikan dengan Keppres No. 7/1991, mendapat rezeki nomplok berupa sebagian kekayaan dana milik Puro Mangkunegaran. Berdasarkan Keppres itu, yayasan ini ditugaskan mengelola aset Mangkunegaran. Termasuk dana Rp 3 milyar yang dihibahkan pemerintah kepada kaum kerabat keraton dari mana Nyonya Tien Suharto berasal. Dana itu disimpan dalam bentuk deposito atas nama yayasan itu di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam Keppres itu juga ditegaskan bahwa yayasan itulah yang berhak mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil deposito tersebut.
Menurut Agus Sudono, bekas ketua FBSI, yang menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Suryasumirat, dana hibah dari pemerintah itu disimpan di BDN Manggala Wanabakti, Jakarta. Yayasan ini memanfaatkan bunga simpanan sebagian besar (65%) untuk membiayai Puro Mangkunegaran, 5% untuk keperluan Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryasumirat (HKMNS), 12% untuk biaya operasional Yayasan Suryasumirat, dan 18% untuk cadangan keperluan mendadak. Pengeluaran terbesar, menurut Agus Sudono, adalah untuk membiayai pengelolaan Puro Mangkunegaran, yakni rata-rata Rp 17,5 juta per bulan. Itu hanya untuk menggaji para karyawan, dan belum termasuk honor Sudjiwo, sebagai pengageng puro (Sinar , 19 Sept. 1994: 27).
Lewat isterinya, Tommy Suharto, kini juga berhak ikut mengelola Puro Mangkunegaran maupun Yayasan Suryosumirat. Soalnya, Ardhia Pramesti Regita Cahyani Suryobandoro alias Tata, yang baru dinikahinya Mei tahun lalu, termasuk kerabat Mangkunegaran.
Menurut pengamat Indonesia, Michael Vatikiotis, sesungguhnya sudah ada rencana terlebih dahulu untuk mengawinkan salah satu anak Suharto dengan kerabat Mangkunegaran. Di akhir 1980s, menurut kabar-kabar angin yang diterima koresponden Far Eastern Economic Review itu, ada usaha menjodohkan putera mahkota Mangkunegaran, Pangeran Jiwo, dengan anak perempuan Suharto yang termuda, Mamiek. Namun karena usaha ini tidak berhasil, dan Pangeran Jiwo sudah punya seorang putera dari perkawinannya dengan Sukmawati Sukarnoputri, Suharto kabarnya memerintahkan supaya Jiwo tidak memakai gelar Mangkunegoro X, setelah dia dinobatkan di bulan Januari 1989.
Campur tangan keluarga Suharto, khususnya Nyonya Tien, yang hanya seorang bangsawan pinggiran di keraton Mangkunegaran, yang berusaha menaikkan statusnya dengan membangun kompleks kuburan mewah Mangadeg, dekat kompleks kuburan raja-raja Mataram (Solo dan Yogya) di Imogiri, kabarnya sangat menjengkelkan kalangan bangsawan Jawa Tengah. Ironisnya, Suharto sendiri selalu sibuk menggarisbawahi asal-usulnya dari kalangan rakyat bawah (Vatikiotis 1994: 10-11).
Yayasan para kerabat berikutnya adalah Yayasan Aji Kinasih Kencana, yang didirikan dan dipimpin oleh Djoko Ramiadji. Putera Nyonya Mooryati Soedibyo, pakar jamu dan kosmetika tradisional asal Solo itu, pernah menjadi direktur teknik dan operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan jalan-jalan tol Tutut. Kini Djoko Ramiadji telah membentuk konglomerat keluarganya sendiri, yakni kelompok Drassindo. Dengan dana awal sekitar Rp 400 juta, yang disisihkan dari keuntungan perusahaan (kelompok) dan kantor pribadi sang direktur, yayasan itu antara lain menyantuni penderita sakit yang keluarganya tidak mampu.
Walaupun sudah berpisah dari kelompok CMNP, bisnis kelompok Drassindo ini masih erat kaitannya dengan bisnis keluarga Suharto, yakni pembangunan dan pengoperasian jalan-jalan tol. Selain itu, kelompok Drassindo menjadi partner Hotel Sheraton berbintang lima yang dibangun dekat bandara Adi Sutjipto, Yogya.
Mustika Princes Hotel berlantai tujuh, dari mana orang dapat memandang ke lereng Gunung Merapi, bakal diuntungkan oleh berbagai mega-proyek keluarga Suharto. Mulai dari pembangunan bandara Adi Sumarno, Solo (bekerjasama dengan bandara Schiphol, Belanda) serta pembangunan jalan tol Solo-Yogya sepanjang 38 Km oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada-nya Tutut, sampai dengan pembangunan Merapi Golf and Mountain Resort milik Sudwikatmono, Probosutedjo, Sukamdani, dan Azwar Anas (Wisnu, 1998; Forum Keadilan, 1 Sept. 1994: 38, 1 Juli 1996: 74-75;Bernas, 7 Okt. 1994; Tiras , 14 Sept. 1995; Kontan , 7 Okt. 1996: 24, 31 Maret 1997: 30; Warta Ekonomi, 2 Des. 1996: 12-13; Swa, 5-18 Juni 1997: 47, 25 Sept.-8 Okt. 1997: 98-99).
Yayasan Aji Kinasih Kencana hanyalah salah satu di antara berbagai yayasan keluarga Mooryati Soedibyo yang erat hubungannya dengan keluarga besar Suharto. Dua yayasan lain, yakni Yayasan Puteri dan Yayasan Ngadi Saliro dan Ngadi Busono, diketuai sendiri oleh sang direktur perusahaan jamu tradisional Jawa, PT Mustika Ratu. Berkat kedekatannya dengan Nyonya Tien Suharto (alm.), Yayasan Puteri praktis memegang monopoli penyelenggaraan kontes ratu di Indonesia, sekaligus menjadi counterpart Miss Universe.
Dalam posisi sebagai ketua yayasan-yayasan itu, Nyonya Mooryati Soedibyo juga berhasil bertemu Nyonya Hillary Clinton di Istana Negara, tanggal 14 November 1994. Juga audiensi dengan Ibu Negara Filipina dan Korea Selatan di tahun itu juga merupakan kesempatan promosi jamu kecantikan puteri-puteri keraton Solo buatan PT Mustika Ratu (iklanFemina , 25-31 Mei 1994).
Nyonya Tien Suharto sangat senang mempromosikan perusahaan jamu kencantikan dari Solo itu. Maklumlah, almarhumah adalah sahabat lama juragan jamu itu sejak masa kecil mereka di Solo, sehingga menganggapnya seperti keluarga sendiri. Ketika KRMH Ir. Soedibyo Purbo Hadiningrat, suami milyarder jamu itu meninggal dunia, tanggal 6 Januari yang lalu, almarhum juga dikuburkan di pemakaman keluarganya di Tapos, dekat kompleks peternakan keluarga Suharto (Forum Keadilan , 26 Jan. 1998: 80).
--------------------------------------------------------------------------------
Makanya tak mengherankan kalau bisnis anak-anak kedua keluarga itu pun tumpang tindih, atau sedikitnya bersinerji satu sama lain. Paling tidak, jalan-jalan tol kelompok Drassindo ikut menikmati kenaikan tarif jalan tol yang berulang kali digolkan oleh kelompok Tutut, walaupun ditentang oleh sejumlah anggota DPR-RI dari fraksi Pembangunan maupun fraksi lain.
Persahabatan Djoko Ramiadji dan Tutut juga mempererat hubungan keluarga Suharto dengan kerabat keraton Pakubuwono, sebab Nyonya Mooryati Soedibyo Poerbohadiningrat adalah putri Pakubuwono X (Sinar , 3 Des. 1994: 31-32). Ini menambah kuatnya tancapan kuku keluarga Suharto di daerah Solo, atau di Jawa Tengah pada umumnya, di mana semangat feodal masih kuat berakar di kalangan rakyat kecil maupun birokrat.
Selanjutnya, Yayasan Kinasih, yang patut dicatat sebagai instrumen Suharto untuk memelihara simpati umat Nasrani. Yayasan ini milik Radius Prawiro, yang masih saudara sepupu Nyonya Tien Suharto. Yayasan yang sehari-hari dikelola Nyonya Radius Prawiro ini memiliki perkebunan anggrek di Ciawi, Bogor, peternakan ayam di Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Widuri, dan Wisma Kinasih di Jawa Barat (Warta Ekonomi , 29 Okt. 1990: 27; sumber-sumber lain).
Karena kedekatannya dengan para pengurus Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), Wisma Kinasih sering menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan DGI, yang kemudian berganti nama menjadi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Wisma Kinasih juga cukup dikenal civitas academica berbagai universitas Kristen di Indonesia, di mana Radius duduk sebagai anggota atau pimpinan dewan penyantunnya.
Radius-lah yang berjasa "menyelamatkan" Sinar Harapan dari tangan Harmoko, Sudwikatmono, Titiek Prabowo, dan Bambang Rachmadi (menantu Sudharmono), ketika burung-burung kondor itu memperebutkan bangkai harian Kristen itu yang dibreidel Harmoko, tanggal 9 Oktober 1986 (Byrnes, 1986; sumber-sumber lain).
Toh Radius, yang bulan-bulan lalu dipakai oleh Suharto dalam ofensif diplomatik terhadap negara-negara Barat, hanya dapat bergerak sejauh direstui suami saudara sepupunya. Misalnya, dalam kemelut pemecatan Arief Budiman di Universitas Kristen Satya Wacana, anggota kehormatan Badan Pengurus YPTKSW itu tak mampu memaksa pengurus Satya Wacana mencabut pemecatan perintis Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW itu.
Soalnya, Radius tak mau menyulitkan bisnis anak-anaknya. Padahal, Arief Budiman waktu itu dikenal sebagai pengecam konglomerat paling top di UKSW, sementara Mochtar Riady, boss Lippo Group duduk di badan pengurus yayasan perguruan tinggi swasta itu. Apalagi Lippo telah menyumbang pembangunan kapel, sebagai imbalan bagi hak membuka kantor cabang bank swasta satu-satunya di lingkungan kampus itu.
Maklumlah, konglomerat Kariza Group milik ketiga anaknya, Baktinendra, Tri Putra Yusni, dan Pingkan Riani Putri, yang punya aset sebesar Rp 100 milyar di tahun 1993, juga berbisnis dengan anak-anak Suharto. Misalnya, perkebunan tebu PT Naga Mas seluas 25 ribu Ha di Kabupaten Gorontolo, Sul-Ut, dikelola oleh Bakti Prawiro, berkongsi dengan Prajogo Pangestu, kawan bisnis Tutut dan Bambang.
Selain itu, Ria Prawiro adalah komisaris PT Perdana Inti Investama, di bawah PresKom Johannes Kotjo, bekas CEO kelompok Salim yang kini memutar sebagian bisnis Bambang Trihatmodjo. Aset total pialang bursa saham itu tahun 1996 sudah bernilai Rp 0,6 trilyun. Ria juga direktur PT Kariza Indalguna, pemegang hak waralaba perusahaan pengelola konferensi, Carrol Partners International, yang memudahkan lobi bisnisnya dengan pengusaha top dan kepala negara Asia-Pasifik. Omset kelompok Tri Megah yang dipimpinnya tahun 1996 mencapai Rp 157 milyar, No. 204 di antara 220 konglomerat terbesar di Indonesia.
Melalui PT Rempah Jaya Lestari, kedua saudara Ria, Bakti dan Yusni pun ikut dalam BPPC, oligopoli cengkeh Tommy Suharto, berkongsi dengan Oei Kurnia Wijaya, pengusaha gula dan perkapalan asal Gorontalo (IEFR, 1997: 444-445; Prospek , 6 Maret 1993: 20; Indonesia Business Weekly , 18 Juni 1993;Suara Independen , Juli 1995: 22; Media Indonesia Minggu , 27 Agustus 1995; Down to Earth , Agustus 1997: 15; Warta Ekonomi , 24 Nov. 1997: 36-37).
Yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui antek-anteknya, Habibie, Bob Hasan, Sudomo, dan Joop Ave: ---------------------------------------------------------------------------- - Dalam kelompok ketujuh termasuk yayasan-yayasan yang kini dikuasai secara tidak langsung oleh Suharto melalui "presiden boneka", B.J. Habibie, lewat lima jalur: teknologi, ICMI, para alumni Jerman, Sulawesi, dan Batam.
Pertama-tama, sejak 1984 Habibie menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina (76) Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia. Yayasan ini selalu disebut-sebut dalam berbagai biografi Habibie (Salam, 1987; Makka, 1986), tanpa uraian apa sesungguhnya yang sudah dilakukan yayasan itu. Makanya sekaranglah saatnya meminta pertanggungjawaban yayasan, yang mungkin sudah mendapatkan sejumlah uang rakyat dari BPPT atau badan lain yang dikuasai Habibie. Apalagi mengingat bahwa dana reboisasi pun dapat dimanfaatkan Habibie untuk pabrik pesawat terbangnya, dengan restu bekas Presiden Suharto.
Kedua, sebagai bekas Ketua Umum ICMI, jabatan yang secara resmi belum diganti lewat sebuah kongres, Habibie masih dapat menggunakan berbagai organ ICMI untuk memobilisasi dukungan bagi Suharto. Makanya, lewat ICMI, yang kini dipimpin bekas koruptor Bulog, Achmad Tirtosudiro, orang kepercayaan Suharto sejak zaman Kolognas yang sama korupnya (Crouch, 1988: 278-281), Suharto menguasai (77) Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT Abdi Bangsa yang menerbitkan harian Republika dan majalah Ummat, di mana Suharto menjadi pelindung, (78) Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu (ORBIT) yang diketuai dr. Nyonya Hasri Ainun Habibie, dan (79) Yayasan Dompet Dhuafa Republika (Prospek , 19 Des. 1992: 34).
Peranan dan kekayaan kedua yayasan terakhir ini tak dapat diremehkan, dan sangat terkait dengan yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto secara langsung. Di kalangan wartawan Muslim di Jakarta, Yayasan Orbit cukup dikenal, karena yayasan itu dapat memberi rekomendasi potongan harga tiket pesawat dan berbagai kemudahan lain.
Di awal 1996, Yayasan Orbit telah berhasil mengisi koceknya sejumlah dua milyar rupiah dengan merogoh kas semua bank pemerintah (Bapindo, BRI, Bank Exim, BDN, BBD, BTN, dan BNI 46), serta sejumlah bank swasta, yakni Bank Anrico (yang baru saja dibubarkan), Bank Bukopin, Bank Intan, Bank Muamallat, Bank Nasional, Bank Nusa, dan Bank Papan Sejahtera. Di awal 1996 itu, kerjasama sedang dijajaki dengan sepuluh bank swasta lain, seperti Bank Angkasa, Bank Duta, Bank Danamon, Bank Dwipa, BCA, BII, Bank Lippo, Bank Universal, Bank Victoria, dan Bank Umum Nasional (Jawa Pos , 24 April 1996; Forum Keadilan , 1 Jan. 1996: 107).
Seperti yang kita ketahui, BCA, Bank Danamon, Bukopin, Bank Duta, BUN, Bank Papan Sejahtera, dan Bank Universal, dikuasai oleh klik Suharto melalui keluarga Liem Sioe Liong, tiga anak Suharto (Tutut, Sigit, dan Titiek), Bob Hasan, dan keluarga Djojohadikusumo. Makanya, semakin banyak tumpah tindih kekayaan yayasan Suharto yang satu dengan yang lain, melalui kegiatan pencarian dana Yayasan Orbit ini.
Yayasan Dompet Dhuafa Republika, lebih kaya lagi, karena di tahun 1996 yayasan ini telah berhasil meraup fulus sebesar Rp 4 milyar dari sejumlah donor yang tak diidentifikasi (Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
Kekuasaan Habibie -- sebagai tangan kanan Suharto -- di yayasan-yayasan ICMI sangat besar. Dialah yang mencoret Parni Hadi dari jabatan Direktur Produksi PT Abdi Bangsa, dan menggolkan Beddu Amang yang juga Bendahara ICMI dan Ketua Presidium KAHMI (Keluarga Alumni HMI), menjadi komisaris perusahaan penerbit harian Republika itu, sekaligus Ketua Yayasan Abdi Bangsa. Dengan demikian, klik pendukung Suharto di lingkungan ICMI juga semakin solid. Sebab Beddu Amang juga komisaris perusahaan keluarga Bustanil Arifin, PT Bormindo Nusantara, bersama A.R. Ramly yang juga salah seorang komisaris PT Astra International (Jakarta Post, 18 Febr. 1994;Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
Kemudian, lewat Habibie sebagai patron para sarjana lulusan Jerman, Suharto akan semakin kuat mempengaruhi (80) Yayasan Bina Bhakti (YBB). Yayasan ini didirikan di bulan Oktober 1977 oleh para alumni Jerman, yang pada awalnya bertujuan membantu realisasi program re-integrasi. "Untuk mempermudah mahasiswa kita yang studi di Jerman mengabdikan dirinya untuk negara, sekembalinya ke tanah air," begitu ujar Lilik D. Susbiantoro, Ketua Dewan YBB pada majalah Prospek , 6 Oktober 1990.
Dalam upaya membantu proses reintegrasi itu, YBB menyajikan sejumlah tawaran bagi para alumni Jerman, a.l. menghubungkan mereka dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga dan keahlian mereka. Lantas, Business Circle YBB, menurut ketuanya, Faisal Djalal, merupakan wadah para alumni Jerman yang terjun ke dunia wiraswasta (Prospek , 9 Okt. 1990: 33).
Lalu, lewat Habibie sebagai putera Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, Suharto dapat meraih simpati masyarakat propinsi itu lewat (81) Yayasan Pengembangan Wallacea. Yayasan ini, selain didukung Habibie, juga didukung Ibnu Sutowo, ketua umum yayasan itu. Salah satu "proyek" yayasan ini adalah pendirian sebuah universitas di ibukota kabupaten Bolaang-Mongondow, sebagai pusat riset kawasan fauna dan flora Wallacea yang terwakili di Taman Nasional Nani Bogane Wartabone seluas 325 ribu Ha (Teknologi, Des. 1994: 74; sumber-sumber lain).
Akhirnya, lewat kekuasaan keluarga Habibie di Pulau Batam, keluarga Suharto juga dapat 'kecipratan' monopoli pengelolaan rumah sakit dan sekolah-sekolah di pulau itu. Monopoli tidak resmi ini dipegang oleh (82) Yayasan Keluarga Batam, yang diketuai Nyonya Sri Rejeki Habibie, adik B.J. Habibie yang menikah dengan Mayor Jenderal (Purn.) Sudarsono Dharmo-suwito. Bekas kepala BIDA (Batam Industrial Development Authority) (1978 -1988) yang bernaung di bawah Otorita Batam, yang masih menjabat sebagai Ketua KADIN Batam yang kekuasaannya secara politis melebihi Camat.
Ketua Otorita Batam sendiri, sejak B.J. (Rudy) Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden, dilimpahkan kepada adiknya, J.E. (Fanny) Habibie. Bekas Dubes RI di London itu sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut di masa tragedi Tampomas II tahun 1981, yang menenggelamkan sekurang-kurangnya 800 orang (Tempo, 21 Febr, 1981: 13;Kompas , 27 Maret 1998).
Yayasan lain yang beroperasi di Pulau Batam, yang saya duga punya kaitan dengan keluarga Habibie adalah (83) Yayasan Merah-Putih. Bulan Oktober 1995, yayasan itu menyelenggarakan turnamen golf piala Nyonya Tien Suharto di pulau itu. Alasannya adalah untuk mempererat kerjasama antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Akhirnya, jangan kita lupa (84) yayasan pengelola Poliklinik Baruna yang diasuh bekas aktivis mahasiswa 1974, dokter Hariman Siregar. Pelindung poliklinik itu adalah Fanny Habibie, kakak kandung Rudy Habibie. Berkat kedekatannya dengan pusat kekuasaan ini, Hariman seringkali dimanfaatkan oleh para aktivis 1966, untuk membuat "deal" dengan kalangan militer. Ketika polisi juga diperalat tentara dan Suharto untuk menyeret saya ke pengadilan, beberapa tahun lalu, Ketua YLBHI waktu itu, Adnan Buyung Nasution menawarkan saya untuk membuat "deal" dengan tentara, melalui Hariman Siregar, supaya tuduhan "menghina aparat pemerintah" yang bakal dikenakan Kejaksaan Tinggi DIY pada saya dapat didrop. Namun saya menolak tawaran itu, dan berusaha lolos dari jaringan aparat pelacuran hukum di Indonesia, dengan bantuan kawan-kawan akademisi di Australia.
Kembali ke yayasan-yayasan Habibie, yayasan-yayasan ini penting dibeberkan laporan keuangannya secara terbuka, untuk membantu pemantauan kekayaan keluarga Suharto. Soalnya, kekayaan kedua keluarga itu begitu bertumpang-tindih. Baik di Batam dan pulau-pulau sekitarnya, misalnya di Pulau Bulan, tempat operasi peternakan babi dan buaya serta perkebunan sayur dan anggrek milik PT Sinar Culindo Perkasa yang mengekspor 10% kebutuhan babi hidup kota Singapura. Pemegang saham perusahaan itu adalah Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, bersama Tommy Suharto, Timmy Habibie, dan Harry Murdani, abang bekas panglima ABRI dan pembantai rakyat Timor Leste, Jenderal (Purn.) Benny Murdani.
Di luar Batam, kelompok Timsco pimpinan Timmy Habibie, adik laki-laki Rudy Habibie yang termuda, berkongsi dengan Tutut dalam bisnis telekomunikasi lewat PT Citra Telekomunikasi Indonesia, PT Lucent Technologies, di bidang pemetaan udara lewat PT Aerogeohydro Infosystem, dan dalam proyek raksasa Manggarai (yang batal karena krisis moneter saat ini) lewat Konsorsium Manggarai Permuka, di mana Timmy Habibie diikutsertakan lewat perusahaannya, PT Suhamthabie Utama.
Timsco juga berkongsi dengan kelompok Bimantara, Salim, Sinar Mas, Barito Pacific, dan Aneka Guna Kimia dalam sejumlah industri kimia dan agro-bisnis, punya omset Rp 640 milyar di tahun 1995. Isteri Fanny Habibie juga pemegang saham utama PT Timsco, sementara anak-anak dan beberapa orang saudara kandung Rudy Habibie menguasai saham sejumlah anak perusahaan Timsco. Kelompok itu kini terdiri dari sekitar 70 perusahaan.
Barangkali akibat kedekatan antara keluarga Suharto dan Habibie, Bob Hasan termasuk pemegang saham paling awal di pulau itu, berpatungan dengan maskapai AS McDermott International. Tidak cuma itu. Setelah kasino Copacabana di Ancol ditutup, bulan April 1981, lantaran oposisi umat Islam, seorang adik Nyonya Tien Suharto, Mayor Jenderal (Purn.) Ibnu Hartomo, bekas Dirjen Bantuan Sosial Depsos, pernah mencoba membuka kasino baru di pulau itu. Tapi karena oposisi dari Singapura, kasino itupun ditutup.
Kekuasaan keluarga Habibie atas peluang-peluang bisnis di Pulau Batam dan IPTN kini sudah 'menurun' ke generasi kedua. Thariq Kemal Habibie, putera bungsu Rudy Habibie, sudah menjadi presdir konglomerat keluarga Habibie yang baru, Repindo Panca Group, yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang di Braunschweig, Jerman. Untuk menarik dukungan ABRI, Ketua Fraksi ABRI di DPR-RI waktu itu, Marsekal Udara Abu Hartono, diangkat menjadi Presiden Komisaris Repindo Panca. Sang preskom itu sekarang bertugas sebagai Dubes RI di Manila, dan aktif memantau satu seminar internasional tentang korupsi yang dihadiri oleh sejumlah aktivis pers alternatif dari Indonesia.
Entah atas nama perusahaan yang mana, Thareq telah membangun Hotel Melia Panorama di Pulau Batam, bersama saudara sepupunya, Harry Sudarsono. Sementara isteri Timmy Habibie, memegang monopoli perusahaan taksi di Pulau Batam. Batam memang merupakan "sorga" bagi keluarga besar Habibie, di mana mereka telah membangun satu rumah peristirahatan yang mewah di atas bukit Nongsa, lengkap dengan helipad segala, dari mana pemandangan ke kota Singapura terlihat cantik.
Di luar Batam, Thareq Kemal Habibie juga telah mendapat kepercayaan IPTN dan sejumlah konglomerat swasta untuk memimpin PT Prodin, yang punya spesialisasi menyelenggarakan pameran-pameran dagang produk Indonesia, khususnya pesawat terbang. PT Prodin ini merupakan konsorsium antara berbagai konglomerat di Indonesia, seperti Salim, Sinar Mas, dan Bakrie Bersaudara.
Ada lagi satu hubungan bisnis dan kekeluargaan baru yang telah terjalin antara bisnis keluarga Suharto dan keluarga Habibie. Aziz Mochdar, adalah salah seorang pemegang saham inti kelompok Bimantara, yang menguasai 30% saham PT Aqualindo Mitra Industri, 30% saham PT Duta Nusabina Lestari, 25% saham PT Montrose Pestindo Nusantara, 10% saham PT Kapsulindo Nusantara, 20% saham PT Citra Servicatama, 20% saham PT Surya Citra Televisi (SCTV), 10% saham PT Panji Rama Otomotif, serta 5% saham PY Bimagraha Telekomindo, yang pada gilirannya merupakan pemegang saham PT Satelindo.
Sementara itu, Muchsin Mochdar, adik Aziz Mochdar yang baru menikah dengan Siti Rahayu Fatimah, adik bungsu Rudy Habibie, sudah jadi konglomerat sendiri dengan menguasai 14 perusahaan. Mereka mempunyai sebuah bengkel mobil mewah dan perkebunan jeruk seluas 200 Ha di Australia, serta rumah-rumah di Muenchen, Jerman, di mana mereka tinggal jika salah seorang di antara anggota keluarga besar Mochdar-Habibie itu akan melahirkan anak. Beberapa bulan yang lalu, mereka berlibur di Swiss setelah melakukan umroh , dengan menyewa beberapa chalet (rumah peristirahatan) sambil tetap melakukan puasa.
Aziz Mochdar dan adik iparnya, Yayuk Habibie, sama-sama pemegang saham perusahaan perjalanan kelompok Bimantara, yakni PT Nusa Tours & Travel.
Muchsin Mochdar adalah seorang duda yang berkenalan dengan Yayuk, pada saat mengerjakan Jakarta Fair di Monas pada tahun 1980-an. Perusahaan pertama yang ia dirikan adalah PT Citra Harapan Abadi yang bergerak di bidang general contracting . Melalui perusahaan ini ia bersama Rocky Sukendar (putera Suwoto Sukendar) dan Tommy Suharto membawa masuk kontraktor Korea, Hyundai Engineering, untuk mengerjakan landas pacu bandara-bandara di Indonesia. Bisnis mereka yang lain adalah ground handling bandara. Menurut sumber saya di kalangan dalam, keuntungan yang mereka pungut selalu dinaikkan lima kali lipat untuk kemudian dinegosiasi jadi empat kali lipat. Kalau tidak percaya, silakan cek sendiri di kantor konsorsium mereka di Jalan Irian di kawasan Menteng, di mana suami baru Yayuk Habibie berkantor di gedung Mochdar Sendana Co., atau di kantor Yayuk Habibie di gedung baru Group Perindo di Jalan Warung Buncit Raya, setelah ia pindah dari kantor lamanya di Wisma Metropolitan I, dari mana ia beroperasi sebagai perwakilan maskapai raksasa Jerman, Ferrostahl, yang banyak memupuk korupsi di Pertamina dan Krakatau Steel.
Semua itu tadi, belumlah perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh para keponakan Habibie dari kakak perempuannya yang menikah dengan Jenderal Subono Mantofani. Adrie, Syulie, dan Askar Subono serta Eddy Wirija masih memegang sejumlah perusahaan lain, di luar Timsco dan Repindo Panca.
Untuk nepotisme Habibie dalam mengelola BPPT serta proyek-proyek yang diawasi BPPT, silakan baca tulisan terbaru Prof. Jeffrey Winters dari Northwestern University di Chicago, AS, yang baru ditulis di Jakarta, 1 Maret yang lalu:
"According to officials I interviewed at BPPT working on the team overseeing the rich oil and gas deposits in the Natuna Sea (Mobil and Exxon are the main partners with Indonesia in the venture), notifications went out late in 1996 for bids by contractors and engineering firms for work on the Natuna project. By early 1997, all the tenders had been assessed and the winning companies had already been selected and notified. The only remaining step was that the companies had to complete their environmental impact studies, as required by Indonesian environmental law.
The work of the Natuna team at BPPT was thrown into disarray when a letter came down directly from B.J. Habibie instructing the team to involve Thareq's company, PT Repindo [Panca], in the Natuna project. The problem was, PT Repindo had not even participated in the tender, and the other companies that had already been awarded the contracts were well aware of this.
Trulyanti Sutrasno is the daughter of BJ Habibie's older sister. Known as the "iron lady" of BPPT and, according to my sources inside the government unit, "disliked by 99.99 percent of BPPT employees," Trulyanti was handed the post of Deputy for Administration of BPPT. She is infamous for producing inflated budgets for all BPPT operations she handles. Her office, as well as several bureaus directly under her supervision - especially the Biro Perencanaan (Bureau for Planning) - are collectively referred to by BPPT employees as "The Mafia" for their activities, which, my sources report, "consume most of BPPT's budget and technical activities."
Trulyanti's husband, Sutrasno, was awarded contracts running into the tens of millions of dollars to furnish BPPT's new building, which was recently completed. Sutrasno also owns the company awarded the contract to renovate the old BPPT building. This was also worth many millions of dollars.
Leaving nothing to outsiders, Trulyanti and her husband also are major shareholders in two catering companies, PT Amelia and PT Pasar Minggu, that have exclusive contracts to cater all BPPT functions - from meetings, to workshops, to seminars, to the employee's canteen."
Barangkali, yang belum dipantau Jeff Winters adalah makalah saya tentang rencana PLTN Indonesia, yang saya tulis untuk konferensi Greenpeace International dan INFID di Sydney, di hari ulangtahun bencana Chernobyl, dua tahun lalu. Di situ saya menulis (Aditjondro, 1996), bahwa:
"Members of the Habibie 'clan' have also began to penetrate the Australian market. For instance, BPPT's deputy chief for administration, Trulyanti ("Truly") Sutrasno, who also heads the agency's prestigious joint venture with Australian major research institutions, COSTAI (Collaboration in Science and Technology between Australia and Indonesia) (Teknologi , Jan. 195: 44-45), is also a niece of Rudy Habibie. This reflects the important trust which the Minister has put in his niece, a psychologist, as well as her husband. After his marriage Truly, Mohammad Ridwan, a young geology engineer, obtained commissioner and director positions in some member companies of the Timsco Group which is headed by the Minister's youngest brother, Suyatim ("Timmy") Abdulrachman Habibie, and the wife of another brother, Junus Effendi ("Fanny") Habibie (Wibisono, 1995: 32)."
Subscribe to:
Posts (Atom)
Latest
Popular Posts
-
DI dunia remang-remang, nama "Gang of Nine" menjadi legenda. Dibekingi Keluarga Cendana dan petinggi militer, segala sepak terjang...
-
Jaringan Sembilan Naga menembus berbagai daerah di Indonesia. Upeti untuk pejabat militer, kepolisian, atau pemda, membuat bisnis ini kian k...
-
TOMMY Winata sedang melakoni sebuah pepatah Cina. Nasib orang, kata ungkapan kuno itu, seperti roda pedati: sekali waktu di atas, sekali wak...