Singapore: Bandit's Save Heaven

Share This

Date: Tue, 29 May 2001 18:28:17 -0400
From: Doddy Syafrudin
To: apakabar@radix.net, sabili@yahoogroups.com
Cc: Mail2news-20010530-soc.cilture.indonesia+alt.culture.indonesia@anon.lcs.mit.edu
Subject: Singapura Ibu Kota Republik Indonesia

Secara defacto Singapore memang merupakan Ibukota negara Republik Indonesia.
Buktinya, hampir semua barang yang masuk dan keluar dari Indonesia harus
melalui Singapore. Jika anda mencoba pesan langsung dari Eropa atau Jepang,
maka barang impor anda itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang
lebih mahal. Akan lebih cepat dan murah jika melalui Singapore, demikian juga
dengan export anda.


Sebagai negara yang paling banyak pulaunya seharusnya kapal Indonesia-lah yang
merajai lautnya sendiri. Kenyataannya, yang menguasai perairan Indonesia
adalah kapal berbendera asing, 70 % diantaranya milik Singapore, suatu negara
yang sebenarnya tidak butuh kapal! Beberapa kapal diantaranya bertugas
membawa batu-bara dari Kalimantan ke Jawa untuk pembangkit listrik Paiton dan
Suralaya. Pantas saja harga listrik kita mahal.


Untuk meresepkan obat kepada pasiennya, seorang dokter melihat pada buku
daftar obat yang beredar di indonesia yangdikeluarkan oleh perusahaan
Singapore (MIMS) demikian juga bagi rumahsakit yang ingin membeli alat medis
melihat padabuku MEDEX yang dikeluarkan perusahaan yang sama. Jadi jika anda
memproduksi obat, anda harus daftar dan bayar ke Singapore.


Untuk melancarkan bisnisnya di Asia, pabrik-pabrik komponen elektronika dan
industri membuka agennya di Hongkong, Bangkok, Malaysia, dan Philipina.
Sedangkan untuk Indonesia agennya ada di Singapore.


Dengan mengatur arus Barang, modal dan jasa, Singapore bisa menentukan harga
jual dan harga beli (seperti yang dilakukan Belanda dulu), bahkan nilai Rupiah
kita!


Setelah berhasil menggusur orang melayu dari negara pulau itu, kini Singapore
ingin menguasai perdagangan di Indonesia melalui tangan hoakiau yang
berwarganegara Indonesia. Para hoakiau warga negara Indonesia ini, pada
umumnya memiliki dua
nama: kalau berurusan dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat luas, dia
gunakan nama lokal seperti Joko atau Wijaya. Tetapi, dalam menghadapi sesama
hoakiau, mereka gunakan nama asli Dengan dua nama tadi, maka upaya menguasai
perekonomian pribumi menjadi mulus.


Sekarang saja, para hoakiau itu sudah menguasai semua industri dasar seperti
terigu (dan turunannya seperti mie, biskuit dan lain-lain), menguasai industri
dan distribusi minyak goreng (dan turunannya seperti mentega, sabun ,shampo
dan sebagainya), menguasai industri plastik, otomotif, cat dan sebagainya.
Dengan memantau arus barang dari dan ke Indonesia, maka Singapore bisa menekan
exportir dan importir kita yang bernama Joko agar menjadi Lim.


Jika toko anda berhasil menjual banyak cat, lalu anda mengajukan menjadi agen,
maka toko anda akan segera bangkrut karena akan berdiri agen cat milik cina di
dekat toko anda!


Dulu, ketika melayu masih banyak, Di Singapore juga diterapkan policy yang
menekankan bahwa anak ketiga bukanlah anak negara. Anak ketiga ini nantinya
sulit mendapat kesempatan bersekolah di sekolah negeri (sekolah milik
pemerintah) yang relatif murah dan bermutu. Sementara itu, orang melayu di
sana relatif lebih sulit mencari pekerjaan. Kalaupun ia seorang Insinyur, ia
harus bekerja di perusahaan/pabrik milik Cina, dengan gaji separoh dari orang
cina. Akibatnya yang berpeluang punya anak
banyak dan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta terbaik (dengan biaya
mahal) adalah komunitas mayoritas Cina.


Boleh jadi memang demikianlah adanya, bahwa Singapore adalah Ibukota RI,
mengingat beberapa kebijakan yang merugikan kaum melayu (pribumi) juga
diterapkan di Indonesia. Termasuk, kebijakan menghancurkan perekonomian kaum
pribumi.


Dengan kepandaian me-lobbi pejabat pemerintahan, keluarlah pinjaman yang
dinikmati oleh pengusaha cina, yang lebih parah lagi, dengan dana murah
tersebut mereka membangun pabrik-pabrik yang nantinya menghancurkan pabrik
sejenis milik pribumi
yang sudah ada.


Para pedagang singapura bebas bolak balik singapura jakarta sementara warga
negara indonesia tiap ke singapura harus membayar satu juta rupiah karena
peraturan fiskal RI, maka matilah pedagang pribumi!


Singapura menempatkan industri low-end-nya di Batam (prasarananya dibiayai
oleh RI) dan membuang sampah-nya ke Riau, Singapura juga memanfaatkan pulau
Tanjung-Balai-Karimun sebagai tempat hiburan sex mereka. Jika anda bertemu
orang
pribumi di Karimun ini, kemungkinan besar mereka adalah pelacur (wanita) atau
kuli/sopir (pria).


Kepada kalangan pribumi saya mengimbau agar mempunyai kesadaran sendiri,
jangan terlalu menaruh harapan kepada para pejabat, karena pada umumnya mereka
itu bisa dibeli.


Kita juga sudah seharusnya mendesak pemerintah agar setiap WNI (pri dan
nonpri) dilarang mempunyai/menggunakan dua nama. Bagi keturunan Cina, mereka
boleh memilih hanya satu nama saja, nama Cina saja atau nama lain yang bukan
Cina, jangan dua-duanya