Aseng: Cukong Kayu

Share This

Cukong Kayu Aseng Ditangkap



Oleh
Aju

Pontianak - Aseng, salah satu cukong kayu kelas kakap ditangkap Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar). Ia diduga merupakan salah satu aktor intelektual paling bertanggung jawab di balik praktik penjarahan hutan di Kecamatan Pinoh, Kabupaten Melawi.

Kapolda Kalbar Brigjen Nanan Soekarna kepada SH, Rabu (17/8) menjelaskan, Aseng ditangkap tanpaperlawanan di Pontianak, Selasa (16/8) dan langsung diserahkan kepada Polres Melawi.

Menurutnya, sebagai cukong kayu Aseng bertindak sebagai pemodal dan pengumpul semua hasil jarahan. Penangkapan Aseng sebagai tindak lanjut pengembangan penyidikan terhadap penyitaan peralatan berat tanggal 29 dan 30 Juli 2005, berupa 11 truk pengangkut kayu, tiga tangki Bahan Bakar Minyak (BBM), 12 traktor, 6 kepiting caterpilar 990, 10 buldozer dan 1 motor grader, karena terbukti melakukan kegiatan penebangan tanpa izin di Kecamatan Pinoh.

Berkaitan penjarahan hutan di Kecamatan Pinoh, Kabupaten Melawi, polisi kini terus mengumpulkan data indikasi keterlibatan Direktur Utama PT Kalimantan Surya Kencana (KSK), Wisnupranoto dan Direktur Utama PT Puring Kencana, Kihok, atas dugaan perannya sebagai pemodal dan penampung hasil jarahan.

Nanan mengatakan, kendati tidak termasuk di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Mabes Polri, tapi gerak-gerik Aseng sudah lama diincar aparat penegak hukum. Dengan ditangkapnya Aseng, berarti sudah dua cukong kayu kelas kakap yang digaruk polisi di Kalbar.

Direktur Utama PT Rimba Kapuas Lestari (RKL) Tian Hartono alias Bun Tia yang masuk dalam DPO Mabes Polri terhitung Nopember 2004, ditangkap Polda Kalbar, 11 Agustus 2005 berkaitan penjarahan hutan lindung di Lubuk Lintang yang mencakup Bukit Paku dan Bukit Punai Laki, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Mantan Bupati Sintang, Elyakim Simon Djalil dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Gusti Sofyan Afsier, ditangkap polisi karena mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di areal hutan lindung kepada PT RKL seluas 41.090 hektare selama 25 tahun, melalui surat izin nomor 189/2002, tanggal 14 Mei 2005. Terhitung 1 Maret 2002, Menteri Kehutanan telah mencabut kewenangan pemerintah kabupaten mengeluarkan izin usaha Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) 100 hektare dan IUPHHK. Fakta lain indikasi keterlibatan Simon dan Sofyan, lanjut Nanan, diperkuat surat Dirut PT RKL kepada Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Kalbar, nomor 07/RKL/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang mengakui, lokasi blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2004 yang sudah disahkan Bupati Sintang, nomor 190 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004.

Dalam suratnya, RKL menegaskan, angkutan kayu maupun tebangan masih berada pada blok RKT tahun 2004 yang sudah diperiksa/disahkan oleh Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, yaitu berada di lereng Bukit Punai Laki dan bukan di Bukit Paku, tapi masuk areal hutan lindung Lubuk Lintang.

Selama pelaksanaan Operasi Hutan Lestari (OHL) 2005 di Kalbar, polisi telah menyita 68 unit peralatan berat itu meliputi 13 buldozer, 3 whelloder, 1 exavator, 18 logging truck, 11 bandsaw, 19 truck, 14 traktor, 1 motor grader, 5 truck dan 1 mercy, dengan senilai Rp 20 miliar lebih yang sebagian dalam proses lelang, karena proses perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Peralatan berat yang disita di Taman Nasional Betung Kerihun, Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi 3 buldozer, 1 whelloder, 1 exavator, 1 logging truck, 11 bandsaw dan selebihnya di lingkungan wilayah kerja Polres Melawi.