Li Zhaoling dan Kemayoran

Share This

Putra Presiden Megawati Diduga Menguasai Tanah Negara di Kemayoran


Jakarta, KCM

Putra sulung Presiden Megawati Soekarnoputri yang bernama Muhammad Rizki Pratama diduga menguasai tanah milik negara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektar tanpa melalui tender.

Dugaan tersebut berdasarkan temuan Panitia Kerja (Panja) Kemayoran Komisi I DPR RI. Berdasarkan dokumen tersebut, Muhammad Rizki Pratama bekerja sama dengan para pengusaha untuk membangun China Center di tanah milik Sekretariat Negara di kawasan Kemayoran seluas 30 hektar itu. Pengusaha dimaksud berasal dari Indonesia dan Cina.

"Menurut dokumen dan informasi dari sumber yang layak dipercaya, proses penyerahan tanahnya sudah dilaksanakan Setneg, yangdilakukan tanpa proses tender yang benar sehingga semakin kuat dugaan KKN," ungkap Ketua Panja Kemayoran Komisi I DPR Effendy Choirie seperti diberitakan Warta Kota hari ini, di Jakarta.

Liputan6 SCTV memberitakan, dalam pembangunan proyek tersebut, Rizky menggandeng beberapa pengusaha melalui PT Theda Persada Nusantara (TPN). Mereka masing-masing The Hok Bing, pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan Samingoen, dan Li Zhaoling, pengusaha wanita asal Beijing, Cina.

Perjanjian kerja sama di antara mereka tertuang dalam Akta Notaris yang ditandatangani notaris Ratna Sintawati Tantudjojo pada 29 Juli 2003. Dalam akta disebut, The Hok Bing disebut sebagai pihak pertama selaku Dirut PT TPN. Samingoen dan Rizky bertindak selaku komisaris utama dan wakil komisaris PT TPN. Sedangkan Zhaoling selaku Direktur Organization and Beijing Returned Overseas Chinese Federation Partners dianggap sebagai pihak kedua.

Menurut Effendy, yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Panja Kemayoran akan melakukan klarifikasi benar atau tidak keluarga Presiden terlibat KKN. Caranya, dengan mengundang Menteri Sekretariat Negara Bambang Kesowo maupun Badan Pengelola Kemayoran, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan aset negara seluas 30 hektar itu. "Kita harapkan klarifikasi itu bisa dimulai minggu depan," tutur Effendy.(nik)